Connect with us

TNI / Polri

Tingkatkan Militansi Prajurit Satpur dan Banpur TNI AD, Dislitbangad Gelar Penelitian Aspek Insani

Published

on

JAKARTA, – Dalam rangka memelihara dan meningkatkan militansi prajurit TNI AD, Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD (Dislitbangad) melaksanakan pengumpulan data penelitian (Litbang) Insani aspek mental kejuangan TA. 2021 diseluruh Indonesia, salah satunya di Yonkav 2/TC dan Yonif Raider 400/BR.

Pengumpulan data di dua Batalyon yang berada di wilayah Kodam IV/Diponegoro tersebut dilaksanakan selama dua hari (22 s.d. 24 Juni 2021). Di mana masing-masing Batalyon menyiapkan responden dari 30 orang Bintara dan Tamtama serta 3 orang Perwira (Danki, Pa staf dan Danton)

Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD Brigjen TNI Terry Tresna Purnama, S.I.Kom., M.M., dalam sambutanya yang di bacakan oleh Kasubdis Insani Dislitbangad Kolonel Inf Husni mengatakan bahwa penelitian ini dilatarbelakangi begitu pentingnya kondisi militansi prajurit dihadapkan pada kondisi perkembangan lingkungan strategis yang demikian pesat dan dinamis serta mengandung berbagai ancaman.

Sehingga Dislitbangad melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Perkembangan Lingkungan Strategis Terhadap Militansi Prajurit Satuan Tempur dan Satuan Bantuan Tempur di Jajaran TNI AD”.

Penelitian insani aspek mental kejuangan pada TA. 2021 dilaksanakan secara kuantitatif.

Ia menjelaskan, militansi merupakan elemen penting dari aset yang tidak berwujud pada organisasi TNI AD. Aset itu merupakan kekayaan institusi yang harus dipelihara dan ditingkatkan. Militansi ini sangat penting dan merupakan modal utama menjadi prajurit profesional. Begitu pentingnya militansi yang harus dimiliki setiap prajurit, sehingga keberadaannya sangat menentukan dalam setiap peperangan.

Selanjutnya, daya tempur tidak semata-mata dihitung dari persenjataan yang dimiliki, melainkan juga dari kekuatan militansi prajuritnya. Senjata memang penting dalam sebuah peperangan tetapi peperangan sangat ditentukan oleh manusia di balik persenjataan.

Di sisi lain, ungkapnya, militansi merupakan sifat kepribadian yang harus melekat pada diri setiap prajurit dan meliputi aspek-aspek, seperti semangat tidak kenal menyerah, semangat rela berkorban, tahan menderita, percaya pada kekuatan sendiri serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan.

Kemudian, militansi prajurit saat ini menghadapi tantangan yang sangat berat seiring dengan pesatnya dinamika perkembangan lingkungan strategis baik Global, regional maupun nasional. Ditengarai perkembangan lingkungan strategis saat ini baik di tingkat global, regional maupun nasional (domestik) dipahami telah melahirkan berbagai bentuk ancaman nyata yang apabila tidak disikapi secara cerdas dan cermat diyakini dapat menggerus sifat kepribadian militansi prajurit.

Adapun, bentuk-bentuk ancaman nyata yang perlu diwaspadai oleh setiap prajurit diantaranya terorisme dan radikalisme, separatisme dan pemberontakan bersenjata, pelanggaran wilayah perbatasan perampokan dan pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, bencana alam, serangan siber serta peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

“Oleh karena itu, pengisian kuesioner penelitian yang berisi pernyataan-pernyataan akan terkait dan terfokus dengan berbagai ancaman nyata yang dihadapi prajurit serta berbagai aspek militansi prajurit yang harus dimiliki setiap prajurit,” ujarnya.

Penelitian ini, paparnya, dilakukan di 6 Kodam yang terpilih dari 15 Kodam. Dari 6 Kodam yang terpilih tersebut, yaitu 3 Kodam mewakili wilayah barat yaitu Kodam I/BB Kodam II/Swj dan Kodam IV/Dip. 2 Kodam mewakili wilayah tengah yaitu Kodam VI/Mlw dan Kodam XIV/Hsn. Sementara di wilayah timur yang terdiri dari tiga Kodam, akan diwakili Kodam XVI/Ptm.

Untuk pengumpulan data di Kodam IV/Dip sendiri dilakukan di Yonif Raider 400/BR dan Yonkav 2/TC.

Hadir dalam acara pengumpulan data penelitian Litbang Insani TA. 2021 baik di Yonif Raider 400/BR maupun di Yonkav 2/TC, unsur Komandan Batalyon, Wadanyon, serta unsur perwira staf Batalyon. (Dispenad).

Continue Reading

TNI / Polri

Operasi Keselamatan Jaya 2025, Ditlantas Polda Metro Jaya Sidak di Terminal Pulo Gebang

Published

on

By

Jakarta – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menggelar Operasi Keselamatan Jaya 2025 hari kedua di Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, Selasa (11/2/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas guna mewujudkan Asta Cita.

Dipimpin oleh PS. Kasubditkamsel Polda Metro Jaya, Kompol Endah Pusparini, SH., M.M., operasi ini melibatkan sejumlah personel, di antaranya AKP Andi Prasetyo, AKP Maesaroh, AKP Supriatno, AKP Rokh Mugito, AKP Sugiharto, IPDA Ahmad Udin, dan beberapa anggota lainnya.

Dalam operasi ini, petugas melakukan berbagai kegiatan, antara lain:

Ramp check terhadap bus antarkota antarprovinsi (AKAP) untuk memastikan kelaikan jalan.

Teguran kepada pengemudi yang menggunakan klakson telolet yang tidak diperbolehkan sesuai aturan ST/556/HUK./2024, Pemeriksaan tensi dan pembagian vitamin kepada para pengemudi untuk menjaga kesehatan mereka selama perjalanan, Pengecekan urin guna memastikan pengemudi bebas dari narkoba.

Pembagian brosur dan pemasangan spanduk terkait Operasi Keselamatan Jaya 2025 untuk meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas.

“Kami melakukan sosialisasi dan penertiban agar masyarakat lebih sadar pentingnya keselamatan di jalan. Ini juga untuk mengurangi angka kecelakaan,” ujar Kompol Endah Pusparini.

Dalam kegiatan ramp check, petugas menemukan satu unit bus yang menggunakan klakson telolet. Petugas memberikan teguran dan meminta pengemudi untuk tidak membunyikannya atau melepas klakson tersebut sesuai aturan yang berlaku.

“Klakson telolet itu dilarang karena mengganggu ketertiban dan kenyamanan di jalan. Kami berikan teguran kepada pengemudi dan meminta klakson itu dicopot,” lanjut Kompol Endah.

Operasi Keselamatan Jaya 2025 akan berlangsung hingga 23 Februari 2025. Selama periode ini, Ditlantas Polda Metro Jaya akan terus melakukan sosialisasi dan penertiban di berbagai lokasi untuk memastikan keselamatan dan ketertiban lalu lintas di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

 

Continue Reading

TNI / Polri

Kapolri dan Ketua PBNU Bahas Keberagaman serta Isu Kekerasan di Pendidikan

Published

on

By

Jakarta – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bertemu dengan Ketua PBNU Alissa Wahid dalam sebuah audiensi yang membahas berbagai isu kebangsaan, termasuk keberagaman dan kekerasan di lingkungan pendidikan.

Kapolri menegaskan komitmennya untuk menjaga keberagaman sebagai salah satu kekuatan utama bangsa Indonesia.

“Kami sangat senang dan berkomitmen untuk terus menjaga keberagaman serta toleransi, karena Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang beragam. Keberagaman ini merupakan kekuatan yang harus terus kita jaga bersama,” ujar Kapolri usai pertemuan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Kapolri didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi Polri, termasuk Kabaintelkam Polri Komjen Syahardiantono, Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, Wakabareskrim Polri Irjen Asep Edi Suheri, Waastamaops Irjen Endi Sutendi, Kakor Binmas Irjen Edy Murbowo, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, serta Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPO) Brigjen Nurul Azizah.

Sementara itu, Ketua PBNU Alissa Wahid hadir bersama Wasekjen PBNU Mahrus Elmawa, Sekretaris Lakpesdam PBNU Ufi Ulfiah, Ketua LBH PP GP Ansor Dendy Zuhairil Finsa, serta pengurus RMI PBNU Ulun Nuha.

Kapolri menegaskan bahwa Polri akan mengambil langkah konkret dalam menindaklanjuti pembahasan terkait toleransi dan isu-isu strategis lainnya yang menjadi perhatian masyarakat.

“Oleh karena itu, kami akan melaksanakan kerja sama lanjutan terkait isu-isu yang menjadi perhatian NU dan berbagai pihak, termasuk aktivis yang peduli terhadap persoalan ini,” tegas Kapolri.

Dalam kesempatan yang sama, Alissa Wahid mengungkapkan bahwa salah satu isu utama yang dibahas adalah kekerasan di lembaga pendidikan. Menurutnya, PBNU tengah berupaya untuk meminimalisasi, menurunkan, bahkan memberantas kekerasan di sekolah, madrasah, dan pesantren.

“Isu kekerasan di lembaga pendidikan menjadi perhatian utama kami di PBNU. Kami telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi hal ini,” ujar Alissa.

Alissa juga menekankan pentingnya dukungan dari Polri dalam menangani kekerasan di pesantren, sekaligus mengatasi persoalan radikalisme yang masih menjadi ancaman di masyarakat.

“Radikalisme masih menjadi isu yang perlu diwaspadai, karena bertentangan dengan semangat hubbul wathan minal iman yang dipegang oleh NU. Kami bersyukur dapat berdiskusi secara mendalam dan berbobot dengan Bapak Kapolri,” tambahnya.

Pertemuan ini menegaskan sinergi antara Polri dan PBNU dalam menjaga persatuan bangsa, serta mengatasi berbagai tantangan sosial yang dihadapi masyarakat.

 

Continue Reading

TNI / Polri

Panglima TNI Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup

Published

on

By

Puspen TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menandatangani Nota Kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) antara Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, bertempat di Ruang Hasjrul Harahap Blok I Lantai 4 Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat. Rabu (12/02/2025).

Dalam sambutannya, Panglima TNI menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan. “Melalui pelaksanaan ini diharapkan terjalin kerja sama yang lebih baik dan berkelanjutan dalam berbagai program strategis seperti rehabilitasi hutan dan lahan, pengamanan kawasan konservasi, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan hidup,” ujarnya.

Nota Kesepahaman dengan Kementerian Kehutanan meliputi penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan sarana dan prasarana, perhutanan sosial, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertahanan negara dan ketahanan nasional dan bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh para pihak.

Sementara itu Nota Kesepahaman dengan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendali Lingkungan Hidup meliputi pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, dukungan pengamanan dan penegakan hukum pada pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup, dukungan pemberdayaan wilayah pertahanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pertukaran dan pemanfaatan data atau informasi dan kerja sama lain yang disepakati para pihak.

Turut hadir dalam kegiatan diantaranya Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Menteri Kehutanan, Asrenum Panglima TNI, Asintel Panglima TNI, Kababinkum, Waaster Panglima TNI, para pejabat utama Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup serta tamu undangan lainnya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

#panglimatni
#tni
#tniprima
#profesional
#responsif
#integratif
#modern
#adaptif

Continue Reading

Trending