Connect with us

nasional

Presiden Jokowi Ajak Pengusaha Hipmi Manfaatkan Peluang di Bidang Pangan

Published

on

jakarta, – Presiden Joko Widodo mengajak para pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) untuk memanfaatkan peluang di bidang pangan. Peluang tersebut muncul bersamaan dengan masalah yang dialami oleh sejumlah negara yang sedang mengalami kelangkaan pangan akibat ketidakpastian ekonomi global karena pandemi Covid-19 dan perang di Ukraina.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat menghadiri Perayaan 50 Tahun Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tahun 2022 yang digelar di Plenary Hall, Jakarta Convention Centre, Jakarta, pada Jumat, 10 Juni 2022.

“Saya ingatkan, yang berkaitan dengan pangan itu hati-hati ke depan, tetapi juga menjadi peluang bagi para pengusaha, utamanya anggota Hipmi untuk masuk ke bidang-bidang ini. Pangan, energi, ini adalah peluang karena diperkirakan hari ini ada kira-kira 13 juta orang yang sudah mulai kelaparan di beberapa negara karena urusan pangan,” ujar Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, saat ini sejumlah negara juga sudah mulai membatasi ekspor pangannya sehingga kemandirian pangan menjadi sangat penting artinya. Untuk itu, Presiden mengajak seluruh anggota Hipmi untuk terjun langsung berusaha pada sejumlah komoditas bahan pokok pangan seperti jagung, kedelai, sorgum, hingga porang, terutama mengingat ke depan pangan akan makin dibutuhkan semua negara.

“Saya mengajak kepada seluruh anggota Hipmi untuk masuk ke bidang ini. Tanam jagung, pasti untung karena harganya jagung baik. Tanam yang lain, yang pangan sorgum yang enggak pernah kita tanam, tanam terutama di NTT. Kita sudah mencoba kemarin 40 hektare tumbuh sangat baik di NTT. Porang, ini adalah pangan masa depan, porang karena gluten free, bisa ditanam di manapun dan tanaman-tanaman lain yang kita miliki, sagu, singkong, dan lain-lainnya. Ke depan saya pastikan karena ada problem besar yang lebih besar lagi yaitu perubahan iklim, pangan akan menjadi persoalan seluruh negara,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyoroti inflasi yang terjadi di sejumlah negara yang berpengaruh pada naiknya harga berbagai komoditas. Presiden menuturkan, diperkirakan ada 60 negara yang akan mengalami kesulitan ekonomi dan akan menjadi negara gagal jika tidak bisa segera mengatasi ekonominya.

“Inilah yang perlu saya ingatkan kepada kita semuanya. Jangan sampai kita merasa normal, padahal keadaannya betul-betul pada situasi yang tidak normal, ketidakpastian ini. Ini yang harus kita jaga semuanya, dan problem besarnya sekarang ini ada dua urusan ekonomi, yang pertama kenaikan energi yang kedua kenaikan harga pangan. Hati-hati dengan ini, yang itu semuanya akan memunculkan yang namanya kenaikan inflasi tadi,” ungkapnya.

Kepala Negara kemudian memerinci sejumlah komoditas yang naik harganya, mulai dari gas alam yang naik 153 persen, batu bara naik 133 persen, minyak naik 58 persen, hingga minyak sawit mentah atau CPO yang naik 207 persen. Di luar itu, gandum juga harus diantisipasi kenaikannya karena saat ini dua penghasil gandum dunia yakni Rusia dan Ukraina sedang bermasalah.

“Karena penghasil gandum 30-40 persen Ukraina dan Rusia, sekarang ini bermasalah, gandum seluruh dunia harganya naik. Dan kita nanti di sini ada mie, di sini ada roti, semuanya berasal dari gandum,” ucapnya.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, dan Ketua Umum BPP Hipmi Mardani H. Maming.(red)

Sumber:
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden

Continue Reading

nasional

Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta Gelar Sosialisasi Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Published

on

By

Jakarta – Jasa Raharja Cabang Utama Jakarta dan Jasa Raharja Kantor Pusat mengadakan sosialisasi pemutihan pajak kendaraan bertepatan dengan hari bebas kendaraan bermotor bertempat di kawasan Sudirman pada hari minggu 20 November 2022.

Adapun kegiatannya berupa pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian souvenir, informasi tentang santunan Jasa Raharja, serta JR Safety Road.

Jasa Raharja juga mengingatkan penerapan UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 74 jangan sampai kendaraan bermotor anda bodong dan kegiatan pemutihan denda pajak kendaraan di Provinsi DKI Jakarta, semoga dengan akitifitas di hari minggu ceria pada hari bebas kendaraan bermotor dapat meningkatkan kesehatan kita dan tetap untuk patuh membayar pajak kendaraan bermotor.

Continue Reading

nasional

Masyarakat Hukum Adat Negeri Rohomoni, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku Gelar Unjuk Rasa dan Melaporkan Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik ke Bareskrim Mabes Polri

Published

on

By

Pada Hari ini, jumat 26 November 2022, Masyarakat Hukum Adat Negeri Rohomoni, kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, telah menyampaikan laporan kepolisian atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian, penghinaan, dan pecemaran nama baik terhadap masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni yang dilakukan oleh :

1. Dr. Adam Latuconsiana, M.Pd.
2. Susi Hardila Latulconsina ,M.Pd.
3. Nur Apriani Nukuhaly, M.Pd.

Para terlapor telah melakukan publikasi buku berjudul “Analisis Semiotika terhadap Aksara Penanggalan Kalender dalam Tradisi Keagamaan di Hatuhaha dan Ulakan” yang diterbitkan Pustaka Pelajar Yogyakarta dengan Nomor ISBN:978-623-236-2628, cetakan Maret 2022.

Sejak buku tersebut diterbitkan dan didistribusikan secara luas kepada masyarakat Indonesia, kami selaku masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni merasa dilecehkan, dinistakan, dan dicemarkan nama baiknya atas ulasan para terlapor dalam buku yang dimaksud.

Dimana ulasan tersebut khususnya di halaman 73 dan 74 para terlapor telah menyampaikan ulasan yang mengandung muatan ujaran kebencian, penghinaan, dan pencemaran nama baik terhadap masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni dan telah menimbulkan kegaduhan dan reaksi yang meluas di kalangan masyarakat hukum adat Negeri Rohomini dimana masyarakat Negeri Rohomini
dituduh berpahamanimisme, dinamisme, dan berpegang pada syirik.

Ulasan dalam buku tersebut telah memancing kemarahan yang meluas di kalangan masyarakathukum adat Negeri Rohomoni. Karena ulasan tersebut tidak valid dan tidak sesuai dengan fakta. Ulasan tersebut sangat bertentangan dengan nilai nilai ajaran agama Islam dan adat istiadat yang sangat dijunjung tinggioleh masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni.

Para terlapor dalam uraian tersebut sangat tidak berhati hati dalam melakukan penulisan karena ulasan tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni karena hanya didasarkan pada asumsi sehingga
memancing kemarahan yang luas dari masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni.

Para terlapor dalam menguraikan masyarakat hukum adat Negeri Rohomi tidak berdasarkan pada keterangan ahli atau narasumber dari Negeri Rohomoni yang mempunyai kompetensi danmengetahui tatanan nilai-nilai keislaman dan keadatan masyarakat hukum adat Negeri Rohomi, tetapi hanya berdasarkan pada asumsi asumsi belaka sehingga muatan dalam buku tersebut sangat melukai dan merendahkan harkat dan martabat masyarakath hukum adat Negeri Rohomoni.

Masyarakat hukum adat Negeri Rahomoni sebagai masyarakat Islam yang melaksanakan AlOur’an dan Sunnatullah merasa dihina, dinistakan dengan buku tersebut. Sehingga masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni melakukan upaya hukum untuk meminta pertanggungjawaban hjatas dugaan tindak pindaan ujaran kebencian, penistaan, dan pencemaran nama baik dengan membuka Laporan Kepolisian terhadap para Terlapor.

Pasal yang dilaporkan adalah: (1). Pasal 156 KUHP: Barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2). Pasal 157 KUHP ayat (1): barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan dimuka umum, tulisan atau lukisan yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebenciaan, atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6mbulan atau denda paling banyak tigaratus rupiah.

(3) Pasal 16 UU No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis: Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa bencik kepada aorang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis berupa menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:
1. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang.
2. Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata kata tertentu ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain.
3. Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang iain.

Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etni fipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/a atau denda paling banyak
Rp.500 juta.

4) Pasal14UU No.1Tahun1 1946 tentang Hukum Pidana: 1. “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum engan hukuman penjara setinggi tingginya 10 tahun.

Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itua dalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi tingginya 3 tahun.

5) Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana: Barang siapa menyiarkan kabar yangtidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi tingginya 2tahun.

Kami berharap Para Terlapor segera diproses secara hukum untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas dugaan tindak pidana yang dilakukan Para Terlapor.

Tim Kuasa Hukum Masyarakat Adat Negeri Rohomoni

Abdul Gafur Sangadji SH. MH. Ketua Tim Hukum

Abdul Syukur Sangadji SH., Sekretaris Tim Hukum

Continue Reading

nasional

Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta Gelar Sosialisasi Tata – Tertib Kendaraan Bermotor dan Keselamatan Berlalu – Lintas di Karet Tengsin Jakarta Pusat

Published

on

By

Jakarta – PT Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta melaksanakan penyuluhan mengenai santunan Jasa Raharja dan sosialisasi mengenai tata – tertib administrasi kendaraan bermotor dan keselamatan berlalu – lintas jalan di Kelurahan Karet Tengsin, Jakarta Pusat, Kamis 24 November 2022.

Acara dibuka oleh Ani Purnama Siregar sebagai Sekretaris Kelurahan Karet Tengsin, Jakarta Pusat dan didampingi oleh Bhabinkamtibmas Jakarta Pusat Bapak Catur.

Dalam kesempatan ini pihak kelurahahan yang mewakilkan Lurah Karet Tengsin Jakarta Pusat mengucapkan terima kasih atas kesedian Jasa Raharja dalam memberikan informasi.

Acara Sosialisasi diikuti oleh para pengurus RT/RW di lingkungan Kelurahan Karet Tengsin dan LMK Kelurahan Tengsin berlangsung menarik dengan diajukan beberapa pertanyaan kepada Jasa Raharja.

Sementara itu, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta, Suhadi, melalui Kepala Sub Bagian SW dan Humas, Lousiana Salaki, menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengurusan santunan Jasa Raharja dan meningkatkan kedisiplinan serta kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) .

Continue Reading

Trending