Connect with us

TNI / Polri

Aristo Yanuaris Seda, SH : Secara Hukum Tidak Logis, Barang/Harta Benda Seseorang Dirampas Untuk Negara

Published

on

Jakarta – Memang sangat tidak logis dan tidak adil apabila harta benda seseorang berupa rekening efek berserta isinya dirampas untuk menanggung kesalahan orang lain ( dalam hal ini Terdakwa Benny Tjokro dan Heru Hidayat-Red) hal ini dikatakannya kepada awak media di PN Jakarta Pusat, Jln Bungur Besar Raya, Rabu, 17/03/2021.
 
Aristo yang ditemui oleh awak media setelah selesai sidang mengatakan bahwa perampasan harta benda kliennya, sehubungan dengan adanya perbuatan hukum pembelian saham milik Terdakwa Benny Tjokro dan Heru Hidayat, sangat merugikan Kliennya.
 
“Klien kami sangat dirugikan dengan adanya putusan perampasan Terhadap harta benda milik klien kami berupa rekening efek (saham) beserta isinya. Jikalau  memang klien kami memiliki keterkaitan dengan perbuatan pidana para terdakwa (Benny Tjokro dan Heru Hidayat) seharusnya terhadap saham2 yang benar-benar terkait dengan para terdakwa misalnya saham “ TRAM” milik Heru Hidayat atau saham “ “MYRX” (saham Benny Tjokro) yang sita dan dirampas, Itu pun harus dibuktikan terlebih dahulu di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti, apakah keterkaitan itu sebagai bentuk perbuatan dalam merealisasikan suatu kejahatan, ataukah keterkaitan tersebut hanya karena perbuatan hukum jual beli saham biasa yang umumnya dilakukan dalam pasar modal,”urainya dengan tegas.
 
“Lalu bagaimana dengan saham-saham yang lain yang tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan Perbuatan terdakwa ? Apakah patut dirampas? Sementara ini dari sekian banyak saham tersebut, dimana 2 (dua) saham yang terkait dengan para terdakwa, namun hal itu karena proses pembelian saham, lalu apakah klien kami yang telah melakukan melakukan pembelian saham tersebut jauh sebelum terjadinya tindak pidana serta tidak mengetahui sama sekali perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa serta merta dianggap sebagai pihak ikut atau turut serta melakukan tindak pidana?,”tuturnya dengan nada heran.
 
“Apabila dianggap melakukan tindak pidana maka status klien kami seharusnya dalam posisi sebagai terdakwa. Seharusnya klien kami juga dikonfirmasi dalam persidangan ‘apa benar anda sebagai nomine? serta klien kami juga harus diberi ruang untuk melakukan pembelaan diri dalam persidangan’. Dalam doktrin hukum,tidak boleh seseorang dijatuhi hukuman, baik itu bentuk hukum pokok maupun hukum tambahan seperti perampasan harta benda tanpa proses peradilan,” bebernya dengan mimik muka serius.
 
Lebih lanjut, Aristo juga mengatakan bahwa ini sesuatu injustice apabila barang (saham) seseorang dirampas negara untuk menanggung kesalahan orang lain (baca: Terdakwa), sementara ia bukan sebagai saksi, bukan sebagai tersangka, bukan pula sebagai terdakwa dan nominee.

Selanjutnya, minggu depan kuasa pemohon akan mengajukan saksi fakta dari broker/ sales beberapa perusahaan sekuritas. “Minggu depan kuasa pemohon akan mengajukan saksi fakta dari broker/sales beberapa perusahaan sekuritas dan kami juga akan menghadirkan beberapa diantaranya ahli hukum pidana untuk memberikan pendapat hukumnya apakah perbuatan pembelian saham (dengan  menggunakan rekening efek dan SIDnya),apakah rekening efek dan SID itu berkualifikasi suatu alat untuk melakukan kejahatan?  Apakah perbuatan pembelian saham di pasar modal, serta merta pihak pembeli dianggap sebagai pihak yang turut serta melakukan kejahatan, bukankah Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi oleh hukum, Kalau memang ada saham2 di dalam rekening efek dan SIDnya tersebut yang benar terkait dengan para terdakwa, seharusnya hanya saham tersebut yang disita dan dirampas untuk negara, tidak boleh dilakukan penyitaan dan perampasan secara gelondongan, harus dipilah-pihak terlebih dahulu mana yang terkait dan mana yang tidak terkait,.  Karena jika disita SID dan Rekening Efeknya tentu klien kami tidak dapat melakukan transaksi saham2 lainya di pasar modal,ini tentu merugikan klien kami,” urainya tegas.

“Kita umpamakan, jika ada barang hasil kejahatan yang disembunyikan di dalam suatu rumah, maka yang dicari barang yang diduga hasil kejahatan tersebut, untuk disita dan dirampas, bukan disita dan dirampas rumahnya,” tutupnya tegas sekaligus menghakhiri sesi wawancara.

Continue Reading

TNI / Polri

Polda Metro Jaya : Street Race Meikarta Digelar 10-11 Juni

Published

on

By

Jakarta, – Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, persiapan lintasan untuk ajang balapan jalanan atau street race di Bekasi sudah mencapai 70 persen.

Street race akan digelar pada 10-11 Juni 2022 di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Lintasan sudah siap. Persiapan sudah 70 persen,” ujar Sambodo, Minggu (15/5/2022).

“Iya (lintasan di Meikarta), digelar 10-11 Juni 2022,” sambung Sambodo.

Adapun ajang balap street race di wilayah hukum Polda Metro Jaya, sudah dua kali digelar.

Sebelumnya, street race digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara, dan di wilayah Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan.

Sambodo menuturkan, selanjutnya kegiatan tersebut akan digelar di wilayah Bekasi.

Sambodo berharap, nantinya acara akan semakin berkembang, tidak hanya menyajikan balapan melainkan juga diisi dengan kegiatan kreatif lain untuk anak muda.

“Karena sudah tidak bulan puasa dan mudah-mudahan Covid-19 sudah sangat turun, nanti kami bisa kawinkan dengan UMKM, pentas seni, dan festival band-band antar SMA,” ungkap Sambodo.

Polda Metro Jaya menjadwalkan street race untuk ketiga kalinya, setelah gelaran tersebut dinilai ampuh menekan angka balap liar di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Sebelumnya Ditlantas Polda Metro Jaya menggelar street race di Ancol pada 16 Januari 2022, dengan peserta sebanyak 350 orang.

Ajang kedua digelar di sirkuit Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan pada 22-24 April 2022, dengan peserta sebanyak 657 peserta yang terbagi dalam kategori roda dua dan roda empat

Continue Reading

TNI / Polri

Kasad : Tingkatkan Kemampuan Prajurit TNI AD Untuk Menjaga Kepercayaan Negara

Published

on

By

Jakarta, – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, S.E, M.M. menekankan kepada seluruh prajurit TNI AD untuk menjaga kepercayaan negara dengan senantiasa meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit melalui latihan secara terprogram.

Hal tersebut disampaikan Kasad usai mencoba menembakkan Multiple Launcher Rocket System (MLRS) Astros II MK 6 dalam latihan penembakan secara terpadu satuan Artileri Medan (Armed) di daerah latihan TNI AD Cibenda, Sukabumi Jawa Barat, Jumat (13/5/2022).

Lebih lanjut di hadapan awak media Kasad menyampaikan keyakinannya atas profesionalisme prajurit TNI AD saat ini.
“Kesiapsiagaan TNI AD akan memberikan keyakinan kepada bangsa dan negara bahwa TNI AD siap menghadapi segala ancaman dan TNI AD siap menjaga kedaulatan Negara Indonesia,” tegasnya.

Usai meninjau latihan, Kasad memberikan bantuan sembako sebanyak 750 paket yang diserahkan kepada 56 orang perwakilan masyarakat Warga Desa Ujung Genteng, Cibenda dan Mareleng.

Kasad berharap dengan kepedulian kepada masyarakat sekitar daerah latihan akan dapat meringankan beban masyarakat pasca pandemi Covid-19, “Semoga bantuan ini dapat membantu kebutuhan masyarakat dan TNI AD sebagai bagian dari masyarakat garus hadir di tengah kesulitan masyarakat,” ungkapnya.

Pada peninjauan Latbakjatrat ini Kasad didampingi oleh Irjenad, Danpussenif, Dankodiklatad, Asops Kasad, Asrena Kasad, Pangdam III/Slw, Danjen Kopassus serta serta pejabat dilingkungan Pussenarmed, (Dispenad).

Continue Reading

TNI / Polri

Danrem 052 / Wijayakrama Berharap Sinergitas Berlanjut

Published

on

By

Jakarta – Sesuai dengan rentang waktu masa jabatannya maka Gubenur Banten Wahidin Halim pada bulan ini telah mengakhiri jabatannya sebagai Kepala Daerah.

Sehingga pada hari Kamis kemarin, tanggal 12 Mei 2022 dilantik Pejabat (Pj) Gubernur Banten, yaitu Ali Muktabar .

Komandan Korem 052/ Wijayakrama Brigadir Jendral TNI Rano Tilaar, mengatakan bahwa pengangkatan Pj Gubernur oleh Pemerintah Pusat adalah untuk memperlancar jalannya roda pemerintahan, sehingga pelayanan terhadap masyarakat bisa tetap berkesinambungan.

“Langkah Pemerintah Pusat mengangkat Pj Gubernur Banten ini selain untuk memperlancar pemerintahan, maka tugas beliau nantinya untuk mensukseskan proses jalannya Pilkada yang walaupun masih 2 tahun lagi baru akan dimulai pentahapannya”, katanya di Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis, (12/05/2022)

Selain itu, tugas Pj Gubernur adalah menjaga ketentraman & ketertiban masyarakat dengan menjamin tetap terjalinnya sinergitas Tiga Pilar (TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah), sambungnya.

“Menurut saya semasa kepemimpinan Gubernur Wahidin Halim faktor keamanan dan ketertiban masyarakat yang didukung oleh Sinergitas TNI, Polri dan Pemerintah Provinsi telah berjalan baik sebagaimana mestinya”, ujarnya dengan ramah.

Ketika ditanya apa tugas berat yg siap menanti sentuhan tangan dari Pj Gubernur Banten yang baru dilantik, maka Komandan Korem 052/Wijayakrama ini menanggapinya dengan mengatakan “Bahwa akibat dari dampak merebaknya virus Covid-19 ini
maka lahirlah krisis sosial (berupa pandemic), krisis ekonomi (berhubung Tangerang Raya ini adalah merupakan kawasan industri yang terdampak maka banyak PHK karena industri pada tutup) dimana inilah konsentrasi terberat yang harus diatasi oleh beliau.

Tetapi sambungnya, semua itu bisa diatasi dengan bersinergi sehingga bisa dilakukan recovery, revitalisasi dan rekontruksi.

Continue Reading

Trending