Connect with us

nasional

DPN GEPENTA Mengadakan Pertemuan Virtual Semua Ketua Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya Gepenta Seluruh Indonesia

Published

on

Jakarta, – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gerakan Anti Narkoba dan Tawuran (Gepenta) Brigjen Polisi (Pur) Dr. Parasian Simanungkalit, SH, MH, mengadakan pertemuan virtual dengan semua Ketua Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya Gepenta Seluruh Indonesia, bertempat di Markas DPN Gepenta Jakarta Selatan, Senin.(15/03/2021)

Pukul 14.00 Wib hingga selesai. Kegiatan pertemuan tersebut dimulai pada pukul 14.00 Wib, dibuka oleh Yoan Hutagalung, SE selaku MC dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Sedangkan yang menjadi moderator pada pertemuan virtual dalam bentuk diskusi webinar yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional Gepenta bertajuk ‘Usulan perubahan pasal 7 UUD 1945 Amandemen Tentang Periode Presiden RI dari dua menjadi tiga periode’ tersebut adalah Kombes Polisi (Pur) Drs. Kisman Tarigan, MM yang saat ini menjabat Sekjen Gepenta.

Kegiatan pertemuan virtual tersebut juga dihadiri oleh Lukas, SH, S.Sos, MM, CHRM, MED, CLI (Ketua Humas DPN Gepenta), Eka (DPN Gepenta), Nuhadi Arief Yusran, SH, MKn, CLA (Ketua DPP Aceh), DR. Wirman Tobing (Ketua DPP Sumut), DR. Bennardi, SH, MH (Ketua DPP Lampung), Dr. Steven Simanungkalit, M.KM (Ketua DPP DKI Jakarta), Agung Intan Ary Dwi Maya Sukma, SH, MH (Ketua DPP Bali), Maturudi (Sekretaris DPP Kalimantan Tengah), Winda Anwar, SH, MH (Ketua DPP Sulawesi Selatan), Awaluddin (Ketua DPK Banten), dan perwakilan DPK Gepenta lainnya.

Ketua Umum DPN Gepenta Brigjenpol (Pur) Dr. Parasian Simanungkalit, SH.MH, menyatakan dukungan presiden Jokowi dipilih untuk ketiga kalinya. Pernyataan tersebut disampaikannya saat gelar diskusi bersama dengan semua ketua Provinsi dan Kabupaten Gepenta Seluruh Indonesia, melalui virtual zoom.

Pernyataan tersebut adalah sebagai upaya menanggapi banyaknya dukungan kepada Presiden Jokowi oleh masyarakat yang menginginkan Jokowi bisa memimpin sampai tiga periode.

Jika masyarakat menginginkan, tentunya perlu ada payung hukum konstitusi UUD 1945 sebagai payung hukumnya.ujar Pensiunan Jenderal Polisi ini.

Parasian menuturkan ” bahwa Rakyat dan Bangsa serta Negara Indonesia akan kehilangan Momentum yang terbaik mendekatkan Indonesia mencapai cita-cita luhur Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Augustus 1945, apabila Presiden R.I Ir. Joko Widodo hanya dua kali periode saja. Diulasnya dalam semua sudut Asta gatra, Trigatra dan Pancagatra dan keberhasilan Nawa Cita dalam kepemimpinan dan kebijakan serta hasil kerja Presiden Joko Widodo telah berhasil melampaui semua kinerja 6 orang Presiden R.I terdahulu, Tegasnya.

Mengulas dalam sejarah perjalanan Pembangunan Indonesia, Presiden Sukarno menjadi Presiden RI dari tahun 1945 sampai tahun 1967, penuh dengan pergolakan dan pembangunan tidak dapat membangun menyeluruh seantero Indonesia Raya.

Demikian juga Presiden RI kedua memimpin dari 1967 sampai tahun 1998 dapat kita lihat hasilnya sampai didorong Mahasiswa dan rakyat untuk mundur. Presiden ke tiga, ke empat, kelima dan keenam dapat kita simpulkan tidak seberapanya hasil yang dikerjakan Presiden Joko Widodo dalam Periode pertama 2014-2019.

Dengan gamblang diuraikan keberhasilan Program Nawacita, yang sangat di tonjolkan pembangunan desa ke kota.Saya pernah bertugas di Irian Jaya hampir lima tahun 1987 sampai 1999. Saat itu, jalan dari Jayapura ke Wamena dan ke Nduga, atau ke Kiwirok, dan perbatasan tidak ada jalan raya. Sekarang jalan raya dapat dibangun dengan mulus, sudah kalah bagusnya jalan dari Sibolga ke Barus dan ke Pakkat menuju Tarutung,

Belum lagi Tambang Freeport, Exon, tambang minyak, dan lain- lain sahamnya milik Nasional dan profitnya masuk ke kas Negara bukan masuk kantong sendiri.
INDONESIA Bagian Timur, Bagian Tengah dan Bagian Barat dibangun menghubung kan desa ke kota, baik jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kodya maupun jalan Tol.

Belum lagi rasa aman dan damai tercipta, tidak ada seperti Presiden Joko Widodo yang punya prinsip hidup “Satu lawan terlalu banyak seratus juta kawan terlalu sedikit”. Tetapi jangan menutup mata yang MENGHIANATI Pancasila adalah musuh Rakyat Bangsa dan Negara maka harus dilawan untuk tetap kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila.

Maka dengan paparannya Dr.Parasian Simanungkalit dibawah kepemimpinan Nasional Presiden Joko Widodo selama tiga periode akan dapat semakin dekat tercapainya masyarakat adil dan makmur dan Rakyat Indonesia akan melihat Indonesia Negeri Aman Damai Makmur dan Sejahtera.

Jika rakyat menghendaki, maka langkah langkah yang perlu ditempuh adalah rakyat yang mengusulkan agar UU tentang masa jabatan presiden harus di amandemen terlebih dahulu. Sehingga upaya agar Presiden R.I yang sangat berprestasi dapat melanjutkan periodenya sampai tiga periode yang didukung Konstitusi dan Undang Undang.

KITA dapat menelisik kegagalan para Presiden yang terdahulu, misalnya Presiden Habibie tidak di inginkan rakyat melanjutkan kepemimpinan karena digusur MPR RI, Presiden Gusdur demikian juga digusur MPR RI, Presiden Megawati Soekarnoputri tidak di inginkan rakyat dan tidak terpilih dalam Pilpres pada periode kedua lagi.

Bagaimana dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai dua periode, tidak dapat mencalonkan diri lagi karena dihambat Konstitusi pasal 7 UUD 1945.

Seandainya konstitusi membolehkan Amandemen, apakah masih dapat meraih suara, ini dapat dianalisa sendiri. Namun dengan prestasi Presiden Jokowi yang akan berakhir tahun 2024 mengapa tidak dapat dilanjutkan tiga periode kalau untuk mendekatkan tercapainya tujuan Proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Maka langkah yang ditempuh adalah:

MPR RI bersidang mencabut Amandemen UUD 1945 dan Kembali KE UUD 1945 ASLI. Karena Amandemen UUD 1945 kita telah meninggalkan Demokrasi Pancasila. Sejatinya Pemilihan Presiden dilaksanakan oleh MPR RI. Presiden RI menerbitkan Dekrit Presiden Kembali ke UUD 1945 dan memberlaku kan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 kembali ke UUD 1945.
Apabila tidak dilakukan Dekrit Presiden maka langkah yang harus dilakukan adalah langkah ketiga yaitu:

MPR RI bersidang khusus merobah pasal 7 UUD 1945 AMANDEMEN periode Presiden hanya dua kali menjadi dapat dipilih kembali hanya pada periode ketiga.
Apabila MPR RI tidak berkeinginan kembali ke UUD 1945 ASLI tersebut nomor 1 diatas maka diupayakan nomor 2 Dekrit Presiden.

Apabila Presiden R.I tidak berkeinginan menerbitkan Dekrit Presiden Kembali ke UUD 1945 ASLI maka agar diupayakan upaya nomor 3. Yaitu MPR RI merobah isi pasal 7 UUD 1945 AMANDEMEN yakni dari 2 periode maka dapat dipilih kembali periode ketiga kalinya.

Harus ada payung hukum konstitusi tersebut maka pada tahun 2024 Presiden Joko Widodo dapat dicalonkan kembali oleh Parpol dan koalisi pendukung.

Karena begitu besar keinginan rakyat dan Bangsa Indonesia untuk mempertahankan Presiden Joko Widodo memimpin Bangsa dan Negara Indonesia.

Sekarang masalahnya mungkin Presiden Joko Widodo tidak ingin dicalonkan kembali, tetapi kalau permintaan dan penugasan rakyat dan Bangsa Indonesia maka sebagai WNI yang baik wajib menerima tugas tersebut. Tegas Parasian Simanungkalit.

Oleh karena itu MPR RI wajib dan sejatinya mendengarkan suara Rakyat. Karena rakyat yang memilih anggota Legislatif.

Maka anggota Legislatif wajib hukumnya melaksanakan apa yang diinginkan rakyat.

Demikian disampaikan Ketua Umum DPN GEPENTA , Dr. Parasian Simanungkalit, SH, MH, Brigadir Jenderal Polisi (Purn) dalam Webinar oleh pengurus GEPENTA di daerah.

Continue Reading

nasional

Rakernas 2024, BNPT Fokus Lindungi Perempuan, Anak dan Remaja

Published

on

By

Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) melaksanakan kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Hotel Bidakara Jakarta pada Selasa (21/24).

Rakernas BNPT Tahun 2024 mengusung tema “Melindungi Perempuan, Anak dan Remaja dari Ideologi Radikal Terorisme untuk mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan tagline “BNPT Hadir untuk Perempuan, Anak dan Remaja Indonesia”.

Berdasarkan temuan BNPT I-KHub yang telah dituangkan dalam IKHub BNPT Counter Terrorism and Violent Extremism Outlook 2023, terdapat 3 kelompok yang rentan proses radikalisasi, yaitu Perempuan, Remaja dan Anak-Anak. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Setara Institute tahun 2023 bahwa terjadi peningkatan kategori intoleran aktif dan terpapar di kalangan siswa SMA.

Jika tidak dilindungi dari proses radikalisasi, kelompok rentan yang merupakan bagian dari penerus bangsa akan terpapar paham radikal sehingga justru menghambat tujuan Indonesia Emas 2045.

“Ketiga kelompok rentan tersebut adalah generasi penerus bangsa sehingga penting untuk dilindungi dari proses radikalisasi demi mencapai tujuan Indonesia Emas 2045,” jelas Kepala BNPT RI, Komjen. Pol. Prof. Dr. H. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, M.Si.

Perempuan berperan penting dalam pembinaan keluarga, sementara anak dan remaja merupakan generasi penerus penggerak pembangunan bangsa dan negara, termasuk pembangunan ekonomi.

Oleh karenanya, tidak dapat dibayangkan jika ketiga kelompok rentan tersebut dalam jumlah besar terpapar paham radikal terorisme bahkan sampai melakukan tindakan pidana terorisme.

Kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak dalam aksi-aksi terorisme telah terjadi seperti kasus Surabaya tahun 2018, dan sebagaimana kita saksikan bersama, memberikan dampak buruk bagi keamanan dan ketertiban masyarakat yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi yang inklusif dan bekelanjutan.

Itulah sebabnya Program Perlindungan Perempuan, Remaja, dan Anak-Anak menempati urutan pertama dalam 7 Program Prioritas BNPT tahun 2024 dan menjadi tema Rakernas BNPT pada tahun ini, bahwa BNPT hadir untuk melindungi Perempuan, Remaja, dan Anak-Anak.

Selain itu, BNPT juga memilki program-program prioritas lainnya yaitu Pembentukan Desa Siapsiaga, Pembentukan Sekolah Damai, Pembentukan Kampus Kebangsaan, Program Asesmen Pegawai dengan Tugas Risiko Tinggi, Program Penanganan Warga Negara Indonesia yang Terafiliasi Foreign Terrorist Fighter (FTF) dan Program Reintegrasi dan Reedukasi Mitra Deradikalisasi serta Keluarga di Luar Lapas.

Program-program tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan yang wajib dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun2018. Ketujuh program prioritas tersebut dimaksudkan pula untuk mendukung terciptanya ketahanan masyarakat (community resilience) terhadap ancaman terorisme.

Ketujuh program ini juga akan menjadi bagian implementasi Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

Ketujuh program prioritas tersebut, termasuk target capaian dan indikator keberhasilan, akan pula dipaparkan oleh para penanggung jawab program pada Rakornas ini. Rakernas BNPT 2024 yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di BNPT, termasuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), Duta Damai dan Kelompok Ahli diharapkan dapat meningkatkan upaya penanggulangan terorisme di tanah air.

“Kiranya Rapat Kerja Nasional BNPT 2024 yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di BNPT, termasuk FKPT, Duta Damai dan Kelompok Ahli dapat menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi peningkatan terorisme di tanah air,” jelasnya.

Rakernas BNPT 2024 turut dihadiri oleh Plt. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D. Menteri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, S.Pd., S.S., M.Si. Pada Rakernas BNPT 2024 ini, dilaksanakan juga Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja oleh Eselon 1 dan Eselon 2 BNPT.

Continue Reading

nasional

Peringati Isra Mi’raj Jadi Momentum Petugas dan Warga Binaan Rutan Cipinang Tingkatkan Kualitas Diri

Published

on

By

Jakarta – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang memperingati Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1445 H / 2024 M dengan penuh kekhusyukan dan semangat persaudaraan, di Masjid Nurul Iman Rutan Cipinang, Senin (20/2).

Peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW tahun 2024 ini dihadiri oleh Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali dan diikuti oleh Pejabat Struktural, Pegawai serta Warga Binaan Rutan Kelas I Cipinang yang mengusung tema “Dengan Momentum Peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW, Kita Jadikan Shalat Untuk Meningkatkan Iman dan Taqwa serta Memperkuat Jalinan Kebersamaan dan Persatuan Demi Terwujudnya ASN yang BerAKHLAK”.

Mengawali kegiatan, Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Alif Akbar Yusuf menyampaikan laporan bahwa Isra’ Mi’raj tahun ini diikuti oleh 300 Jama’ah yang mewakili setiap blok atau musholla-mushollah yang ada didalam blok hunian termasuk Santri Pondok Pesantren Darul At-Taubah.

Sementara itu, Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali mengatakan Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW di Rutan Kelas I Cipinang bukan hanya sekadar seremoni keagamaan, tetapi juga momentum untuk memperkokoh jalinan persaudaraan, memperkuat iman, serta mengokohkan kebersamaan demi terwujudnya ASN yang BerAKHLAK.

“Mari kita ikuti Peringatan Isra Mi’raj ini sebagai nilai ibadah kita sehingga membuat hati kita semakin teduh, Semoga semangat dan pembelajaran dari peristiwa Isra Mi’raj ini terus menginspirasi langkah-langkah positif dalam kehidupan kita sehari-hari”, ucapnya.

Ustadz Zaki Mubarok yang menjadi penceramah agama dalam kegiatan tersebut. Dalam ceramahnya, beliau menyoroti makna mendalam dari peristiwa Isra Mi’raj serta pentingnya shalat sebagai tiang utama dalam memperkokoh hubungan vertikal antara manusia dan Sang Pencipta, sekaligus menjalin solidaritas horizontal antara sesama manusia.

Continue Reading

nasional

Ribuan Warga Binaan Rumah Tahanan Kelas I Cipinang Ikut Pesta Demokrasi Pemilihan Umum 2024

Published

on

By

Jakarta – Ribuan Warga Binaan Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Cipinang hari ini ikut andil dalam pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.

Mereka menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah disediakan pada Lapangan Rutan Kelas I Cipinang, Rabu (14/2).

Pada hari ini Rabu, 14 Februari 2024 Warga Binaan yang ada di Rutan Kelas I Cipinang berjumlah 3.318 orang. Dimana yang terdaftar sebagai pemilih sebanyak 2.760 orang dengan rincian Daftar Pemilih Tetap (DPT) 1.059 orang dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 1.701 orang.

Meskipun para warga Binaan tengah menjalani masa pembinaan, akan tetapi hak untuk menggunakan suara pada Pemilihan Legislatif dan Pemilu Presiden 2024 tetap harus diberikan kepada mereka dalam rangka untuk kemajuan Indonesia yang akan datang.

Pemungutan suara tersebut sudah dimulai sekitar pukul 07.00 pagi dan terdapat 10 TPS yang telah disediakan dengan nomor urut TPS 924 s/d 933.

Akan tetapi ditengah riuhnya pesta demokrasi yang sedang berjalan, terdapat sebanyak 558 orang Warga Binaan yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Hal tersebut terjadi dikarenakan 544 orang tidak terdaftar pada data Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 14 orang lainnya merupakan Warga Negara Asing (WNA).

Lebih lanjut, Kepala Rutan Kelas I Cipinang Sukarno Ali menerangkan bahwa tidak hanya warga binaan saja yang mengikuti pemungutan suara pada hari ini, para Petugas pun turut serta menggunakan hak pilihnya di Rutan Kelas I Cipinang dengan total sebanyak 165 orang, yang terdaftar sebagai DPT 66 orang dan DPTb 99 orang.

Seusai melakukan pencoblosan di TPS, Beliau (Kepala Rutan Kelas I Cipinang) menghimbau kepada seluruh jajarannya agar tetap bersikap netral, tidak memihak atau mengarahkan warga binaan untuk memilih salah satu kandidat serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.

“Saya selaku Kepala mewakili seluruh Pegawai Rutan Kelas I Cipinang, siap mendukung dan sukseskan pemilu
2024” Tegas Karutan.

“Semoga Pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan lancar, aman dan terkendali sampai kegiatan berakhir, serta warga binaan yang sudah terdaftar dapat melaksanakan hak pilihnya dengan baik,” tutupnya.

Continue Reading

Trending