Connect with us

Metro

Menteri Johnny: Implementasi 5G Perkuat Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Published

on

Jakarta – Implementasi teknologi telekomunikasi 5G menjadi langkah untuk mewujudkan akses telekomunikasi yang lebih berkeadilan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, implementasi teknologi telekomunikasi 5G juga menjembatani kesenjangan digital, meningkatkan kemampuan dan literasi masyarakat untuk menggunakan teknologi secara lebih adaptif.

“Tentunya juga turut mendorong penggunaan internet yang lebih produktif dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkapnya dalam Konferensi Pers Hasil Uji Laik 5G Indosat Ooredoo yang berlangsung virtual dari Media Center Kominfo, Jakarta, Senin (14/6/2021).

Menteri Johnny menyatakan Indonesia telah memasuki era 5G beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 27 Mei 2021. “Kita sama-sama menyaksikan komersialisasi yang dilakukan oleh PT. telkomsel. Hari ini, Indosat juga telah berhasil menjadi operator telekomunikasi berikutnya yang mendapatkan Surat Keterangan Laik Operasi atau SKLO untuk komersialisasi layanan 5G,” tuturnya.

Menurut Menkominfo pihaknya telah menerbitkan Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) kepada PT. Indosat Ooredoo, Tbk untuk melakukan pengujian di Jakarta Pusat area Monas, yakni: Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Medan Merdeka Selatan.

“Dengan diterbitkannya SKLO 5G ini menandakan bahwa seluruh sarana dan prasarana untuk penggelaran jaringan 5G yang telah selesai dibangun oleh PT. Indosat Tbk, secara teknis siap dioperasikan. Khususnya akan dilakukan pada pita frekuensi 1.800 Mhz atau 1,8 Ghz dengan lebar pita 20 Mhz dalam rentang 1837,5 sampai 1857,5 Mhz,” jelasnya.

Menteri Johnny menjelaskan, tahapan penerbitan SKLO ini dilaksanakan sesuai Pasal 4 Peraturan Menkominfo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Aturan itu merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 mengenai Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

Menkominfo menjelaskan, standarisasi 5G yang telah selesai memberikan beberapa alokasi frekuensi yang dapat digunakan untuk basic connectivity, mobile broadband speed, dan superdata layer pada spektrum frekuensi 26, 28 dan 39 Ghz, termasuk untuk layanan fix broadband. Menurut Menteri Johnny, Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan teknologi netral dalam implementasi layanan 5G.

“Operator seluler memiliki kesempatan untuk memilih teknologi netral yang cocok dengan pertimbangan bisnis dan keadaan di lingkungan opeselnya masing-masing. Kami mengharapkan pilihan tersebut dapat mendukung penyelenggara layanan telekomunikasi seluler untuk mengembangkan ekosistem teknologi,” harapnya.

Dukung Transformasi Digital
Menteri Johnny mengatakan dengan hadirnya layanan 5G diharapkan akan berkembang dalam waktu yang tidak terlalu lama dan akan terus diperluas berdasarkan pertumbuhan permintaan pasar di lokasi-lokasi lainnya.

“Selain di Pulau Jawa, penggunaan jaringan 4G juga akan diterapkan pada tempat-tempat yang menjadi prioritas utama destinasi wisata, diantaranya seperti Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di NTB, Labuan Bajo di NTT, dan Liupang di Sulawesi Utara. Selain itu, akan ada lokasi industri manufaktur yang juga akan menerima jaringan 5G, serta untuk di lokasi ibu kota negara baru pada tahun 2024 mendatang,” paparnya.

Bahkan, dalam generasi kelima atau 5G, Menkominfo mengharapkan dapat memberikan layanan untuk mendukung industri dan masyarakat di masa depan seiring dengan perkembangan kecerdasan buatan atau AI, serta teknologi Internet of Things.

“Peningkatan performa atau kecepatan akses yang tinggi (high speed), kapasitas besar (high capacity) latensi yang rendah (low latency), serta konektivitas yang sangat banyak atau massive connectivity merupakan target dari teknologi generasi kelima ini,” ungkapnya.

Menteri Johnny menyatakan Pemerintah Indonesia tetap meletakkan tulang punggung transformasi digital pada penggelaran 4G signal di seluruh wilayah tanah air. “Karenanya, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya Kominfo melalui BAKTI akan menyelesaikan pembangunan infrastruktur TIK di wilayah 3T di tahun 2021 dan 2022 nanti,” tuturnya.

Di saat yang bersamaan, Menkominfo menegaskan Pemerintah meminta agar operator seluler juga menyelesaikan pembangunan BTS-BTS 4G sinyal 4G di wilayah-wilayah komersial termasuk komitmen dari Indosat. “Sehingga dengan demikian akan terjadi koeksistensi di mana layanan 4G untuk wilayah nasional dan layanan 5G initial commercial operation untuk selected area atau area yang dipilih,” jelasnya.

Menurut Menteri Johnny, Pemerintah akan melakukan farming dan refarming spektrum frekuensi untuk memungkinkan penggelaran 5G yang lebih efisien. Sekaligus mendukung pemanfaatan 4G yang juga semakin optimal.

“Pembangunan 5G ini akan melakukan perubahan cara kita untuk mengisi dunia digital kita, mengingat kecepatan yang luar biasa latensinya yang rendah. Karenanya juga, saya berharap bahwa penggelaran 4G untuk mendukung sebagai tulang punggung transformasi digital kita dan inisial commercial operation 5G dapat kita manfaatkan secara maksimal, secara optimal dan secara cerdas untuk kepentingan pembangunan negara kita, pembangunan bangsa kita dan secara khusus untuk kepentingan pembangunan masyarakat kita munikasi operator seluler yang sudah diberikan,” tandas Menkominfo.

CEO Indosat Ooredoo Ahmad Al-Neama memberi apresiasi kepada Kominfo yang telah mendukung dan mengizinkan Indosat Ooredoo untuk menggelar layanan 5G secara komersial. CEO Ahmad menyatakan Indosat Ooredoo berkomitmen untuk senantiasa mendorong percepatan transformasi digital dan menumbuhkan ekonomi digital di Indonesia melalui teknologi terdepan, konektivitas berkecepatan tinggi, dan pengalaman digital terbaik.

“Kami akan memastikan hadirnya layanan 5G akan bermanfaat bagi masyarakat dan berdampak terhadap pemulihan ekonomi. Kami percaya Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara dan teknologi 5G akan memainkan peran yang sangat penting dalam langkah maju ini,” tuturnya.

Dalam konferensi pers virtual yang ditayangkan melalui kanal YouTube Kominfo TV, Menteri Johnny didampingi Direktur Jenderal PPI Ahmad Ramli, dan Direktur Telekomunikasi Aju Widyasari. Sementara CEO Indosat Ahmad, didampingi Director and Chief Operating Officer Vikram Sinha.

Continue Reading

Metro

Wa Ode Hamsinah Bolu Wakil Walikota Bau-Bau Hadiri Acara Relawan GEMPITA Gelar Diskusi publik Double Check tema Bagaimana Visi Kesehatan Era Prabowo?

Published

on

By

Jakarta – Kantor Komunikasi Presiden Bersama Relawan GEMPITA menggadakan Diskusi publik Double Check tema Bagaimana Visi Kesehatan Era Prabowo? di Cemara 6 Galeri, Museum Toeti Heraty Jakarta pada hari Sabtu, 17 Mei 2025.

Dalam acara Diskusi Double Check dihadiri oleh
Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan RI), Hasan Nasbi (Kepala Komunikasi Kepresidenan), Wa Ode Hamsinah Bolu (Wakil Walikota Bau-Bau), Ricky Tamba (Tenaga Ahli PCO).

Wa Ode Hamsinah Bolu sebagai Wakil Walikota Bau-Bau, saat ditemui awak Media Online seusai mengikuti Diskusi Doble Check mengatakan ; “Kalo kami di kota Bau-Bau biasanya kalo ada acara tentang kesehatan, sebenarnya ingin ada pertemuan secara langsung antara kepala daerah dengan menteri-menteri yang langsung melayani masyarakat seperti pendidikan maupun kesehatan dan sangat baik sekali agar kedepannya bisa lebih rutin dan banyak waktunya.

Terkait dengan program-program Pemerintah yang baru saja dilaunching seperti cek kesehatan gratis, buat masyarakat Bau-Bau sangat membantu karena bukan karena masalah dari fasilitas malah kami difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan dari peralatan maupun bahan-bahan untuk mempelajari kesehatan tetapi kita ini juga untuk secara nasional melalukan usaha untuk menormalkan masalah bagi mereka yang sakit dan sebelumnya kalo kita mengajak orang untuk memeriksa kesehatan di daerah biasanya pada ketakutan atau kekhawatiran dengan kesehatannya sendiri. Namun dengan adanya program kesehatan gratis secara nasional malah menjadi kebiasaan untuk rutin memeriksa kesehatannya sendiri dan bisa lebih tau kondisi kesehatan itu sendiri.

Kemudian terkait program rumah sakit, baru 2 minggu lalu Menteri Kesehatan hadir di daerah Buton Tengah memberikan bantuan untuk rumah sakit daerah seperti meningkatkan kapasitas rumah sakit dari D ke C yang sudah dijelaskan pak Menkes dalam diskusi Double Check. Adapun tipe-tipe ini sekarang bukan hanya dari kapasitas tempat tidur/rumah sakit nasional yang meningkat tetapi juga dilihat dari kemampuan dokter maupun peralatan rumah sakit itu sendiri yang perlu dilengkapi khususnya di daerah Bau-Bau yang merupakan rujukan dari beberapa kabupaten sekitarnya yang tentunya kita menginginkan ada peningkatan kapasitas di rumah sakit daerah Bau-Bau yaitu dari tipe C ke tipe B.

Kalo sekarang sedang gencar-gencarnya dilakukan Pemerintah Pusat adalah target peningkatan kapasitas rumah sakit dari tipe D menjadi tipe C. Nah, kami ingin di satu wilayah Bau-Bau yang semua tipe C adalah satu rumah sakit sudah tipe B supaya menjadi rekomendasi yang tidak bisa diselesaikan di rumah sakit tipe C bisa dirujuk ke tipe C.

Terkait dengan vaksin, kebetulan anak saya lama tinggal di Jerman yang juga di negara Jerman tidak ada lagi TBC dimana setiap anak yang lahir wajib ikut Program Vaksin termasuk juga tidak ada vaksin TBC di Jerman seperti di negara Indonesia, tetapi kita saat kembali ke negara Indonesia malah dokter dari Jerman menginginkan kalo ada warga Jerman datang ke Indonesia wajib di vaksin TBC karena menurut wilayah Indonesia masuk di zona merah untuk TBC.

Waktu sebelumnya terjadi Covid-19 ditahun 2019 begitu cepat diadakan program vaksin walaupun bikin vaksin itu sangat mahal. Sebenarnya dari negara Indonesia sebagai negara berkembang kita harusnya kecil hati kenapa penyakit yang korbannya banyak dinegara maju cepat sekali mereka membuat vaksin dan TBC itu merupakan penyakit sepanjang masa yang kenapa tidak pernah ada vaksin karena menurut pemikirin negara maju tidak ada masalah tetapi siapa yang mau tanggung untuk membiaya vaksin TBC karena kebanyakan pandemi TBC ini lebih banyak dialami negara-negara menengah maupun negara miskin.

Ketika saat ini Bill Gates bertemu dengan Presiden Prabowo beberapa hari yang lalu dengan siap mendanai vaksin TBC untuk Indonesia itu sangat bagus sekali karena penyakit TBC ini ada di beberapa daerah kami dan kebetulan kami berinteraksi dengan relawan-relawan untuk pengentasan penyakit TBC didaerah kami.

Kalo tadi yang disampaikan Menteri Kesehatan terkait peningkatan tipe rumah sakit dari D ke C yang paling banyak disasar karena diderah-diaerah kami banyak rumah sakit bertipe D. Dan peningkatan ke tipe C bukan hanya dari klasifikasi jumlah tempat tidur tetapi kualitas termasuk kelengkapan sarana & prasarana serta tenaga dokternya. Jadi meskipun tipe C saja dan yang berada di kabupaten yang jauh di pelosok, bukan hanya di tempat tidurnya yang berisi tetapi fasilitasnya, dokter spesialisnya harus ada termasuk peralatanya agar disetiap daerah bisa menyelesaikan masalah standar kesehatan di daerah masing-masing.
Kemudian di kota Bau-Bau yang sudah menjadi rujukan dari banyak Kabupaten sekitarnya, kami mintakan untuk memasukkan juga kelasnya dari segi jumlah tempat tidurnya yang sudah over load termasuk fasilitas, kesehatan, dokter spesialis juga diperlukan.

Tadi ada suatu hal yang menarik disampaikan dari Menteri Kesehatan bahwa akan mendukung putra-putra daerah yang memulai perjalanan pendidikan dokter spesialis karena kita juga sering menghadapi dokter spesialis yang kurang jumlah tenaga medis dibeberapa rumah sakit disebabkan dipindahkan ke daerah-daerah lainnya tetapi jika ada dukungan dari Menteri Kesehatan kita justru tidak akan kekurangan dokter spesialisi kesehatan di rumah sakit kota Bau-Bau,” tutupnya.

Continue Reading

Metro

Masrizal A. Syarief Presiden Direktur PT. Graha Teknomedika Hadiri Acara KAGAMA Leaders Forum Series Tema ” TRUMP EFFECT : Bagaimana Indonesia Mendulang Peluang Di Tengah Perang Dagang”

Published

on

By

Jakarta – Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) bersama Radio Republik Indonesia (RRI) menggadakan KAGAMA Leaders Forum Series dengan tema ” TRUMP EFFECT : Bagaimana Indonesia Mendulang Peluang Di Tengah Perang Dagang” di Gedung Auditorium RRI Jakarta pada hari Rabu, 14 Mei 2025.

KAGAMA Leaders Forum Series dihadiri oleh Djauhari Oratmangun (Dubes Indonesia untuk China-Mogolia), Prof. Dr. Anggito Abimanyu (Wamen Keuangan), Nandi Julyanto (Presiden Direktur Toyota Motor Manufacturing Indonesia), Masrizal A. Syarief (Presiden Direktur PT. Graha Teknomedika), Nezar Patria (Wamen Komdigi), Basuki Hadimuljono (Ketum KAGAMA), Didit Purwadi (Waketum KAGAMA), Sudrajad Jiwandono (Ekonom Senior), Hendrasmo (Direktur Utama RRI), Anwar Sanusi (Waketum PP KAGAMA / Kepala BPPK Kementerian Ketenagakerjaan).

Masrizal A. Syarief (Presiden Direktur PT. Graha Teknomedika), saat ditemui awak Media mengatakan ; “Dengan adanya Perang Dagang saat ini, perusahaan kami tidak terpengaruh karena ekpor kita ke negara AS sangat kecil tetapi yang kita khawatirkan kalo berpengaruh di pasar domestik akibat adanya permintaan dari Presiden AS Donald Trump agar TKDN agar segera dihapus, tetapi Pemerintah Indonesia membuat kebijakan yang mendukung industri dalam negeri dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dan sangat jelas Pemerintah kita mendukung produk dalam negeri.

Setelah Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 yang memperkuat posisi industri dalam negeri. Dengan jaminan pasar dan dukungan kebijakan, sejumlah perusahaan multinasional mulai menjalin kemitraan dengan industri lokal, baik dalam bentuk lisensi produksi maupun kontrak manufaktur.

Saat ini dari kejadian Perang Dagang bahwa industri sempat cemas dengan isu penghapusan TKDN pasca pernyataan kontroversial Presiden Trump yang menolak bentuk-bentuk proteksionisme negara lain.

Karena TKDN adalah penopang utama industri alkes nasional sejak pandemi. Dulu 90% alat kesehatan kita impor. Sekarang, sudah bisa substitusi hingga 50% untuk teknologi low hingga medium,” tutupnya.

Continue Reading

Metro

Ikatan Ahli Ekonomi Islam Infonesia Gelar Muktamar ke 5 Tema “Memperkuat Kontribusi Melalui Inovasi Dan Sinergi”

Published

on

By

Jakarta – Ikatan Ahli Ekonomi Islam Infonesia (IAEI) menggadakan Muktamar ke 5 (15-17 Mei 2025) dengan tema “Memperkuat Kontribusi Melalui Inovasi Dan Sinergi” di Hotel Grand Sahid Jakarta pada hari Kamis, 15 Mei 2025.

Sri Mulyani sebagai Ketua Umum IAEI menyampaikan ; “Muktamar IAEI 2025 adalah sebuah mekanisme organisasi untuk dapat melihat seluruh pencapaian dan tantangan yang dihadapi oleh IAEI dan juga bagaimana respon organisasi di dalam menanganinya. Periode 2019-2025 adalah sebuah periode yang sungguh luar biasa dimana pada awal periode tahun 2019 sesudah dipilih kepengurusannya dunia mengalami musibah dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang kemudian diikuti oleh berbagai perubahaan-perubahaan yang tingkatnya adalah dunia seperti perubahaan iklim, revolusi digital yang sungguh luar biasa, yang sampai saat ini melahirkan teknologi Artifical Inteligent (AI) yang telah digunakan secara meluas dan ini juga akan menguji nilai-nilai kita didalam mengembangkan ekonomi Islam karena banyak hal akan masuk didalam dunia maya yang kalo kita lihat dari daya inovasi dan intepetasi terhadap nilai-nilai agama sangat terbatas maka yang nantinya akan menghadapi situasi seolah-olah syariah tidak menjadi relevan.

Indonesia dalam periode 2019-2025 juga menjadi tuan rumah atau memengang presidentil G-20 dan juga memegang kepemimpinan ASEAN maupun ASEAN Plastri yang telah dilaksanakan secara sukses meletakkan Indonesia didalam panggung dunia yang menempatkan IAEI untuk turut berpartisipasi didalam berbagai forum global tetsebut.

Saat ini kita melihat konstelasi geopolitik dan geoekonomi yang bergerak dan berubah secara sungguh luar biasa. Berbagai perubahan-perubahan yang sangat sungguh luar biasa ini tentunya memiliki potensi menggangu perekonomian suatu negara dengan memberi kesempatan tetapi juga tantangan.

Kita dalam hal ini tetap harus optomis dan kita berharap IAEI tetap mampu untuk produktif melalui pelaksanaan program kerja baik itu dalam bentuk kajian, riset, sosialisasi, edukasi, konferensi dan whorkshop yang dilakukan pada saat pandemi Covid-19 dimana seluruh kegiatan masyarakat maupun institusi mengalami kelumpuhan. Pelaksanaan program bisa dilakukan melalui teknologi lulring, daring maupun hybrid dan kalo dilihat pelaksanaan program di tahun 2020 pada saat Covid-19 terjadi ada 244 program bisa dilaksanakan termasuk sesudah Covid-19 selesai sudah mengalami penurunan di tahun 2021 dengan 220 program dan tahun 2022 dengan 187 begitu juga di tahun 2023 ada 105 program maupun di tahun 2024 ada 87 program dan ni menggambarkan bahwa IAEI perlu untuk direchard lagi.

Didalam perubahaan dunia yang begitu cepat, maka kita perlu juga terus mewaspadai transformasi ekonomi terutama yang didikte dengan teknologi digital dimana transformasi telah merambah disektor ekonomi dan keuangan termasuk keuangan syariah. Didalam menghadapi inovasi teknologi kita dituntut tidak hanya adaptif terhadap teknologi tetapi juga responsif, bahkan kalo perlu kita menjadi institusi yang mampu untuk memimpin dengan tetap konsisten kepada subtansi nilai-nilai. Kita tetap harus mampu untuk menjaga nilai-nilai subtansif keadilan, kemanusiaan dan kejujuran dan kita juga dihadapkan didalam seluruh krisis yang terus datang dan pergi ekonomi Islam yang berbasiskan kepada aset keuangan non exploitatif, transparasi dan keadilan dari sisi distribusi resorsis, aspek keadlian tentu menjadi salah satu ilmu atau alternatif maupun paham yang bisa memberikan pedekatan yang relevan bahkan dalam dunia yang berubah sangat cepat.

IAEI memiliki peran penting maupun strategis dengan bagaimana kita mampuh berkontribusi merumuskan kebijakan dan menjawab tantangan jaman, meghadirkan solusi alternatif yang betbasiskan nilai Islam dengan memperkuat ketahanan dan kemandirian ekonomi bangsa Indonesia pada saat dunia mengalami kompetisi yang luar biasa.

Pada periode 2019-2025 IAEI mengidentifikasikan beberapa inisiatif strategis untuk memperkuat tata kelola organisasi dan program-program organisasi. Struktur internal telah diperkuat dengan menata ulang organisasi, memperkuat peran dan fungsi dari mulai dewan pimpinan pusat, dewan pimpinan wilayah mengurus daerah hingga pembentukan komite-komite pendukung. Management kesekretariatan juga kita lakukan reformasi agar administrasi anggota dan keuangannya transparan maupun efisien yang tetap harus ada pertanggung jawabannya.

Sejak 2019 IAEI membentuk komite perencanaan strategis yang bertugas untuk merumuskan roadmap program lima tahunan dan juga komite advokasi kebijakan untuk memberikan masukkan rumusan kebijakan publik. Perubahaan dan penyempurnaan tata kelola ini telah menjadi dasar untuk pelaksanaan program-program IAEI dan inisiatif ini adalah respon tantangan dari pengembangan ekonomi Islam dimana kita perlu untuk terus menyelaraskan kebijakan-kebijakan baik psda tingkat nasional melalui pembagunan ekonomi syariah dan tuntutan untuk terus menciptakan suasana yang inklusif dan berkelanjutan.

Visi IAEI adalah pemberian kontribusi nyata kepada Pemerintah melalui pemikiran kontruksif dengan melakukan aksi riil untuk ikut memajukan pembangunan Indonesia.
Sedangkan misi IAEI adalah menegaskan posisi organisasi sebagai wadah para pakar ekonomi Islam yang berkomitmen untuk mengembangkan dan menerapkan ekonomi syariah secara subtantif. Dari visi dan misi IAEI telah menjadi acuan utama dalam merumuskan strategi organiasasi dan penyusunan program didalam setiap kegiatan IAEI.Dan visi misi tersebut juga disosialisasikan secara luas dengan nilai-nilai organisasi telah ditekankan dalam setiap rapat kerja dari sisi pelatihan hingga pada level pengurus untuk menginternalisasikan tujuan IAEI.

IAEI memiliki program-program unggulan seperti rapat kerja nasional, mukernas, simposium internasional dan acara penghargaan dibidang ekonomi syariah dimana program tersebut menghadirkan berbagai narsumber baik nasional maupun internasional. IAEI pernah menyelanggarkan simposium riset keuangan syariah yang melibatkan ekonom di negara-negara Asia, juga sebagian bagian dari inovasi dimana IAEI juga mengadakan kompetisi bisnis halal, inkubator star-up ekonomi syariah dan kampanye literasi digital ekonomi syariah di media sosial.

Dewan Penasehat Maruf Amin meminta agar IAEI mampu untuk meningkatkan literasi dengan meningkatkan kulitas textbook yang digunakan diberbagai perguruan tinggi yang membuka cabang ilmu ekonmi syariah dan saya rasa ini adalah suatu langkah yang penting dan strategis dan jangan sampai jumlahnya banyak tetapi kualitas dari pengajarannya tidak mengikuti dari tantgan jaman yang akan dihadapin.

IAEI bersama infobank, KNIKS, masyarakat ekonomi syariah juga menggelar penganugerahan adinatasyariah pertama kali pada tahun 2022 sebagai bentuk apresiasi terhadap Pemerintah Daerah, Kelapa Daerah dan pelaku usaha syariah didalam mengembangkan dan menigkatkan kualitas ekonomi syariah.

IAEI juga dalam melaksanakan program terkait edukasi dan literasi telah melakukan aktivitas simposium kurikulum nasional, rapat kerja nasional dan seminar perbankan guna mendoong berbagai program kajian maupun rekomendasi pengkayaan kurikulum maupun program studi ekonomi Islam. Di sini IAEI menjadi bagian yang tidak tepisahkan dari selruh komponen masyarakat untuk terus bekerja mengembangkan dan memajukan ekonomi keuangan Islam di Indonesia.Dari sisi publikasi baik di media massa, kanal daring seperti video edukasi rublik radio ekonomi Islam juga telah meninglatkan visibilitas program-program IAEI unggulan tersebut.

Dengan transformasi digital ini menjadi perhatian penting bahwa IAEI mampu beradaptasi didalam merespon perubahaan teknologi informasi dan program-programnya. Komitmen IAEI ini didalam era digital adalah dengan menyelenggarakan berbagai webinar, platfom e-learning bagi anggota dan masyarakat sehingga pemahaman subtansi akan bisa disebarkan.

Didalam management internal dengan memanfaatkan sistem informasi organisasi untuk mengelola data keanggotaan dari IAEI dimana ini juga sangat membantu didalam administrasi dan koordinasi. Perkembangan ini telah mengubah komunikasi IAEI yang sebelumnya mungkin terlalu panjang dan lama secara konvesional yang sekarang bisa dilakukan secara digital atau hybrid.

Pada muktamar ke 4 sebelumnya tahun 2019, IAEI menyatakan bahwa fokus organisasi adalah pengembangan ekonomi syariah melalui program literasi, riset, kajian keilmuan dan juga berbagai pencapaian nasional lainnya. Hingga tahun 2025 ini fokus IAEI adalah pada tema inklusivitas, kreatifitas dan perkembangan ekonomi syariah nasional dan global melalui sinergi maupun melalui network atau jaring penghubung dengan berbagai pihak stakeholder.

Dari periode 2019-2025 IAEI telah menyelenggarakan tidak kurang dari 800 program kegiatan literasi, sosialisasi, penelitian, konferensi workshop dan pemberdayaan masyarakat dan program Internasional IAEI terus meningkat saat ini mencapai 23,25% walaupun kita menghadapi Pandemi Covid-19 didalam periode kepengurusan ini tidak menurunkan minat dan juga kegiatan yang dilakukan dalam konteks Internasional,” tutupnya.

Continue Reading

Trending