Connect with us

TNI / Polri

Danrem 052/Wijayakrama Beberkan Karakteristik Masyarakat Jakarta dan Sekitarnya di Wilayah Pembinaannya dalam Komsos dengan KBT

Published

on

Tangerang – Maraknya perselisihan antar anak bangsa di Indonesia menjadi salah – satu penyebab terganggunya kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini, sehingga hal tersebut harus disikapi dengan memberikan pemahaman tentang nilai-nilai Persaudaraan. Pengertian Persaudaraan yang dimaksud disini adalah sikap, pandangan dan perbuatan yg memperkecil adanya perbedaan namun justru memperbesar adanya persamaan.

Untuk itu, Komando Resort Militer 052/Wijayakrama mengadakan kegiatan Komsos (Komunikasi Sosial) Dengan tema “TNI AD dan Keluarga Besar TNI Satu Komitmen Menjaga Pancasila dan NKRI” di Aula Sudirman Makorem 052/WIjayakrama, Jumat (17/6/2022).

Selanjutnya, Komandan Korem Brigjen TNI Rano Tilaar mengatakan bahwa untuk mencapai ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh dilakukan kegiatan pembinaan teritorial melalui metode komunikasi sosial, bakti TNI dan pembinaan ketahanan wilayah guna terciptanya Kemanunggalan TNI dan Rakyat.

Komsos diselenggarakan dengan aparat pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan termasuk juga Komsos dengan Keluarga Besar TNI.

“Apakah itu Ideologi? banyak pendapat mengatakan bahwa Ideologi adalah cara pandang, Ideologi adalah cara berfikir atau Ideologi itu adalah komitmen bersama. Tetapi menurut saya yang paling benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa Ideologi itu adalah Cita-cita,” tutur Danrem saat mengawali pembekalannya kepada Keluarga Besar TNI.

Kegiatan pembinaan ketahanan wilayah melalui sosialisasi wawasan kebangsaan yang memberikan pemahaman terhadap sejarah awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, di masa-masa perjalanan perjuangan bangsa serta terbentuknya ideologi lain selain Ideologi Pancasila yang menjadi ancaman yang dihadapi oleh bangsa hingga hari ini (sekarang lebih dikenal dengan istilah ideologi radikal kanan dan ideologi radikal kiri).

Dengan demikian diharapkan nantinya generasi Keluarga Besar TNI pada saat ini paham sejarah dan mengerti ancaman bangsa serta memahami pula bagaimana cara-cara menghadapi kondisi tersebut agar tetap menjaga komitmen mereka terhadap kesinambungan Ideologi Pancasila dan komitmen terhadap tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutur Danrem dengan penuh semangat.

Korem 052/Wijayakrama membawahi 4 Komando Distrik Militer (Kodim) dalam menjalankan tugasnya melakukan pembinaan kewilayahannya. Dimana tiap-tiap Kodim membawahi masing-masing wilayah yang memiliki ciri-ciri dan karakter yang berbeda satu dengan lainnya.

Wilayah pembinaan Kodim 0502/Jakarta Utara yang meliputi Kota Administratif Jakarta Utara dan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu adalah lebih dikenal sebagai wilayah Lumbung Nasional sebab di sana terdapat gudang penyimpanan beras milik Perum Bulog dan juga pabrik pengolahan padi menjadi beras milik perusahaan tersebut, sehingga wilayah ini dikategorikan sebagai objek vital nasional yang harus diamankan dan dijaga untuk menjaga kestabilan dan ketersediaan pasokan bahan makanan.

Kodim Jakarta Barat merupakan daerah rawan konflik SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan), dimana etnis Tionghoa yang banyak berdomisili di wilayah tersebut sering menjadi sasaran persekusi kaum pribumi yang terprovokasi karena dipicu oleh kecemburuan sosial. Adanya perbedaan antara si Miskin dan si Kaya yang menciptakan jurang kesenjangan sosial sangat mudah dijadikan issu-issu sensitif yang mudah menimbulkan konflik sosial di derah tersebut.

Kodim 0506/Tangerang yang memiliki wilayah pembinaan di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, memiliki karakteristik yang spesifik pula.

Dimana dikarenakan letaknya sebagai pinggiran Kota Metropolitan maka kedua Kota Otonom yang merupakan serambi Provinsi Banten ini menjadi wilayah tempat berdirinya beberapa Peguruan Tinggi Negeri (PTN) dan juga Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Di samping itu sebagai daerah pinggiran di wilayah ini banyak pula berdiri pabrik-pabrik besar serta industri rumahan berskala UMKM. Jadi wilayah ini sering menjadi tempat sumber daya demonstran bila ada demonstrasi buruh atau demonstrasi pelajar yang digelar di Jakarta Pusat.

Terakhir adalah Kodim 0510/Tigaraksa yang memiliki wilayah pembinaan di seluruh Kabupaten Tangerang. Dimana karena letak geografinya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang sehingga karakteristik wiliayah ini banyak berdiri Pesantren Modern dan Pesantren Lawas yang banyak dibina oleh para Ulama Karismatik.

Diakhir pembekalannya Danrem 052/Wijayakrama berpesan kepada anggota Keluarga Besar TNI agar mempererat Persaudaraan dengan cara Memperkecil Perbedaan dan Memperbesar Persamaan.

Hadir pada kegiatan Komsos dengan Keluarga Besar TNI ini sebanyak 70 orang yang berasal dari Organisasi Pemuda Panca Marga (PPM), Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan ABRI (FKPPI), Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) dari wilayah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Administratif Jakarta Barat dan Kota Administratif Jakarta Utara

Continue Reading

TNI / Polri

*Pertama Kalinya, Taruna Akmil Terlibat Latihan Antar Kecabangan TNI AD*

Published

on

By

Baturaja, – Latihan YTP adalah latihan puncak tingkat Batalyon di mana Batalyon Infanteri dilengkapi dengan Satuan Bantuan Tempur (Satbanpur), Satuan Bantuan Administrasi (Satbanmin) maupun Satuan Teritorial (Satter). Untuk tahun 2022 ini, pertama kalinya para Taruna Akademi Militer (Akmil) Tingkat IV dilibatkan dalam Latihan Antar Kecabangan TNI AD di Baturaja, Sumatera Selatan.

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman meninjau langsung mekanisme latihan Batalyon Tim Pertempuran (YTP) Yonif Raider 400/BR yang digelar Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Kodiklatad, Baturaja, Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Minggu (2/10/2022).

Diungkapkan Kasad, pelibatan para Taruna Akmil selama satu Minggu untuk mengikuti Latihan Antar Kecabangan ini dalam rangka agar para Taruna sebagai calon Komandan Peleton di satuan baik di satuan tempur, mendapatkan bekal nanti di satuan bantuan tempur maupun satuan bantuan administrasi.

“Dalam waktu dekat ini mereka akan menjadi Komandan Peleton, sekitar enam bulan lagi. Artinya mereka harus sudah tahu bagaimana nantinya jadi Danton, memimpin anak buahnya, ” jelas Kasad.

Lebih lanjut dikatakan Kasad, sebagai pimpinan, sebagai pelaku bahwa Komandan Peleton harus bisa menjadi Bintara dan harus bisa menjadi Tamtama.

“Sehingga ketika dia jadi pimpinan, tidak semena-mena dalam mengambil keputusan. mereka betul- betul tahu persis apa yang dilakukan prajuritnya. Makanya saya latihkan, baru kali ini ada Taruna yang terlibat latihan, sehingga mereka bisa mengerti mekanisme, mereka bisa mengerti realisasi tentang latihan,” tegas Kasad.

Latihan yang digelar selama satu bulan ini melibatkan 1.051 prajurit dari berbagai kecabangan, seperti Infanteri, Kavaleri, Armed, Arhanud, Zeni, Perhubungan dan Satuan Bantuan Administrasi.

Tujuan latihan untuk melatih dan meningkatkan kemampuan mekanisme hubungan Komandan dan Staf, Komando pengendalian operasi dalam pertempuran, termasuk melatihkan kerja sama antar kecabangan dalam operasi serangan. Sehingga diharapkan seluruh peserta latihan dapat mengaplikasikan materi latihan yang sudah dilaksanakan sebelumnya di kecabangan masing – masing untuk mencapai tujuan dan sasaran latihan yang telah ditetapkan. (Dispenad)

Continue Reading

TNI / Polri

14 Pelanggaran Lalu-Lintas yang Ditindak dalam Operasi Zebra 2022

Published

on

By

JAKARTA, – Polda Metro Jaya mulai melakukan Operasi Zebra Jaya 2022, untuk menertibkan pelanggar lalu lintas, Senin (3/10/2022).

Operasi Zebra akan dilakukan selama dua pekan hingga 16 Oktober 2022 itu akan menyasar 14 pelanggaran lalu lintas.

“Iya, itu akan dimulai dari tanggal 3 Oktober 2022. Selama 14 hari,” ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman saat dikonfirmasi, Sabtu (1/10/2022).

Berikut pelanggaran yang menjadi sasaran utama petugas selama Operasi Zebra Jaya 2022:

Melawan arus lalu lintas. Para pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 500.000. Penindakan itu diatur dalam Pasal 287 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Berkendara di bawah pengaruh alkohol. Pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 750.000 sesuai dengan Pasal 293 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Menggunakan ponsel saat mengemudi. Tindakan tersebut termasuk pelanggaran Pasal 283 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 750.000.

Tidak menggunakan helm SNI. Pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 250.000 sesuai ketentuan dalam Pasal 291 UU Nomor 22 Tahun 2008 tentang LLAJ.

Tidak menggunakan sabuk pengaman saat berkendara. Pengendara dapat ditindak dengan sanksi denda maksimal Rp 250.000 sebagaimana diatur dalam Pasal 289 UU Nomor 22 Tahun 2009.

Berkendara melebihi batas kecepatan. Aturan mengenai batas kecepatan diatur dalam Pasal 287 Ayat 5 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 500.000.

Pengendara di bawah umur atau tidak memiliki SIM. Pelanggar dapat dikenakan sanksi denda dengan besaran maksimal Rp 1 Juta, seperti diatur dalam Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Berboncengan motor lebih dari satu orang. Dalam pasal 292 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, pengendara sepeda motor yang membonceng lebih dari satu orang dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 250.000.

Kendaraan roda empat atau lebih yang tidak layak jalan. Dalam Pasal 286 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, pengendara yang mengendarai kendaraan tidak memenuhi persyaratan layak jalan dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 500.000.

Sepeda motor dengan pelengkap dengan perlengkapan tidak standar. Pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 250.000 sesuai Pasal 285 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Kendaraan yang tidak dilengkapi dengan STNK. Pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 500.000 sesuai Pasal 288 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Pengendara yang melanggar marka atau bahu jalan. Dalam Pasal 287 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 1 juta.
Kendaraan yang memasang sirine dan rotator tidak sesuai peruntukannya.

Pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal kurungan maksimal satu bulan dan atau denda Rp 250.000. Seperti diatur dalam Pasal 287 ayat 4 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Penertiban kendaraan yang memakai pelat dinas atau rahasia.

Kedepankan tilang elektronik
Dalam pelaksanaannya, kata Latif, petugas tidak menindak para pelanggar dengan membangun posko razia untuk menghentikan dan memeriksa setiap kendaraan.

Polisi akan menindak pengendara yang melanggar saat mengatur arus lalu lintas kendaraan di jalan raya.

Di samping itu, kepolisian bakal mengedepankan tilang elektronik dengan kamera electronic traffic law enforcement (ETLE) untuk menindak setiap pelanggar.

Menurut Latif, tilang manual hanya dilakukan di sejumlah ruas jalan yang belum terpasang kamera ETLE.

“Jadi tilang manual mungkin pada tempat-tempat tertentu itu harus tetap dilaksanakan. Tapi pelaksanaan penindakan itu khususnya, kami mengedepankan tilang elektronik,” ungkap Latif.

Continue Reading

TNI / Polri

Dirlantas Polda Metro Jaya Launching ETLE Tahap III

Published

on

By

Jakarta – Korlantas Polri merilis Tilang Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Tahap III yang bertepatan dengan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-67.

Kegiatan diselenggarakan di Gedung Korlantas Polri, Pancoran, Jakarta Selatan pada hari Kamis (22/9/22).

Polda Metro Jaya juga turut serta dalam kegiatan tersebut yang digelar di Lapangan Presisi Polda Metro Jaya melalui Virtual Zoom Meeting.

“Lalu lintas merayakan ulang tahun yang ke-67, tentunya sesuai dengan harapan Pak Kapolri, betul-betul menjadi etalase, pengayom, pelindung dan kehadirannya betul-betul bisa dihadirkan di tengah masyarakat, dan tentunya memang kami masih mengalami banyak kekurangan.

Tentu kami perbaiki keinginan dari masyarakat tentang bagaimana pelayanan Polri (agar) betul-betul masyarakat bisa menerimanya,” jelas Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes. Pol. Latif Usman, Kamis (22/9/22).

Kombes. Pol. Latif Usman mengatakan, pihaknya akan memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana dalam lalu lintas, terutama penindakan hukum. “Kekurangan ini akan tentunya kami tingkatkan dengan peningkatan sarana prasarana, khususnya masalah penindakan hukum,” terang Dirlantas Polda Metro Jaya.

Oleh karenanya, Korlantas Polri me-launching ETLE Tahap III sebagai salah satu penindakan hukum di Indonesia, termasuk di Jakarta. “Penindakan hukum juga sudah di-launching tahap yang ketiga di Indonesia ini dan di Jakarta ini sejak tahap pertama sudah ada ETLE statis yang sudah tersebar di seluruh DKI Jakarta,” jelas Dirlantas.

Kombes. Pol. Latif Usman menambahkan, dengan adanya perilisan ETLE Tahap III diharapkan transparasi dalam penindakan hukum bisa dirasakan oleh masyarakat. “Dengan adanya penindakan secara elektronik ini diharapkan transparasi dalam hal tindak pidana hukum bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Continue Reading

Trending