Connect with us

Metro

KAPOLRI DIMINTA CERDAS DAN BERANTAS OTAK INVESTASI BODONG BUKAN BONEKANYA SAJA

Published

on

Jakarta – 15 /2/2021 Firma Hukum LQ Indonesia Lawfirm beserta aktivis dari LSM Konsumen Cerdas Hukum berkumpul di Depan Istana Presiden dan ada sesuatu yang aneh yaitu pocong-pocong korban investasi Bodong memberikan kritik dan masukan yang membangun untuk bapak Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

Sugi selaku Kepala Bagian Media LQ Indonesia Lawfirm, berkata bahwa dirinya berinistiatif membuat video dan memberitakan video pocong ini dengan tujuan membela hak masyarakat yang tertindas dan Pocong adalah Simbol dari Orang yang mati secara Keuangan dan mental karena menjadi korban Investasi bodong khususnya Indosurya.

Sudah ada Korban Indosurya yang meninggal, sakit parah tidak ada biaya dan bahkan meninggal secara keuangan dimasa pandemik ini,”Ujar Sugi kepada wartawan.

“Adi Priyono selaku Pelapor dalam kasus Indosurya lebih lanjut mengatakan bahwa dirinya selaku pelapor sangat terheran-heran karena setelah kasus Indosurya disorot media, tidak lama kemudian dirinya mendapat SP2HP dari Mabes yang intinya mengatakan bahwa sudah ada 2 Tersangka bernama Suwito Ayub dan June Indria, padahal Terlapor yang kami semua laporkan adalah Henry Surya selaku pemilik dan pendiri Koperasi Indosurya, bukan June Indria dan Suwito Ayub.

Ada 2 kejanggalan di sini, kejanggalan pertama adalah hukum acara sesuai KUHAP dan perkap no 14 tentang administrasi penyidikan tidak dilaksanakan, dimana semestinya untuk menetapkan tersangka, semestinya melalui proses lidik dan sidik dalam proses lidik dilakukan berita acara klarifikasi dan dalam proses sidik dilakukan berita acara penyidikan, dalam laporan saya, jelas saya belum pernah diperiksa sebagai saksi dan di berita acara Pemeriksaan, tiba-tiba sudah ada tersangka dan ini aneh.

Tersangka semestinya disimpulkan dari keterangan saya selaku Pelapor dan keterangan korban selaku saksi yang mengetahui sesuai KUHAP, Kami pun belum pernah memberikan alat bukti “surat” seperti bilyet deposit, slip setoran dan surat perjanjian Indosurya sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP.

Tersangka itu ditetapkan ketika sudah ada 2 Alat bukti yang cukup sebagaimana disebut di 184 KUHAP. Lalu jika oknum penyidik tidak ikuti aturan KUHAP Acara Pidana, Oknum penyidik memproses LP kami mengunakan hukum acara mana??

Kejanggalan kedua adalah tiba-tiba ada 2 tersangka yang mana tidak pernah disebut dan dilaporkan oleh saya selaku pelapor, kata Adi Priyono selaku Wakil Ketua LQ Indonesia cabang Tangerang. Diduga kedua tersangka hanyalah “bemper” dan bukan “Otak Intelektual” dalam kasus Raibnya dana 14 Triliun.

“Ketua Pengurus LQ Indonesia Lawfirm, Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP sekali lagi menagih janji Kapolri Jenderal Listyo Sigit di Fit and Proper tes DPR, bahwa Hukum tidak lagi tumpul ke atas,” Ujarnya “saya ambil contoh dalam kasus Narkoba 1 otak gembong Narkoba ada 20 pengedar, Apabila yang ditangkap polisi hanya para pengedar atau kaki tangannya, maka kejahatan Narkoba tidak akan pernah selesai.

Sama halnya dalam kasus Investasi Bodong, yang diadukan oleh kami selaku kuasa hukum pelapor adalah Henry Surya selaku pemilik dan pendiri Koperasi Indosurya, namun yang ditetapkan sebagai Tersangka dalam aduan kami adalah Juni Indria dan Suwito Ayub yang kami duga hanya kaki tangan si Otak Kejahatan atau “bemper”.

Kami berharap Bapak Kapolri yang terhormat, tajam keatas berarti tajam terhadap otak kejahatan, bukan hanya tajam ke bawah, ke kaki tangan si otak kejahatan, Bapak Kapolri itu mantan Kabareskrim, dijaman nya beliau menetapkan Henry Surya sebagai Tersangka pada pers release mabes 4 Mei 2020. Kenapa dalam laporan kami Tersangka bukan Henry Surya yang kami laporkan. Janji dan konsep “Presisi” yang didengungkan Kapolri Listyo Sigit, salah satunya adalah “Transparansi”.

Dalam kasus Indosurya Laporan LQ, sama sekali tidak ada Transparansi dari penyidik dan atasan penyidik. Ini membuktikan adanya Oknum penyidik dan atau oknum atasan penyidik yang tidak menjalankan penyidikan sesuai KUHAP dan sesuai “Presisi” karena tidak ada Transparansi.

Bapak Kapolri, anda adalah panutan bangsa, tolong para korban investasi bodong, dan segera copot Para Oknum Polri yang bermain dalam kasus Indosurya ini. Lalu segera periksa para korban dan saksi dan tetapkan pula Henry Surya sebagi Tersangka dalam laporan kami sebagaimana sebelumnya pernah ditetapkan sebagai Tersangka di bulan Mei 2020 atas aduan korban lainnya.

Bapak Presiden RI Joko Widodo, selaku lawyer dan kuasa hukum para korban masyarakat, kami jalankan sesuai permintaan Bapak Presiden Jokowi untuk memberikan kritik demi membangun masyarakat Indonesia, namun selaku lawyer kami terbatas dalam kewenangan memberantas para oknum di dalam aparat penegak hukum.

Hanya Bapak Presiden RI yang mampu dan berkuasa untuk mencopot oknum-oknum aparat yang melindungi “Otak Kejahatan,” Ujar Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP yang dikenal pula sebagai pembawa Acara di “Cerdas Hukum” iNews TV yang tayang setiap Rabu pukul 20:30 WIB. Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP diketahui sebagai lawyer yang berani, vokal dan tidak kenal takut dalam membela masyarakat walau dirinya pernah beberapa kali dilaporkan balik lawannya.

Para pocong dalam aksi nya terus meneriakkan, “Bapak Presiden RI dan Bapak Kapolri tolong tegakkan keadilan.” Aksi dilaksanakan dengan damai, dan mematuhi PSBB dimana semua mengunakan masker dan tes covid sebelum hadir di aksi.

Continue Reading

Metro

Korban Penipuan Proyek Fiktif Kemenkes Berharap Segera Dituntaskan

Published

on

By

Jakarta – Dalam suasana ekonomi lesu dampak dari pandemi Covid-19 masih ada saja oknum-oknum Kemenkes dan BUMN yang berbuat curang sehingga merugikan orang lain.

Doni Kasdiyanto,SH di restoran mie King Kong di kawasan Kebayoran Baru, Rabu, 16/06/2021. Banyak pihak korban yang tertipu agar pelaku segera di tangkap . Adapun pasal yang di kenakan adalah 372 ,378 dan 263 KUHP .

Beliau mengumpulkan semuanya yang jadi korban agar dapat menghubunginya atau langsung ke Bareskrim Mabes Polri

Sebab nilai kerugian yang mencapai Rp 20 M bahkan bisa lebih. Para korban banyak berdomisili di Jakarta Surabaya , Bogor dan lainnya serta tidak saling mengenal satu sama lain. Tetapi begitu kasus ini mencuat, mereka bertemu di Kemenkes para korban yang dirugikan membentuk tim dengan pengacara Doni Kasdiyanto, SH.

Doni menambahkan berharap pelaku segera di tahan untuk kasusnya .

Juga melaporkan pelaku dengan kroni-kroninya . kasihan para korban yang di tipu sebab mempengaruhi perekonomiannya juga menyangkut banyak masalah yang lain.

kasihan masyarakat yang dirugikan ini mereka punya keluaga . Mengharapkan para pejabat di kepolisian mungkin bisa sampai ke bawah Presiden Joko Widodo bisa membantu supaya kasus ini tuntas dan uangnya dikembalikan tandasnya.

kenapa para korban tergiur sebab kebanyakan mereka juga meminjam dana dan menjanjikan keuntungan yang menggiurkan dengan bermodalkan SPK (Surat Perintah Kerja) sama atau bodong dari Kementrian Kesehatan.

kasus ini sendiri mulai Januari 2020 dari sini ada pekerjaan-pekerjaan berjalannya waktu dia ( pelaku) juga mencari investor ya mereka bekerja di Kementerian / BUMN penunjukan langsung mereka datang ke kantor ke dpemerintah seperti itu makanya mereka tidak ada pikiran negatif

Pelaku membawa salah satu PT ternyata di dalamnya pengurusnya ada kawan keluargan . iPT solusi Persada Sentosa di berdomisili kantor di Jakarta

makanya mohon dibantu dengan para rekan-rekan media yang korban yang ada di luar kota atau di manapun kita datang untuk mengadukan permasalahan ini ke kita ataupun langsung ke 0838 6153 2914 atau langsung ke Bareskrim Mabes Polri

Continue Reading

Metro

Pendaftaraan Uji Materil Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 di Mahkamah Konstitus

Published

on

By

Jakarta – Pada hari Selasa tanggal 15 Juni PATRICE RIO CAPELLA UJI MATERIIL PASAL 11 UU TINDAK PIDANA KORUPSI, H. Patrice Rio Capella, S.H., M.Kn. Politisi dan Pengacara yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, Sekjen Partai Nasdem, Anggota Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu periode 2004-2009 dan mantan Anggota Komisi-III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2014-2019 telah mendaftarkan Permohonan Uji Materill terhadap Pasal 11 Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pasal 28d Ayat (1) UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Rio Capella merasa sudah jadi korban kriminalisasi pasal 11 undang-undang tipikor kerena di hukum menurut pikiran orang yang sifatnya sangat subyektif dan abstrak karena fakta dipersidangan tidak ditemukan fakta permintaan uang bahkan tidak pernah menerima uang yang dituduhkan.

Rio Capella sadar bahwa dikabulkan atau tidaknya permohonan judicial review tidak akan mempengaruhi putusan pengadilan yang sudah dijalnkan dikarenakan putusan MK tidak berlaku surut, namun Rio Capella tidak mau ada korban-korbn lain akibat pasal 11 yang multi tafsir.

Janses E. Sihaloho, S.H. dari Kantor Hukum Sihaloho & Co Law Firm selaku kuasa hukum Rio Capella menyampaikan bahwa adanya frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 Undang-Undang Tipikor telah merugikan Hak Konstitusional dari Patrice Rio Capella selaku Pemohon dalam mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Lebih lanjut Janses menjelaskan dalam hukum pidana dikenal asas cogitationis poenam nemo patitur yang artinya seseorang tidak dapat dipidana terhadap apa yang di dalam pikirannya saja, dengan demikian apabila seseorang memiliki niat jahat yang dilarang oleh Undang-Undang dia tidak bisa dipidana kecuali Niat tersebut telah diwujudkan dalam suatu tindakan konkrit.

Hal ini tentunya menjadi kontradiksi dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 UU Tipikor dimana Pegawai Negeri Sipil maupun Penyelenggaran Negara dapat dipidana melakukan tindak pidana korupsi karena pikiran yang berasal dari orang lain. Poin paling penting dengan adanya frasa tersebut adalah bagaimana cara mengetahui, menilai dan membuktikan pikiran seseorang dalam persidangan? Dengan demikian frasa ini tidak memiliki tolak ukur yang jelas sehingga sangat berpotensi menyebabkan penegak hukum seperti Penyidik Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Hakim menjadi bebas menafsirkan pikiran orang lain dan membuka celah penegak hukum yang bersangkutan untuk bersifat subjektif yang tentunya sifat subjektif tersebut berpotensi terjadi apabila didasarkan atas suka tidak sukanya penegak hukum tersebut kepada tersangka atau terdakwa, bahwa seharusnya hukum ditegakkan tidak didasarkan atas sifat subjektif aparatur yang menjalankan hukum tetapi haruslah didasari dari objektivitas hukum itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 11 Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

sepanjang frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”

Untuk itu kami mengundang kawan-kawan wartawan untuk menghadiri dan meliput pendaftaran Permohonan Uji Materiil Pasal 11 UU Tipikor yang diajukan oleh Bapak Patrice Rio Capella ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 11.00 WIB.

Continue Reading

Metro

Pembukaan Restoran Yougwa Danau Sentani Di Senayan

Published

on

By

Jakarta – Di masa pandemi Covid-19 ini dimana perekonomian masih dalam keadaan yang sulit, namun ada seorang pengusaha atau investor yang berani dan optimis untuk membuka restoran baru yang tentu saja hal ini menandakan perekonomian sudah mulai bangkit dan membaik.

Ibu Miranda Korua dan ibu Engelin Kardinal adalah sosok intrepreneur sejati yang sanggup bertahan dan terus mengembangkan sayap usahanya di Jakarta dan rencananya akan membuka cobang baru antara lain di Surabaya dan Yogyakarta.

Saat ditemui oleh awak media di Restoran Yougwa Danau Sentani di Spark Mall Senayan di Kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Selasa, (15/06/2021)

Ibu Miranda yang didampingi oleh ibu Engelin Kardinal mengatakan bahwa restoran Yougwa Danau Sentani merupakan cabang ke-3 di Jakarta yang sebelumnya ada di Kelapa Gading Jakarta Utara dan Batu Ceper Jakarta Pusat.

Restoran ini menyerap tenaga kerja sebanyak 45 orang yang terdiri dari 5 koki, 20 orang lainnya sebagai asisten dapur antara lain waitres dan office boy, cleaning servise serta kasir dan bartender dengan kapasitas restoran sampai 100 lebih pengunjung setiap. Tersedia pula ruangan ber-AC serta VIP Room, tidak ber AC dengan pemandangan danau yang indah.

Salah satu kelebihan yang ada di restoran ini dibandingkan dengan tempat lain yaitu tersedianya ruang pamer produk UMKM (Usaha Kecil dan Menengah) buatan asli Papua dan ada juga ruang akuarium yang berisi lobster, gabus dan kepiting dari Papua.

Ibu Miranda menjelaskan bahwa makanan yang ada di restorannya tidak hanya makanan dari Papua saja. “Makanan yang ada di restoran ini tidak hanya dari Papua saja tetapi ada dari Manado, lengkap dengan makanan laut, masakan Cina seperti capcay, fuyunghai dan kwetiau,” urainya kepada awak media.

Ibu Miranda juga berharap masakan Papua dapat dikenal masyarakat luas. Seperti Papeda yang selama ini sering kita dengar tidak hanya ada di Papua tetapi ada juga di Maluku, NTT, Sulawesi.
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu makanan ciri khas Papua yaitu bakar batu yang diadakan setelah menang perang antar suku di Papua, tetapi di restoran ini disajikan secara modern.

Ibu Miranda juga berharap masyarakat Indonesia lebih mengenal masakan dari Indonesia Timur tidak hanya masakan dari Pulau Jawa, Padang dll.

Lebih lanjut, semua bahan-bahan masakan ini ada di Jakarta kecuali lobster,ikan gabus dan kepiting. Sementara itu, Ibu Engelin Kardinal menjelaskan banyak ornamen-ornamen di restoran Yougwa Danau Sentani buatan Mache (mama) yang dipromosikan dan dijual di Jakarta sebab mereka untuk membawa hasil buatannya membutuhkan biaya yang sangat besar dan mahal karena keberadaannya yang sangat jauh di pedalaman Papua (sulit dijangkau) , dibantu penjualanya .

Sementara itu, hasil dari penjualan karya pengrajin dari Papua akan dikembalikan dengan utuh kepada pengrajinnya. Serta jasa hasil dari pengirimannya diberikan PT Freeport secara gratis.

Tiap-tiap daerah mempunyai ciri khas untuk mempromosikan makanannya atau produk UKM-nya sehingga orang Papua yang berada di Jakarta bila kangen dengan makanan khas Papua maka inilah tempatnya.

kegiatan pembuakaan restora ini turut hadir antara lain:
Ibu ratih anggota dewan DPR.RI Faksi Nasdem, komisaris Bank Papua dan sejumlah anggota polri.

Continue Reading

Trending