Connect with us

TNI / Polri

*Bupati Alor Amon Djobo : Kinerja TNI Dalam Penanggulangan Bencana Alor ‘Luar Biasa’*

Published

on

Kalabahi – Mengawali penyampaiannya, Bupati Alor Drs. Amon Djobo menyampaikan terima kasih kepada Satgas TNI AD Yonzikon 13/KE, dimana Alor merupakan daerah kepulauan sehingga dalam membangun daerah ini sangat-sangat sulit. Baik itu teritorial, infrastruktur, maupun pelaksanaan kegiatan pemerintahan, memang sangat sulit.

Tetapi puji Tuhan, melalui kolaborasi atau kerja sama antara Pemda dan TNI khususnya Kodim 1622/Alor, maka yang sulit sekalipun menjadi baik.

“Pak Dandim ini, mulai dari Dandim ganti Dandim tetapi beliau sekarang ini punya kerendahan hati, ketulusan bekerja dalam melayani masyarakat di Kabupaten Alor sangat luar biasa. Apalagi bencana saat ini, beliau turun langsung bersama prajuritnya disegala tempat dan medan yang sulit sekalipun”, kata Amon.

Dijelaskan Bupati 2 periode ini, sejak kehadiran Dandim Letkol Inf Supyan Munawar, S.Ag di Kodim 1622/Alor, Pemda memberikan beberapa tugas terutama infrstruktur dasar terutama jalan-jalan didaerah yang paling sulit. Kerja sama TNI di Alor dengan Pemda itu, setiap tahun dialokasikan dana untuk jalan-jalan yang sulit menuju kantong ekonomi cepat tumbuh.

“Kami percayakan teman-teman TNI yang turun melalui Karya Bakti TNI bersama masyatakat. Ini sudah berjalan sejak hampir 3 tahun ini. Karena TNI kerja tidak mencari nama atau pujian, mereka kerja target selesai dan masyarakat nikmati”, ungkapnya.

Terus terang, Pemda Alor sangat percaya dengan Kodim 1622/Alor pada setiap pelaksanaan karya bakti. Berhubung dengan bencana dimana karya bakti sedang dilaksanakan oleh TNI di Pulau Pantar sehingga Dandim langsung memerintahkan anggotanya turun membantu masyarakat terutama membuka akses jalan yang terputus dan tertutup material banjir dan longsor.

Terkait dengan pengawasan dibidang keamanan tentu sangat sulit karena daerah kepulauan, tapi Dandim bersama anggotanya cukup luar biasa dalam kolaborasi dan koordinas kerja. Lalu ada kegiatan TNI di Kodim 1622/Alor, Pemda selalu memberikan dukungan seperti, dalam penanganan pencegahan Covid-19 di Kabupaten Alor, TNI hadir juga ditengah-tengah masyarakat membangun lahan pertanian di Desa Tanglapui Kecamatan Alor Timur sebanyak 186 hektar dengan hasil panen mencapai 270 ton gabah kering.

“Ini kerja sama kami dengan TNI, Covid-19 TNI turun himbau dan buat operasi pendisiplinan, tetapi mereka juga peduli dengan perutnya masyarakat sehingga tidak menderita kelaparan”, jelas Djobo.

Ditambahkannya, keterlibatan TNI Kodim 1622/Alor membantu Pemda dibidang infrastruktur, buka jalan, air bersih, bangun rumah rakyat, bangun taman baca. Jadi yang luar biasa lagi masalah ketersediaan pangan lokal, TNI turun tangan kerja membantu masyarakat tidak hanya di Tanglapui, tapi di Desa Air Mancur Kecamatan Alor Timur Laut dan Desa Pailelang Kecamatan Alor Barat Daya.

“Coba bayangkan kerjanya teman-teman TNI harus kita akui dan apresiasi. Pak Dandim dengan teman TNI lainnya di Kodim 1622/Alor sudah terlalu banyak berbuat untuk masyarakat di Alor ini. Inilah karya orang-orang yang dengan ketulusan mau bekerja melayani masyarakat”, ujarnya.

Sebagai pimpinan di daerah ini, sangat apresiasi kinerja Dandim 1622/Alor bersama anggotanya. Pada kesempatan ini, Pemda berterima kepada Panglima TNI, Kasad, Pangdam IX/Udayana, serta Danrem 161/Wira Sakti.

“Saya omong dimana-mana, TNI tidak pernah buat susah orang dan tidak pernah buat pencitraan. Saya omong betul ini. Sejengkal tanah pasti TNI pertahankan, itu betul karena TNI hadir untuk bangsa dan negara serta masyarakat. Contohnya saat ini, saat terjadi bencana tapi kami tidak sendiri. Hari pertama bencana, seluruh infrastruktur rusak dan tertutup, tapi Pangdam dan Danrem datang. Disana sudah ada prajurit yang mendahului disana dan juga ibu-ibu Persit”, tutur Djobo.

Lanjutnta, pasca bencana semua menjadi lumpuh, tapi TNI tampil di masyarakat membantu pencarian jenazah korban banjir bandang dan tanah longsor, bantu menguburkan jenazah para korban, bantu distribusi logistik, menyiapkan air bersih, dapur umum, sandang, dan sebagainya. TNI sudah buat itu dengan tulus.

Saat vicon dengan Pangdam, kami didukung jembatan dan sekarang sudah selesai dibangun. Walau hanya 1 tapi tidak masalah, yang kami butuh adalah perhatian TNI terhadap kami. Mereka kerja siang malam akhirnya direncanakan 11 hari baru selesai tapi baru 5 hari sudah selesai dan akan diresmikan besok Kamis (6/5/2021) oleh Bapak Danrem 161/Wira Sakti.

“Sebagai Bupati saya akan usulkan kepada Kasad supaya naikan pangkat bagi teman-teman TNI di Kodim 1622/Alor yang sangat membantu dalam tugas kemanusiaan pasca bencana. Lebih baik aksi naik pangkat saat masih hidup, kalau mati baru kasi naik anumerta, dia sudah tidak menikmati. Saya akan usulkan ke Kasad”, ucap Amon.

(Pendim 1622)

Continue Reading

TNI / Polri

*Pertama Kalinya, Taruna Akmil Terlibat Latihan Antar Kecabangan TNI AD*

Published

on

By

Baturaja, – Latihan YTP adalah latihan puncak tingkat Batalyon di mana Batalyon Infanteri dilengkapi dengan Satuan Bantuan Tempur (Satbanpur), Satuan Bantuan Administrasi (Satbanmin) maupun Satuan Teritorial (Satter). Untuk tahun 2022 ini, pertama kalinya para Taruna Akademi Militer (Akmil) Tingkat IV dilibatkan dalam Latihan Antar Kecabangan TNI AD di Baturaja, Sumatera Selatan.

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman meninjau langsung mekanisme latihan Batalyon Tim Pertempuran (YTP) Yonif Raider 400/BR yang digelar Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Kodiklatad, Baturaja, Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Minggu (2/10/2022).

Diungkapkan Kasad, pelibatan para Taruna Akmil selama satu Minggu untuk mengikuti Latihan Antar Kecabangan ini dalam rangka agar para Taruna sebagai calon Komandan Peleton di satuan baik di satuan tempur, mendapatkan bekal nanti di satuan bantuan tempur maupun satuan bantuan administrasi.

“Dalam waktu dekat ini mereka akan menjadi Komandan Peleton, sekitar enam bulan lagi. Artinya mereka harus sudah tahu bagaimana nantinya jadi Danton, memimpin anak buahnya, ” jelas Kasad.

Lebih lanjut dikatakan Kasad, sebagai pimpinan, sebagai pelaku bahwa Komandan Peleton harus bisa menjadi Bintara dan harus bisa menjadi Tamtama.

“Sehingga ketika dia jadi pimpinan, tidak semena-mena dalam mengambil keputusan. mereka betul- betul tahu persis apa yang dilakukan prajuritnya. Makanya saya latihkan, baru kali ini ada Taruna yang terlibat latihan, sehingga mereka bisa mengerti mekanisme, mereka bisa mengerti realisasi tentang latihan,” tegas Kasad.

Latihan yang digelar selama satu bulan ini melibatkan 1.051 prajurit dari berbagai kecabangan, seperti Infanteri, Kavaleri, Armed, Arhanud, Zeni, Perhubungan dan Satuan Bantuan Administrasi.

Tujuan latihan untuk melatih dan meningkatkan kemampuan mekanisme hubungan Komandan dan Staf, Komando pengendalian operasi dalam pertempuran, termasuk melatihkan kerja sama antar kecabangan dalam operasi serangan. Sehingga diharapkan seluruh peserta latihan dapat mengaplikasikan materi latihan yang sudah dilaksanakan sebelumnya di kecabangan masing – masing untuk mencapai tujuan dan sasaran latihan yang telah ditetapkan. (Dispenad)

Continue Reading

TNI / Polri

14 Pelanggaran Lalu-Lintas yang Ditindak dalam Operasi Zebra 2022

Published

on

By

JAKARTA, – Polda Metro Jaya mulai melakukan Operasi Zebra Jaya 2022, untuk menertibkan pelanggar lalu lintas, Senin (3/10/2022).

Operasi Zebra akan dilakukan selama dua pekan hingga 16 Oktober 2022 itu akan menyasar 14 pelanggaran lalu lintas.

“Iya, itu akan dimulai dari tanggal 3 Oktober 2022. Selama 14 hari,” ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman saat dikonfirmasi, Sabtu (1/10/2022).

Berikut pelanggaran yang menjadi sasaran utama petugas selama Operasi Zebra Jaya 2022:

Melawan arus lalu lintas. Para pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 500.000. Penindakan itu diatur dalam Pasal 287 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Berkendara di bawah pengaruh alkohol. Pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 750.000 sesuai dengan Pasal 293 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Menggunakan ponsel saat mengemudi. Tindakan tersebut termasuk pelanggaran Pasal 283 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 750.000.

Tidak menggunakan helm SNI. Pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 250.000 sesuai ketentuan dalam Pasal 291 UU Nomor 22 Tahun 2008 tentang LLAJ.

Tidak menggunakan sabuk pengaman saat berkendara. Pengendara dapat ditindak dengan sanksi denda maksimal Rp 250.000 sebagaimana diatur dalam Pasal 289 UU Nomor 22 Tahun 2009.

Berkendara melebihi batas kecepatan. Aturan mengenai batas kecepatan diatur dalam Pasal 287 Ayat 5 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 500.000.

Pengendara di bawah umur atau tidak memiliki SIM. Pelanggar dapat dikenakan sanksi denda dengan besaran maksimal Rp 1 Juta, seperti diatur dalam Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Berboncengan motor lebih dari satu orang. Dalam pasal 292 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, pengendara sepeda motor yang membonceng lebih dari satu orang dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 250.000.

Kendaraan roda empat atau lebih yang tidak layak jalan. Dalam Pasal 286 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, pengendara yang mengendarai kendaraan tidak memenuhi persyaratan layak jalan dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 500.000.

Sepeda motor dengan pelengkap dengan perlengkapan tidak standar. Pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 250.000 sesuai Pasal 285 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Kendaraan yang tidak dilengkapi dengan STNK. Pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 500.000 sesuai Pasal 288 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Pengendara yang melanggar marka atau bahu jalan. Dalam Pasal 287 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 1 juta.
Kendaraan yang memasang sirine dan rotator tidak sesuai peruntukannya.

Pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal kurungan maksimal satu bulan dan atau denda Rp 250.000. Seperti diatur dalam Pasal 287 ayat 4 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Penertiban kendaraan yang memakai pelat dinas atau rahasia.

Kedepankan tilang elektronik
Dalam pelaksanaannya, kata Latif, petugas tidak menindak para pelanggar dengan membangun posko razia untuk menghentikan dan memeriksa setiap kendaraan.

Polisi akan menindak pengendara yang melanggar saat mengatur arus lalu lintas kendaraan di jalan raya.

Di samping itu, kepolisian bakal mengedepankan tilang elektronik dengan kamera electronic traffic law enforcement (ETLE) untuk menindak setiap pelanggar.

Menurut Latif, tilang manual hanya dilakukan di sejumlah ruas jalan yang belum terpasang kamera ETLE.

“Jadi tilang manual mungkin pada tempat-tempat tertentu itu harus tetap dilaksanakan. Tapi pelaksanaan penindakan itu khususnya, kami mengedepankan tilang elektronik,” ungkap Latif.

Continue Reading

TNI / Polri

Dirlantas Polda Metro Jaya Launching ETLE Tahap III

Published

on

By

Jakarta – Korlantas Polri merilis Tilang Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Tahap III yang bertepatan dengan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-67.

Kegiatan diselenggarakan di Gedung Korlantas Polri, Pancoran, Jakarta Selatan pada hari Kamis (22/9/22).

Polda Metro Jaya juga turut serta dalam kegiatan tersebut yang digelar di Lapangan Presisi Polda Metro Jaya melalui Virtual Zoom Meeting.

“Lalu lintas merayakan ulang tahun yang ke-67, tentunya sesuai dengan harapan Pak Kapolri, betul-betul menjadi etalase, pengayom, pelindung dan kehadirannya betul-betul bisa dihadirkan di tengah masyarakat, dan tentunya memang kami masih mengalami banyak kekurangan.

Tentu kami perbaiki keinginan dari masyarakat tentang bagaimana pelayanan Polri (agar) betul-betul masyarakat bisa menerimanya,” jelas Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes. Pol. Latif Usman, Kamis (22/9/22).

Kombes. Pol. Latif Usman mengatakan, pihaknya akan memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana dalam lalu lintas, terutama penindakan hukum. “Kekurangan ini akan tentunya kami tingkatkan dengan peningkatan sarana prasarana, khususnya masalah penindakan hukum,” terang Dirlantas Polda Metro Jaya.

Oleh karenanya, Korlantas Polri me-launching ETLE Tahap III sebagai salah satu penindakan hukum di Indonesia, termasuk di Jakarta. “Penindakan hukum juga sudah di-launching tahap yang ketiga di Indonesia ini dan di Jakarta ini sejak tahap pertama sudah ada ETLE statis yang sudah tersebar di seluruh DKI Jakarta,” jelas Dirlantas.

Kombes. Pol. Latif Usman menambahkan, dengan adanya perilisan ETLE Tahap III diharapkan transparasi dalam penindakan hukum bisa dirasakan oleh masyarakat. “Dengan adanya penindakan secara elektronik ini diharapkan transparasi dalam hal tindak pidana hukum bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Continue Reading

Trending