Connect with us

nasional

Kementerian ATR/BPN Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Gelar Diskusi “PPTR Expo Menjawab Publik”.

Published

on

Jakarta, 22 Februari 2021 – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang mengadakan dan diskusi kegiatan “PPTR Expo Menjawab Publik”.

Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan pada mulai Senin, 22 Februari 2021 s/d Kamis, 25 Februari 2021, pukul 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB, bertempat di Lobby Gedung Kementerian ATR/BPN, Jl. Raden Patah 1 No. 1 Jakarta Selatan.

Dalam diskusi ini hadir Narasumber yang akan mengisi di hari-hari tersebut (22/02-25/02) adalah : Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu (22/02), Kasubdit Pengendalian Hak Tanah (23/02), Kasubdit Pengendalian Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Perbatasan dan Wilayah Tertentu (24/02), dan Kasubdit Pengendalian Alih Fungsi Lahan (25/02).

Pada hari Senin 22 Februari 2021, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) memaparkan beberapa kendala yang ditemui dalam melakukan pemantauan dan evaluasi hak atas tanah.

Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Kemenetrian ATR/BPN Asnawati mengatakan, kendala pertama ialah informasi hak atas tanah di Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) tidak lengkap. “Dalam melakukan pemantauan, ini hal yang seringkali kami temui saat kami menemukan objek namun objeknya belum tersedia di KKP,” ujarnya dalam gelaran PPTR Expo, Senin (22/2).

Dia sebutkan yang Kedua adalah tidak adanya dokumen di Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah dan Kantor Pusat saat hendak mengumpulkan data.

Ketiga ialah citra geografis yang tidak update. Asnawati mengatakan, ketika pihaknya melakukan interpretasi, kondisi di lapangan ternyata sudah tidak sesuai dengan apa yang tertuang di citra itu sendiri,

Keempat, pemegang hak tidak kooperatif. Kendala ini menjadi kendala yang cukup sulit bagi pihaknya. Lalu, situasi yang tidak kondusif karena sengketa juga turut mempengaruhi pelaksanaan evaluasi hak tanah.

UU Cipta Kerja dinilai akan semakin meningkatkan potensi kehilangan lahan sawah. Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Kementerian Agraria & Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Asnawati mengatakan alih fungsi lahan sawah ke nonsawah di Indonesia setiap tahunnya rata-rata 150.000 hektare.

Masifnya alih fungsi lahan sawah ke nonsawah tidak sebanding dengan pencetakan lahan sawah baru per tahunnya yang hanya 60.000 ha.
“Dengan sendirinya di sini akan ada potensi kehilangan lahan sawah sejumlah 90.000 hektare per tahunnya,” ujarnya dalam acara PPTR Expo 2021 secara virtual pada Senin (22/02/2021).

Asnawati menjelaskan tren alih fungsi lahan sawah ke nonsawah ini terus meningkat dan mengancam ketahanan pangan nasional.

Hal ini seiring dengan meningkatnya jumlah populasi yang berarti meningkat pula alih fungsi lahan. Sementara di sisi lain, kebutuhan pangan juga ikut melesat.

Kementerian ATR/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) berencana melakukan sertifikasi kepada pulau kecil terluar Indonesia. Demikian menurut Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Kementerian ATR/BPN Asnawati sembari menambahkan, total pulau kecil terluar yang akan disertifikasi adalah sebanyak 111 pulau.

“Kami Direktorat Jenderal Pengendalian Penertiban Tanah dan Ruang pada tanggal 16 Februari yang lalu mengadakan FGD membahas masalah tindak lanjut dari 111 pulau-pulau kecil terluar ini, dari FGD itu disimpulkan bahwa ada rencana untuk melakukan kegiatan atau sertifikasi pulau-pulau terluar,” ungkap Asnawati dalam acara PPTR Expo 2021 secara virtual, Senin (22/2/2021).

Asnawati menjelaskan alasan dibalik tercetusnya rencana sertifikasi tersebut. Salah satunya adalah agar tak ada lagi kasus pencaplokan pulau-pulau terluar RI oleh orang asing.

“Di sini juga perlu kami tegaskan penetapan 111 pulau-pulau kecil terluar ini dilakukan tujuannya adalah pertama untuk mengantisipasi adanya okupasi atau klaim kepemilikan pulau oleh warga negara asing atau oleh negara lain,” katanya.

“Namun ada tujuan yang tidak kalah pentingnya lagi yaitu bahwa penetapan 111 pulau-pulau kecil terluar ini adalah untuk meminimalisir permasalahan yang sering timbul yang kerap mengganggu ketahanan dan keamanan negara kita,” tambahnya.

Akan tetapi, rencana ini masih mentah. Asnwati mengaku pihaknya sampai saat ini belum mendapatkan arahan atau petunjuk khusus tentang apa dan bagaimana kegiatan sertifikasi ini dilakukan kaitan dengan mekanisme maupun dengan pendanaan atau anggaran.

“Setidaknya wujud nyata kami mengakomodir keinginan dari kesimpulan rapat tersebut untuk sertifikasi pulau-pulau kecil terluar kami menuangkannya di dalam juknis (Petunjuk Teknis) yang saat ini masih kami godok insyaallah dalam waktu dekat akan rampung juknisnya,” katanya.
Penetapan 111 pulau kecil terluar RI sebenarnya telah ditetapkan pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017.

Continue Reading

nasional

Periode PAM Lebaran 2022, Jasa Raharja Catat Angka Kecelakaan Turun 11% dan Korban Meninggal Dunia turun 40%

Published

on

By

Jakarta – Momen Perayaan Lebaran yang diikuti dengan mobillitas arus mudik dan arus balik masyarakat telah berakhir. Lebaran tahun 2022 ini terasa berbeda karena tingginya animo masyarakat untuk mudik setelah pemerintah melakukan pembatasan selama 2 tahun karena pandemi.

Mengantisipasi Mudik Lebaran tahun ini Polri melaksanakan Operasi Ketupat 2022 pada periode 28 April s.d 9 Mei 2022, dimana berdasarkan data dari Korlantas Polri tercatat terjadi 3.457 kasus kecelakaan lalu lintas atau turun 11% dibandingkan Tahun 2019. Dari kasus kecelakaan tersebut mengakibatkan 530 korban meninggal dunia dan dibandingkan tahun 2019 mengalami penurunan 40%.

Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (13/05/2022) mengatakan, “Jasa Raharja turut aktif bersama-sama Pemerintah mengamankan arus mudik dan arus balik Lebaran 2022 ini dengan melaksanakan siaga untuk melayani para korban kecelakaan selama 16 Hari dari yaitu dari tanggal 25 April s.d 10 Mei 2022.”

“Pada periode tersebut Jasa Raharja telah membayarkan santunan sebesar Rp 99,2 M naik 10,6% dari periode yang sama Tahun 2019. Santunan tersebut terdiri dari santunan untuk meninggal dunia Rp 73,3 M, naik 12% dan santunan untuk korban luka-luka sebesar Rp 25,9 M, naik 6,8% dibandingkan periode Lebaran Tahun 2019” jelas Rivan.

“Kinerja kami dalam penyerahan santunan meninggal dunia kepada ahli waris korban pada periode tersebut rata-rata dapat diserahkan dalam waktu rata-rata kurang dari 24 jam sejak waktu kejadian. Sementara waktu penyelesaian berkas santunan lengkap rata-rata 15 menit.

Sementara untuk korban luka-luka yang masih dirawat di RS kami terbitkan surat jaminan melalui sistim pelayanan online yang terintegrasi dengan Rumah Sakit sehingga biaya rawatan dijamin Jasa Raharja s.d maksimal Rp 20 Juta” tambah Rivan.

Rivan melanjutkan, “Penyelenggaraan mudik Lebaran tahun ini secara keseluruhan berjalan dengan baik, aman dan lancar ini semua tentunya berkat upaya dari semua Instansi berwenang baik dari Pemerintah, Polri, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan pihak terkait lainnya dalam penanganan mudik Lebaran Tahun 2022 baik saat arus mudik maupun arus balik”.

Mudik tahun ini berbeda dengan mudik sebelumnya, di mana masyarakat sudah dua tahun tidak mudik karena pandemi. Hal itu ditunjukkan dengan hasil survey Kementerian Perhubungan yang mengekspresikan animo masyarakat yang tinggi yaitu sebanyak 85,5 juta masyarakat yang ingin mudik.

kami mengapresiasi kepada Instansi terkait yang menjalankan berbagai kebijakan dimana Jasa Raharja terlibat didalamnya mulai dari sebelum mudik dengan pengecekan jalur bersama Korlantas Polri Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN yang bersinergi melakukan pengecekan kesiapan sarana dan prasarana transportasi public seperti Stasiun, Terminal, Bandara dan juga sarana dan prasarana jalan raya termasuk jalan toll.

Dan tentunya penyelenggaraan program mudik gratis dengan tema Mudik Aman Mudik Sehat Bersama BUMN 2022 yang digagas oleh Kementerian BUMN yang sukses mengalihkan 40 ribu dari mudik menggunakan kendaraan pribadi khususnya sepeda motor menjadi mudik menggunakan moda transportasi umum yang memenuhi standar keselamatan.

Serta memastikan para pemudik tetap sehat dengan penerapan kebijakan vaksinasi bagi peserta mudik gratis tersebut.

Penerapan kebijakan Korlantas Polri seperti pemberlakuan Contra Flow hingga One Way di Ruas Toll Jakarta – Semarang pada saat arus mudik dan arus balik yang terbukti efektif menjadikan mudik tahun 2022 ini menjadi lebih aman, nyaman dan sehat.

Namun demikian, proses evaluasi tetap berlangsung untuk meningkatkan kinerja ke depan. “Tentunya masih ada catatan-catatan yang akan kita jadikan evaluasi ke depan,” Ujar Rivan.

Penurunan jumlah korban kecelakaan merupakan wujud keberhasilan semua pihak yang telah bekerja bersama dan berkomitmen penuh untuk menjalankan amanah Presiden Joko Widodo, agar pelaksanaan mudik Lebaran 2022 berjalan dengan aman dan sehat, serta memberikan kebahagiaan dan kegembiraan bagi masyarakat.

“Dan tidak lupa kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Rekan-Rekan Media Massa atas dukungannya dalam membantu mengkomunikasikan serta menyebarluaskan semua kebijakan Pemerintah terkait penanganan mudik Lebaran 2022 ini kepada masyarakat, sehingga dapat diketahui dan diikuti. Juga terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menaati arahan pada saat arus mudik dan arus balik sehingga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas selama Lebaran 2022 ini dapat terwujud,” tutup Rivan.

Continue Reading

nasional

Mendagri Tito Karnavian Lantik Komjen Pol purn. Paulus Waterpauw Jadi (PJ) Gubernur Papua

Published

on

By

Jakarta – Papua sebagai daerah yang siap menyambut perubahan, terbuka akan inovasi, dan dewasa dalam bersinergi,

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik Komjen Pol purn. Paulus Waterpauw menjadi Pejabat (PJ) Gubernur Papua Barat pada Kamis (12/5/2022)

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasna Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) itu menggantikan Dominggus Mandacan yang habis masa jabatan.

Dalam sambutannya saat melantik para Pj Gubernur termasuk Paulus Waterpauw di Jakarta, Mendagri berpesan; pertama menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah.

PJ Gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah, karena itu jaga stabilitas politik serta keamanan daerah sehingga program pembangunan berjalan dengan baik.

Sejumlah pesan kepada pejabat dan masyarakat oleh gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw yang baru dilantik agar senantiasa menjaga dan mempertahankan integritas, loyalitas serta komitmen terhadap tugas maupun tanggung jawab yang diemban.

Segera membangun sinergi dan kerjasama yang harmonis, guna memacu munculnya pemikiran maupun ide-ide baru dalam memecahkan berbagai persoalan dan tantangan yang ada.

“Pada prinsipnya ini hendaknya menjadi satu pemicu peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat.

“Juga dapat menggerakkan roda pemerintahan serta melaksanakan pembangunan yang menjadi tanggung jawab bersama,” terang ia

Adapun nama-nama yang dilantik ialah Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten dan Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaludddin sebagai Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Continue Reading

nasional

Peruri Sediakan Layanan Stempel Digital Guna Ikut Ber-Tranformasi Di Era Digitalisasi

Published

on

By

Jakarta, – Pada momen lebaran tahun ini, kita patut bersyukur bahwasannya penyebaran virus covid-19 sudah mereda sehingga pemerintah memberikan kebijakan cuti bersama dan memperbolehkan masyarakat untuk mudik ke kampung halaman.

Kebijakan pemerintah tentang cuti bersama membuat sebagian besar perkantoran meliburkan kegiatan bisnisnya karena banyak karyawan yang merayakan hari idul fitri 1443 Hijriah di kampung halamannya masing-masing.

Tetapi, sebetulnya di era digitalisasi seperti saat ini walaupun tidak berada di kantor kita bisa tetap produktif.

Kita dapat bertransaksi dokumen secara daring tanpa harus mengandalkan jasa kurir pengantar dokumen. Untuk penggunaan tanda tangan, masyarakat dapat menggunakan tanda tangan digital yang disediakan oleh Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri).Jumat (6/5/2022).

Sebagai bentuk layanan yang terintegrasi, Peruri juga menyediakan layanan stempel digital yang dapat menjaminkan keaslian suatu dokumen elektronik serta dapat berfungsi sebagai stamp akhir setelah dokumen tersebut disepakati dan ditandatangani oleh semua pihak terkait. Memahami cara pembubuhan meterai elektronik.

Di samping itu, masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan layanan meterai elektronik.

Peruri akan terus memberikan layanan terbaik agar masyarakat mudah dalam mendapatkan dan menggunakan meterai elektronik.

Peruri telah mampu menyediakan layanan digital secara lengkap untuk transaksi dokumen elektronik guna menunjang produktivitas masyarakat di tengah kondisi cuti bersama dan hari libur.

Perlu ditekankan bahwa layanan digital yang disediakan Peruri tetap beroperasi dan tidak pernah berhenti memenuhi kebutuhan pelanggan setiap hari, tidak terkecuali pada hari libur.

Sementara itu, Peruri terus berkomitmen memberikan pelayanan unggul dengan dibukanya layanan keluhan pelanggan yang beroperasi setiap hari selama 24 jam. Jika pelanggan mengalami kendala atas layanan digital Peruri, dapat menghubungi helpdesk melalui WhatsApp di 0811-980-9600 atau melalui email ke cs.digital@peruri.co.id.

“Di zaman yang serba digital, Peruri telah mampu menyediakan produk atau layanan untuk mendukung proses administrasi bisnis atau usaha. Produk digital Peruri lengkap mulai dari tanda tangan digital, stempel digital hingga meterai elektronik yang dapat diaplikasikan dalam satu dokumen elektronik.

Namun untuk meterai elektronik hanya bisa dibeli melalui distributor dan pengecer. Jadi, layanan digital Peruri adalah sebuah solusi agar produktivitas kita tetap terjaga dalam kondisi apapun,” jelas Head of Corporate Secretary Peruri Adi Sunardi.

Adi menambahkan bahwa solusi layanan digital yang ditawarkan Peruri sangat sesuai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat momen cuti bersama lebaran.

Masyarakat tetap dapat pulang ke kampung halaman tanpa harus khawatir proses administrasi untuk urusan bisnis atau usahanya terhambat karena semuanya dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja.

Continue Reading

Trending