Connect with us

Metro

KAPOLRI DIMINTA CERDAS DAN BERANTAS OTAK INVESTASI BODONG BUKAN BONEKANYA SAJA

Published

on

Jakarta – 15 /2/2021 Firma Hukum LQ Indonesia Lawfirm beserta aktivis dari LSM Konsumen Cerdas Hukum berkumpul di Depan Istana Presiden dan ada sesuatu yang aneh yaitu pocong-pocong korban investasi Bodong memberikan kritik dan masukan yang membangun untuk bapak Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

Sugi selaku Kepala Bagian Media LQ Indonesia Lawfirm, berkata bahwa dirinya berinistiatif membuat video dan memberitakan video pocong ini dengan tujuan membela hak masyarakat yang tertindas dan Pocong adalah Simbol dari Orang yang mati secara Keuangan dan mental karena menjadi korban Investasi bodong khususnya Indosurya.

Sudah ada Korban Indosurya yang meninggal, sakit parah tidak ada biaya dan bahkan meninggal secara keuangan dimasa pandemik ini,”Ujar Sugi kepada wartawan.

“Adi Priyono selaku Pelapor dalam kasus Indosurya lebih lanjut mengatakan bahwa dirinya selaku pelapor sangat terheran-heran karena setelah kasus Indosurya disorot media, tidak lama kemudian dirinya mendapat SP2HP dari Mabes yang intinya mengatakan bahwa sudah ada 2 Tersangka bernama Suwito Ayub dan June Indria, padahal Terlapor yang kami semua laporkan adalah Henry Surya selaku pemilik dan pendiri Koperasi Indosurya, bukan June Indria dan Suwito Ayub.

Ada 2 kejanggalan di sini, kejanggalan pertama adalah hukum acara sesuai KUHAP dan perkap no 14 tentang administrasi penyidikan tidak dilaksanakan, dimana semestinya untuk menetapkan tersangka, semestinya melalui proses lidik dan sidik dalam proses lidik dilakukan berita acara klarifikasi dan dalam proses sidik dilakukan berita acara penyidikan, dalam laporan saya, jelas saya belum pernah diperiksa sebagai saksi dan di berita acara Pemeriksaan, tiba-tiba sudah ada tersangka dan ini aneh.

Tersangka semestinya disimpulkan dari keterangan saya selaku Pelapor dan keterangan korban selaku saksi yang mengetahui sesuai KUHAP, Kami pun belum pernah memberikan alat bukti “surat” seperti bilyet deposit, slip setoran dan surat perjanjian Indosurya sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP.

Tersangka itu ditetapkan ketika sudah ada 2 Alat bukti yang cukup sebagaimana disebut di 184 KUHAP. Lalu jika oknum penyidik tidak ikuti aturan KUHAP Acara Pidana, Oknum penyidik memproses LP kami mengunakan hukum acara mana??

Kejanggalan kedua adalah tiba-tiba ada 2 tersangka yang mana tidak pernah disebut dan dilaporkan oleh saya selaku pelapor, kata Adi Priyono selaku Wakil Ketua LQ Indonesia cabang Tangerang. Diduga kedua tersangka hanyalah “bemper” dan bukan “Otak Intelektual” dalam kasus Raibnya dana 14 Triliun.

“Ketua Pengurus LQ Indonesia Lawfirm, Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP sekali lagi menagih janji Kapolri Jenderal Listyo Sigit di Fit and Proper tes DPR, bahwa Hukum tidak lagi tumpul ke atas,” Ujarnya “saya ambil contoh dalam kasus Narkoba 1 otak gembong Narkoba ada 20 pengedar, Apabila yang ditangkap polisi hanya para pengedar atau kaki tangannya, maka kejahatan Narkoba tidak akan pernah selesai.

Sama halnya dalam kasus Investasi Bodong, yang diadukan oleh kami selaku kuasa hukum pelapor adalah Henry Surya selaku pemilik dan pendiri Koperasi Indosurya, namun yang ditetapkan sebagai Tersangka dalam aduan kami adalah Juni Indria dan Suwito Ayub yang kami duga hanya kaki tangan si Otak Kejahatan atau “bemper”.

Kami berharap Bapak Kapolri yang terhormat, tajam keatas berarti tajam terhadap otak kejahatan, bukan hanya tajam ke bawah, ke kaki tangan si otak kejahatan, Bapak Kapolri itu mantan Kabareskrim, dijaman nya beliau menetapkan Henry Surya sebagai Tersangka pada pers release mabes 4 Mei 2020. Kenapa dalam laporan kami Tersangka bukan Henry Surya yang kami laporkan. Janji dan konsep “Presisi” yang didengungkan Kapolri Listyo Sigit, salah satunya adalah “Transparansi”.

Dalam kasus Indosurya Laporan LQ, sama sekali tidak ada Transparansi dari penyidik dan atasan penyidik. Ini membuktikan adanya Oknum penyidik dan atau oknum atasan penyidik yang tidak menjalankan penyidikan sesuai KUHAP dan sesuai “Presisi” karena tidak ada Transparansi.

Bapak Kapolri, anda adalah panutan bangsa, tolong para korban investasi bodong, dan segera copot Para Oknum Polri yang bermain dalam kasus Indosurya ini. Lalu segera periksa para korban dan saksi dan tetapkan pula Henry Surya sebagi Tersangka dalam laporan kami sebagaimana sebelumnya pernah ditetapkan sebagai Tersangka di bulan Mei 2020 atas aduan korban lainnya.

Bapak Presiden RI Joko Widodo, selaku lawyer dan kuasa hukum para korban masyarakat, kami jalankan sesuai permintaan Bapak Presiden Jokowi untuk memberikan kritik demi membangun masyarakat Indonesia, namun selaku lawyer kami terbatas dalam kewenangan memberantas para oknum di dalam aparat penegak hukum.

Hanya Bapak Presiden RI yang mampu dan berkuasa untuk mencopot oknum-oknum aparat yang melindungi “Otak Kejahatan,” Ujar Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP yang dikenal pula sebagai pembawa Acara di “Cerdas Hukum” iNews TV yang tayang setiap Rabu pukul 20:30 WIB. Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP diketahui sebagai lawyer yang berani, vokal dan tidak kenal takut dalam membela masyarakat walau dirinya pernah beberapa kali dilaporkan balik lawannya.

Para pocong dalam aksi nya terus meneriakkan, “Bapak Presiden RI dan Bapak Kapolri tolong tegakkan keadilan.” Aksi dilaksanakan dengan damai, dan mematuhi PSBB dimana semua mengunakan masker dan tes covid sebelum hadir di aksi.

Continue Reading

Metro

Siap Sukseskan Pemilu Tahun 2024, Rutan Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Teken MoU Pemutakhiran Data Warga Binaan

Published

on

By

Jakarta – Guna mensukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan memastikan pemberian layanan hak politik bagi warga binaan, Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang, Sukarno Ali bersama Kepala Rumah Sakit Umum Pengayoman, dr. Ummu Salamah melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaludin tentang Pendataan Dan Pemutakhiran Data Tahanan Dan Narapidana Serta Pelayanan Perekaman Biometrik Dan Dokumen Kependudukan Lainnya, di Gazebo Rutan Cipinang, Senin (6/2).

Penandatangan MoU disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun didampingin oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Marselina Budiningsih. Dalam sambutannya, KaKanwil menyampaikan pada tahun 2023 dan 2024 telah masuk tahun kampanye dan pemilu serentak, selain menjaga netralitas kita sebagai ASN, kita juga harus melakukan pelayanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan terkait dengan hak memilih pada pemilu 2024, yang tentu saja syarat dan ketentuannya harus mengacu pada peraturan yang berlaku.

“Pelaksanaan kerjasama ini sangat penting untuk mewujudkan sinergitas dalam pelaksanan tugas-tugas Pemerintah. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta yang telah merespon dengan baik dan cepat, karena ini sesungguhnya kewajiban kita bersama dalam memberikan Pelayanan publik, khususnya kepada warga binaan di Rutan Kelas I Cipinang,” ucapnya.

Senada dengan Kakanwil, Kepala Rutan Kelas I Cipinang Sukarno Ali mengucapkan terimakasih kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaludin beserta jajarannya yang yang telah merespon dengan cepat untuk melakukan pendataan NIK warga binaan kami yang akan digunakan sebagai data pemilih pada pemilihan umum tahun 2024.

“Diharapkan melalui penandatangan perjanjian kerjasama ini, warga binaan Rutan Kelas I Cipinang dapat memiliki identitas tunggal dan sah sesuai dengan undang-undang, termasuk warga binaan yang sedang menjalani masa pidana sehingga mereka mempunyai hak pilih dalam pemilu tahun 2024 mendatang,” pungkasnya

Continue Reading

Metro

DR. H. Tubagus Bahrudin, SE. MM Mendirikan Wadah Pengusaha Kecil Menengah Indonesia Dengan tujuan Merangkul Seluruh Pedagang Kecil

Published

on

By

Jakarta – DR. H. Tubagus Bahrudin, SE. MM mendirikan wadah tempat berkumpulnya para pengusaha kecil menengah Indonesia dengan tujuan merangkul seluruh pedagang kecil seperti pedagang kaki lima dan lainnya di tanah air.

“Alhamdulillah dengan izin Allah Yang Maha Kuasa Himpunan Pengusaha Kecil Menengah baru berada di 25 Provinsi ia yakin dalam waktu dekat bersama kawan-kawan perwakilan di setiap provinsi akan mengadakan deklarasi himpunan pengusaha kecil menengah Indonesia berdiri di seluruh Provinsi di Indonesia. Rabu, (1/1/2023)

DR. H. Tubagus Bahrudin, SE. MM menegaskan berdirinya Himpunan Pengusaha Kecil Menengah ini adalah sebagai bentuk kecintaan dan pengabdiannya terhadap bangsa dan negara.

“Kita sebagai generasi penerus anak bangsa, ikut andil dalam mengisi pembangunan. Bagaimana membantu pemerintah terutama di bidang usaha kecil menengah.” Papar Tubagus.

Beberapa tokoh yang turut bergabung dalam struktur kepengurusan di Himpunan Pengusaha Kecil Menengah, diantaranya Irjen Pol purnawirawan Islam Nur, purnawirawan Haji Asep Khairudin, Mayjen Purnawirawan Haji Samsul Jalal, dan dari sisi tokoh ulama seperti Kiyai Nafi Hasan Al bashri.

“ Insya Allah acara deklarasi akan dilaksanakan di Hotel Puri Jaya, jalan Percetakan Negara pada hari Rabu pekan depan dan dihadiri oleh seluruh perwakilan di Indonesia.” Ungkapnya

Continue Reading

Metro

Demi Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemasyarakatan, Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta Pimpin Apel Pengukuhan Satopspatnal PAS Di Rutan Cipinang

Published

on

By

Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun memimpin Apel Pengukuhan Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (Satopspatnal) Tahun 2023 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang dengan tema “Kinerja Pemasyarakatan Semakin PASTI dan BerAKHLAK”, Jumat (30/1).

Kegiatan Pengukuhan Satopspatnal ini diikuti oleh seluruh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan serta seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.

Apel pagi serta pengukuhan Satopspatnalpas merupakan implementasi dari Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor : pas- 1052.pk.02.10.02 tanggal 18 September 2020 tentang pedoman Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan.

Pengukuhan Tim Satops Patnal ditandai dengan penandatangan serta penyematan tanda handbadge Satops Patnal Pas oleh Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta dan didampingi oleh Kepala Divisi Pemasayarakatan, Marselina Budiningsih kepada perwakilan anggota Satops Patnal.

Dalam amanatnya, Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun mengatakan tujuan dari Satopspatnalpas ini yaitu untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas fungsi Pemasyarakatan ditingkat pusat, wilayah dan UPT Pemasyarakatan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi fungsi pengawasan Internal terhadap kepatuhan pelaksanaan aturan bidang Pemasyarakatan.

Lebih lanjut, Kakanwil menambahkan perlu kita pahami bersama, bahwa pelaksanaan back to basics ini harus kita terapkan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, dukungan Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah diharapkan dapat memberikan pembinaan, monitoring pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan back to basic di UPT.

“Semoga Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan ini dapat bekerja maksimal terutama dibidang keamanan dan ketertiban di seluruh satuan kerja agar seluruh potensi permasalahan bisa dideteksi, diatasi dan ditangani terutama dalam tekad memberantas peredaran narkoba dan menjadikan Lapas Rutan di Lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta “Bersinar” (Bersih dari Narkoba),” tandasnya.

Diakhir amanat, Kakanwil menginstruksikan kepada seluruh jajaran pegawai di Lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta melaksanakan test urine sebagai bukti nyata Kementerian Hukum dan HAM RI berkomitmen untuk mendukung penuh P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba).

Continue Reading

Trending