Connect with us

Metro

PDIP Jakarta Timur Gelar Aksi Donor Darah Memperingati Hari Donor Darah Sedunia

Published

on

Jakarta – PDI Perjuangan Kota Jakarta Timur bekerja-sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta menggelar aksi donor darah, di Wisma Sangkarini Jl. Pemuda No.18 Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, Sabtu (14/06/2021).

Kegiatan donor darah kali ini diadakan dalam rangka memperingati hari donor darah se-dunia setiap tanggal 14 Juni.

Kegiatan yang merupakan bagian dari program kerja tersebut diikuti lebih dari 100 lebih orang terdiri kader dan simpatisan PDIP, , masyarakat umum, dan para awak media.

Dari Pantauan awak media, setiap orang yang datang untuk donor darah terlihat sangat bersemangat juga gembira terlihat dari mimik muka yang datang untuk mendonorkan darahnya.

Pada kesempatan kali ini, awak media yang datang berkesempatan untuk mewawancarai Sekretaris PDIP Jakarta-Timur yaitu Eko Wicaksono yang mengatakan bahwa kegiatan donor darah ini dilaksanakan dalam rangka hari donor darah sedunia. Serta merupakan wujud kepedulian PDI-P dalam membantu dan menjaga kebutuhan stok darah selama pandemi COVID-19.

“Kami sangat prihatin, sejak Pandemi Covid-19 darah yang dimiliki PMI Jakarta sangat sedikit dikarenakan kurangnya pendonor darah. Atas dasar itu kami tergerak untuk melakukan aksi. Kita tidak bisa menolong semua orang, tetapi semua orang bisa menolong seseorang. Mendonorkan sedikit darah kita mungkin menolong nyawa seseorang” ujarnya didampingi Ketua Dwi Rio Sambodo disela-sela acara.

Menurut Eko sekarang ini permintaan darah di Jakarta sangat tinggi di PMI Jakarta setiap bulan . Namun dimasa pandemik ini per-bulannya kurang dari biasanya .

Melihat kenyataan tersebut, kata Eko, PDI-P Jakarta Timur ingin membantu PMI dan meringankan . “Insya Allah kegiatan ini akan menjadi kegiatan rutin, mengingat kebutuhan. Jadi hari ini kami melaksanakan bakti sosial donor darah untuk kepedulian terhadap sesama untuk kemanusiaan. Karena setetes darah sangat berharga bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan,“ ujarnya dengan ramah.

Continue Reading

Metro

Kepala Badan Pelayanan Transportasi Lanjutan Kemenhub Hadiri Hari Disabiltas Nasional

Published

on

By

Jakarta – Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Kementerian Perhubungan Marwanto Heru Santoso menghadiri peringatan hari disabilitas nasional yang diadakan Kementerian Sosial Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu, 1/12/2021.

Marwanto Heru mengatakan kepada awak media sangat mengapresiasi kegiatan ini.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena sangat bagus dan sangat luar biasa. PPTB belum lama juga melakukan kegiatan di Puncak, Jawa Barat, yaitu pelatihan untuk disabilitas selama dua hari dengan pembawa materi/pengajar yang baik,” tuturnya dengan ramah.

Kemenhub adalah salah satu Kementrian yang sudah mempekerjakan disabilitas, sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah.

Continue Reading

Metro

Raden Andreas Nandiwardhana Dilantik Sebagai Ketua Umum KNPI

Published

on

By

Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan Fahd El Fouz A. Rafiq , melantik Raden Andreas Nandiwardhana sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) hasil Kongres XVI Mandalika Lombok NTB.

Ketua Umum KNPI Raden Andreas Nandiwardhana mengatakan komitmennya untuk menyatukan organisasi yang terbelah.

“KNPI terbuka untuk menerima pihak lain karena legalitasnya (SK) paling lengkap. Kini pemuda Indonesia kembali bergairah dalam eksistensi dan pergerakannya,” saat ditemui media di hotel Aston TB Simatupang.Rabu (1/12/2021)

Andreas menambahkan akan menyatukan pemuda Indonesia yang bernaung di bawah panji KNPI, DPP KNPI kembali menemukan jati dirinya sebagai organisasi besar dalam pemuda dalam mengawal NKRI.

Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh nasional, berbagai organisasi kepemudaan dan pengurus KNPI dari seluruh Indonesia. Acara ini dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Continue Reading

Metro

Jaringan Kawal Jawa Timur Lakukan Demo Menuntut PLH Sekda Jawa Timur untuk Mundur

Published

on

By

Jakarta – Jaringan Kawal Jawa Timur (JAKA JATIM) melakukan aksi demo di Kemenpan RB Jalan Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan, Rabu, (1/12/2021)

JAKA JATIM Melihat banyaknya persoalan yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur, mulai dari status Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim yang masih dijabat oleh Pelaksana Harian (PLH) yaitu Dr. Ir. Heru Tjahjono, M.M yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh Gubernur Jawa Timur, sedangkan dalam Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara nomor 2/SE/VII/2019 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian, PLH tidak bisa mengambil kebijakan strategis termasuk ikut mengesahkan APBD Jawa Timur T.A 2021 Perubahan dan APBD Jawa Timur T.A 2022 ini.

Hemat kami, reformasi birokrasi di Pemprov Jatim “GAGAL” total karena juga banyak OPD di Jawa Timur yang masih dijabat oleh PLT.

Selain persoalan diatas, tata kelola Dana Hibah di Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat amburadul dan tidak transparan. Terbukti pada tahun anggaran 2019 Dana Hibah yang dikelola oleh Provinsi Jawa Timur sebesar 2.9 Triliun tidak ter-SPJ-kan sebagaimana temuan BPK RI Perwakilan Jawa Timur.

Persoalan Dana Hibah Jawa Timur ini kembali terjadi pada tahun anggaran 2020, dimana BPK RI Perwakilan Jawa Timur menemukan penggunaan Dana Hibah sebesar 1.6 Triliun yang tidak ter-SPJ-kan. Ini menjadi tren negatif terkait dengan tata kelola Dana Hibah Jawa Timur, Aparat Penegak Hukum (APH) harus ikut turun tangan menyelesaikan persoalan ini, karena menurut analisa kami, Jawa Timur sedang masuk Zona Hitam tata kelola keuangannya.

Tuntutan JAKA JATIM antara lain:
1. PLH Sekda Jawa Timur yang sudah ditunjuk kembali oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, tidak juga menunjuk Sekda difinitif sebagai gantinya.

2. Sebagai PLH Heru Tjahjono ternyata sudah memasuki masa pensiun, jangan-jangan ada motif lain yang sebenarnya disusun secara sistematis demi mencapai kepentingan “tertentu”.
3. Ternyata Heru Tjahjono sebagai PLH masih ikut serta dalam memutuskan dan menentukan hal-hal yang bersifat strategis, misalnya pengesahan APBD. Hal ini melanggar UU No 30 2014.

Saat dijumpai oleh awak media di kantor Kemenpan RB, Rabu, 1/12/2021. Koordinator aksi Ahmad S.Sos beraudiensi dengan Kepala Biro Humas Kemenpan RB; Elvan dan diterima dengan baik untuk menyampaikan aspirasinya.

Continue Reading

Trending