Connect with us

Metro

Pj Gubernur Harus yang Mengerti Karakteristik Jakarta, Pengusaha Butuh Kebijakan Pro Bisnis

Published

on

Jakarta – DPD HIPPI DKI Jakarta menyelenggarakan acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema PJ Gubernur Jakarta dan Harapan Pelaku Usaha bekerjasama dengan Forum Wartawan Balaikota dan DPR DKI Jakarta yang diselenggarakan di Hotel Cut Mutia, Menteng Jakarta Pusat, Selasa, (20/9/2022)

Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi mengatakan sangat mengharapkan sosok pemimpin yang efektif. Efektif apa, karena selain menjalani roda pemerintahan dua setengah tahun lagi dan juga menghadapi pilkada. Tidak hanya menghadapi pilkada, legislatif melainkan pemilihan serentak yang baru pertama kali dilakukan.

“Makanya kami berharap nanti Presiden Jokowi memilih sosok pemimpin yang efektif. Efektif disini artinya kami membutuhkan kondusifitas ekonomi dan investasi” ujarnya di Menteng, Jakarta Pusat.

Kami dari kalangan pengusaha sangat menginginkan bahwa roda perekonomian tetap berjalan dan bagaimana tetap berjalan.

Kerena ada pembangunan Jakarta yang telah direncanakan sampai pada tahun 2026 dan tetap menjadi pegangan dalam menjalankan pembangunan oleh PJ Gubernur yang baru. Harus menjadi pegangan untuk bekerja dengan mengesampingkan selera.

Jangan seleranya yang baru tapi ini sudah ada blueprint-nya. Kami berharap sosok yang memahami persoalan Jakarta. Harapan kita dan harapan masyarakat DKI Jakarta yang mampu mengentaskan persoalan yang belum terselesaikan.

Siapapun yang ditunjuk oleh Presiden sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta harus mampu membangun koordinasi dan komunikasi baik antara pusat dan daerah. Adanya keberlanjutan program-program dengan pimpinan sebelumnya. Kemudian, terciptanya stabilitas khususnya perkonomian Jakarta yang lebih baik lagi.

Tidak terjadinya penurunan standar pelayanan masyarakat dan semangat reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak baik pemangku kepentingan di dalam masyarakat.

Pengusaha ingin hasil pemilihan PJ Gubernur DKI Jakarta dapat membuat iklim investasi mudah dan memunculkan pengusaha-pengusaha baru, membuka lapangan pekerjaan baru dan mengurangi kemiskinan khusus di ibu kota. Setiap pemilihan pemimpin bisa berlangsung demokratis, damai, stabilitas politik dan keamanan tetap kondusif, tutupnya.

Kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan berakhir pada tanggal 17 Oktober 2022. Presiden akan menunjuk dan melantik PJ Gubernur DKI Jakarta sampai terpilih Gubernur definitif pada pilkada serentak pada bulan November 2024.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki berharap, PJ Gubernur Jakarta mau mendengar saran dan kritik, ketika memimpin Jakarta selama masa transisi.

Harapan saya PJ Gubernur yang terpilih ini mau bersama kita berkolaborasi memimpin Jakarta. Kami juga menginginkan PJ Gubernur bisa merangkul semuanya, karena dia ditugaskan, bukan dipilih, untuk memimpin Jakarta selama hampir 3 tahun,” tandas dia.

Ketua Umum HIPMI Jaya Sona Maesana, Ketua Umum Apindo Roy Nicholas Mandey dengan Panitia Pelaksana Ketua HIPPI Jakarta Pusat Fauzan Fadel Muhammad.

Fauzan Fadel Muhammad menegaskan, PJ Gubernur DKI Jakarta harus bisa menyiapkan Jakarta menuju City 4.0.

Terlebih, sambung dia, Jakarta belum sepenuhnya pulih usai diterpa Pandemi Covid-19.

Ada 40 persen pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) gulung tikar akibat Covid-19.

“Masukan dari para Narsum ini akan diteruskan kepada pemerintah pusat untuk menjadi pertimbangan, sehingga dalam menetapkan Penjabat Gubernur Jakarta adalah figur yang sesuai dengan harapan dunia usaha dan yang direspon positif oleh pasar,” tukas dia.

Hasil FGD ini, akan disampaikan langsung kepada Presiden RI Joko Widodo sebagai rekomendasi pelaku usaha atas pemilihan PJ Gubernur DKI Jakarta.

Continue Reading

Metro

Siap Meraih WBK Tahun 2023, Kepala Rutan Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Laksanakan Pengukuhan Tim Kerja Pembanguan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Published

on

By

Jakarta – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta melaksanakan Apel Pagi sekaligus Pengukuhan Satuan Tugas (Satgas) Penguatan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lapangan Terbuka Rutan Cipinang, Rabu (8/2/2023)

Pengukuhan Tim Satgas WBK dan WBBM ini ditandai dengan penyematan handbadge oleh Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali kepada Perwakilan Satgas WBK/WBBM. Tujuan utama dari pengukuhan satgas WBK dan WBBM yaitu semakin mempertegas komitmen di lingkungan Rutan Kelas I Cipinang dalam membangun pelayanan publik yang bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

“Pengukuhan satgas WBK/WBBM ini adalah sebagai bentuk komitmen dan kesiapan seluruh jajaran Rutan Kelas I Cipinang dalam melaksanakan pembangunan ZI menuju WBK, Satgas ini dibentuk dengan tujuan untuk melakukan sosialisasi baik kepada petugas maupun kepada pengguna layanan dan memastikan seluruh layanan berjalan dengan maksimal, mencegah adanya penyimpangan, melaksanakan monitoring serta evaluasi terhadap Pembangunan Zona Integritas di Rutan Kelas I Cipinang,” ucapnya.

Penyematan handbadge ini juga menjadi salah satu rangkaian proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK Rutan Kelas I Cipinang yang sebelumnya telah dilaksanakan Deklarasi Janji Kinerja.

Penyematan handbadge juga memberikan semangat motivasi kepada seluruh jajaran Rutan Kelas I Cipinang dalam merealisasikan dan meraih predikat WBK pada tahun 2023 ini.

Lebih lanjut, Sukarno Ali menegaskan untuk seluruh Tim Pokja yang telah dibentuk agar dapat berperan aktif selalu bersinergi, berkoordinasi serta meningkatkan komitmen yang tinggi dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

“Saya juga meminta kepada seluruh pegawai yang tidak terlibat langsung dalam tim pokja agar tetap mendukung dan membantu rekan-rekan kita yang terlibat dalam tim Pokja pada setiap tahapan proses Pembangunan Zona Integritas, sehingga Rutan Kelas I Cipinang bisa meraih predikat WBK pada tahun 2023 ini”, tutup Sukarno Ali

Continue Reading

Metro

DKPP Akan Periksa Anggota KPU RI Terkait Verifikasi Partai Politik dan Dugaan Ancaman Kepada Penyelenggara

Published

on

By

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 10-PKE-DKPP/I/2023 di Ruang Sidang DKPP RI di Jakarta pada Rabu (8/2/2023) pukul 10.00 WIB.

Perkara ini diadukan Jeck Stephen Seba yang memberikan kuasa kepada Alghiffari Aqsa, Fadli Ramadhanil, Ibnu Syamsu Hidayat, Imanuel Gulo, Airlangga Julio, Yokie Rahmad Isjchwansyah, Hilma Gita, dan Ikhsan L. Wibisono.

Jeck Stephen Seba mengadukan sepuluh penyelenggara pemilu, antara lain Meidy Yafeth Tinangon, Salman Saelangi, dan Lanny Anggriany Ointu (Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara) sebagai Teradu I sampai III. Serta Lucky Firnando Majanto (Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara) dan Carles Y. Worotitjan (Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM KPU Provinsi Sulawesi Utara) sebagai Teradu IV dan V.

Selain itu, diadukan juga Elysee Philby Sinadia, Tomy Mamuaya, dan Iklam Patonaung (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sangihe) sebagai Teradu VI sampai VIII. Serta Jelly Kantu (Kasubbag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Sangihe) dan Idham Holik (Anggota KPU RI) sebagai Teradu IX dan X.

Teradu I sampai IX diduga mengubah status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) dari Partai Gelora, Partai Garuda, PKN, dan Partai Buruh dalam proses verifikasi administrasi, verifikasi administrasi perbaikan, verifikasi faktual, dan verifikasi faktual perbaikan dengan cara mengubah data berita acara dalam SIPOL dalam kurun waktu 7 November s.d 10 Desember 2022.

Sedangkan Teradu X diduga menyampaikan ancaman di hadapan seluruh peserta Konsolidasi Nasional KPU se-Indonesia yang digelar di Convention Hall Beach City Entertaiment Center (BCEC), Ancol, Jakarta Utara. Ancaman tersebut adalah perintah harus tegak lurus, tidak boleh dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dimasukan ke rumah sakit.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin oleh Ketua dan Anggota DKPP.

Sekretaris DKPP, Yudia Ramli mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan. “DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Yudia.

Ia menambahkan, sidang kode etik ini bersifat terbuka untuk umum. Yudia juga mengungkapkan bahwa DKPP akan menyiarkan sidang ini melalui akun Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP.

“Sehingga masyarakat dan media massa dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan ini,” tutupnya. [Rilis Humas DKPP].

Continue Reading

Metro

Siap Sukseskan Pemilu Tahun 2024, Rutan Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Teken MoU Pemutakhiran Data Warga Binaan

Published

on

By

Jakarta – Guna mensukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan memastikan pemberian layanan hak politik bagi warga binaan, Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang, Sukarno Ali bersama Kepala Rumah Sakit Umum Pengayoman, dr. Ummu Salamah melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaludin tentang Pendataan Dan Pemutakhiran Data Tahanan Dan Narapidana Serta Pelayanan Perekaman Biometrik Dan Dokumen Kependudukan Lainnya, di Gazebo Rutan Cipinang, Senin (6/2).

Penandatangan MoU disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun didampingin oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Marselina Budiningsih. Dalam sambutannya, KaKanwil menyampaikan pada tahun 2023 dan 2024 telah masuk tahun kampanye dan pemilu serentak, selain menjaga netralitas kita sebagai ASN, kita juga harus melakukan pelayanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan terkait dengan hak memilih pada pemilu 2024, yang tentu saja syarat dan ketentuannya harus mengacu pada peraturan yang berlaku.

“Pelaksanaan kerjasama ini sangat penting untuk mewujudkan sinergitas dalam pelaksanan tugas-tugas Pemerintah. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta yang telah merespon dengan baik dan cepat, karena ini sesungguhnya kewajiban kita bersama dalam memberikan Pelayanan publik, khususnya kepada warga binaan di Rutan Kelas I Cipinang,” ucapnya.

Senada dengan Kakanwil, Kepala Rutan Kelas I Cipinang Sukarno Ali mengucapkan terimakasih kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaludin beserta jajarannya yang yang telah merespon dengan cepat untuk melakukan pendataan NIK warga binaan kami yang akan digunakan sebagai data pemilih pada pemilihan umum tahun 2024.

“Diharapkan melalui penandatangan perjanjian kerjasama ini, warga binaan Rutan Kelas I Cipinang dapat memiliki identitas tunggal dan sah sesuai dengan undang-undang, termasuk warga binaan yang sedang menjalani masa pidana sehingga mereka mempunyai hak pilih dalam pemilu tahun 2024 mendatang,” pungkasnya

Continue Reading

Trending