Connect with us

nasional

Pertemuan Puan-Gus Yahya Upaya Terus Memupuk Keharmonisan Bangsa

Published

on

Jakarta – Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai pertemuan Puan dan Pimpinan PBNU pada Selasa (15/03/2022) menjawab dikotomi antara kaum nasionalis dan Islam.

“Banyak resistensi kelompok nasionalis dan Islam. Puan ingin menunjukkan bahwa ‘saya sebagai wakil nasionalis maka kami pun dekat dengan kelompok-kelompok Islam’,” tutur Ujang kepada media.

Pertemuan tersebut dikatakan Ujang menunjukkan kedekatan antara kalangan nasionalis dengan kelompok Islam.
Pengamat politik Emrus Sihombing pun menilai pertemuan Ketua DPR RI Puan Maharani dengan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, menunjukkan kedekatan antara Puan dengan organisasi islam terbesar tersebut.

“Sebagai negarawan, ini menunjukkan kedekatan Puan Maharani dengan Nahdlatul Ulama. Karena secara psikologi komunikasi, tidak akan terjadi pertemuan kalau tidak ada kedekatan,” kata Emrus dilansir Antara.

Dia menilai, pertemuan Puan-Gus Yahya sangat disambut positif untuk keharmonisan bangsa.

Apakah Puan Maharani baru kali ini saja mendekat ke kaum nahdhliyyin?

Tidak.

Puan Maharani sebelumnya hadir di Harlah NU 22 Januari 2018 silam. Pada kesempatan itu ia berpesan atau lebih tepatnya mengingatkan pidato Bung Karno pada peringatan ulang tahun NU ke-40 di GBK.

“Kalau unsur Pancasila pada alim ulama teguh dalam batin, Negara kita akan menjadi Negara yang paling baik di seluruh dunia,” ucap Bung Karno kala itu.

Dikatakannya, perjuangan untuk membangun bangsa tak bisa dilepaskan dari peran ulama dan para kyai yang mempertahankan prinsip-prinsip keislaman dan nasionalisme kebangsaan.

Bagi Puan, kedekatannya dengan NU sebagai upaya meneruskan tradisi silaturahmi yang telah dijalin sejak era sang kakek yaitu Bung Karno, dan juga sang Ibunda Megawati Soekarno Putri yang bahkan sempat berdampingan dengan Gus Dur.

Pada 19 september 2020 silam, dalam sebuah kesempatan memberikan sambutan pada Konbes ke-23 GP Ansor, Puan juga menceritakan kedekatan Bung Karno dengan NU.

Dikatakan Puan, hubungan Islam dan nasionalisme bagi bangsa Indonesia ibarat eratnya hubungan Bung Karno dengan NU. Salah satunya hubungan Bung Karno dengan KH Abdul Wahab Hasbullah, dua tokoh yang bersahabat dan saling menghormati.

“Bung Karno selalu bermusyawarah dan meminta pandangan dari ulama-ulama Nahdlatul Ulama dalam hal genting dan penting termasuk dengan Kiai Wahab Hasbullah,” kata Puan kala itu.

“Kiai Abdul Wahab Hasbullah merupakan teladan bangsa ini karena senantiasa menggelorakan spirit cinta Tanah Air adalah bagian dari iman atau hubbul wathan minal iman,” ujarnya.

Puan juga mengingatkan ucapan Bung Karno dalam Muktamar NU di Solo tahun 1962, yang mengatakan, “Saya cinta sekali kepada NU”.

Kecintaan Bung Karno kepada NU itu sebagai balasan karena telah menganugerahi Bung Karno gelar waliyul amri ad-daruri bis-syaukah atau pemimpin nasional dalam keadaan darurat namun memiliki wewenang yang mutlak, pada Muktamar ke-20 NU di Surabaya pada 1954 melalui KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-20 Di Surabaya Pada Tanggal 10 – 15 Muharram 1374 H. / 8 – 13 September 1954 M.

Maka tak heran ketika perempuan pertama Ketua DPR RI Puan Maharani, itu mengapresiasi eksistensi NU bagi negara, dikatakannya NU sebagai salah satu elemen penting dalam sejarah bangsa dan akan berperan penting juga dalam pembangunan Indonesia di masa depan.

“Dari hati yang paling dalam, saya menyampaikan rasa bangga kepada NU yang menjadi bagian penting dalam membangun visi kebangsaan sejak sebelum kemerdekaan hingga sekarang ini,” kata Puan saat menghadiri perayaan Hari Lahir ke-96 NU sekaligus Pengukuhan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa Khidmat 2022-2027 di The Dome Balikpapan Sport and Convention Center, Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (31/1/2022).

“NU terus menggelorakan spirit cinta Tanah Air adalah bagian dari iman, hubbul wathan minal iman,”ungkapnya seraya mengatakan bahwa negeri ini sungguh beruntung mempunyai Ormas seperti Nahdlatul Ulama yang menjadi bagian terpenting dalam membangun nasionalisme Indonesia.

Itu sebabnya dengan rendah hati meski sebagai Ketua DPR RI, Puan Maharani sangat antusias ketika bertemu dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur pada Rabu (2/3/2022) silam dan mendapat wejangan tentang intisari Pancasila.

“Saya diberi wejangan oleh Kyai Ali (Wakil Rais Syuriah KH Agoes Ali Masyhuri, red), bahwa silaturahmi itu intinya adalah gotong royong, sementara gotong royong itu inti sari dari Pancasila,” ucap Puan.

Bagi Puan Maharani, silaturahmi yang dirajutnya hari ini adalah melanjutkan silaturahmi dan kedekatan yang terjalin antara kakeknya, yaitu Bung Karno dengan Hadratussyekh K.H. Hasyim Ashari, serta antara ibundanya, Megawati dengan KH Abdurrahman Wahid atau Gusdur.

“Sekarang saya berusaha menjahit kembali silaturahmi dan kedekatan yang pernah ada dalam dua generasi tersebut,” ujar Puan.

Continue Reading

nasional

Persiapan Pilkada 2024, Rutan Cipinang Sambangi KPU Jakarta Timur untuk Penyerahan Data Pemilih

Published

on

By

Jakarta – Dalam rangka persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang menyambangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Timur untuk melakukan koordinasi dan penyerahan data daftar pemilih. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lokasi Khusus Rutan Kelas I Cipinang, Kamis (11/7) kemarin.

 

Delegasi dari Rutan Kelas I Cipinang dipimpin oleh Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali yang diwakili oleh Kepala Seksi Pelayanan Tahanan, Alif Akbar Yusuf yang diterima langsung oleh Tim dari KPU Kota Jakarta Timur. Dalam pertemuan tersebut, Alif Akbar menyerahkan daftar nama pemilih yang berdomisili di DKI Jakarta sebanyak 2.224 orang warga binaan yang berada di Rutan Kelas I Cipinang. Selain itu, diserahkan pula data pegawai Rutan Kelas I Cipinang yang akan bertugas sebagai petugas Pilkada Serentak 2024 sebanyak 60 orang.

 

“Kami telah melakukan pendataan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa seluruh penghuni Rutan yang memiliki hak pilih dapat berpartisipasi dalam Pilkada Serentak 2024. Kami juga telah menyiapkan data pegawai yang akan bertugas sebagai petugas pemilu,” ujar Alif Akbar

 

Penyerahan data ini adalah langkah awal yang sangat penting dalam persiapan Pilkada Serentak 2024. Dengan adanya data yang akurat, kami dapat memastikan bahwa seluruh proses pemilihan dapat berjalan dengan tertib dan lancar. “Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara di Rutan Cipinang nanti dapat berjalan dengan lancar dan setiap suara dapat dihitung dengan benar,” Tambah Alif

 

Dalam pertemuan tersebut, dibahas pula mekanisme pemungutan suara di TPS Lokasi Khusus Rutan Kelas I Cipinang, termasuk penjadwalan dan teknis pelaksanaan pemungutan suara. Diharapkan, dengan adanya koordinasi ini, partisipasi pemilih di Rutan dapat meningkat dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan baik tanpa kendala apapun

Continue Reading

nasional

BPH Migas dorong Pemerintah Provinsi Wujudkan Kerja Sama Pengawasan Penyaluran BBM Subsidi dan BBM Kompensasi

Published

on

By

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kembali melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk mewujudkan kerja sama dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan dalam penyaluran jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) pada konsumen pengguna. Kali ini, Rapat Koordinasi dilakukan bersama Pemprov wilayah Papua dan Maluku.

 

Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyatakan, BPH Migas memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa. Dalam melakukan pengawasan JBT dan JBKP, Badan Pengatur dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau Pemerintah Daerah.

 

“Oleh karena itu, kami mengajak untuk bisa bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. Karena sesungguhnya, Pemerintah Provinsi yang lebih mengetahui Konsumen Pengguna di wilayahnya masing-masing,” terangnya di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (11/7/2024).

 

Menurut Erika, pertemuan ini merupakan amanah Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

 

 “Maka dari itu, kami ingin bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk bisa melakukan pengawasan di daerah masing-masing”, tegasnya.

 

Lebih lanjut, Erika mengharapkan dengan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini data terkait Konsumen Pengguna BBM subsidi dan BBM kompensasi semakin akurat.

 

“Kita berharap pendisitribusian BBM subsidi ini bisa lebih tepat sasaran dan tepat volume. Tujuan akhirnya, tentu dengan sila kelima Pancasila, agar masyarakat yang membutuhkan BBM subsidi dan BBM Kompensasi dapat menerima haknya, dan rakyat Indonesia semakin sejahtera” tuturnya.

 

Di tempat yang sama, Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra menyampaikan, pemerintah provinsi wilayah Papua dan Maluku antusias untuk berpartisipasi pada Rapat Koordinasi. “Merupakan langkah awal yang baik dalam mewujudkan Perjanjian Kerja Sama ini,” terangnya.

 

Pria yang kerap disapa Tiko ini melanjutkan, tujuan utama dari PKS adalah memberikan manfaat kepada semua pihak, khususnya Pemerintah Provinsi. “Agar BBM subsidi dan BBM kompensasi semakin tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat harga, serta dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada dari sektor pengguna di wilayah Maluku dan Papua,” pungkasnya.

 

Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Johny Way menyampaikan, BBM memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan BBM yang memadai sangat menunjang kegiatan masyarakat.

 

“Oleh karena itu, hari ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memberikan apresiasi kepada BPH Migas yang telah mendorong Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dalam pelaksanaan pengawasan atas pendistribusian BBM bersubsidi, agar distribusi BBM berjalan dengan baik di seluruh wilayah hukum Provinsi Papua Barat Daya,” ucapnya.

 

Turut hadir dalam kegiatan ini, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief dan Yapit Sapta Putra, Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP, Sekretaris Daerah Kota Sorong Yakob Kareth, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Area Papua Maluku Sunardi, serta perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Pegunungan, Maluku, dan Maluku Utara.

Continue Reading

nasional

Inklusi dan Kesetaraan: Rutan Cipinang Menambah Jalur Akses Bagi Penyandang Disabilitas

Published

on

By

Jakarta – Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, serta peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya dalam kehidupan dan penghidupannya.

 

Oleh karena itu, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang selalu memperhatikan dan mewadahi tentang hak penyandang disabilitas dalam kegitan kehidupannya dalam masyarakat yang mempunyai kebutuhan khusus.Rabu (10/7/2024)

 

Sukarno Ali, selaku Kepala Rutan Kelas I Cipinang, menunjukkan kepedulian dan tanggung jawabnya dengan tidak menutup mata terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

 

Dalam upayanya untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah, beliau aktif menginisiasi berbagai langkah strategis, termasuk menambah penyediaan jalur khusus dan fasilitas pendukung lainnya yang dirancang khusus untuk memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas.

 

“Komitmen ini merupakan bagian dari visi kita untuk memastikan bahwa setiap individu di dalam rutan dan masyarakat, tanpa terkecuali mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik,” Ucap Sukarno Ali

 

Kepala Rutan juga menjelaksan bahwa penambahan jalur khusus disabilitas ini merupakan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi serta pendampingan pengumpulan data dukung pelayanan publik berbasis hak asasi manusia (P2HAM) pada Satuan Kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada pekan lalu yang dihadiri oleh Direktur Diseminasi dan Penguatan Ham Direktorat Jenderal HAM, Gusti Ayu Putu Suwardani dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Zulhairi dan Kepala Bidang HAM, Yovan Iristian

 

“Sesuai dengan standar pelayanan publik yang berbasis HAM, penambahan pembuatan jalur khusus disabilitas ini bertujuan untuk memudahkan penyandang disabilitas memasuki area kunjungan di Rutan Cipinang serta untuk memberikan rasa keadilan dalam pelayanan dan menghindari diskriminasi,” ungkapnya.

 

Pembuat jalur disabilitas ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas tetapi juga menciptakan atmosfer meningkatkan pelayanan di Rutan Cipinang. Sukarno Ali berharap langkah-langkah ini dapat menjadi masukan yang baik bagi Lembaga Pemasyarakatan lainnya di seluruh Indonesia, menunjukkan bahwa inklusivitas dan kesetaraan bisa dan harus menjadi bagian integral dari Sistem Pemasyarakatan.

 

Dalam menjalankan semua program ini, Sukarno Ali mengajak seluruh Petugas, Masyarakat maupun Warga Binaan untuk mendukung serta berpartisipasi dalam upaya menciptakan lingkungan yang ramah bagi semua orang, tanpa terkecuali.

 

“Dengan kerjasama dan dukungan semua pihak, saya yakin bahwa Rutan Cipinang akan terus berkembang menjadi tempat yang lebih baik, di mana setiap individu mendapatkan hak dan perlakuan yang setara atau yang lebih baik,” tutupnya.

Continue Reading

Trending