Connect with us

Metro

Dalam Rangka Hut Ke-2 Pemuda Batak Bersatu PAC Jatiasih Bersama Tiga Pilar Kec:Jatiasih Gelar Vaksin Gratis

Published

on

Bekasi – Pemuda Batak Bersatu (PBB) Kecamatan Jatiasih Gelar Vaksinasi di tengah HUT-nya yang ke-2, Memang berdasarkan data sudah hampir 75 % lebih warga telah ikut vaksin .

Danramil Jatiasih Kapten Inf Sugiyanto mengatakan awalnya vaksinasi ini diadakan. “Awalnya hanya ngobrol dengan PBB alhamdulilah terlaksana juga. Danramil tidak mau hanya ucapan teknis saja tetapi harus tiga pilar, terbukti dalam kegiatan ini hadir Sekretaris Kecamatan, Wakapolsek Jatiasih, Ketua Batak Bersatu yaitu Marlen Lumbagaol,” katanya dengan ramah.

“Target hari ini 1000 orang, hingga siang hari ini sudah mencapai 630 orang. Untuk kecamatan Jatiasih sudah mencapai 75 persen warga yang sudah divaksin berdasarkan fakta dari Nomor Induk Kependudukan (NIK),” tuturnya. Saat ditemui oleh awak media di SMPN 9 Jatiasih, Kota Bekasi, Sabtu, (16/10/2021)

Untuk itu, pihak Koramil dibantu PBB melakukan door to door. “Pihak Koramil dibantu PBB melakukan door to door yang belum divaksin dan yang tidak mau divaksin. Seminggu sebelumnya pada malam hari kegiatan ini dilaksanakan, karena pada siang harinya Koramil melaksanakan vaksinisasi,” beber Danramil 04/JA.

Sosok Danramil 04/JA, adalah yang berani bekerja meskipun libur, Beliau sebelumnya berdinas di Batalion Mekanis 202/Tajimalela sebelumnya juga pernah menjabat Wadanramil Bantar Gebang, tidak lama lagi akan dipromosikan sebagai Kasiter Kodim Bekasi.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Samuel Sitompul mewakili Ketua PAC Jatiasih mengatakan sangat bersyukur dapat terlaksananya kegiatan ini. “Sangat bersyukur kegiatan ini dapat terlaksana dengan didukung 3 pilar,” tuturnya.

“Untuk mengumpulkan 200 orang sangat sulit pihaknya melakukan kerja secara militer melalui serangan udara dengan medsos dan pasang iklan, dan serangan secara darat dengan door to door.

“Contoh kasus di Pemanahan tidak ada warga yang mau divaksin, bersama Koramil memberikan pengertian kepada warga agar mau divaksin,”tambahnya.

PBB melaksanakan HUT ke-2, sudah melaksanakan 3 kali kegiatan vaksinasi dengan vaksin Phizer, Astrazeneca dan Sinovac baik dosis pertama dan kedua.

Pelaksanaan kegiatan ini dibantu oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas setempat, moto PBB adalah ‘melayani bukan dilayani’,” bebernya

PBB beda dengan ormas lain kehadirannya harus bermanfaat dengan masyarakat.

Continue Reading

Metro

Kepala Badan Pelayanan Transportasi Lanjutan Kemenhub Hadiri Hari Disabiltas Nasional

Published

on

By

Jakarta – Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Kementerian Perhubungan Marwanto Heru Santoso menghadiri peringatan hari disabilitas nasional yang diadakan Kementerian Sosial Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu, 1/12/2021.

Marwanto Heru mengatakan kepada awak media sangat mengapresiasi kegiatan ini.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena sangat bagus dan sangat luar biasa. PPTB belum lama juga melakukan kegiatan di Puncak, Jawa Barat, yaitu pelatihan untuk disabilitas selama dua hari dengan pembawa materi/pengajar yang baik,” tuturnya dengan ramah.

Kemenhub adalah salah satu Kementrian yang sudah mempekerjakan disabilitas, sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah.

Continue Reading

Metro

Raden Andreas Nandiwardhana Dilantik Sebagai Ketua Umum KNPI

Published

on

By

Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan Fahd El Fouz A. Rafiq , melantik Raden Andreas Nandiwardhana sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) hasil Kongres XVI Mandalika Lombok NTB.

Ketua Umum KNPI Raden Andreas Nandiwardhana mengatakan komitmennya untuk menyatukan organisasi yang terbelah.

“KNPI terbuka untuk menerima pihak lain karena legalitasnya (SK) paling lengkap. Kini pemuda Indonesia kembali bergairah dalam eksistensi dan pergerakannya,” saat ditemui media di hotel Aston TB Simatupang.Rabu (1/12/2021)

Andreas menambahkan akan menyatukan pemuda Indonesia yang bernaung di bawah panji KNPI, DPP KNPI kembali menemukan jati dirinya sebagai organisasi besar dalam pemuda dalam mengawal NKRI.

Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh nasional, berbagai organisasi kepemudaan dan pengurus KNPI dari seluruh Indonesia. Acara ini dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Continue Reading

Metro

Jaringan Kawal Jawa Timur Lakukan Demo Menuntut PLH Sekda Jawa Timur untuk Mundur

Published

on

By

Jakarta – Jaringan Kawal Jawa Timur (JAKA JATIM) melakukan aksi demo di Kemenpan RB Jalan Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan, Rabu, (1/12/2021)

JAKA JATIM Melihat banyaknya persoalan yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur, mulai dari status Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim yang masih dijabat oleh Pelaksana Harian (PLH) yaitu Dr. Ir. Heru Tjahjono, M.M yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh Gubernur Jawa Timur, sedangkan dalam Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara nomor 2/SE/VII/2019 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian, PLH tidak bisa mengambil kebijakan strategis termasuk ikut mengesahkan APBD Jawa Timur T.A 2021 Perubahan dan APBD Jawa Timur T.A 2022 ini.

Hemat kami, reformasi birokrasi di Pemprov Jatim “GAGAL” total karena juga banyak OPD di Jawa Timur yang masih dijabat oleh PLT.

Selain persoalan diatas, tata kelola Dana Hibah di Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat amburadul dan tidak transparan. Terbukti pada tahun anggaran 2019 Dana Hibah yang dikelola oleh Provinsi Jawa Timur sebesar 2.9 Triliun tidak ter-SPJ-kan sebagaimana temuan BPK RI Perwakilan Jawa Timur.

Persoalan Dana Hibah Jawa Timur ini kembali terjadi pada tahun anggaran 2020, dimana BPK RI Perwakilan Jawa Timur menemukan penggunaan Dana Hibah sebesar 1.6 Triliun yang tidak ter-SPJ-kan. Ini menjadi tren negatif terkait dengan tata kelola Dana Hibah Jawa Timur, Aparat Penegak Hukum (APH) harus ikut turun tangan menyelesaikan persoalan ini, karena menurut analisa kami, Jawa Timur sedang masuk Zona Hitam tata kelola keuangannya.

Tuntutan JAKA JATIM antara lain:
1. PLH Sekda Jawa Timur yang sudah ditunjuk kembali oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, tidak juga menunjuk Sekda difinitif sebagai gantinya.

2. Sebagai PLH Heru Tjahjono ternyata sudah memasuki masa pensiun, jangan-jangan ada motif lain yang sebenarnya disusun secara sistematis demi mencapai kepentingan “tertentu”.
3. Ternyata Heru Tjahjono sebagai PLH masih ikut serta dalam memutuskan dan menentukan hal-hal yang bersifat strategis, misalnya pengesahan APBD. Hal ini melanggar UU No 30 2014.

Saat dijumpai oleh awak media di kantor Kemenpan RB, Rabu, 1/12/2021. Koordinator aksi Ahmad S.Sos beraudiensi dengan Kepala Biro Humas Kemenpan RB; Elvan dan diterima dengan baik untuk menyampaikan aspirasinya.

Continue Reading

Trending