Connect with us

Metro

UNISMA Bekasi Gelar Seminar Guru BK Dalam Membentuk Profil Pelajar Pancasila

Published

on

KOTA BEKASI – Indonesia ingin menjadi Negara Unggul di tahun 2045. Lalu apa sumbangsih dari Sistem Pendidikan Indonesia untuk mewujudkan hal tersebut? Profil Pelajar Pancasila adalah kuncinya. Pelajar Pancasila adalah pelajar yang bukan hanya unggul dalam nilai tapi juga karakter.

Dimana dalam hal ini melibatkan peran dari Guru Bimbingan Konseling (BK) sekolah. Melihat pentingnya hal ini, UNISMA (Universitas Islam “45”) Bekasi mengadakan Seminar Guru BK 2022 dengan tema Peran Bimbingan Konseling (BK) Dalam Membentuk Profil Pelajar Pancasila pada Kamis (17/03). Acara dihadiri oleh 200 Guru BK di Bekasi yang dilaksanakan secara hybrid, online via Zoom dan offline bertempat di ruang seminar Gedung E (FKP).

Hadir sebagai narasumber dalam acara itu, Dr. Hermanto, MM M.Pd, selaku Rektor UNISMA Bekasi dan Dr. Nur Apni Dwi Prastiwi, M.Si., selaku Pembina MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) BK Kab. Bekasi.

Rektor UNISMA Bekasi Dr. Hermanto, M.M., M.Pd mengatakan, bahwa Profil Pelajar Pancasila adalah Jawaban dari pertanyaan besar tentang pelajar seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia.

“Profil Pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu “Pelajar dengan profil (kompetensi) seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem Pendidikan Indonesia? Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila”, ucap Rektor UNISMA Bekasi Dr. Hermanto, M.M., M.Pd.

Ada 6 poin yang dimaksud dengan profil pelajar pancasila yaitu; Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia; (2) Berkebinekaan global; (3) Bergotong-royong; (4) Mandiri; (5) Bernalar kritis: (6) Kreatif.

Keenam dimensi tersebut saling berkaitan dan menguatkan. Dengan kata lain keenamnya harus dijalankan secara bersamaan, tidak parsial. Inilah yang nantinya membentuk karakter para pelajar Indonesia.

“Profil Pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik melalui budaya satuan pendidikan, pembelajaran intrakurikuler maupun ekstrakurikuler,” kata Rektor UNISMA Bekasi Dr. Hermanto, M.M., M.Pd.

Kegiatan Intrakurikuler meliputi; Muatan Pelajaran Kegiatan/pengalaman belajar, Budaya sekolah. Ekstrakurikuler meliputi; Kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat, seperti pramuka, paskibra, olah raga dll. Serta iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi dan komunikasi, serta norma yang berlaku di sekolah.
Lalu sejauh apa peran bimbingan dan konseling salam membentuk profil pelajar pancasila?

Hal ini dipaparkan oleh narasumber kedua yaitu Dr. Nur Apni Dwi Prastiwi, M.Si, selaku Pembina MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) BK Kab. Bekasi.

Indonesia memiliki 4 Pilar Pembangunan Indonesia 2045. 4 Pilar itulah yang menjadi tujuan Negara Indonesia dalam 20 tahun kedepan. Yaitu, Manusia Indonesia Unggul dalam IPTEK, Ekonomi maju dan berkelanjutan, Pembangunan merata dan inklusif dan Negara demokratis, kuat dan bersih.

Disinilah peran Bimbingan Konseling (BK) dalam membentuk profil pelajar pancasila sehingga mampu mencetak sdm-sdm yang unggul sesuai dengan target 4 pilar tersebut. Apalagi di era metaverse saat ini, masyarakat terutama pelajar dan siswa lebih suka mengekspresikan perasaan dan emosi mereka di media sosial secara spontan.

“Guru BK harus memilki kemampuan untuk mengalihkan kecenderungan siswa yang lebih senang menyampaikan hal-hal yang terkait emosional mereka melalui medsos kepada layanan BK yang mampu menawarkan solusi yang lebih baik,” tutur Dr. Nur Apni Dwi Prastiwi, M.Si

Guru BK harus kaya dengan strategi untuk dapat memberikan layanan sesuai dengan karakteristik siswa zaman sekarang dan menempatkan diri sebagai sahabat siswa. Kemudian, Guru BK harus mampu mengarahkan minat dan bakat siswa khususnya minat dalam digitalisasi sebagai dampak dari arus informasi ke arah yang positif.

Selama ini mungkin BK atau bimbingan konseling tidak menjadi titik utama perhatian pendidikan. Namun dengan adanya Profil Pelajar Pancasila, menunjukkan ternyata peran dari guru BK sekolah tidaklah kecil.

“Saya berharap, diskusi seperti ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan. Masih banyak sekolah yang tidak ada fasilitas ruang BK. Mudah-mudahan ini dapat menjadi perhatian bersama akan pentingnya bimbingan dan konseling sekolah,” ucap Desi, salah satu pesera seminar.

Di akhir acara, Rektor UNISMA Bekasi menyampaikan bahwa seminar ini adalah salah satu bentuk perhatian universitas pada bidang pendidikan Indonesia terutama di Bekasi. Rektor berharap melalui kegiatan diskusi ini dapat menjadi forum berkelanjutan bagi guru BK di Bekasi dalam mewujudkan profil pelajar pancasila.

UNISMA Bekasi adalah kampus yang berlokasi di jalan Cut Meutia no. 83. UNISMA Bekasi memiliki 24 program studi pilihan dari tingkat Diploma, Sarjana dan Pascasarjana. Informasi mengenai UNISMA Bekasi dapat diakses melalui unismabekasi.ac.id, Tuturnya.

Continue Reading

Metro

Siap Meraih WBK Tahun 2023, Kepala Rutan Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Laksanakan Pengukuhan Tim Kerja Pembanguan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Published

on

By

Jakarta – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta melaksanakan Apel Pagi sekaligus Pengukuhan Satuan Tugas (Satgas) Penguatan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lapangan Terbuka Rutan Cipinang, Rabu (8/2/2023)

Pengukuhan Tim Satgas WBK dan WBBM ini ditandai dengan penyematan handbadge oleh Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali kepada Perwakilan Satgas WBK/WBBM. Tujuan utama dari pengukuhan satgas WBK dan WBBM yaitu semakin mempertegas komitmen di lingkungan Rutan Kelas I Cipinang dalam membangun pelayanan publik yang bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

“Pengukuhan satgas WBK/WBBM ini adalah sebagai bentuk komitmen dan kesiapan seluruh jajaran Rutan Kelas I Cipinang dalam melaksanakan pembangunan ZI menuju WBK, Satgas ini dibentuk dengan tujuan untuk melakukan sosialisasi baik kepada petugas maupun kepada pengguna layanan dan memastikan seluruh layanan berjalan dengan maksimal, mencegah adanya penyimpangan, melaksanakan monitoring serta evaluasi terhadap Pembangunan Zona Integritas di Rutan Kelas I Cipinang,” ucapnya.

Penyematan handbadge ini juga menjadi salah satu rangkaian proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK Rutan Kelas I Cipinang yang sebelumnya telah dilaksanakan Deklarasi Janji Kinerja.

Penyematan handbadge juga memberikan semangat motivasi kepada seluruh jajaran Rutan Kelas I Cipinang dalam merealisasikan dan meraih predikat WBK pada tahun 2023 ini.

Lebih lanjut, Sukarno Ali menegaskan untuk seluruh Tim Pokja yang telah dibentuk agar dapat berperan aktif selalu bersinergi, berkoordinasi serta meningkatkan komitmen yang tinggi dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

“Saya juga meminta kepada seluruh pegawai yang tidak terlibat langsung dalam tim pokja agar tetap mendukung dan membantu rekan-rekan kita yang terlibat dalam tim Pokja pada setiap tahapan proses Pembangunan Zona Integritas, sehingga Rutan Kelas I Cipinang bisa meraih predikat WBK pada tahun 2023 ini”, tutup Sukarno Ali

Continue Reading

Metro

DKPP Akan Periksa Anggota KPU RI Terkait Verifikasi Partai Politik dan Dugaan Ancaman Kepada Penyelenggara

Published

on

By

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 10-PKE-DKPP/I/2023 di Ruang Sidang DKPP RI di Jakarta pada Rabu (8/2/2023) pukul 10.00 WIB.

Perkara ini diadukan Jeck Stephen Seba yang memberikan kuasa kepada Alghiffari Aqsa, Fadli Ramadhanil, Ibnu Syamsu Hidayat, Imanuel Gulo, Airlangga Julio, Yokie Rahmad Isjchwansyah, Hilma Gita, dan Ikhsan L. Wibisono.

Jeck Stephen Seba mengadukan sepuluh penyelenggara pemilu, antara lain Meidy Yafeth Tinangon, Salman Saelangi, dan Lanny Anggriany Ointu (Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara) sebagai Teradu I sampai III. Serta Lucky Firnando Majanto (Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara) dan Carles Y. Worotitjan (Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM KPU Provinsi Sulawesi Utara) sebagai Teradu IV dan V.

Selain itu, diadukan juga Elysee Philby Sinadia, Tomy Mamuaya, dan Iklam Patonaung (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sangihe) sebagai Teradu VI sampai VIII. Serta Jelly Kantu (Kasubbag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Sangihe) dan Idham Holik (Anggota KPU RI) sebagai Teradu IX dan X.

Teradu I sampai IX diduga mengubah status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) dari Partai Gelora, Partai Garuda, PKN, dan Partai Buruh dalam proses verifikasi administrasi, verifikasi administrasi perbaikan, verifikasi faktual, dan verifikasi faktual perbaikan dengan cara mengubah data berita acara dalam SIPOL dalam kurun waktu 7 November s.d 10 Desember 2022.

Sedangkan Teradu X diduga menyampaikan ancaman di hadapan seluruh peserta Konsolidasi Nasional KPU se-Indonesia yang digelar di Convention Hall Beach City Entertaiment Center (BCEC), Ancol, Jakarta Utara. Ancaman tersebut adalah perintah harus tegak lurus, tidak boleh dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dimasukan ke rumah sakit.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin oleh Ketua dan Anggota DKPP.

Sekretaris DKPP, Yudia Ramli mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan. “DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Yudia.

Ia menambahkan, sidang kode etik ini bersifat terbuka untuk umum. Yudia juga mengungkapkan bahwa DKPP akan menyiarkan sidang ini melalui akun Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP.

“Sehingga masyarakat dan media massa dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan ini,” tutupnya. [Rilis Humas DKPP].

Continue Reading

Metro

Siap Sukseskan Pemilu Tahun 2024, Rutan Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Teken MoU Pemutakhiran Data Warga Binaan

Published

on

By

Jakarta – Guna mensukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan memastikan pemberian layanan hak politik bagi warga binaan, Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang, Sukarno Ali bersama Kepala Rumah Sakit Umum Pengayoman, dr. Ummu Salamah melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaludin tentang Pendataan Dan Pemutakhiran Data Tahanan Dan Narapidana Serta Pelayanan Perekaman Biometrik Dan Dokumen Kependudukan Lainnya, di Gazebo Rutan Cipinang, Senin (6/2).

Penandatangan MoU disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun didampingin oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Marselina Budiningsih. Dalam sambutannya, KaKanwil menyampaikan pada tahun 2023 dan 2024 telah masuk tahun kampanye dan pemilu serentak, selain menjaga netralitas kita sebagai ASN, kita juga harus melakukan pelayanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan terkait dengan hak memilih pada pemilu 2024, yang tentu saja syarat dan ketentuannya harus mengacu pada peraturan yang berlaku.

“Pelaksanaan kerjasama ini sangat penting untuk mewujudkan sinergitas dalam pelaksanan tugas-tugas Pemerintah. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta yang telah merespon dengan baik dan cepat, karena ini sesungguhnya kewajiban kita bersama dalam memberikan Pelayanan publik, khususnya kepada warga binaan di Rutan Kelas I Cipinang,” ucapnya.

Senada dengan Kakanwil, Kepala Rutan Kelas I Cipinang Sukarno Ali mengucapkan terimakasih kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaludin beserta jajarannya yang yang telah merespon dengan cepat untuk melakukan pendataan NIK warga binaan kami yang akan digunakan sebagai data pemilih pada pemilihan umum tahun 2024.

“Diharapkan melalui penandatangan perjanjian kerjasama ini, warga binaan Rutan Kelas I Cipinang dapat memiliki identitas tunggal dan sah sesuai dengan undang-undang, termasuk warga binaan yang sedang menjalani masa pidana sehingga mereka mempunyai hak pilih dalam pemilu tahun 2024 mendatang,” pungkasnya

Continue Reading

Trending