Connect with us

nasional

Luluskan 555 Wisudawan, Ubhara Jaya Terus Berkomitmen Melahirkan Lulusan Profesional Berwawasan Kebangsaan dan Berbasis Sekuriti

Published

6 months ago

on

Bekasi, 24 Mei 2022 – Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya) kembali menggelar acara wisuda bagi program sarjana dan pasca sarjana untuk tahun akademik 2021/2022. Sebanyak 555 wisudawan mengikuti prosesi wisuda yang digelar secara hybrid atau gabungan antara metode offline dan online, Selasa pagi (24/05/2022), di Auditorium Ubhara Jaya, Graha Tanoto. Wisuda kali ini mengangkat tema, “Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Menghasilkan Lulusan Profesional Yang Berwawasan Kebangsaan Serta Berbasis Sekuriti Menuju Indonesia Maju.”

Mengawali rangkaian prosesi wisuda, Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono SH, MM., mengatakan, “Untuk periode kali ini dengan bangga Ubhara Jaya mewisuda 555 wisudawan yang terdiri dari 538 lulusan program sarjana dan 17 lulusan program pasca sarjana,” ucap Rektor mengawali sambutannya.

Dalam upaya untuk membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Maju, Rektor menegaskan komitmen Ubhara Jaya dalam menghasilkan lulusan profesional yang tertuang dalam visi universitas, “Visi kami adalah terwujudnya Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai universitas unggulan di tingkat nasional dan internasional yang berwawasan kebangsaan dan berbasis sekuriti guna menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dan berperilaku baik,” ucap Rektor.

Lebih jauh, dalam mewujudkan komitmen menghasilkan lulusan profesional, berbagai proses pendidikan yang dijalankan di Ubhara Jaya saat ini, antara lain:
1. Pendidikan Human Security sebagai Mata Kuliah Wajib
2. Pendidikan Character Building sebagai Mata Kuliah Wajib
3. Metode Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dimana mahasiswa bisa memilih perkuliahan dilaksanakan 3 semester di luar kampus luar program studi, 2 semester di luar kampus luar program studi dan 1 semester di luar program studi dalam kampus.
4. Berbagai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka seperti kegiatan Permata Sakti, Indonesian International Students Mobility Awards (IISMA), Pertukaran Mahasiswa Antar Pulau, Kuliah Kerja Nyata, Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia, Magang Industri, Riset Independen dan Kampus Mengajar.
5. Mata Kuliah Kelas Bahasa Inggris pada Fakultas Hukum, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Teknik yang bekerjasama dengan University of Mindanao, Filipina.
6. Webinar Internasional yang mendatangkan pembicara internasional.
7. Dukungan kepada peningkatan kemampuan dosen baik dalam hal pengajaran khususnya Bahasa Inggris juga dalam kesempatan untuk melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi
8. Jurnal untuk publikasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang terdiri dari Jurnal Peringkat Sinta 3,4 dan 5
9. Adanya Pusat Studi dan Lembaga untuk mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat seperti LPPMP, Pusat Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi serta Pusat Kajian Keamanan Nasional.
10. Riset dan pengabdian masyarakat yang menjadi kekuatan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sehingga dapat membantu menghasilkan Research Based Policy atau Kebijakan Berbasis Riset
11. Kerjasama dengan mitra dunia industri-dunia usaha untuk pengembangan keterampilan ekonomi dan bisnis mahasiswa.

Kepala LLDIKTI Wilayah III DKI Jakarta, Dr. Ir. Paristiyanti Nurwadani, MP yang turut menghadiri acara wisuda ini mengutip 5 pesan Presiden Joko Widodo yang disampaikan untuk generasi muda lulusan perguruan tinggi, ”Yang pertama berdedikasi tinggi untuk kemajuan bangsa, kemanusiaan dan kebhinekaan, kedua, memiliki karakter dan skill yang up to date, ketiga inovatif, keempat, menguasai IPTEK yang terbaru dan kelima mampu menciptakan lapangan kerja, “ urai Kepala LLDIKTI Wilayah III DKI Jakarta mengawali sambutan dan orasi ilmiah yang disampaikan di depan segenap civitas akademika Ubhara Jaya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, sesuai dengan amanat itu maka perguruan tinggi dituntut untuk bisa melakukan transformasi serta berinovasi melakukan berbagai terobosan baru, “Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi mewujudkannya melalui transformasi dana pemerintah dengan pendanaan matching fund dan competitive fund untuk mendorong perguruan tinggi melakukan transformasi baik kurikulum dan pembelajaran yang berfokus pada sumber daya manusia yang unggul,” jelasnya lagi.

Pada kesempatan ini Kepala LLDIKTI Wilayah III juga mengapresiasi pencapaian Ubhara Jaya dalam jajaran perguruan tinggi yang ada di wilayah 3 DKI Jakarta, antara lain:
1. Menjadi Perguruan Tinggi dengan Pelaporan PDDIKTI 100% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, 10 semester, dari 2016 semester ganjil hingga 2020 semester genap.
2. Menjadi Perguruan Tinggi dengan laporan dokumen kerjasama dengan status aktif terbanyak dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

Ia berharap Ubhara Jaya dapat terus menunjukkan jati dirinya sebagai perguruan tinggi yang konsisten menghasilkan lulusan profesional serta terus berkomitmen meningkatkan mutu dalam memberikan layanan pendidikan berkualitas untuk masyarakat luas.

Selain dihadiri Kepala LLDIKTI Wilayah III, Prosesi Senat dan Wisuda Ubhara Jaya juga dihadiri Kepala Kepolisan Negara Republik Indonesia, yang diwakili Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat POLRI) yaitu, Prof. Dr. H Rycko Amelza Dahniel, M.Si. Dalam sambutannya ia mengatakan pentingnya kualitas lulusan sebagai indikator penting yang menentukan kualitas lembaga pendidikan, “Nama besar Ubhara Jaya akan sangat ditentukan oleh prestasi para alumninya di tengah masyarakat. Kualitas lulusannya akan menjadi ukuran yang tidak dapat dihindari untuk menilai kualitas lembaga pendidikan ini,” tutur Kalemdiklat POLRI.

Untuk itu menurutnya, para lulusan harus dapat menjawab berbagai tantangan yang dihadapi di masa depan yang meliputi tantangan eksternal dan internal dengan kualitas yang telah ditempa selama menjalani proses pendidikan di Ubhara Jaya.

“Tantangan eksternal atau global meliputi demokratisasi yang mengusung nilai-nilai universal, terutama freedom, yang perlu diterjemahkan dengan tepat melalui pendidikan dan aktualisasi kehidupan sehari-hari sehingga tidak menggeser nilai-nilai kebangsaan yang merusak persatuan, kesatuan dan kecintaan kepada tanah air. Selanjutnya globalisasi dengan revolusi industri 4.0 yang menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih kreatif, inovatif dan proses digitalisasi,” paparnya.

Sementara tantangan internal berupa kesiapan untuk beradaptasi dengan fakta geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan struktur demografi yang sangat heterogen. “Kita tidak ingin negeri ini pecah berkeping-keping karena ketidakmampuan kita mengelola konflik dan kelalaian kita menanamkan rasa persatuan, kesatuan dan wawasan kebangsaan
kepada peserta didik dan anak bangsa,” pesan Kalemdiklat, Rycko Amelza Dahniel.

Sementara, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs, Chaeruddin Ismail, SH, MH, selaku Ketua Pembina Yayasan Brata Bhakti sebagai yayasan yang menaungi Ubhara Jaya dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Rektor Ubhara Jaya beserta segenap civitas akademika atas pelaksanaan wisuda yang dilaksanakan secara rutin setiap semester, yang menunjukkan komitmen Ubhara Jaya dalam menghasilkan lulusan sarjana tepat waktu.

“Selaku Ketua Pembina YBB saya terus memonitor berbagai langkah terkait Tridarma Perguruan Tinggi untuk terus dilaksanakan secara optimal oleh Ubhara Jaya,” ucapnya.

Ketua Dewan Pembina YBB juga menyampaikan apresiasi atas pembukaan dua program studi baru di Ubhara Jaya yaitu, Program Studi Doktor Ilmu Manajemen dan Program Magister Ilmu Komunikasi, sehingga saat ini Ubhara Jaya telah memiliki 16 (enam belas) Program Studi, yakni 1 Program Studi Doktor, 3 Program Magister S2 yakni Magister Ilmu Komunikasi, Magister Manajemen, dan Magister Hukum serta 12 Program Studi S1 (Program Studi Hukum, Akuntansi, Manajemen, Psikologi, Komunikasi, Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Teknik Kimia, Teknik Industri, Teknik Lingkungan, Teknik Perminyakan dan Informatika).

Related Topics:
Continue Reading

nasional

Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta Gelar Sosialisasi Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Published

3 days ago

on

November 27, 2022

By

Jakarta – Jasa Raharja Cabang Utama Jakarta dan Jasa Raharja Kantor Pusat mengadakan sosialisasi pemutihan pajak kendaraan bertepatan dengan hari bebas kendaraan bermotor bertempat di kawasan Sudirman pada hari minggu 20 November 2022.

Adapun kegiatannya berupa pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian souvenir, informasi tentang santunan Jasa Raharja, serta JR Safety Road.

Jasa Raharja juga mengingatkan penerapan UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 74 jangan sampai kendaraan bermotor anda bodong dan kegiatan pemutihan denda pajak kendaraan di Provinsi DKI Jakarta, semoga dengan akitifitas di hari minggu ceria pada hari bebas kendaraan bermotor dapat meningkatkan kesehatan kita dan tetap untuk patuh membayar pajak kendaraan bermotor.

Continue Reading

nasional

Masyarakat Hukum Adat Negeri Rohomoni, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku Gelar Unjuk Rasa dan Melaporkan Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik ke Bareskrim Mabes Polri

Published

4 days ago

on

November 25, 2022

By

Pada Hari ini, jumat 26 November 2022, Masyarakat Hukum Adat Negeri Rohomoni, kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, telah menyampaikan laporan kepolisian atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian, penghinaan, dan pecemaran nama baik terhadap masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni yang dilakukan oleh :

1. Dr. Adam Latuconsiana, M.Pd.
2. Susi Hardila Latulconsina ,M.Pd.
3. Nur Apriani Nukuhaly, M.Pd.

Para terlapor telah melakukan publikasi buku berjudul “Analisis Semiotika terhadap Aksara Penanggalan Kalender dalam Tradisi Keagamaan di Hatuhaha dan Ulakan” yang diterbitkan Pustaka Pelajar Yogyakarta dengan Nomor ISBN:978-623-236-2628, cetakan Maret 2022.

Sejak buku tersebut diterbitkan dan didistribusikan secara luas kepada masyarakat Indonesia, kami selaku masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni merasa dilecehkan, dinistakan, dan dicemarkan nama baiknya atas ulasan para terlapor dalam buku yang dimaksud.

Dimana ulasan tersebut khususnya di halaman 73 dan 74 para terlapor telah menyampaikan ulasan yang mengandung muatan ujaran kebencian, penghinaan, dan pencemaran nama baik terhadap masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni dan telah menimbulkan kegaduhan dan reaksi yang meluas di kalangan masyarakat hukum adat Negeri Rohomini dimana masyarakat Negeri Rohomini
dituduh berpahamanimisme, dinamisme, dan berpegang pada syirik.

Ulasan dalam buku tersebut telah memancing kemarahan yang meluas di kalangan masyarakathukum adat Negeri Rohomoni. Karena ulasan tersebut tidak valid dan tidak sesuai dengan fakta. Ulasan tersebut sangat bertentangan dengan nilai nilai ajaran agama Islam dan adat istiadat yang sangat dijunjung tinggioleh masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni.

Para terlapor dalam uraian tersebut sangat tidak berhati hati dalam melakukan penulisan karena ulasan tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni karena hanya didasarkan pada asumsi sehingga
memancing kemarahan yang luas dari masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni.

Para terlapor dalam menguraikan masyarakat hukum adat Negeri Rohomi tidak berdasarkan pada keterangan ahli atau narasumber dari Negeri Rohomoni yang mempunyai kompetensi danmengetahui tatanan nilai-nilai keislaman dan keadatan masyarakat hukum adat Negeri Rohomi, tetapi hanya berdasarkan pada asumsi asumsi belaka sehingga muatan dalam buku tersebut sangat melukai dan merendahkan harkat dan martabat masyarakath hukum adat Negeri Rohomoni.

Masyarakat hukum adat Negeri Rahomoni sebagai masyarakat Islam yang melaksanakan AlOur’an dan Sunnatullah merasa dihina, dinistakan dengan buku tersebut. Sehingga masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni melakukan upaya hukum untuk meminta pertanggungjawaban hjatas dugaan tindak pindaan ujaran kebencian, penistaan, dan pencemaran nama baik dengan membuka Laporan Kepolisian terhadap para Terlapor.

Pasal yang dilaporkan adalah: (1). Pasal 156 KUHP: Barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2). Pasal 157 KUHP ayat (1): barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan dimuka umum, tulisan atau lukisan yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebenciaan, atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6mbulan atau denda paling banyak tigaratus rupiah.

(3) Pasal 16 UU No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis: Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa bencik kepada aorang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis berupa menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:
1. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang.
2. Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata kata tertentu ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain.
3. Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang iain.

Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etni fipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/a atau denda paling banyak
Rp.500 juta.

4) Pasal14UU No.1Tahun1 1946 tentang Hukum Pidana: 1. “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum engan hukuman penjara setinggi tingginya 10 tahun.

Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itua dalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi tingginya 3 tahun.

5) Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana: Barang siapa menyiarkan kabar yangtidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi tingginya 2tahun.

Kami berharap Para Terlapor segera diproses secara hukum untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas dugaan tindak pidana yang dilakukan Para Terlapor.

Tim Kuasa Hukum Masyarakat Adat Negeri Rohomoni

Abdul Gafur Sangadji SH. MH. Ketua Tim Hukum

Abdul Syukur Sangadji SH., Sekretaris Tim Hukum

Continue Reading

nasional

Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta Gelar Sosialisasi Tata – Tertib Kendaraan Bermotor dan Keselamatan Berlalu – Lintas di Karet Tengsin Jakarta Pusat

Published

5 days ago

on

November 25, 2022

By

Jakarta – PT Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta melaksanakan penyuluhan mengenai santunan Jasa Raharja dan sosialisasi mengenai tata – tertib administrasi kendaraan bermotor dan keselamatan berlalu – lintas jalan di Kelurahan Karet Tengsin, Jakarta Pusat, Kamis 24 November 2022.

Acara dibuka oleh Ani Purnama Siregar sebagai Sekretaris Kelurahan Karet Tengsin, Jakarta Pusat dan didampingi oleh Bhabinkamtibmas Jakarta Pusat Bapak Catur.

Dalam kesempatan ini pihak kelurahahan yang mewakilkan Lurah Karet Tengsin Jakarta Pusat mengucapkan terima kasih atas kesedian Jasa Raharja dalam memberikan informasi.

Acara Sosialisasi diikuti oleh para pengurus RT/RW di lingkungan Kelurahan Karet Tengsin dan LMK Kelurahan Tengsin berlangsung menarik dengan diajukan beberapa pertanyaan kepada Jasa Raharja.

Sementara itu, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta, Suhadi, melalui Kepala Sub Bagian SW dan Humas, Lousiana Salaki, menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengurusan santunan Jasa Raharja dan meningkatkan kedisiplinan serta kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) .

Continue Reading

Trending