Connect with us

nasional

Kementerian ATR/BPN Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Gelar Diskusi “PPTR Expo Menjawab Publik”.

Published

on

Jakarta, 22 Februari 2021 – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang mengadakan dan diskusi kegiatan “PPTR Expo Menjawab Publik”.

Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan pada mulai Senin, 22 Februari 2021 s/d Kamis, 25 Februari 2021, pukul 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB, bertempat di Lobby Gedung Kementerian ATR/BPN, Jl. Raden Patah 1 No. 1 Jakarta Selatan.

Dalam diskusi ini hadir Narasumber yang akan mengisi di hari-hari tersebut (22/02-25/02) adalah : Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu (22/02), Kasubdit Pengendalian Hak Tanah (23/02), Kasubdit Pengendalian Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Perbatasan dan Wilayah Tertentu (24/02), dan Kasubdit Pengendalian Alih Fungsi Lahan (25/02).

Pada hari Senin 22 Februari 2021, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) memaparkan beberapa kendala yang ditemui dalam melakukan pemantauan dan evaluasi hak atas tanah.

Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Kemenetrian ATR/BPN Asnawati mengatakan, kendala pertama ialah informasi hak atas tanah di Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) tidak lengkap. “Dalam melakukan pemantauan, ini hal yang seringkali kami temui saat kami menemukan objek namun objeknya belum tersedia di KKP,” ujarnya dalam gelaran PPTR Expo, Senin (22/2).

Dia sebutkan yang Kedua adalah tidak adanya dokumen di Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah dan Kantor Pusat saat hendak mengumpulkan data.

Ketiga ialah citra geografis yang tidak update. Asnawati mengatakan, ketika pihaknya melakukan interpretasi, kondisi di lapangan ternyata sudah tidak sesuai dengan apa yang tertuang di citra itu sendiri,

Keempat, pemegang hak tidak kooperatif. Kendala ini menjadi kendala yang cukup sulit bagi pihaknya. Lalu, situasi yang tidak kondusif karena sengketa juga turut mempengaruhi pelaksanaan evaluasi hak tanah.

UU Cipta Kerja dinilai akan semakin meningkatkan potensi kehilangan lahan sawah. Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Kementerian Agraria & Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Asnawati mengatakan alih fungsi lahan sawah ke nonsawah di Indonesia setiap tahunnya rata-rata 150.000 hektare.

Masifnya alih fungsi lahan sawah ke nonsawah tidak sebanding dengan pencetakan lahan sawah baru per tahunnya yang hanya 60.000 ha.
“Dengan sendirinya di sini akan ada potensi kehilangan lahan sawah sejumlah 90.000 hektare per tahunnya,” ujarnya dalam acara PPTR Expo 2021 secara virtual pada Senin (22/02/2021).

Asnawati menjelaskan tren alih fungsi lahan sawah ke nonsawah ini terus meningkat dan mengancam ketahanan pangan nasional.

Hal ini seiring dengan meningkatnya jumlah populasi yang berarti meningkat pula alih fungsi lahan. Sementara di sisi lain, kebutuhan pangan juga ikut melesat.

Kementerian ATR/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) berencana melakukan sertifikasi kepada pulau kecil terluar Indonesia. Demikian menurut Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Kementerian ATR/BPN Asnawati sembari menambahkan, total pulau kecil terluar yang akan disertifikasi adalah sebanyak 111 pulau.

“Kami Direktorat Jenderal Pengendalian Penertiban Tanah dan Ruang pada tanggal 16 Februari yang lalu mengadakan FGD membahas masalah tindak lanjut dari 111 pulau-pulau kecil terluar ini, dari FGD itu disimpulkan bahwa ada rencana untuk melakukan kegiatan atau sertifikasi pulau-pulau terluar,” ungkap Asnawati dalam acara PPTR Expo 2021 secara virtual, Senin (22/2/2021).

Asnawati menjelaskan alasan dibalik tercetusnya rencana sertifikasi tersebut. Salah satunya adalah agar tak ada lagi kasus pencaplokan pulau-pulau terluar RI oleh orang asing.

“Di sini juga perlu kami tegaskan penetapan 111 pulau-pulau kecil terluar ini dilakukan tujuannya adalah pertama untuk mengantisipasi adanya okupasi atau klaim kepemilikan pulau oleh warga negara asing atau oleh negara lain,” katanya.

“Namun ada tujuan yang tidak kalah pentingnya lagi yaitu bahwa penetapan 111 pulau-pulau kecil terluar ini adalah untuk meminimalisir permasalahan yang sering timbul yang kerap mengganggu ketahanan dan keamanan negara kita,” tambahnya.

Akan tetapi, rencana ini masih mentah. Asnwati mengaku pihaknya sampai saat ini belum mendapatkan arahan atau petunjuk khusus tentang apa dan bagaimana kegiatan sertifikasi ini dilakukan kaitan dengan mekanisme maupun dengan pendanaan atau anggaran.

“Setidaknya wujud nyata kami mengakomodir keinginan dari kesimpulan rapat tersebut untuk sertifikasi pulau-pulau kecil terluar kami menuangkannya di dalam juknis (Petunjuk Teknis) yang saat ini masih kami godok insyaallah dalam waktu dekat akan rampung juknisnya,” katanya.
Penetapan 111 pulau kecil terluar RI sebenarnya telah ditetapkan pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017.

Continue Reading

nasional

Bina Raga Papua Optimis Raih Dua Medali Emas

Published

on

By

Jakarta – Persiapan demi persiapan terus digenjot oleh tim terbang layang Papua jelang pelaksanaan PON XX Papua 2021 mendatang. Bahkan sejak tiga bulan yang lalu atlet bina raga Papua sudah melakukan uji coba / training center di Jakarta.

Manager sekaligus Official Billy Praisy Watory menyebut saat ini seluruh atlet binaraga Papua sudah memasuki masa persiapan kompetisi demi memantapkan akhir jelang pertandingan tanggal 4 Oktober nanti.

Hanya saja, menurut Billy, waktu latihan para atletnya sudah cukup baik.Namun, ia tetap optimistis dengan kemampuan para atlet.

Sebagai tuan rumah PON, Papua akan tampil di semua nomor pertandingan bina raga dengan menurunkan sebanyak 7 atlet tapi hanya 6 nomor saja karena 2 atlet di kelas yang sama yaitu 60 kilo.

Keyakinan ini dikatakan Billy lantaran tim binaraga Papua saat ini banyak dihuni oleh atlet-atlet yang sarat prestasi dan pengalaman, baik di PON sebelumnya maupun kejuaraan-kejuaraan nasional.
“Kita akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa melebihi dari target.

Meski tidak mudah karena ada beberapa lawan yang jadi pesaing terberat, seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten dan Jawa Timur,” imbuh Billy yang juga sebagai pengurus PBFI Papua.

PON adalah ajang bergengsi bagi para atlet untuk menuju jenjang yang lebih tinggi lagi.

Continue Reading

nasional

Nono Sudewo Berharap IMI Tambah Maju dan Berkembang

Published

on

By

Jakarta – Dalam suasana PPKM Level 3 Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pusat menggelar peresmian kantor pusat dengan protokol kesehatan yang ketat.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai kalangan pecinta otomotif antara lain Menteri BUMN Erik Tohir, Presiden Direktur Prestige Image Motorcars Rudi Salim, Ketua DPRD DKI Jakarta Edi Prasetyo, Komjen Pol (P) Nanan Soekarna, Kepala Bulog Komjen Polisi (P) Budi Waseso, Dirut BNI Royke Tumilaar dan Ketua KADIN Arsjad Rasyid, Jumat (10/09/2021)

Pewarta media ini berkesempatan mewawancarai Nono Sudewo seorang pecinta otomotif yang turut hadir dalam acara ini. Nono mengatakan harapannya agar IMI berkembang.

“IMI Indonesia di bawah kepemimpinan Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Achmat Syahroni menjadi tempat dan wadah kita untuk mengembangkan hobi-hobi otomotif yang lebih bermutu dan tersalurkan dengan baik, roda dua maupun roda empat. Banyak teman-teman kita yang butuh sekali panutan seperti beliau ini,” urainya dengan penuh harap.

Kantor IMI pusat yang baru bertempat di Gedung Elevated Parkir A Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta Selatan. Nantinya di bulan Nopember IMI akan meluncurkan IMI Super Apps.

Continue Reading

nasional

Presiden Jokowi Tinjau Perkembangan Pembangunan LRT Jabodebek

Published

on

By

Jakarta – Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan proyek lintas rel terpadu (LRT) Jabodebek pada Rabu, 9 Juni 2021. Proyek LRT tersebut diharapkan bisa beroperasi pada tahun 2022 mendatang.

“Pagi hari ini saya berkunjung untuk melihat perkembangan pembangunan LRT Jabodebek. Sudah selesai kurang lebih 84,7 persen dan kita harapkan nanti di bulan April 2022 sudah mulai diuji coba dan akan kita mulai untuk operasional itu bulan Juni 2022,” ujar Presiden dalam keterangannya di Stasiun LRT TMII, Jakarta Timur, selepas peninjauan.

Tiba sekira pukul 08.15 WIB di Stasiun LRT Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Presiden Joko Widodo langsung meninjau perkembangan proyek dengan dipandu oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Zulfikri.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara beserta rombongan terbatas juga sempat menjajal jalur lintas pelayanan 1 LRT yang membentang dari Stasiun TMII (Jakarta Timur) hingga Stasiun Harjamukti (Cibubur).

“Tadi kita mencoba keretanya. Halus, nyaman, kecepatannya baik, dapat dikatakan tanpa suara. Nyaman sekali,” tuturnya.

Pembangunan LRT Jabodebek dilakukan dalam dua fase di mana saat ini pemerintah tengah merampungkan fase pertama sepanjang 44,43 kilometer. Fase pertama ini akan melayani total 18 titik pemberhentian serta terdiri atas tiga lintas pelayanan, yakni Cawang-Cibubur, Cawang-Dukuh Atas, dan Cawang-Bekasi Timur.

LRT juga akan beroperasi di dua rute perjalanan, yakni Cibubur Line dari Stasiun Harjamukti ke Dukuh Atas dan Bekasi Line dari Stasiun Jatimulya ke Dukuh Atas.

Sejumlah stasiun LRT Jabodebek nantinya akan terintegrasi dengan moda angkutan transportasi umum lainnya seperti trans-Jakarta, _commuter line_, MRT, hingga yang terbaru kereta cepat Jakarta-Bandung. Integrasi antarmoda transportasi itu diharapkan dapat mengefisiensikan waktu mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lainnya.

“Kenapa LRT ini kita bangun? Kita ingin membangun transportasi massal yang terintegrasi MRT, LRT, kereta bandara, bus trans-Jakarta, semua terintegrasi sehingga terjadi efisiensi mobilitas orang dari satu titik ke titik yang lain,” ucap Presiden.

Selain itu, Kepala Negara mengatakan bahwa pengalaman dalam pembangunan moda transportasi seperti LRT ini nantinya akan sangat bermanfaat dalam memajukan industri lokal.

Kereta LRT yang digunakan dalam proyek ini diketahui dibangun oleh PT INKA, di mana konstruksi jalur dilakukan oleh PT Adhi Karya, dan pengoperasiannya oleh PT Kereta Api Indonesia yang semuanya merupakan tenaga dan perusahaan dalam negeri sehingga dapat menjadi sebuah modal dan fondasi apabila nantinya kita akan membangun LRT atau bahkan moda transportasi lainnya di negara-negara lain.

“Sekarang kan kita sudah ekspor kereta ke Bangladesh, Filipina, dan kita harapkan LRT juga akan seperti itu,” tandasnya.

Turut hadir dalam acara peninjauan tersebut antara lain Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. Selain itu, hadir pula Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo, Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson, dan Direktur Utama PT Inka Budi Noviantoro.

Jakarta, 9 Juni 2021
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Continue Reading

Trending