Jakarta – Dalam kesempatan Kegiatan diskusi yang diselenggarakan Progressive democracy watch dengan Tema “Wujudkan Demokrasi Sejati, Papua Tanpa Korupsi” pada hari senin tanggal 13 desember 2021 Pengamat sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun. M,Si Menyampaikan bahwa “demokrasi merupakan perjuangan republik yang mana rakyat sebagai Pemegang Kuasa penuh atas sistem demokrasi, sebagai mana negara republik Indonesia yang menganut sistem demokrasi tentunya kekuasaan berada pada rakyat.
Masalah korupsi merupakan masalah republik yang mana rakyat punya andil besar untuk mengawal Penuh anggaran Keuangan Negaranya” ujar Ubed
Menurut ubaidilah badrun sapaan akrabnya, Korupsi di Indonesia secara umum dan secara khusus di provinsi papua semakin merajalela hal itu berdasarkan indeks persepsi korupsi yang angkanya semakin memburuk,
Provinsi Papua merupakan provinsi yang mendapatkan alokasi anggaran APBN puluhan triliyun baik anggaran Otonomi khusus maupun APBD papua dan elite local di papua tidak pernah berpikir bagaimana memanfaatkan anggaran tersebut untuk Kemajuan pembangunan rakyat papua justru malah dimanfaatkan untuk memperkaya elit local papua tegas ubaidilah Badrun.
Masalah korupsi di Papua merupakan masalah serius yang harus segera diatasi oleh KPK,jangan sampai elite-elite Papua menari-nari diatas penderitaan rakyat papua apalagi ditengah pandemic covid-19.
“Rakyat papua wajib sejahtra apalagi dengan potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa.
Hal itu telah disampaikan oleh ubaidilah badrun dan ungkapannya siap untuk dipertanggung jawabkan secara akademik dan berbasis data.” Tegas Ubed