Connect with us

nasional

DPN GEPENTA Mengadakan Pertemuan Virtual Semua Ketua Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya Gepenta Seluruh Indonesia

Published

on

Jakarta, – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gerakan Anti Narkoba dan Tawuran (Gepenta) Brigjen Polisi (Pur) Dr. Parasian Simanungkalit, SH, MH, mengadakan pertemuan virtual dengan semua Ketua Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya Gepenta Seluruh Indonesia, bertempat di Markas DPN Gepenta Jakarta Selatan, Senin.(15/03/2021)

Pukul 14.00 Wib hingga selesai. Kegiatan pertemuan tersebut dimulai pada pukul 14.00 Wib, dibuka oleh Yoan Hutagalung, SE selaku MC dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Sedangkan yang menjadi moderator pada pertemuan virtual dalam bentuk diskusi webinar yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional Gepenta bertajuk ‘Usulan perubahan pasal 7 UUD 1945 Amandemen Tentang Periode Presiden RI dari dua menjadi tiga periode’ tersebut adalah Kombes Polisi (Pur) Drs. Kisman Tarigan, MM yang saat ini menjabat Sekjen Gepenta.

Kegiatan pertemuan virtual tersebut juga dihadiri oleh Lukas, SH, S.Sos, MM, CHRM, MED, CLI (Ketua Humas DPN Gepenta), Eka (DPN Gepenta), Nuhadi Arief Yusran, SH, MKn, CLA (Ketua DPP Aceh), DR. Wirman Tobing (Ketua DPP Sumut), DR. Bennardi, SH, MH (Ketua DPP Lampung), Dr. Steven Simanungkalit, M.KM (Ketua DPP DKI Jakarta), Agung Intan Ary Dwi Maya Sukma, SH, MH (Ketua DPP Bali), Maturudi (Sekretaris DPP Kalimantan Tengah), Winda Anwar, SH, MH (Ketua DPP Sulawesi Selatan), Awaluddin (Ketua DPK Banten), dan perwakilan DPK Gepenta lainnya.

Ketua Umum DPN Gepenta Brigjenpol (Pur) Dr. Parasian Simanungkalit, SH.MH, menyatakan dukungan presiden Jokowi dipilih untuk ketiga kalinya. Pernyataan tersebut disampaikannya saat gelar diskusi bersama dengan semua ketua Provinsi dan Kabupaten Gepenta Seluruh Indonesia, melalui virtual zoom.

Pernyataan tersebut adalah sebagai upaya menanggapi banyaknya dukungan kepada Presiden Jokowi oleh masyarakat yang menginginkan Jokowi bisa memimpin sampai tiga periode.

Jika masyarakat menginginkan, tentunya perlu ada payung hukum konstitusi UUD 1945 sebagai payung hukumnya.ujar Pensiunan Jenderal Polisi ini.

Parasian menuturkan ” bahwa Rakyat dan Bangsa serta Negara Indonesia akan kehilangan Momentum yang terbaik mendekatkan Indonesia mencapai cita-cita luhur Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Augustus 1945, apabila Presiden R.I Ir. Joko Widodo hanya dua kali periode saja. Diulasnya dalam semua sudut Asta gatra, Trigatra dan Pancagatra dan keberhasilan Nawa Cita dalam kepemimpinan dan kebijakan serta hasil kerja Presiden Joko Widodo telah berhasil melampaui semua kinerja 6 orang Presiden R.I terdahulu, Tegasnya.

Mengulas dalam sejarah perjalanan Pembangunan Indonesia, Presiden Sukarno menjadi Presiden RI dari tahun 1945 sampai tahun 1967, penuh dengan pergolakan dan pembangunan tidak dapat membangun menyeluruh seantero Indonesia Raya.

Demikian juga Presiden RI kedua memimpin dari 1967 sampai tahun 1998 dapat kita lihat hasilnya sampai didorong Mahasiswa dan rakyat untuk mundur. Presiden ke tiga, ke empat, kelima dan keenam dapat kita simpulkan tidak seberapanya hasil yang dikerjakan Presiden Joko Widodo dalam Periode pertama 2014-2019.

Dengan gamblang diuraikan keberhasilan Program Nawacita, yang sangat di tonjolkan pembangunan desa ke kota.Saya pernah bertugas di Irian Jaya hampir lima tahun 1987 sampai 1999. Saat itu, jalan dari Jayapura ke Wamena dan ke Nduga, atau ke Kiwirok, dan perbatasan tidak ada jalan raya. Sekarang jalan raya dapat dibangun dengan mulus, sudah kalah bagusnya jalan dari Sibolga ke Barus dan ke Pakkat menuju Tarutung,

Belum lagi Tambang Freeport, Exon, tambang minyak, dan lain- lain sahamnya milik Nasional dan profitnya masuk ke kas Negara bukan masuk kantong sendiri.
INDONESIA Bagian Timur, Bagian Tengah dan Bagian Barat dibangun menghubung kan desa ke kota, baik jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kodya maupun jalan Tol.

Belum lagi rasa aman dan damai tercipta, tidak ada seperti Presiden Joko Widodo yang punya prinsip hidup “Satu lawan terlalu banyak seratus juta kawan terlalu sedikit”. Tetapi jangan menutup mata yang MENGHIANATI Pancasila adalah musuh Rakyat Bangsa dan Negara maka harus dilawan untuk tetap kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila.

Maka dengan paparannya Dr.Parasian Simanungkalit dibawah kepemimpinan Nasional Presiden Joko Widodo selama tiga periode akan dapat semakin dekat tercapainya masyarakat adil dan makmur dan Rakyat Indonesia akan melihat Indonesia Negeri Aman Damai Makmur dan Sejahtera.

Jika rakyat menghendaki, maka langkah langkah yang perlu ditempuh adalah rakyat yang mengusulkan agar UU tentang masa jabatan presiden harus di amandemen terlebih dahulu. Sehingga upaya agar Presiden R.I yang sangat berprestasi dapat melanjutkan periodenya sampai tiga periode yang didukung Konstitusi dan Undang Undang.

KITA dapat menelisik kegagalan para Presiden yang terdahulu, misalnya Presiden Habibie tidak di inginkan rakyat melanjutkan kepemimpinan karena digusur MPR RI, Presiden Gusdur demikian juga digusur MPR RI, Presiden Megawati Soekarnoputri tidak di inginkan rakyat dan tidak terpilih dalam Pilpres pada periode kedua lagi.

Bagaimana dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai dua periode, tidak dapat mencalonkan diri lagi karena dihambat Konstitusi pasal 7 UUD 1945.

Seandainya konstitusi membolehkan Amandemen, apakah masih dapat meraih suara, ini dapat dianalisa sendiri. Namun dengan prestasi Presiden Jokowi yang akan berakhir tahun 2024 mengapa tidak dapat dilanjutkan tiga periode kalau untuk mendekatkan tercapainya tujuan Proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Maka langkah yang ditempuh adalah:

MPR RI bersidang mencabut Amandemen UUD 1945 dan Kembali KE UUD 1945 ASLI. Karena Amandemen UUD 1945 kita telah meninggalkan Demokrasi Pancasila. Sejatinya Pemilihan Presiden dilaksanakan oleh MPR RI. Presiden RI menerbitkan Dekrit Presiden Kembali ke UUD 1945 dan memberlaku kan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 kembali ke UUD 1945.
Apabila tidak dilakukan Dekrit Presiden maka langkah yang harus dilakukan adalah langkah ketiga yaitu:

MPR RI bersidang khusus merobah pasal 7 UUD 1945 AMANDEMEN periode Presiden hanya dua kali menjadi dapat dipilih kembali hanya pada periode ketiga.
Apabila MPR RI tidak berkeinginan kembali ke UUD 1945 ASLI tersebut nomor 1 diatas maka diupayakan nomor 2 Dekrit Presiden.

Apabila Presiden R.I tidak berkeinginan menerbitkan Dekrit Presiden Kembali ke UUD 1945 ASLI maka agar diupayakan upaya nomor 3. Yaitu MPR RI merobah isi pasal 7 UUD 1945 AMANDEMEN yakni dari 2 periode maka dapat dipilih kembali periode ketiga kalinya.

Harus ada payung hukum konstitusi tersebut maka pada tahun 2024 Presiden Joko Widodo dapat dicalonkan kembali oleh Parpol dan koalisi pendukung.

Karena begitu besar keinginan rakyat dan Bangsa Indonesia untuk mempertahankan Presiden Joko Widodo memimpin Bangsa dan Negara Indonesia.

Sekarang masalahnya mungkin Presiden Joko Widodo tidak ingin dicalonkan kembali, tetapi kalau permintaan dan penugasan rakyat dan Bangsa Indonesia maka sebagai WNI yang baik wajib menerima tugas tersebut. Tegas Parasian Simanungkalit.

Oleh karena itu MPR RI wajib dan sejatinya mendengarkan suara Rakyat. Karena rakyat yang memilih anggota Legislatif.

Maka anggota Legislatif wajib hukumnya melaksanakan apa yang diinginkan rakyat.

Demikian disampaikan Ketua Umum DPN GEPENTA , Dr. Parasian Simanungkalit, SH, MH, Brigadir Jenderal Polisi (Purn) dalam Webinar oleh pengurus GEPENTA di daerah.

Continue Reading

nasional

Rapat Kerja Nasional FKPT Ke-XII Tahun Anggaran 2025: “Ikhlas Merajut Damai, Menggapai Indonesia Emas”

Published

on

By

Jakarta, 22–25 April 2025 – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
melalui Subdit Pemberdayaan Masyarakat Direktorat Pencegahan Deputi 1 BNPT
kembali menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Koordinasi Pencegahan
Terorisme (FKPT) Ke-XII Tahun Anggaran 2025, yang dilaksanakan di Hotel Vasaka,
DKI Jakarta, selama lima hari, mulai 22 hingga 25 April 2025.

Rakernas tahun ini mengusung tema “Ikhlas Merajut Damai, Menggapai Indonesia
Emas”, sebagai refleksi komitmen seluruh unsur FKPT dalam menguatkan sinergi
pencegahan terorisme berbasis pelibatan masyarakat di seluruh penjuru Tanah Air
dan wujud semangat kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam menjaga keutuhan
NKRI dari ancaman radikalisme dan terorisme, yang terus berkembang secara global,
regional, maupun lokal.

Tentang FKPT
Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) adalah forum daerah yang dibentuk
oleh BNPT dalam kerjasama pelibatan masyarakat untuk pencegahan radikalisme
dan terorisme. FKPT hadir di seluruh provinsi dan beberapa kabupaten/kota dengan
melibatkan tokoh-tokoh lokal lintas sektor.

FKPT yang terbentuk sejak tahun 2012 merupakan mitra strategis BNPT di daerah
yang menjembatani pelaksanaan pendekatan lunak (soft approach) melalui pelibatan
tokoh agama, budaya, pendidikan, media, perempuan, hingga generasi muda dalam
upaya menanggulangi penyebaran paham radikal terorisme.

Tahun ini, sebanyak 36 FKPT Provinsi dan 3 FKPT tingkat Kabupaten/Kota turut serta dalam Rakernas, dengan total peserta offline mencapai lebih dari 50 orang dan online sebanyak 300 orang. Menjawab Tantangan Terorisme Secara Komprehensif Terorisme bukan hanya kejahatan kemanusiaan, namun juga tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan berlapis dan berkelanjutan. Oleh sebab itu,

pendekatan soft approach melalui pelibatan masyarakat menjadi pilar penting yang
digarisbawahi dalam Rakernas ini.
Forum FKPT sebagai jejaring BNPT di daerah telah menjadi mitra strategis sejak
2012, dengan mengedepankan pendekatan kultural dan lokalitas dalam mendekati
kelompok-kelompok rentan terhadap radikalisme dan terorisme.

Isi Rakernas: Evaluasi, Penyelarasan, dan Inovasi Rakernas FKPT Ke-XII tidak hanya menjadi forum seremonial, melainkan forum
strategis untuk:

1. Memutakhirkan pemahaman para pengurus terhadap dinamika terorisme
terkini;
2. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program kerja tahun sebelumnya;
3. Menyusun program kerja tahun 2025 yang adaptif dan berbasis data.

Agenda Strategis & Partisipasi Lintas Sektor
Setiap bidang dalam FKPT Agama, Sosial dan Budaya, Media, Hukum dan Humas,
Pemuda dan Pendidikan, Perempuan dan Anak, hingga Pengkajian dan Penelitian
mendiskusikan isu sektoral yang relevan dengan konteks lokal masing-masing
provinsi. Mereka diberi ruang menyampaikan tantangan lapangan serta merancang
solusi berbasis lintas kolaborasi.

Salah satu sorotan utama adalah pembahasan Indeks Potensi Radikalisme (IPR) dan Indeks Risiko Terorisme (IRT) yang digunakan BNPT untuk membaca tren Risiko dan merancang kebijakan berbasis data.

Dalam pembukaan Rakernas yang digelar pada Rabu, 23 April 2025, Kepala BNPT
Komjen Pol. Eddy Hartono, S.I.K., M.H., secara resmi melantik pengurus FKPT masa
bakti 2025–2027 dan menyampaikan pidato kunci yang menegaskan pentingnya
strategi nasional kontra-radikalisasi yang adaptif dan berbasis kearifan lokal.
Rangkaian kegiatan Rakernas mencakup:

1. Dialog pertukaran gagasan dan Rapat Komisi, membahas isu-isu aktual
radikalisme dan strategi responsif di lapangan;
2. Pemutakhiran data dan evaluasi program, termasuk indeks potensi radikalisme
dan risiko terorisme 2025;
3. Diskusi lintas bidang melibatkan tokoh agama, budayawan, akademisi, media,
psikolog anak, serta musisi dan seniman;
4. Penetapan program kerja FKPT tahun anggaran 2025 untuk implementasi
terukur dan akuntabel di seluruh daerah.

Rakernas ini turut menghadirkan narasumber utama dari internal BNPT dan mitra
lintas sektor, antara lain: Sekretaris Utama BNPT Bangbang Surono, Ak., M.M., Deputi
1 BNPT Mayjen TNI Sudaryanto, S.E., M.Han., Brigjen Pol. Tejo Wijanarko, S.I.K..
Direktur Pencegahan BNPT Prof. Dr. Irfan Idris, M.A., hingga para praktisi nasional
dari Agama, Sosial dan Budaya, Media, Hukum dan Humas, Pemuda dan Pendidikan,
Perempuan dan Anak, hingga Pengkajian dan Penelitian.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi forum konsolidasi dan perumusan strategi nasional
pencegahan terorisme, tetapi juga menjadi wujud nyata sinergi kebangsaan yang
melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan Indonesia yang aman,
damai, dan tangguh menghadapi segala bentuk ancaman radikalisme.

Continue Reading

nasional

*Kreativitas Lahir di Balik Jeruji, Lukisan Karya Warga Binaan Rutan Cipinang Berhasil Terjual Di Ajang IPPA Fest 2025*

Published

on

By

Jakarta — Rutan Kelas I Cipinang hadir dalam ajang Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPA Fest) 2025 yang digelar di Lapangan Banteng, Jakarta, pada 21 hingga 23 April 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-61 dan menjadi wadah bagi warga binaan untuk menampilkan hasil karya mereka kepada masyarakat luas.

Beragam karya kreatif hasil buatan warga binaan dari seluruh Indonesia termasuk karya warga binaan Rutan Cipinang dipamerkan dalam IPPA Fest, mulai dari kerajinan tangan, kuliner, seni lukis, hingga batik. Ajang ini membuktikan bahwa keterbatasan ruang bukanlah penghalang bagi warga binaan untuk terus berkarya dan berkembang.

Kebanggaan tersendiri juga dirasakan, ketika salah satu lukisan karya warga binaan Rutan Cipinang berhasil terjual dalam pameran tersebut. Hasil kreativitas yang lahir di balik jeruji besi ini mendapat apresiasi positif dari para pengunjung dan pecinta seni yang hadir, membuktikan bahwa karya warga binaan memiliki nilai artistik yang patut diperhitungkan.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto dalam sambutannya menyampaikan bahwa IPPA Fest bukan hanya sekadar pameran, melainkan juga bentuk nyata dari upaya pemerintah dalam membina warga binaan agar siap kembali menjadi bagian dari masyarakat. Kreativitas yang diasah selama menjalani masa pidana diharapkan menjadi bekal penting dalam mencegah kejahatan berulang.

Selain itu, Menteri Imipas juga mengatakan bahwa hari ini tidak hanya membuka sebuah festival, tapi membuka panggung semangat, panggung harapan, dan panggung kemanusiaan. “Tema dari IPPAFest adalah Creation Beyond the Bars, sebuah pernyataan yang kuat bahwa kreativitas tidak pernah bisa dipenjara. Bahwa harapan tidak pernah bisa dibungkam, ia selalu menemukan jalan, ia selalu menemukan jembatan, apapun penghalangnya,” tuturnya saat membuka IPPAFest

Dalam kesempatan itu, Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Nugroho Dwi Wahyu Ananto turut mengapresiasi antusiasme dan semangat berkarya para warga binaan. “Kami sangat bangga, salah satu lukisan karya warga binaan Rutan Cipinang laku terjual di IPPA Fest 2025. Ini menjadi bukti bahwa kreativitas yang lahir di balik keterbatasan bisa bernilai tinggi dan diterima oleh masyarakat. Semoga capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh warga binaan untuk terus mengembangkan potensi diri, dan menatap masa depan yang lebih baik,” ungkap Nugroho.

Melalui partisipasinya dalam IPPA Fest 2025, Rutan Kelas I Cipinang berkomitmen untuk terus memberikan ruang dan kesempatan bagi warga binaan dalam menampilkan potensi terbaik mereka. Diharapkan, ajang ini menjadi langkah awal dalam proses pembentukan kemandirian dan karakter warga binaan untuk lebih siap kembali ke tengah masyarakat.

Continue Reading

nasional

NUSAKAMBANGAN PANEN PERDANA, BANGUN LUMBUNG KETAHANAN PANGAN DAN BERI KESEMPATAN WARGA BINAAN

Published

on

By

Nusakambangan, – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, lakukan panen perdana ketahanan pangan di Nusakambangan, Kamis (17 /4). “Produk ketahanan pangan Nusakambangan ini alhamdulillah telah mulai mampu menyumbang kekuatan kebutuhan makan di lapas – lapas nusakambangan, selain juga disiapkan untuk mendukung kebutuhan pasar masyarakat umum,” kata Menteri Agus , di sela aktivitasnya memanen padi di Lapas Terbuka Nusakambangan.

Panen berlanjut ke ladang jagung seluas 6,2 hektar yang berlokasi di arena pertanian Lapas Gladakan. Jagung varietas hibrida yang dimanfaatkan juga untuk pakan ayam petelur yang dikembangkan di Nusakambangan. Saat ini rata-rata produksi telor per hari lebih dari 1400 butir. Produk perkebunan lainnyaadalah sayur mayur, cabai, tomat, terong, timun

Selain panen pada beberapa produk pangan, ia pun melakukan pengecekan menyuluruh. Selain peternakan kambing, kerbau dan ayam serta budidaya ikan, ia pun meninjau persiapan budidaya udang vaname di tanah 61,5 hektar di dua wilayah di Nusakambangan, yaitu Bantar Panjang dan Pasir Putih.
“Total 167,194 hektar area Pulau Nusakambangan saat ini sedang kami optimalisasi untuk menjadi lumbung ketahanan pangan dan masih berpotensi akan lebih dikembangkan.”

Ia pun menekankan bahwa program ketahanan pangan di Nusakambangan bukan hanya spirit untuk menjadi lumbung ketahanan pangan. “Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kami mampu memberdayakan dan memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk terlibat dalam program mulia ini sebagai bagian dari pembinaan. Kembali ke masyarakat menjadi warga yang berketerampilan dan diharapkan dapat berperan positif dalam pembangunan negara,” jelasnya lagi.

Salah satu warga binaan yang bekerja di ladang jagung mengungkapkan sukacitanya telah diberikan kesempatan untuk bekerja ,”saya senang sekali karena mendapatkan pengetahuan di bidang pertanian, saya banyak belajar. Saya jadinya punya rencana untuk bertani setelah bebas dari lapas,” ungkapnya terlihat sumringah, “saya juga dapat premi (bayaran) dari bekerja di ladang. Dapet ilmu, dapat uang.”

Warga binaan yang bekerja di area- area ketahanan pangan Nusakambangan adalah warga binaan yang sudah masuk tahap program asimilasi dan sudah melalui sidang tim pengamat pemasyarakatan (TPP) . Warga binaan yang bekerja di area tersebut sekitar 200 orang

Pulau Nusakambangan yang digadang-gadang sebagai lumbung ketahanan Nasional juga membangun sarana dan produk pendukung, yaitu Fly Ash and Bottom Ash (FABA), Balai Latihan Kerja (BLK) serta pembangunan jalan sekitar 11 Km.
“Semua program ketahanan pangan berikut dukungannya, merupakan hasil kolaborasi dengan banyak stakeholder,”
stakeholder yang digaet untuk program ketahanan pangan dan pendukungnya antara lain bank Rakyat Indonesia (BRI), PLTU, beberapa perusahaan , yayasan dan NGo (organisasi non pemerintah).

Menteri Agus menutup kegiatannya di Nusakambangan dengan meresmikan Trainning Center , sebagai pusat pelatihan pegawai pemasyarakatan kerjasama dengan YPII (Yayasan Penerima Internasional Indonesia)

Continue Reading

Trending