Connect with us

nasional

DPN GEPENTA Mengadakan Pertemuan Virtual Semua Ketua Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya Gepenta Seluruh Indonesia

Published

on

Jakarta, – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gerakan Anti Narkoba dan Tawuran (Gepenta) Brigjen Polisi (Pur) Dr. Parasian Simanungkalit, SH, MH, mengadakan pertemuan virtual dengan semua Ketua Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya Gepenta Seluruh Indonesia, bertempat di Markas DPN Gepenta Jakarta Selatan, Senin.(15/03/2021)

Pukul 14.00 Wib hingga selesai. Kegiatan pertemuan tersebut dimulai pada pukul 14.00 Wib, dibuka oleh Yoan Hutagalung, SE selaku MC dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Sedangkan yang menjadi moderator pada pertemuan virtual dalam bentuk diskusi webinar yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional Gepenta bertajuk ‘Usulan perubahan pasal 7 UUD 1945 Amandemen Tentang Periode Presiden RI dari dua menjadi tiga periode’ tersebut adalah Kombes Polisi (Pur) Drs. Kisman Tarigan, MM yang saat ini menjabat Sekjen Gepenta.

Kegiatan pertemuan virtual tersebut juga dihadiri oleh Lukas, SH, S.Sos, MM, CHRM, MED, CLI (Ketua Humas DPN Gepenta), Eka (DPN Gepenta), Nuhadi Arief Yusran, SH, MKn, CLA (Ketua DPP Aceh), DR. Wirman Tobing (Ketua DPP Sumut), DR. Bennardi, SH, MH (Ketua DPP Lampung), Dr. Steven Simanungkalit, M.KM (Ketua DPP DKI Jakarta), Agung Intan Ary Dwi Maya Sukma, SH, MH (Ketua DPP Bali), Maturudi (Sekretaris DPP Kalimantan Tengah), Winda Anwar, SH, MH (Ketua DPP Sulawesi Selatan), Awaluddin (Ketua DPK Banten), dan perwakilan DPK Gepenta lainnya.

Ketua Umum DPN Gepenta Brigjenpol (Pur) Dr. Parasian Simanungkalit, SH.MH, menyatakan dukungan presiden Jokowi dipilih untuk ketiga kalinya. Pernyataan tersebut disampaikannya saat gelar diskusi bersama dengan semua ketua Provinsi dan Kabupaten Gepenta Seluruh Indonesia, melalui virtual zoom.

Pernyataan tersebut adalah sebagai upaya menanggapi banyaknya dukungan kepada Presiden Jokowi oleh masyarakat yang menginginkan Jokowi bisa memimpin sampai tiga periode.

Jika masyarakat menginginkan, tentunya perlu ada payung hukum konstitusi UUD 1945 sebagai payung hukumnya.ujar Pensiunan Jenderal Polisi ini.

Parasian menuturkan ” bahwa Rakyat dan Bangsa serta Negara Indonesia akan kehilangan Momentum yang terbaik mendekatkan Indonesia mencapai cita-cita luhur Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Augustus 1945, apabila Presiden R.I Ir. Joko Widodo hanya dua kali periode saja. Diulasnya dalam semua sudut Asta gatra, Trigatra dan Pancagatra dan keberhasilan Nawa Cita dalam kepemimpinan dan kebijakan serta hasil kerja Presiden Joko Widodo telah berhasil melampaui semua kinerja 6 orang Presiden R.I terdahulu, Tegasnya.

Mengulas dalam sejarah perjalanan Pembangunan Indonesia, Presiden Sukarno menjadi Presiden RI dari tahun 1945 sampai tahun 1967, penuh dengan pergolakan dan pembangunan tidak dapat membangun menyeluruh seantero Indonesia Raya.

Demikian juga Presiden RI kedua memimpin dari 1967 sampai tahun 1998 dapat kita lihat hasilnya sampai didorong Mahasiswa dan rakyat untuk mundur. Presiden ke tiga, ke empat, kelima dan keenam dapat kita simpulkan tidak seberapanya hasil yang dikerjakan Presiden Joko Widodo dalam Periode pertama 2014-2019.

Dengan gamblang diuraikan keberhasilan Program Nawacita, yang sangat di tonjolkan pembangunan desa ke kota.Saya pernah bertugas di Irian Jaya hampir lima tahun 1987 sampai 1999. Saat itu, jalan dari Jayapura ke Wamena dan ke Nduga, atau ke Kiwirok, dan perbatasan tidak ada jalan raya. Sekarang jalan raya dapat dibangun dengan mulus, sudah kalah bagusnya jalan dari Sibolga ke Barus dan ke Pakkat menuju Tarutung,

Belum lagi Tambang Freeport, Exon, tambang minyak, dan lain- lain sahamnya milik Nasional dan profitnya masuk ke kas Negara bukan masuk kantong sendiri.
INDONESIA Bagian Timur, Bagian Tengah dan Bagian Barat dibangun menghubung kan desa ke kota, baik jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kodya maupun jalan Tol.

Belum lagi rasa aman dan damai tercipta, tidak ada seperti Presiden Joko Widodo yang punya prinsip hidup “Satu lawan terlalu banyak seratus juta kawan terlalu sedikit”. Tetapi jangan menutup mata yang MENGHIANATI Pancasila adalah musuh Rakyat Bangsa dan Negara maka harus dilawan untuk tetap kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila.

Maka dengan paparannya Dr.Parasian Simanungkalit dibawah kepemimpinan Nasional Presiden Joko Widodo selama tiga periode akan dapat semakin dekat tercapainya masyarakat adil dan makmur dan Rakyat Indonesia akan melihat Indonesia Negeri Aman Damai Makmur dan Sejahtera.

Jika rakyat menghendaki, maka langkah langkah yang perlu ditempuh adalah rakyat yang mengusulkan agar UU tentang masa jabatan presiden harus di amandemen terlebih dahulu. Sehingga upaya agar Presiden R.I yang sangat berprestasi dapat melanjutkan periodenya sampai tiga periode yang didukung Konstitusi dan Undang Undang.

KITA dapat menelisik kegagalan para Presiden yang terdahulu, misalnya Presiden Habibie tidak di inginkan rakyat melanjutkan kepemimpinan karena digusur MPR RI, Presiden Gusdur demikian juga digusur MPR RI, Presiden Megawati Soekarnoputri tidak di inginkan rakyat dan tidak terpilih dalam Pilpres pada periode kedua lagi.

Bagaimana dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai dua periode, tidak dapat mencalonkan diri lagi karena dihambat Konstitusi pasal 7 UUD 1945.

Seandainya konstitusi membolehkan Amandemen, apakah masih dapat meraih suara, ini dapat dianalisa sendiri. Namun dengan prestasi Presiden Jokowi yang akan berakhir tahun 2024 mengapa tidak dapat dilanjutkan tiga periode kalau untuk mendekatkan tercapainya tujuan Proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Maka langkah yang ditempuh adalah:

MPR RI bersidang mencabut Amandemen UUD 1945 dan Kembali KE UUD 1945 ASLI. Karena Amandemen UUD 1945 kita telah meninggalkan Demokrasi Pancasila. Sejatinya Pemilihan Presiden dilaksanakan oleh MPR RI. Presiden RI menerbitkan Dekrit Presiden Kembali ke UUD 1945 dan memberlaku kan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 kembali ke UUD 1945.
Apabila tidak dilakukan Dekrit Presiden maka langkah yang harus dilakukan adalah langkah ketiga yaitu:

MPR RI bersidang khusus merobah pasal 7 UUD 1945 AMANDEMEN periode Presiden hanya dua kali menjadi dapat dipilih kembali hanya pada periode ketiga.
Apabila MPR RI tidak berkeinginan kembali ke UUD 1945 ASLI tersebut nomor 1 diatas maka diupayakan nomor 2 Dekrit Presiden.

Apabila Presiden R.I tidak berkeinginan menerbitkan Dekrit Presiden Kembali ke UUD 1945 ASLI maka agar diupayakan upaya nomor 3. Yaitu MPR RI merobah isi pasal 7 UUD 1945 AMANDEMEN yakni dari 2 periode maka dapat dipilih kembali periode ketiga kalinya.

Harus ada payung hukum konstitusi tersebut maka pada tahun 2024 Presiden Joko Widodo dapat dicalonkan kembali oleh Parpol dan koalisi pendukung.

Karena begitu besar keinginan rakyat dan Bangsa Indonesia untuk mempertahankan Presiden Joko Widodo memimpin Bangsa dan Negara Indonesia.

Sekarang masalahnya mungkin Presiden Joko Widodo tidak ingin dicalonkan kembali, tetapi kalau permintaan dan penugasan rakyat dan Bangsa Indonesia maka sebagai WNI yang baik wajib menerima tugas tersebut. Tegas Parasian Simanungkalit.

Oleh karena itu MPR RI wajib dan sejatinya mendengarkan suara Rakyat. Karena rakyat yang memilih anggota Legislatif.

Maka anggota Legislatif wajib hukumnya melaksanakan apa yang diinginkan rakyat.

Demikian disampaikan Ketua Umum DPN GEPENTA , Dr. Parasian Simanungkalit, SH, MH, Brigadir Jenderal Polisi (Purn) dalam Webinar oleh pengurus GEPENTA di daerah.

Continue Reading

nasional

Periode PAM Lebaran 2022, Jasa Raharja Catat Angka Kecelakaan Turun 11% dan Korban Meninggal Dunia turun 40%

Published

on

By

Jakarta – Momen Perayaan Lebaran yang diikuti dengan mobillitas arus mudik dan arus balik masyarakat telah berakhir. Lebaran tahun 2022 ini terasa berbeda karena tingginya animo masyarakat untuk mudik setelah pemerintah melakukan pembatasan selama 2 tahun karena pandemi.

Mengantisipasi Mudik Lebaran tahun ini Polri melaksanakan Operasi Ketupat 2022 pada periode 28 April s.d 9 Mei 2022, dimana berdasarkan data dari Korlantas Polri tercatat terjadi 3.457 kasus kecelakaan lalu lintas atau turun 11% dibandingkan Tahun 2019. Dari kasus kecelakaan tersebut mengakibatkan 530 korban meninggal dunia dan dibandingkan tahun 2019 mengalami penurunan 40%.

Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (13/05/2022) mengatakan, “Jasa Raharja turut aktif bersama-sama Pemerintah mengamankan arus mudik dan arus balik Lebaran 2022 ini dengan melaksanakan siaga untuk melayani para korban kecelakaan selama 16 Hari dari yaitu dari tanggal 25 April s.d 10 Mei 2022.”

“Pada periode tersebut Jasa Raharja telah membayarkan santunan sebesar Rp 99,2 M naik 10,6% dari periode yang sama Tahun 2019. Santunan tersebut terdiri dari santunan untuk meninggal dunia Rp 73,3 M, naik 12% dan santunan untuk korban luka-luka sebesar Rp 25,9 M, naik 6,8% dibandingkan periode Lebaran Tahun 2019” jelas Rivan.

“Kinerja kami dalam penyerahan santunan meninggal dunia kepada ahli waris korban pada periode tersebut rata-rata dapat diserahkan dalam waktu rata-rata kurang dari 24 jam sejak waktu kejadian. Sementara waktu penyelesaian berkas santunan lengkap rata-rata 15 menit.

Sementara untuk korban luka-luka yang masih dirawat di RS kami terbitkan surat jaminan melalui sistim pelayanan online yang terintegrasi dengan Rumah Sakit sehingga biaya rawatan dijamin Jasa Raharja s.d maksimal Rp 20 Juta” tambah Rivan.

Rivan melanjutkan, “Penyelenggaraan mudik Lebaran tahun ini secara keseluruhan berjalan dengan baik, aman dan lancar ini semua tentunya berkat upaya dari semua Instansi berwenang baik dari Pemerintah, Polri, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan pihak terkait lainnya dalam penanganan mudik Lebaran Tahun 2022 baik saat arus mudik maupun arus balik”.

Mudik tahun ini berbeda dengan mudik sebelumnya, di mana masyarakat sudah dua tahun tidak mudik karena pandemi. Hal itu ditunjukkan dengan hasil survey Kementerian Perhubungan yang mengekspresikan animo masyarakat yang tinggi yaitu sebanyak 85,5 juta masyarakat yang ingin mudik.

kami mengapresiasi kepada Instansi terkait yang menjalankan berbagai kebijakan dimana Jasa Raharja terlibat didalamnya mulai dari sebelum mudik dengan pengecekan jalur bersama Korlantas Polri Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN yang bersinergi melakukan pengecekan kesiapan sarana dan prasarana transportasi public seperti Stasiun, Terminal, Bandara dan juga sarana dan prasarana jalan raya termasuk jalan toll.

Dan tentunya penyelenggaraan program mudik gratis dengan tema Mudik Aman Mudik Sehat Bersama BUMN 2022 yang digagas oleh Kementerian BUMN yang sukses mengalihkan 40 ribu dari mudik menggunakan kendaraan pribadi khususnya sepeda motor menjadi mudik menggunakan moda transportasi umum yang memenuhi standar keselamatan.

Serta memastikan para pemudik tetap sehat dengan penerapan kebijakan vaksinasi bagi peserta mudik gratis tersebut.

Penerapan kebijakan Korlantas Polri seperti pemberlakuan Contra Flow hingga One Way di Ruas Toll Jakarta – Semarang pada saat arus mudik dan arus balik yang terbukti efektif menjadikan mudik tahun 2022 ini menjadi lebih aman, nyaman dan sehat.

Namun demikian, proses evaluasi tetap berlangsung untuk meningkatkan kinerja ke depan. “Tentunya masih ada catatan-catatan yang akan kita jadikan evaluasi ke depan,” Ujar Rivan.

Penurunan jumlah korban kecelakaan merupakan wujud keberhasilan semua pihak yang telah bekerja bersama dan berkomitmen penuh untuk menjalankan amanah Presiden Joko Widodo, agar pelaksanaan mudik Lebaran 2022 berjalan dengan aman dan sehat, serta memberikan kebahagiaan dan kegembiraan bagi masyarakat.

“Dan tidak lupa kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Rekan-Rekan Media Massa atas dukungannya dalam membantu mengkomunikasikan serta menyebarluaskan semua kebijakan Pemerintah terkait penanganan mudik Lebaran 2022 ini kepada masyarakat, sehingga dapat diketahui dan diikuti. Juga terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menaati arahan pada saat arus mudik dan arus balik sehingga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas selama Lebaran 2022 ini dapat terwujud,” tutup Rivan.

Continue Reading

nasional

Mendagri Tito Karnavian Lantik Komjen Pol purn. Paulus Waterpauw Jadi (PJ) Gubernur Papua

Published

on

By

Jakarta – Papua sebagai daerah yang siap menyambut perubahan, terbuka akan inovasi, dan dewasa dalam bersinergi,

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik Komjen Pol purn. Paulus Waterpauw menjadi Pejabat (PJ) Gubernur Papua Barat pada Kamis (12/5/2022)

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasna Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) itu menggantikan Dominggus Mandacan yang habis masa jabatan.

Dalam sambutannya saat melantik para Pj Gubernur termasuk Paulus Waterpauw di Jakarta, Mendagri berpesan; pertama menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah.

PJ Gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah, karena itu jaga stabilitas politik serta keamanan daerah sehingga program pembangunan berjalan dengan baik.

Sejumlah pesan kepada pejabat dan masyarakat oleh gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw yang baru dilantik agar senantiasa menjaga dan mempertahankan integritas, loyalitas serta komitmen terhadap tugas maupun tanggung jawab yang diemban.

Segera membangun sinergi dan kerjasama yang harmonis, guna memacu munculnya pemikiran maupun ide-ide baru dalam memecahkan berbagai persoalan dan tantangan yang ada.

“Pada prinsipnya ini hendaknya menjadi satu pemicu peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat.

“Juga dapat menggerakkan roda pemerintahan serta melaksanakan pembangunan yang menjadi tanggung jawab bersama,” terang ia

Adapun nama-nama yang dilantik ialah Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten dan Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaludddin sebagai Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Continue Reading

nasional

Peruri Sediakan Layanan Stempel Digital Guna Ikut Ber-Tranformasi Di Era Digitalisasi

Published

on

By

Jakarta, – Pada momen lebaran tahun ini, kita patut bersyukur bahwasannya penyebaran virus covid-19 sudah mereda sehingga pemerintah memberikan kebijakan cuti bersama dan memperbolehkan masyarakat untuk mudik ke kampung halaman.

Kebijakan pemerintah tentang cuti bersama membuat sebagian besar perkantoran meliburkan kegiatan bisnisnya karena banyak karyawan yang merayakan hari idul fitri 1443 Hijriah di kampung halamannya masing-masing.

Tetapi, sebetulnya di era digitalisasi seperti saat ini walaupun tidak berada di kantor kita bisa tetap produktif.

Kita dapat bertransaksi dokumen secara daring tanpa harus mengandalkan jasa kurir pengantar dokumen. Untuk penggunaan tanda tangan, masyarakat dapat menggunakan tanda tangan digital yang disediakan oleh Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri).Jumat (6/5/2022).

Sebagai bentuk layanan yang terintegrasi, Peruri juga menyediakan layanan stempel digital yang dapat menjaminkan keaslian suatu dokumen elektronik serta dapat berfungsi sebagai stamp akhir setelah dokumen tersebut disepakati dan ditandatangani oleh semua pihak terkait. Memahami cara pembubuhan meterai elektronik.

Di samping itu, masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan layanan meterai elektronik.

Peruri akan terus memberikan layanan terbaik agar masyarakat mudah dalam mendapatkan dan menggunakan meterai elektronik.

Peruri telah mampu menyediakan layanan digital secara lengkap untuk transaksi dokumen elektronik guna menunjang produktivitas masyarakat di tengah kondisi cuti bersama dan hari libur.

Perlu ditekankan bahwa layanan digital yang disediakan Peruri tetap beroperasi dan tidak pernah berhenti memenuhi kebutuhan pelanggan setiap hari, tidak terkecuali pada hari libur.

Sementara itu, Peruri terus berkomitmen memberikan pelayanan unggul dengan dibukanya layanan keluhan pelanggan yang beroperasi setiap hari selama 24 jam. Jika pelanggan mengalami kendala atas layanan digital Peruri, dapat menghubungi helpdesk melalui WhatsApp di 0811-980-9600 atau melalui email ke cs.digital@peruri.co.id.

“Di zaman yang serba digital, Peruri telah mampu menyediakan produk atau layanan untuk mendukung proses administrasi bisnis atau usaha. Produk digital Peruri lengkap mulai dari tanda tangan digital, stempel digital hingga meterai elektronik yang dapat diaplikasikan dalam satu dokumen elektronik.

Namun untuk meterai elektronik hanya bisa dibeli melalui distributor dan pengecer. Jadi, layanan digital Peruri adalah sebuah solusi agar produktivitas kita tetap terjaga dalam kondisi apapun,” jelas Head of Corporate Secretary Peruri Adi Sunardi.

Adi menambahkan bahwa solusi layanan digital yang ditawarkan Peruri sangat sesuai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat momen cuti bersama lebaran.

Masyarakat tetap dapat pulang ke kampung halaman tanpa harus khawatir proses administrasi untuk urusan bisnis atau usahanya terhambat karena semuanya dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja.

Continue Reading

Trending