Connect with us

nasional

Kementerian ATR/BPN Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Gelar Diskusi “PPTR Expo Menjawab Publik”.

Published

on

Jakarta, 22 Februari 2021 – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang mengadakan dan diskusi kegiatan “PPTR Expo Menjawab Publik”.

Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan pada mulai Senin, 22 Februari 2021 s/d Kamis, 25 Februari 2021, pukul 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB, bertempat di Lobby Gedung Kementerian ATR/BPN, Jl. Raden Patah 1 No. 1 Jakarta Selatan.

Dalam diskusi ini hadir Narasumber yang akan mengisi di hari-hari tersebut (22/02-25/02) adalah : Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu (22/02), Kasubdit Pengendalian Hak Tanah (23/02), Kasubdit Pengendalian Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Perbatasan dan Wilayah Tertentu (24/02), dan Kasubdit Pengendalian Alih Fungsi Lahan (25/02).

Pada hari Senin 22 Februari 2021, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) memaparkan beberapa kendala yang ditemui dalam melakukan pemantauan dan evaluasi hak atas tanah.

Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Kemenetrian ATR/BPN Asnawati mengatakan, kendala pertama ialah informasi hak atas tanah di Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) tidak lengkap. “Dalam melakukan pemantauan, ini hal yang seringkali kami temui saat kami menemukan objek namun objeknya belum tersedia di KKP,” ujarnya dalam gelaran PPTR Expo, Senin (22/2).

Dia sebutkan yang Kedua adalah tidak adanya dokumen di Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah dan Kantor Pusat saat hendak mengumpulkan data.

Ketiga ialah citra geografis yang tidak update. Asnawati mengatakan, ketika pihaknya melakukan interpretasi, kondisi di lapangan ternyata sudah tidak sesuai dengan apa yang tertuang di citra itu sendiri,

Keempat, pemegang hak tidak kooperatif. Kendala ini menjadi kendala yang cukup sulit bagi pihaknya. Lalu, situasi yang tidak kondusif karena sengketa juga turut mempengaruhi pelaksanaan evaluasi hak tanah.

UU Cipta Kerja dinilai akan semakin meningkatkan potensi kehilangan lahan sawah. Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Kementerian Agraria & Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Asnawati mengatakan alih fungsi lahan sawah ke nonsawah di Indonesia setiap tahunnya rata-rata 150.000 hektare.

Masifnya alih fungsi lahan sawah ke nonsawah tidak sebanding dengan pencetakan lahan sawah baru per tahunnya yang hanya 60.000 ha.
“Dengan sendirinya di sini akan ada potensi kehilangan lahan sawah sejumlah 90.000 hektare per tahunnya,” ujarnya dalam acara PPTR Expo 2021 secara virtual pada Senin (22/02/2021).

Asnawati menjelaskan tren alih fungsi lahan sawah ke nonsawah ini terus meningkat dan mengancam ketahanan pangan nasional.

Hal ini seiring dengan meningkatnya jumlah populasi yang berarti meningkat pula alih fungsi lahan. Sementara di sisi lain, kebutuhan pangan juga ikut melesat.

Kementerian ATR/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) berencana melakukan sertifikasi kepada pulau kecil terluar Indonesia. Demikian menurut Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Kementerian ATR/BPN Asnawati sembari menambahkan, total pulau kecil terluar yang akan disertifikasi adalah sebanyak 111 pulau.

“Kami Direktorat Jenderal Pengendalian Penertiban Tanah dan Ruang pada tanggal 16 Februari yang lalu mengadakan FGD membahas masalah tindak lanjut dari 111 pulau-pulau kecil terluar ini, dari FGD itu disimpulkan bahwa ada rencana untuk melakukan kegiatan atau sertifikasi pulau-pulau terluar,” ungkap Asnawati dalam acara PPTR Expo 2021 secara virtual, Senin (22/2/2021).

Asnawati menjelaskan alasan dibalik tercetusnya rencana sertifikasi tersebut. Salah satunya adalah agar tak ada lagi kasus pencaplokan pulau-pulau terluar RI oleh orang asing.

“Di sini juga perlu kami tegaskan penetapan 111 pulau-pulau kecil terluar ini dilakukan tujuannya adalah pertama untuk mengantisipasi adanya okupasi atau klaim kepemilikan pulau oleh warga negara asing atau oleh negara lain,” katanya.

“Namun ada tujuan yang tidak kalah pentingnya lagi yaitu bahwa penetapan 111 pulau-pulau kecil terluar ini adalah untuk meminimalisir permasalahan yang sering timbul yang kerap mengganggu ketahanan dan keamanan negara kita,” tambahnya.

Akan tetapi, rencana ini masih mentah. Asnwati mengaku pihaknya sampai saat ini belum mendapatkan arahan atau petunjuk khusus tentang apa dan bagaimana kegiatan sertifikasi ini dilakukan kaitan dengan mekanisme maupun dengan pendanaan atau anggaran.

“Setidaknya wujud nyata kami mengakomodir keinginan dari kesimpulan rapat tersebut untuk sertifikasi pulau-pulau kecil terluar kami menuangkannya di dalam juknis (Petunjuk Teknis) yang saat ini masih kami godok insyaallah dalam waktu dekat akan rampung juknisnya,” katanya.
Penetapan 111 pulau kecil terluar RI sebenarnya telah ditetapkan pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017.

Continue Reading

nasional

Jalin Silaturahmi, Kepala Rutan Cipinang Sambangi Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta

Published

on

By

Jakarta – Guna memperkuat sinergitas dan mempererat tali silaturahmi, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Jumat (19/4).

 

Dalam kunjungan ini, Kepala Rutan Kelas I Cipinang Sukarno Ali yang didampingi oleh Kepala Seksi Pelayanan Tahanan, Alif Akbar Yusuf dan Kepala Sub Seksi BHPT, Dani Diyaulhaq disambut baik oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, DR. H. Cecep Khairul Anwar beserta jajarannya.

 

Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan ini selain memperkuat koordinasi dan saling bersinergi yang selama ini sudah terjalin dengan baik.

 

Pertemuan ini juga untuk melaporkan kegiatan Pesantren Darul At-Taubah yang dimiliki oleh Rutan Cipinang serta menjadi momen dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan di Pesantren Darul At-Taubah Rutan Cipinang.

 

Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali menjelaskan bahwa Pondok Pesantren Darul At-Taubah yang didirikan di Rutan Cipinang ini dimaksudkan untuk membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

 

Tujuan dari Pondok Pesantren di Rutan Kelas I Cipinang yaitu “Memanusiakan Warga Binaan Rutan Kelas I Cipinang menuju Keimanan dan ketakwaaan yang berlandaskan Al-quran dan Hadist”. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terbentuknya Pondok Pesantren Darul At-Taubah ini.

 

“Diharapkan kegiatan silahturahmi ini dapat meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Rutan Kelas I Cipinang dengan Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta,” ujarnya.

Continue Reading

nasional

BPH Migas Apresiasi Badan Usaha Penugasan, Jaga Pasokan BBM selama Ramadan Idulfitri 1445H

Published

on

By

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi memberikan apresiasi kepada Badan Usaha Penugasan dalam menjaga ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) selama masa Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 1445H/2024. Hal ini disampaikan Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra saat memantau pasokan BBM di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (18/04/24).

 

“Utamanya yang berada di Marketing Operation Region (MOR) II Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Pertamina Patra Niaga, sehingga dapat menjamin ketersediaan pendistribusian BBM, LPG, maupun Avtur untuk masyarakat yang pulang kampung,” ucap pria yang sering disapa Tiko di pengiriman BBM di Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Sumatera Selatan.

 

Tiko menambahkan, Posko Nasional RAFI sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2024 berjalan dengan baik. Posko ini dibuka sejak 3 April sampai dengan 19 April 2024.

 

“BPH Migas bersama seluruh stakeholder terkait, terus memantau ketersediaan energi dan melaporkannya kepada Menteri ESDM dalam bentuk laporan harian hingga posko ditutup. Kita melihat dua hal penting terkait BBM, yang pertama dari segi ketersediaan stok yang bagus, distribusi berjalan dengan baik, serta konsumen dilayani dengan cukup. Yang kedua, proyeksi serta realisasi kuota BBM, khususnya di wilayah Sumbagsel juga sudah bagus” tegasnya.

 

Menurutnya, Pemerintah juga memastikan layanan tambahan yang disediakan oleh Badan Usaha Penugasan dapat menjamin kelancaran dan kenyamanan masyarakat saat arus mudik dan arus balik.

 

“Layanan tambahan itu berupa motoris, pangkalan siaga, mobil tangki sebagai kantong Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dan SPBU modular,” katanya.

 

Sejalan dengan Basuki, Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Hilir Migas Mulyono, ikut mengapresiasi kinerja Posko RAFI di tahun ini. Ia juga meminta Badan Usaha Penugasan untuk memitigasi efektivitas pengiriman BBM di DPPU Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

 

“Saya mengamati bahwa Satgas RAFI 2024 ini persiapannya adalah yang paling baik,” ungkapnya.

 

Sementara Executive General Manager MOR II PT Pertamina Patra Niaga Zibali Hisbul Masih, menjelaskan Pertamina Patra Niaga sebagai Badan Usaha Penugasan terus mendukung ketersediaan BBM untuk kelancaran arus mudik dan arus balik lebaran.

 

“Bahkan, kala Ramadan masih berlangsung, kami telah menyediakan sedikitnya 10 SPBU modular baik di jalur tol maupun non-tol, 16 mobil tanki sebagai kantong SPBU, hingga 18 motoris yang aktif melayani pemudik dalam mendapatkan BBM,” ujarnya.

 

*Pemantauan SPBU*

 

Di hari yang sama, Basuki dan Mulyono mengunjungi SPBU yang berada pada jalur ramai pemudik yaitu di Rest Area KM 311 A Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Terungkap dari hasi kunjungan, selama periode RAFI 2024, Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite mengalami lonjakan hingga 3 kali lipat dibanding waktu normal.

 

Di SPBU tersebut, Tiko menyatakan bahwa stok BBM terjaga dan proses suplai BBM selanjutnya masih dalam waktu yang aman.

 

“Dengan operasional penyalur yang bagus seperti ini, kami mohon untuk dipertahankan dengan baik. Agar kuota BBM yang telah kami berikan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Tiko.

Continue Reading

nasional

Forkabi Gelar Tasyakuran Milad Ke-23 Tahun 2024 Halal Bihalal Idul Fitri 1445 H II

Published

on

By

Jakarta – Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) menggelar tasyakuran milad ke 23 dan halal bihalal di Rumah Drs H.M Iwan Sa’alim MM, Cipayung, Jakarta Timur. Kamis, (18/4/2024)

Acara dihadiri ratusan anggota dan pengurus FORKABI.

Ketua Umum FORKABI, Drs H. Abdul Ghoni mengatakan, kegiatan milad kali ini pihaknya mengusung tema ‘Konsilidasi Organisasi dalam Idul Fitri’, untuk meningkatkan keorganisasian kembali.

 

“FORKABI ke depan harus lebih baik. Karena itu kita harus tingkatkan profesionalisme dalam berorganisasi, dan saya tidak mau FORKABI ini jadi penonton di kampungnya sendiri,” tegasnya.

Dengan semangat tersebut, Abdul Ghoni berharap FORKABI bisa tampil sebagai organisasi yang intelek, bermartabat dan disegani masyarakat.

Sehingga sebagai organisasi etnis kedaerahan, FORKABI bisa mengangkat harkat dan martabat masyarakat Betawi.

Harapannya Dalam silahturahmi ini kita harus menguatkan suatu organisasi ditingkat paling bawah dari tingkat walikota sampai tingkat RW dan menjalankan roda organisasi dengan baik, jangan ada priksi priksi didalam organisasi, (contoh cabang dengan ranting nya tidak solid), kita harus membangun organisasi ini bersama sama, dapat Hasil juga harus sama sama,”tutup Abdul Ghoni.

Continue Reading

Trending