Connect with us

nasional

DPN GEPENTA Mengadakan Pertemuan Virtual Semua Ketua Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya Gepenta Seluruh Indonesia

Published

on

Jakarta, – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gerakan Anti Narkoba dan Tawuran (Gepenta) Brigjen Polisi (Pur) Dr. Parasian Simanungkalit, SH, MH, mengadakan pertemuan virtual dengan semua Ketua Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya Gepenta Seluruh Indonesia, bertempat di Markas DPN Gepenta Jakarta Selatan, Senin.(15/03/2021)

Pukul 14.00 Wib hingga selesai. Kegiatan pertemuan tersebut dimulai pada pukul 14.00 Wib, dibuka oleh Yoan Hutagalung, SE selaku MC dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Sedangkan yang menjadi moderator pada pertemuan virtual dalam bentuk diskusi webinar yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional Gepenta bertajuk ‘Usulan perubahan pasal 7 UUD 1945 Amandemen Tentang Periode Presiden RI dari dua menjadi tiga periode’ tersebut adalah Kombes Polisi (Pur) Drs. Kisman Tarigan, MM yang saat ini menjabat Sekjen Gepenta.

Kegiatan pertemuan virtual tersebut juga dihadiri oleh Lukas, SH, S.Sos, MM, CHRM, MED, CLI (Ketua Humas DPN Gepenta), Eka (DPN Gepenta), Nuhadi Arief Yusran, SH, MKn, CLA (Ketua DPP Aceh), DR. Wirman Tobing (Ketua DPP Sumut), DR. Bennardi, SH, MH (Ketua DPP Lampung), Dr. Steven Simanungkalit, M.KM (Ketua DPP DKI Jakarta), Agung Intan Ary Dwi Maya Sukma, SH, MH (Ketua DPP Bali), Maturudi (Sekretaris DPP Kalimantan Tengah), Winda Anwar, SH, MH (Ketua DPP Sulawesi Selatan), Awaluddin (Ketua DPK Banten), dan perwakilan DPK Gepenta lainnya.

Ketua Umum DPN Gepenta Brigjenpol (Pur) Dr. Parasian Simanungkalit, SH.MH, menyatakan dukungan presiden Jokowi dipilih untuk ketiga kalinya. Pernyataan tersebut disampaikannya saat gelar diskusi bersama dengan semua ketua Provinsi dan Kabupaten Gepenta Seluruh Indonesia, melalui virtual zoom.

Pernyataan tersebut adalah sebagai upaya menanggapi banyaknya dukungan kepada Presiden Jokowi oleh masyarakat yang menginginkan Jokowi bisa memimpin sampai tiga periode.

Jika masyarakat menginginkan, tentunya perlu ada payung hukum konstitusi UUD 1945 sebagai payung hukumnya.ujar Pensiunan Jenderal Polisi ini.

Parasian menuturkan ” bahwa Rakyat dan Bangsa serta Negara Indonesia akan kehilangan Momentum yang terbaik mendekatkan Indonesia mencapai cita-cita luhur Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Augustus 1945, apabila Presiden R.I Ir. Joko Widodo hanya dua kali periode saja. Diulasnya dalam semua sudut Asta gatra, Trigatra dan Pancagatra dan keberhasilan Nawa Cita dalam kepemimpinan dan kebijakan serta hasil kerja Presiden Joko Widodo telah berhasil melampaui semua kinerja 6 orang Presiden R.I terdahulu, Tegasnya.

Mengulas dalam sejarah perjalanan Pembangunan Indonesia, Presiden Sukarno menjadi Presiden RI dari tahun 1945 sampai tahun 1967, penuh dengan pergolakan dan pembangunan tidak dapat membangun menyeluruh seantero Indonesia Raya.

Demikian juga Presiden RI kedua memimpin dari 1967 sampai tahun 1998 dapat kita lihat hasilnya sampai didorong Mahasiswa dan rakyat untuk mundur. Presiden ke tiga, ke empat, kelima dan keenam dapat kita simpulkan tidak seberapanya hasil yang dikerjakan Presiden Joko Widodo dalam Periode pertama 2014-2019.

Dengan gamblang diuraikan keberhasilan Program Nawacita, yang sangat di tonjolkan pembangunan desa ke kota.Saya pernah bertugas di Irian Jaya hampir lima tahun 1987 sampai 1999. Saat itu, jalan dari Jayapura ke Wamena dan ke Nduga, atau ke Kiwirok, dan perbatasan tidak ada jalan raya. Sekarang jalan raya dapat dibangun dengan mulus, sudah kalah bagusnya jalan dari Sibolga ke Barus dan ke Pakkat menuju Tarutung,

Belum lagi Tambang Freeport, Exon, tambang minyak, dan lain- lain sahamnya milik Nasional dan profitnya masuk ke kas Negara bukan masuk kantong sendiri.
INDONESIA Bagian Timur, Bagian Tengah dan Bagian Barat dibangun menghubung kan desa ke kota, baik jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kodya maupun jalan Tol.

Belum lagi rasa aman dan damai tercipta, tidak ada seperti Presiden Joko Widodo yang punya prinsip hidup “Satu lawan terlalu banyak seratus juta kawan terlalu sedikit”. Tetapi jangan menutup mata yang MENGHIANATI Pancasila adalah musuh Rakyat Bangsa dan Negara maka harus dilawan untuk tetap kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila.

Maka dengan paparannya Dr.Parasian Simanungkalit dibawah kepemimpinan Nasional Presiden Joko Widodo selama tiga periode akan dapat semakin dekat tercapainya masyarakat adil dan makmur dan Rakyat Indonesia akan melihat Indonesia Negeri Aman Damai Makmur dan Sejahtera.

Jika rakyat menghendaki, maka langkah langkah yang perlu ditempuh adalah rakyat yang mengusulkan agar UU tentang masa jabatan presiden harus di amandemen terlebih dahulu. Sehingga upaya agar Presiden R.I yang sangat berprestasi dapat melanjutkan periodenya sampai tiga periode yang didukung Konstitusi dan Undang Undang.

KITA dapat menelisik kegagalan para Presiden yang terdahulu, misalnya Presiden Habibie tidak di inginkan rakyat melanjutkan kepemimpinan karena digusur MPR RI, Presiden Gusdur demikian juga digusur MPR RI, Presiden Megawati Soekarnoputri tidak di inginkan rakyat dan tidak terpilih dalam Pilpres pada periode kedua lagi.

Bagaimana dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai dua periode, tidak dapat mencalonkan diri lagi karena dihambat Konstitusi pasal 7 UUD 1945.

Seandainya konstitusi membolehkan Amandemen, apakah masih dapat meraih suara, ini dapat dianalisa sendiri. Namun dengan prestasi Presiden Jokowi yang akan berakhir tahun 2024 mengapa tidak dapat dilanjutkan tiga periode kalau untuk mendekatkan tercapainya tujuan Proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Maka langkah yang ditempuh adalah:

MPR RI bersidang mencabut Amandemen UUD 1945 dan Kembali KE UUD 1945 ASLI. Karena Amandemen UUD 1945 kita telah meninggalkan Demokrasi Pancasila. Sejatinya Pemilihan Presiden dilaksanakan oleh MPR RI. Presiden RI menerbitkan Dekrit Presiden Kembali ke UUD 1945 dan memberlaku kan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 kembali ke UUD 1945.
Apabila tidak dilakukan Dekrit Presiden maka langkah yang harus dilakukan adalah langkah ketiga yaitu:

MPR RI bersidang khusus merobah pasal 7 UUD 1945 AMANDEMEN periode Presiden hanya dua kali menjadi dapat dipilih kembali hanya pada periode ketiga.
Apabila MPR RI tidak berkeinginan kembali ke UUD 1945 ASLI tersebut nomor 1 diatas maka diupayakan nomor 2 Dekrit Presiden.

Apabila Presiden R.I tidak berkeinginan menerbitkan Dekrit Presiden Kembali ke UUD 1945 ASLI maka agar diupayakan upaya nomor 3. Yaitu MPR RI merobah isi pasal 7 UUD 1945 AMANDEMEN yakni dari 2 periode maka dapat dipilih kembali periode ketiga kalinya.

Harus ada payung hukum konstitusi tersebut maka pada tahun 2024 Presiden Joko Widodo dapat dicalonkan kembali oleh Parpol dan koalisi pendukung.

Karena begitu besar keinginan rakyat dan Bangsa Indonesia untuk mempertahankan Presiden Joko Widodo memimpin Bangsa dan Negara Indonesia.

Sekarang masalahnya mungkin Presiden Joko Widodo tidak ingin dicalonkan kembali, tetapi kalau permintaan dan penugasan rakyat dan Bangsa Indonesia maka sebagai WNI yang baik wajib menerima tugas tersebut. Tegas Parasian Simanungkalit.

Oleh karena itu MPR RI wajib dan sejatinya mendengarkan suara Rakyat. Karena rakyat yang memilih anggota Legislatif.

Maka anggota Legislatif wajib hukumnya melaksanakan apa yang diinginkan rakyat.

Demikian disampaikan Ketua Umum DPN GEPENTA , Dr. Parasian Simanungkalit, SH, MH, Brigadir Jenderal Polisi (Purn) dalam Webinar oleh pengurus GEPENTA di daerah.

Continue Reading

nasional

Pelantikan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia Masa Bakti 2023-2028

Published

on

By

Jakarta, 16 September 2023
Perayaan 78 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia telah dilewati, dalam lintasan waktu tersebut, proses transformasi perbaikan insan Indonesia sebagai suatu bangsa pun terus terjadi hingga saat ini, dan harus terus optimis menjelang 100 tahun Indonesia nanti hingga cita-cita para pendiri bangsa Indonesia yang tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Tahun1945, dapat dirasakan oleh segenap individu rakyat Indonesia. Bonus Demografi yang dialami Bangsa Indonesia saat ini, menjelang 100 tahun Indonesia Emas, patut dipersiapkan secara matang, strategis dan berkelanjutan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, Penduduk Indonesia dalam usia produktif berada pada angka 69,25% atau sejumlah 190,83 juta jiwa dari total keseuluruhan Penduduk Indonesia saat ini. Angka ini merupakan posisi penting dan vital untuk dapat membangun Negeri melesat jauh dalam bersaing pada tatanan Global Dunia.

Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) pada Musyawarah Nasional (MUNAS) ke-20 Tahun 2023, menetapkan arah Kompas perjuangan Organisasi Kebangsaan ini untuk dapat berperan, berkontribusi dan memberikan andil yang lebih strategis lagi bagi Bangsa dan Negara. Tidak hanya sebatas sebagai Think Tank Organization, namun juga perlu memberikan kontribusi konkret yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Mewujudkan 100 Tahun Indonesia Emas, artinya perlu mempersiapkan para generasi muda Bangsa saat ini. Untuk itulah Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) hadir kembali untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa ini dan turut ambil bagian dalam mewujudkan 100 tahun Indonesia Emas.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka hasil Musyawarah Nasional (Munas) IP-KI bulan Juni tahun 2023 lalu, sudah memilih ketua umum DPP IP-KI dan menyusun kepengurusan di Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (DPP IP-KI) masa bakti 2023 – 2028, serta melakukan pelantikan yang dilakukan oleh Ketua Umum DPP IP-KI, Pak H. Baskara Sukarya.

“Indonesia sedang menerima Bonus Demografi sebagai suatu momentum kesempatan bagi kita bersama, untuk dapat menentukan harkat dan martabat bangsa kita nantinya akan menjadi Indonesia dengan makna warna Emas itu sendiri.

Menempatkan para generasi muda Bangsa
sebagai skala prioritas utama, saya rasa hal tersebut adalah hal yang bijak untuk dapat kita lakukan saat ini.” ungkap Pak Baskara Sukarya ketika ditemui di Hotel Millenium, Jakarta.

Pak Baskara kembali menegaskan bahwa strategi transformasi kelembagaan IP-KI
sebagaimana dulu didirikan oleh para pendiri seperti Jenderal Besar AH Nasution, serta para pejuang kemerdekaan dan tentara Republik Indonesia pada saat itu, adalah transformasi yang bukan sekedar optimalisasi fungsi, melainkan juga penyesuaian metodologi yang beriringan dengan perkembangan zaman.

Di era digital ini, teknologi dapat menjadi alat utama dalam menyampaikan pesan moral kebangsaan dengan bentuk yang lebih efektif dan merata kepada seluruh individu masyarakat, khususnya para generasi muda Bangsa ini. IP-KI terus berusaha untuk mengoptimalisasi
teknologi dalam menginspirasi masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila, di mana hal ini menjadi concern utama IP-KI tatkala adanya data penelitian dari Setara Institut yang menyajikan data kurang lebih 57% generasi muda kita, tidak keberatan bila Ideologi PANCASILA diganti. Hal tersebut menjadi kekuatiran sekaligus menjadi perhatian khusus dari Pak Baskara melihat kondisi generasi muda saat ini.

“Atas kondisi tersebut, IP-KI bukanlah sebagai entitas yang dapat berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian integral dari Masyarakat dan Pemerintah dalam membangun sinergitas.

Kami berusaha untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, berbagi ruang dan pandangan,serta menjadi penjaga api Nasionalisme dan Cinta Tanah Air sekaligus berupaya secara konsisten dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.” tegas Pak Baskara.

“Kami berharap masyarakat dapat bersatu dan dan memandang masa depan yang lebih baik sebagai satu kesatuan bangsa yang kuat dalam segala situasi dan kondisi, terlebih dalam menjelang pesta Demokrasi.” pungkasnya dengan penuh antusias.

Dalam pidatonya, Pak Baskara menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat khususnya dalam rangka menjelang proses demokrasi pemilihan umum negara Indonesia, agar tetap bersatu, mengedepankan proses demokrasi yang kondusif dan saling menghargai juga menghormati serta bersama-sama berkomitmen untuk menjaga kedaulatan Indonesia yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan setiap hak-hak warga negaranya serta tegas dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tingkat usia produktif meningkat, kunci Indonesia menjadi negara besar dunia, namun Keadilan harus diwujudkan secara totalitas dan menjadi perhatian dalam sisi Pendidikan sebagai pondasi vital, ekonomi penopang negara, transformasi perkembangan teknologi dalam setiap lini, namu tetap tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa NKRI dan menutup celah Korupsi sebagai sebuah pola ataupun kultur yang tidak mengedepankan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Roh IP-KI sebagai Organisasi Kebangsaan siap bertransformasi dengan memprioritaskan kualitas pembangunan khususnya pada generasi muda saat ini sebagai suatu pengisi bonus demografi dalam suatu siklus panjang yang saat ini harus dipersiapkan secara serius.

Continue Reading

nasional

Berbagi Penerapan Sistem Pemasyarakatan, Rutan Cipinang Sambut Kedatangan Atase Kepelosian Kedutaan Besar Belanda

Published

on

By

Jakarta – Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta menerima kunjungan kehormatan dari Atase Kepolisian Kedutaan Besar Belanda. Kunjungan ini bertujuan untuk memahami dan mempelajari lebih dalam tentang sistem Pemasyarakatan di Indonesia dan melihat secara langsung fasilitas yang ada di Rutan Kelas I Cipinang, Selasa (5/9).

Kedatangan Atase Kepolisian Kedutaan Besar Belanda, Mr. Eddy Assens, MMI didampingi oleh dua rekan dari Departemen Politik Pak Mark Hengstman dan Ibu Dewi Barnas disambut baik oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan DKI Jakarta, Marselina Budiningsih dan Deddy Eduar Eka Saputra selaku Subkoordinator Kerja Sama Dalam Negeri serta Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali beserta jajarannya.

Mengawali kegiatan tersebut, Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali menjelaskan secara singkat sejarah Rutan Kelas I Cipinang dan berdiskusi bersama dengan Atase Kepolisian Kedutaan Besar Belanda diruang rapat Kepala Rutan Kelas I CIpinang.

Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan fasilitas yang ada di Rutan Kelas I Cipinang, rombongan diajak untuk melihat ruang pelayanan kunjungan dan applikasi senyaman, resgistrasi, proses pemeriksaan di area P2U, fasiliatas kesehatan, dapur sehati, penjagaan, blok hunian, hingga kearea bimbingan kegiatan dan pembinaan serta melihat fasilitas-fasilitas lainnya.

Rasa takjub diikuti pujian terucap langsung dari para rombongan kala menyaksikan langsung proses pembinaan kemandirian warga binaan, di antaranya lukisan, ruang multimedia, cukur rambut. Tak hanya itu, rombongan juga disuguhkan dengan coffee buatan warga binaan diiringi dengan musik yang dimaikan oleh warga binaan.

Mr. Eddy Assens, MMI Atase Kepolisian Kedutaan Besar Belanda mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atas keramahannya menerima kedatangan kami ke Rutan/Lapas dan saya ingin berterimakasih juga kepada Kepala Rutan Kelas I Cipinang telah menyambut baik dan atas keterbukaannya untuk melihat berbagai fasilitas-fasilitas yang ada di Rutan.

“Kami Atase Kepolisian Kedutaan Besar Belanda sangat senang berkunjung dan saya memberikan apresiasi setinggi tingginya kepada Jajaran Rutan Kelas I Cipinang yang telah berkenan dan menyambut kedatangan kami. “Harapan kami pada kunjungan kali ini, agar dapat terus bekerja sama dengan anda dalam arti dunia yang lebih luas serta dapat bertemu anda kembali di masa depan. Terima kasih banyak,” ucap Mr. Eddy Assens

Sukarno Ali selaku Kepala Rutan Kelas I Cipinang juga mengucapkan terimakasih atas kedatangan Atase Kepolisian Kedutaan Besar Belanda dan jadikan moment kunjungan ini sebagai ajang belajar bersama, semoga pertemuan ini menjadi awal untuk menyambung tali silaturahmi. “Ini adalah langkah baik dari kedua negara untuk saling mengenal serta berbagi pemahaman dan pengalaman positif terkait pengelolaan Lapas/Rutan dan Warga Binaan di kedua Negara tersebut,” pungkasnya.

Continue Reading

nasional

RUTAN CIPINANG KANWIL KUMHAM DKI JAKARTA TERIMA KUNJUNGAN STUDI TIRU DARI LAPAS CIBINONG

Published

on

By

Jakarta – Rutan Kelas I Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta terima kunjungan Studi Tiru Dapur Sehati dari Lapas Kelas II A Cibinong, Jum’at (01/09/2023).

Pada kesempatan ini Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali bersama jajaran mendampingi langsung tim Studi Tiru dari Lapas Kelas II A Cibinong yang diwakilkan oleh Kepala Subseksi Bimkemaswat Lapas Cibinong,

M Singgih Anugrah bersama jajaran melakukan Studi Tiru Dapur Sehati Rutan Kelas I Cipinang, yang dimana setelah diresmikannya Dapur Sehati Rutan Kelas I Cipinang oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Reynhard Silitonga, dalam arahanya semoga Dapur SEHATI Rutan Cipinang dapat menjadi motivasi untuk seluruh UPT Pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan prima perihal penyediaan makanan untuk warga binaan.

Kemudian Karutan Cipinang mengajak rombongan Lapas Kelas II A Cibinong ke area Dapur Sehati Rutan Cipinang yang sebagai penyedia makanan bagi Warga Binaan guna pelaksanaan Studi Tiru penerapan-penerapan dan perubahan yang sudah dilakukan oleh Rutan Cipinang.

Rombongan yang tiba di area Dapur Sehati Rutan Cipinang melakukan komunikasi tanya jawab dengan petugas yang bekerja dibagian dapur mengenai menjaga penyediaan makanan dari mulai pemilihan bahan makanan, cara membersihkan baik bahan makanan atau kebersihan lingkungan, memasak serta menyajikan sampai pendistribusian makanan kepada warga binaan.

“Kami perwakilan dari Lapas Kelas II A Cibinong sangat mengapresiasi terhadap Dapur Sehati Rutan Cipinang, karena standar disini sangat bersih, sangat higienis dan semua tertata dengan rapi jadi semua kegiatan pembinaan bisa berjalan dengan lancar.

Dan ini merupakan inovasi yang sangat bagus dan spektakuler yang patut ditiru oleh seluruh UPT Pemasyarakatan di Indonesia. Semoga Lapas Cibinong setelah melaksanakan Studi Tiru di Rutan Cipinang bisa mengaplikasikan dan bisa memberikan layanan yang profesional dan pasti kepada Warga Binaan “ ujar M Singgih.

Continue Reading

Trending