Connect with us

Metro

Menjelang Akhir Tahun Kemendikbud Gelar Workshop “Learning Loss”

Published

on

Kota Bekasi – seperti yang kita ketahui bahwa Covid-19 berdampak pada semua sektor dan salah-satunya adalah pendidikan dan sudah satu setengah tahun ini dilakukan pembelajaran jarak jauh secara online yang dinilai tidak efektif dan hanya 40 persen saja efektifnya dan 60 persennya loss.

“Learning Loss” adalah istilah yang mengacu pada hilangnya pengetahuan dan ketrampilan baik secara umum atau spesifik atau terjadinya kemunduran proses akademik karena suatu kondisi tertentu.

Untuk itu, diadakanlah worshop pendidikan untuk mencari model bagaimana caranya supaya tidak terlalu besar imbasnya.

Awak media berkesempatan menemui H.Syaiful Huda Ketua Komisi X DPR RI dan Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Kependidikan (Sesditjen) GTK Kemendikbud Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd di sela-sela acara workshop pendidikan yang diadakan di hotel Merapi Merbabu Jalan Cut Mutia, Kota Bekasi, Kamis, 16 Desember 2021.

H. Syaiful Huda mengatakan di dunia pendidikan sempat terhenti, meskipun pembelajaran melalui online tetapi tidak maksimal. Adalah tugas Kemendikbud dan DPR (Komisi X) untuk mencari regulasi dan solusi yang terbaik.

“Semoga varian baru omicron Covid-19 ini tidak ada di Indonesia dan sinkronisasi kebijakan sedang dilakukan Kemendikbud dengan Kementrian lain yaitu Kemenang, Kemendagri dan Kemenkes untuk merevisi SKB (Surat Keputusan Bersama),” katanya dengan ramah.

Sedangkan mengenai hal anggaran, sambungnya, APBN 2022 seharusnya 20 persen dari Rp.551 Triliun untuk fungsi pendidikan.

“APBN 2022 seharusnya 20 persen dari Rp. 551 triliun untuk fungsi pendidikan tetapi saat ini hanya RP. 150 triliun saja, idealnya adalah 20 persen untuk fungsi pendidikan. Komisi X DPR RI mendorong porsi setengah dari Rp.551 Triliun dikelola oleh Kemendikbud, sekarang ini hanya Rp. 85 Triliun saja,” tutur Ketua Komisi X DPR RI ini.

Sementara itu, Sesditjen GTK Kemendikbud Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd mengatakan bahwa rekrutan guru P3K saat ini sudah mencapai tahap kedua, 48 persen yang sudah melamar.

“Format untuk daerah terpencil sudah 1 juta orang belum dapat terpenuhi. Kemendikbud dan semua pihak bekerja agar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dapat dibuka kembali tahun depan,” ujarnya.

Sementara itu, untuk dampak Covid-19 Kemendikbud menyediakan platform belajar. “Kemendikbud menyediakan platform gratis antara lain pengunduhan buku gratis, latihan soal dan rencananya bantuan wifi gratis di seluruh sekolah negeri dan swasta,” pungkasnya.

“terkait acara ini, mengenai “Learning Loss” bersama rekan-rekan dari komisi X DPR RI berdasarkan hasil riset soal bahwa pembelajaran daring atau online tidak efektif. Semoga PTM Terbatas nantinya mengikuti semua petunjuk dari Kementrian terkait dan satgas Covid-19,” tutupnya mengakhiri sesi wawancara.

Kegiatan workshop ini dihadiri 100 lebih peserta dari guru-guru yang ada di Kota dan Kabupaten Bekasi. Acara ini dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Continue Reading

Metro

Sugiyanto Kepala Desa dari Kabupaten Pacitan, Jawa Timur : “Dengan Lahirnya Kopdes Kebutuhan Permodalan Hingga Penyerapan Hasil Panen Ditampung Menjadi Harapan Besar Bagi Masyarakat”

Published

on

By

JAKARTA – Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI) periode 2026–2031 berlangsung khidmat di Auditorium Utama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Senin (16/2/2026). Kegiatan nasional yang dimulai pukul 10.00 WIB ini dihadiri ratusan kepala desa dari berbagai daerah di Indonesia.

Agenda tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat konsolidasi organisasi kepala desa secara nasional sekaligus merumuskan arah kebijakan strategis pembangunan desa untuk lima tahun ke depan. Pelantikan pengurus baru menandai dimulainya kepengurusan DPP APDESI periode 2026–2031 yang diharapkan mampu memperkuat peran desa sebagai garda terdepan pembangunan nasional.

Dalam pelantikan tersebut, H. Junaedi, M.S.H. resmi dilantik sebagai Ketua Umum DPP APDESI periode 2026–2031. Ia didampingi Wahyudi Mapparenta, S.IP., M.Si. sebagai Sekretaris Jenderal, Rustam Fatoni, S.Pd. sebagai Ketua Harian, serta Amren, S.H. sebagai Bendahara Umum. Susunan kepengurusan ini diharapkan dapat membawa APDESI semakin solid, profesional, dan responsif terhadap dinamika pemerintahan desa.

Selain pelantikan, Rakernas APDESI menjadi forum strategis untuk membahas dan menetapkan program kerja organisasi selama lima tahun ke depan. Sejumlah isu prioritas mengemuka dalam pembahasan, di antaranya penguatan kapasitas kepala desa, optimalisasi pemanfaatan dana desa, pengembangan Koperasi Desa (Kopdes), serta penguatan sinergi antara pemerintah desa dengan pemerintah pusat dan daerah.

Para peserta Rakernas menegaskan komitmen APDESI untuk terus mendorong kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing. APDESI juga menekankan pentingnya peran desa dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi nasional, terutama melalui penguatan sektor pertanian, perkebunan, serta pengembangan usaha produktif berbasis potensi lokal.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa dari Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Sugiyanto, menyoroti persoalan yang masih dihadapi para petani di wilayahnya, khususnya keterbatasan permodalan menjelang masa panen. Ia menjelaskan, kawasan Paketan dikenal sebagai sentra pertanian dengan mayoritas masyarakat menggantungkan hidup pada sektor persawahan dan perkebunan. Namun, banyak petani masih mengalami kendala anggaran akibat persoalan pengelolaan koperasi.

“Sebagian besar petani sebenarnya sudah siap panen, tetapi terkendala modal. Mereka memiliki koperasi sendiri, namun selama ini masih banyak yang bergantung pada peladinya,” ujarnya.

Meski demikian, Sugiyanto optimistis persoalan tersebut dapat teratasi dengan hadirnya Koperasi Desa (Kopdes) yang direncanakan mulai berjalan dalam tiga bulan ke depan. “Dengan lahirnya Kopdes, kebutuhan permodalan hingga penyerapan hasil panen dapat ditampung. Ini menjadi harapan besar bagi masyarakat,” katanya.

Terkait pelantikan pengurus baru APDESI, Sugiyanto berharap momentum ini dapat memperkuat peran organisasi kepala desa dalam mendukung pembangunan desa dan sektor pangan nasional. “Harapan kami, APDESI semakin jaya, semakin mengudara, dan mampu bersinergi dengan pemerintah pusat,” ujarnya.

Pelantikan dan Rakernas DPP APDESI periode 2026–2031 ini berlangsung istimewa karena dilakukan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan serta dihadiri sejumlah kepala daerah dan kepala desa dari berbagai wilayah di Indonesia.

Continue Reading

Metro

Tarjo Kepala Desa Sumbon, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu Hadiri Acara Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional DPP APDESI Periode 2026–2031

Published

on

By

Jakarta, – Kepala Desa Sumbon, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Tarjo, menghadiri acara Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI) Periode 2026–2031 yang digelar di Auditorium Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Senin (16/02/26).

Mengusung tema “Konsolidasi APDESI dalam Sinergi Asta Cita dan Panca Nusantara”, kegiatan ini dihadiri sekitar 1.000 peserta yang terdiri dari 37 DPD APDESI Provinsi, 416 DPC APDESI Kabupaten, serta 18 DPC APDESI Kota dari seluruh Indonesia. Rakernas ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat kinerja organisasi serta menindaklanjuti hasil pelantikan kepengurusan baru DPP APDESI Tahun 2026.

Sebagai organisasi tingkat pusat yang menaungi kepala desa dan perangkat desa aktif maupun purna bakti, APDESI berperan sebagai mitra pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan desa dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat desa di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Tarjo menyampaikan harapannya agar desa-desa di Indonesia semakin maju dan bersatu.

“Harapannya, mudah-mudahan desa semuanya bisa maju. Bisa maju dan rumah-rumah bisa bersatu. Supaya desa itu bisa makmur dan sejahtera bagi semua rakyat, terutama yang ada di desa,” ujar Tarjo.

Ia juga memaparkan sejumlah program yang tengah berjalan di Kabupaten Indramayu, khususnya di Desa Sumbon. Di antaranya pembangunan KDNP (Koperasi Desa Merah Putih), pembangunan jalan desa dan jalan lingkungan yang masih menjadi prioritas utama.

Menurutnya, meskipun dana desa mengalami pengurangan, hal tersebut tidak menyurutkan semangat pemerintah desa untuk terus berinovasi dan mencari solusi demi kemajuan masyarakat.

“Walaupun dana desa berkurang, desa tidak akan berhenti. Kami tetap semangat untuk mencari terobosan dan terus bekerja demi kemajuan desa, menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

Partisipasi aktif Kepala Desa Sumbon dalam Rakernas APDESI ini menjadi bukti komitmen kuat pemerintah desa dalam mendukung konsolidasi nasional serta menyinergikan program pembangunan desa dengan agenda besar pembangunan nasional.

Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, diharapkan desa-desa di seluruh Indonesia mampu menjadi pilar utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, makmur, dan berdaya saing global.

Continue Reading

Metro

Lepas Bantuan Kemanusiaan 22 Kontainer untuk Korban Bencana Sumatera, Kapolri: Wujud Kehadiran Negara

Published

on

By

JAKARTA, – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melepas bantuan kemanusiaan Polri sebanyak 22 kontainer untuk didistribusikan kepada korban bencana alam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

“Kemudian, sore hari ini kita juga memberangkatkan 22 kontainer untuk kita distribusikan ke masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatra, baik Aceh, Sumut maupun Sumbar,” kata Sigit di Mapolda Sumut, Sabtu (14/2/2026).

Sigit berharap kegiatan tersebut bisa meringankan beban dari seluruh masyarakat yang terdampak bencana alam. Ia menyebut, bantuan ini akan menyesuaikan kebutuhan mendesak yang diperlukan dari seluruh korban.

Menurut Sigit, 22 kontainer bantuan kemanusiaan tersebut akan bisa dirasakan manfaatnya untuk sekira 40 ribu masyarakat. Hal ini merupakan komitmen dari Polri untuk terus membantu warga khususnya yang sedang terdampak bencana.

“Mulai dari makanan pakaian, kemudian bahan makanan, obat-obatan dan kebutuhan lain yang dibutuhkan. Harapan kita tentunya ini menjadi bagian dari upaya kita untuk terus perhatikan masyarakat kita yang msih terdampak bencana,” ujar Sigit.

Lebih dalam, Sigit menuturkan, bantuan kemanusiaan ini juga sekaligus menjadi wujud kehadiran negara bagi korban terdampak bencana alam di Sumatra.

“Dan ini juga bentuk wujud kehadiran negara dan sesuai apa yang menjadi perintah Bapak Presiden kita terus lakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan,” ucap Sigit.

“Mulai dari terus menjaga agar distribusi bantuan logistik yang dibutuhkan terus berjalan di sisi lain perbaikan pascabencana baik selesaikan jembatan-jembatan, melakukan perbaikan terkait huntara dan huntap di beberapa tempat bisa kita tuntaskan, untuk mendukung dan kolaborasi tentunya dengan TNI, kementerian lembaga terkait,” tambah Sigit sekaligus mengakhiri.

Continue Reading

Trending