Connect with us

nasional

Kementerian ATR/BPN Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Gelar Diskusi “PPTR Expo Menjawab Publik”.

Published

on

Jakarta, 22 Februari 2021 – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang mengadakan dan diskusi kegiatan “PPTR Expo Menjawab Publik”.

Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan pada mulai Senin, 22 Februari 2021 s/d Kamis, 25 Februari 2021, pukul 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB, bertempat di Lobby Gedung Kementerian ATR/BPN, Jl. Raden Patah 1 No. 1 Jakarta Selatan.

Dalam diskusi ini hadir Narasumber yang akan mengisi di hari-hari tersebut (22/02-25/02) adalah : Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu (22/02), Kasubdit Pengendalian Hak Tanah (23/02), Kasubdit Pengendalian Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Perbatasan dan Wilayah Tertentu (24/02), dan Kasubdit Pengendalian Alih Fungsi Lahan (25/02).

Pada hari Senin 22 Februari 2021, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) memaparkan beberapa kendala yang ditemui dalam melakukan pemantauan dan evaluasi hak atas tanah.

Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Kemenetrian ATR/BPN Asnawati mengatakan, kendala pertama ialah informasi hak atas tanah di Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) tidak lengkap. “Dalam melakukan pemantauan, ini hal yang seringkali kami temui saat kami menemukan objek namun objeknya belum tersedia di KKP,” ujarnya dalam gelaran PPTR Expo, Senin (22/2).

Dia sebutkan yang Kedua adalah tidak adanya dokumen di Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah dan Kantor Pusat saat hendak mengumpulkan data.

Ketiga ialah citra geografis yang tidak update. Asnawati mengatakan, ketika pihaknya melakukan interpretasi, kondisi di lapangan ternyata sudah tidak sesuai dengan apa yang tertuang di citra itu sendiri,

Keempat, pemegang hak tidak kooperatif. Kendala ini menjadi kendala yang cukup sulit bagi pihaknya. Lalu, situasi yang tidak kondusif karena sengketa juga turut mempengaruhi pelaksanaan evaluasi hak tanah.

UU Cipta Kerja dinilai akan semakin meningkatkan potensi kehilangan lahan sawah. Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Kementerian Agraria & Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Asnawati mengatakan alih fungsi lahan sawah ke nonsawah di Indonesia setiap tahunnya rata-rata 150.000 hektare.

Masifnya alih fungsi lahan sawah ke nonsawah tidak sebanding dengan pencetakan lahan sawah baru per tahunnya yang hanya 60.000 ha.
“Dengan sendirinya di sini akan ada potensi kehilangan lahan sawah sejumlah 90.000 hektare per tahunnya,” ujarnya dalam acara PPTR Expo 2021 secara virtual pada Senin (22/02/2021).

Asnawati menjelaskan tren alih fungsi lahan sawah ke nonsawah ini terus meningkat dan mengancam ketahanan pangan nasional.

Hal ini seiring dengan meningkatnya jumlah populasi yang berarti meningkat pula alih fungsi lahan. Sementara di sisi lain, kebutuhan pangan juga ikut melesat.

Kementerian ATR/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) berencana melakukan sertifikasi kepada pulau kecil terluar Indonesia. Demikian menurut Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Kementerian ATR/BPN Asnawati sembari menambahkan, total pulau kecil terluar yang akan disertifikasi adalah sebanyak 111 pulau.

“Kami Direktorat Jenderal Pengendalian Penertiban Tanah dan Ruang pada tanggal 16 Februari yang lalu mengadakan FGD membahas masalah tindak lanjut dari 111 pulau-pulau kecil terluar ini, dari FGD itu disimpulkan bahwa ada rencana untuk melakukan kegiatan atau sertifikasi pulau-pulau terluar,” ungkap Asnawati dalam acara PPTR Expo 2021 secara virtual, Senin (22/2/2021).

Asnawati menjelaskan alasan dibalik tercetusnya rencana sertifikasi tersebut. Salah satunya adalah agar tak ada lagi kasus pencaplokan pulau-pulau terluar RI oleh orang asing.

“Di sini juga perlu kami tegaskan penetapan 111 pulau-pulau kecil terluar ini dilakukan tujuannya adalah pertama untuk mengantisipasi adanya okupasi atau klaim kepemilikan pulau oleh warga negara asing atau oleh negara lain,” katanya.

“Namun ada tujuan yang tidak kalah pentingnya lagi yaitu bahwa penetapan 111 pulau-pulau kecil terluar ini adalah untuk meminimalisir permasalahan yang sering timbul yang kerap mengganggu ketahanan dan keamanan negara kita,” tambahnya.

Akan tetapi, rencana ini masih mentah. Asnwati mengaku pihaknya sampai saat ini belum mendapatkan arahan atau petunjuk khusus tentang apa dan bagaimana kegiatan sertifikasi ini dilakukan kaitan dengan mekanisme maupun dengan pendanaan atau anggaran.

“Setidaknya wujud nyata kami mengakomodir keinginan dari kesimpulan rapat tersebut untuk sertifikasi pulau-pulau kecil terluar kami menuangkannya di dalam juknis (Petunjuk Teknis) yang saat ini masih kami godok insyaallah dalam waktu dekat akan rampung juknisnya,” katanya.
Penetapan 111 pulau kecil terluar RI sebenarnya telah ditetapkan pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017.

Continue Reading

nasional

Sukarno Ali Serahkan Remisi Khusus Waisak Tahun 2024 Kepada 9 Warga Binaan Rutan Cipinang

Published

on

By

Jakarta – Hari Raya Waisak merupakan momen penting bagi umat Buddha di seluruh dunia, di mana kita memperingati tiga peristiwa suci dalam kehidupan Sang Buddha, yaitu kelahiran, pencerahan, dan wafatnya. Perayaan ini bukan hanya sekedar seremonial, namun juga merupakan waktu untuk merenung, mengingat ajaran-ajaran kebajikan, dan memperbaharui tekad kita dalam menjalani hidup dengan penuh damai dan kasih sayang.

 

Di momen Perayaan Hari Raya Waisak 2568 BE tahun 2024 ini, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang memberikan Remisi Khusus kepada 9 (Sembilan) warga binaan yang beragama Buddha. Remisi ini diberikan langsung oleh Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali secara simbolis kepada salah satu perwakilan warga binaan Rutan Cipinang, Kamis (23/5).

 

Sebanyak 9 (Sembilan) warga binaan yang mendapatkan remisi tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS – 852, 854.PK.05.04 Tahun 2024 Tentang Pemberian Remisi Khusus (RK) Waisak Tahun 2024 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

 

Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali menyampaikan kepada seluruh warga binaan yang beragama Buddha agar perayaan Waisak ini dapat menjadi waktu yang penuh makna dan berkah. Meski berada di balik jeruji besi, semangat dan makna dari Hari Raya Waisak hendaknya tetap dirasakan dan dijalani dengan sepenuh hati.

 

“Kebebasan fisik memang terbatas, namun kebebasan spiritual dan batin kita tidak boleh terpenjara. Mari kita jadikan ajaran Sang Buddha sebagai pemandu dalam menjalani hari-hari kita, meningkatkan kebajikan dan kebersamaan di antara sesama warga binaan,” ucap Sukarno Ali dalam sambutannya.

 

Di akhir kata, Sukarno Ali mengucapkan selamat kepada warga binaan yang mendapatkan remisi khusus ini dan saya juga mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Waisak 2024/2568 kepada seluruh umat Buddha. Semoga kebahagiaan, kedamaian, dan berkah selalu menyertai kita semua.

Continue Reading

nasional

Gelorakan Kebangkitan Untuk Indonesia Emas, Rutan Cipinang Gelar Upacara Hari Kebangkitan Nasional Ke-116

Published

on

By

Jakarta – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang menggelar Upacara Bendera Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) Ke-116 Tahun 2024 yang bertemakan “Kebangkitan Kedua Menuju Indonesia Emas” di Lapangan Terbuka Rutan Cipinang, Senin (20/5).

 

Dalam pelaksanaan Upacara, Kepala Rutan Kelas I Cipinang Sukarno Ali bertindak langsung sebagai Inspektur upacara menyampaikan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Budi Arie Setiadi. Dalam sambutannya, Sukarno Ali berpesan untuk mengenang apa yang digagas oleh Boedi Utomo, Kartini dan para embrio bangsa yang kemudian dirumuskan oleh Bung Karno sebagai Jembatan Emas yang akan membawa Bangsa Indonesia menikmati kehidupan sejahtera lahir dan batin diatas tanah sendiri.

 

Lebih lanjut, Sukarno Ali menyampaikan, “Hari-hari ini kita dihadapkan pada suatu realitas yang terpampang terang yakni, kemajuan teknologi yang melesat cepat. Kita sudah memilih bukan hanya ikut-serta, tetapi lebih daripada itu, menjadi pemain penting agar dapat menggapai dunia. Hari-hari ini hingga dua dekade ke depan merupakan momen krusial yang akan sangat menentukan langkah kita dalam mewujudkan itu semua.

 

Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Rutan Cipinang ini diharapkan dapat menjadi momen yang mengingatkan kita akan sejarah perjuangan bangsa, serta menjadi perhatian kita sebagai Insan Pengayoman dalam memaknai dan memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-116 dengan mengimplementasikan semangat kebangkitan nasional untuk menuju Indonesia Emas.

Continue Reading

nasional

Coffee Morning Bersama Jajaran, Kepala Rutan Cipinang Susun Strategi Mewujudkan WBK Tahun 2024

Published

on

By

Jakarta – Ada banyak cara untuk membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Tidak perlu membuat forum-forum resmi, bisa juga sambil menyeruput kopi. Pada pagi hari ini, usai melaksanakan upacara Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali dan Pejabat Struktural serta Pegawai Rutan Cipinang menggelar diskusi santai melalui acara Coffee Morning, Senin (20/5).

 

Coffee Morning ini bertujuan untuk memperkuat Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Tidak hanya itu saja, dalam kegiatan santai di teras kantor itu, mereka juga menyusun strategi serta membahas terkait rencana kerja beberapa minggu kedepan meliputi evaluasi tugas dan fungsi serta membahas tentang penguatan komitmen dalam menerapkan program back to basic Pemasyarakatan.

 

Dalam diskusi santai sambil menikmati coffee dan teh tersebut, Kepala Rutan Cipinang Sukarno Ali menyampaikan kepada Tim Kerja yang telah terbentuk untuk segera melakukan langkah-langkah dengan menetapkan rencana kerja dan target prioritas tahun 2024 terkait WBK.

 

Selanjutnya Karutan mengajak seluruh Tim Kerja untuk selalu bersemangat membangun zona integritas. “Ayok kita semangat mengerjakan ini, kita semua harus kerja keras dan seluruh Tim Pembangunan Zona Integritas tetap berkomitmen dalam upaya pembangunan ZI menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,” pungkasnya.

 

Pembahasan pada rapat kali ini juga berfokus pada evaluasi pemenuhan data dukung, pengelolaan media publikasi, rencana tim kerja masing-masing bidang dan agenda lain yang dinilai perlu disampaikan.

 

Coffee morning ini berlangsung dengan beberapa masukan yang disampaikan oleh Tim Kerja masing-masing tentang data dukung serta inovasi yang dilakukan oleh satuan kerja dalam hal pelayanan publik pada masyarakat maupun pelayanan tahanan.

 

“Saya berharap seluruh tim kerja yang telah dibentuk dapat bekerja sama dengan baik serta menjaga, mengawal dan merealisasikan program kerja yang telah dibuat. Kerja keras dan kerja bersama ini diharapkan dapat menghantarkan Rutan Cipinang meraih WBK,” ucap Sukarno Ali

Continue Reading

Trending