Connect with us

nasional

Dewan Pimpinan Pusat JIPI Gelar Deklarasi Akbar dan Diskusi Publik

Published

on

Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Intelektual Peduli Indonesia (JIPI) menggelar acara Deklarasi Akbar dengan tema penguatan jaringan intelektual sebagai basis konsolidasi Nasional demi mewujudkan Indonesia emas 2045 yang bertempat di Gedung Joang 45 Jl. Menteng Raya No.31, RT.1/RW.10, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/10/2022).

Ketua Umum JIPI, Tio Sianipar yang didampingi oleh Sekretaris Umum, Pahala Simanjuntak, dan bendahara Umum Jansen Gabriel mengungkapkan kehadiran organisasinya dipastikan berjalan untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat tanpa memandang Suku, Ras, dan Agama.

“Jaringan Intelektual Peduli Indonesia (JIPI) yang dideklarasi hari ini adalah bentuk prakarsa saya dan rekan-rekan dari aktivis maupun akademisi. Kita semua merasa terpanggil karena ada kesamaan empati dan kepedulian terhadap bangsa ini,” ucapnya saat memberikan sambutan

Menurutnya, JIPI adalah solusi atas berbagai problem kebangsaan. JIPI ini dibentuk tidak lain adalah jawaban atas sekian banyak pertanyaan dan keresahan yang bergejolak dalam masyarakat Indonesia. Sebab itu, Jipi mempunyai Jargon. Yakni Serasi, Mandiri dan Mengabdi untuk NKRI.

Bukan sembarang jargon, ia pun menjelaskan maknanya agar diingat oleh masyarakat. Serasi artinya kesatuan dalam berpikir dan bertindak. Ada sinergitas antara ide dan aksi.

“Ada keselarasan dalam membangun jaringan keindonesiaan kita. Mandiri mengartikan sikap kedirian kita. Bahwa jaringan yang kita bangun haruslah berorientasi untuk menciptakan kemandirian dan kedaulatan,” bebernya

Ia mengutarakan kedua jargon itu bermuara pada bentuk pengabdian untuk NKRI. Bila sudah serasi dan mandiri, maka aksi nyata sebagai bentuk pengabdian dapat diwujudnyatakan. Inilah bentuk sumbangsih untuk NKRI.

Kandidat Doktor dari Universitas Indonesia mengibaratkan perlu belajar dari laba-laba yang mengiventasikan waktu dan tenaganya sedemikian rupa untuk membangun jaringnya. Secara perlahan, laba-laba mampu merangkai jejaring yang kuat dan lebar, sehingga ia dapat menangkap dan menyantap mangsanya. Demikian juga dengan spirit pendirian JIPI, yang menegaskan bahwa kita bergerak dalam semangat berjejaring.

“Saya yakin, bahwa JIPI yang diisi oleh orang-orang dengan berbagai latar belakang profesi dapat membangun, memperkuat dan melebarkan jejaringnya di mana-mana, dan berkontribusi bagi bangsa ini,” tegasnya

Lebih lanjut, JIPI yang dideklarasi di Gedung Juang, Menteng ini adalah tanda keseriusan Di Gedung bersejarah inilah dipanjatkan segala bentuk harapan, dan mengikat komitmen kebangsaan.

“Biarlah gedung ini menjadi saksi perjuangan kita untuk ke depannya. Dari tempat inilah, kita memulai sebagai titik keberangkatan kita, memperkuat jejaring dan mengonsolidasikan seluruh sumber daya dan kekuatan kita menuju pada titik tuju Indonesia Emas yang akan datang,” jelasnya

Ketum JIPI mengatakan bahwa Indonesia Emas yang akan disongsong pada tahun 2045 adalah momentum besar. JIPI akan menjadi salah satu elemen intelektual yang akan turut mewarnai arak-arakan menuju kesana.

“Kita akan saling berkolaborasi, merancang program dan kegiatan yang strategis, serta bersinergi dengan banyak pihak mewujudkan Indonesia yang kita cita-citakan bersama. Kami berharap jipi agar dikenal bukan hanya karena besar nama, namun dikenal karena besar implementasinya kepada bangsa dan negara,” tandasnya

Dalam kesempatan ini, JIPI juga mengadakan diskusi publik dengan mendatangkan tiga pembicara yang diketahui sebagai pakar bidang politik dan hukum di Indonesia, yakni, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Theofransus L.A Litaay, SH, LLM, Ph.D, Dosen Universitas Indonesia, DR Margaretha Hanita S.H, M.SI serta Ketua Umum DPP KNPI, La Ode Umar Bonte. Diskusi publik yang digelar itu mengusung tema “Tantangan Politik Hukum Pasca Reformasi di Indonesia”

Sebagai Informasi, JIPI mempunyai visi – misi sebagai berikut.

V I S I :

“Mewujudkan Kesejahteraan yang Berkeadilan demi Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia melalui Pengembangan Ahklak dan Bermartabat bagi JIPI, Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

M I S I :

1. Meningkatkan Rasa Persatuan dan Kesatuan dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara;
2. Memberdayakan Masyarakat dalam Meningkatkan Kemandirian Berusaha serta Memanfaatkan Sumber Daya Alam;
3. Berpartisipasi Aktif Menyerap Aspirasi Masyarakat;
4. Menjalin Kemitraan Strategis dan Kritis dengan Pemerintah Sekaligus menjadi Kontrol Sosial yang dengan berpegang teguh pada prinsip Berkeadilan;
5. Menggelorakan Semangat Kebinekaan di bawah Naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Continue Reading

nasional

Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta Gelar Sosialisasi Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Published

on

By

Jakarta – Jasa Raharja Cabang Utama Jakarta dan Jasa Raharja Kantor Pusat mengadakan sosialisasi pemutihan pajak kendaraan bertepatan dengan hari bebas kendaraan bermotor bertempat di kawasan Sudirman pada hari minggu 20 November 2022.

Adapun kegiatannya berupa pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian souvenir, informasi tentang santunan Jasa Raharja, serta JR Safety Road.

Jasa Raharja juga mengingatkan penerapan UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 74 jangan sampai kendaraan bermotor anda bodong dan kegiatan pemutihan denda pajak kendaraan di Provinsi DKI Jakarta, semoga dengan akitifitas di hari minggu ceria pada hari bebas kendaraan bermotor dapat meningkatkan kesehatan kita dan tetap untuk patuh membayar pajak kendaraan bermotor.

Continue Reading

nasional

Masyarakat Hukum Adat Negeri Rohomoni, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku Gelar Unjuk Rasa dan Melaporkan Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik ke Bareskrim Mabes Polri

Published

on

By

Pada Hari ini, jumat 26 November 2022, Masyarakat Hukum Adat Negeri Rohomoni, kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, telah menyampaikan laporan kepolisian atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian, penghinaan, dan pecemaran nama baik terhadap masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni yang dilakukan oleh :

1. Dr. Adam Latuconsiana, M.Pd.
2. Susi Hardila Latulconsina ,M.Pd.
3. Nur Apriani Nukuhaly, M.Pd.

Para terlapor telah melakukan publikasi buku berjudul “Analisis Semiotika terhadap Aksara Penanggalan Kalender dalam Tradisi Keagamaan di Hatuhaha dan Ulakan” yang diterbitkan Pustaka Pelajar Yogyakarta dengan Nomor ISBN:978-623-236-2628, cetakan Maret 2022.

Sejak buku tersebut diterbitkan dan didistribusikan secara luas kepada masyarakat Indonesia, kami selaku masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni merasa dilecehkan, dinistakan, dan dicemarkan nama baiknya atas ulasan para terlapor dalam buku yang dimaksud.

Dimana ulasan tersebut khususnya di halaman 73 dan 74 para terlapor telah menyampaikan ulasan yang mengandung muatan ujaran kebencian, penghinaan, dan pencemaran nama baik terhadap masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni dan telah menimbulkan kegaduhan dan reaksi yang meluas di kalangan masyarakat hukum adat Negeri Rohomini dimana masyarakat Negeri Rohomini
dituduh berpahamanimisme, dinamisme, dan berpegang pada syirik.

Ulasan dalam buku tersebut telah memancing kemarahan yang meluas di kalangan masyarakathukum adat Negeri Rohomoni. Karena ulasan tersebut tidak valid dan tidak sesuai dengan fakta. Ulasan tersebut sangat bertentangan dengan nilai nilai ajaran agama Islam dan adat istiadat yang sangat dijunjung tinggioleh masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni.

Para terlapor dalam uraian tersebut sangat tidak berhati hati dalam melakukan penulisan karena ulasan tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni karena hanya didasarkan pada asumsi sehingga
memancing kemarahan yang luas dari masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni.

Para terlapor dalam menguraikan masyarakat hukum adat Negeri Rohomi tidak berdasarkan pada keterangan ahli atau narasumber dari Negeri Rohomoni yang mempunyai kompetensi danmengetahui tatanan nilai-nilai keislaman dan keadatan masyarakat hukum adat Negeri Rohomi, tetapi hanya berdasarkan pada asumsi asumsi belaka sehingga muatan dalam buku tersebut sangat melukai dan merendahkan harkat dan martabat masyarakath hukum adat Negeri Rohomoni.

Masyarakat hukum adat Negeri Rahomoni sebagai masyarakat Islam yang melaksanakan AlOur’an dan Sunnatullah merasa dihina, dinistakan dengan buku tersebut. Sehingga masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni melakukan upaya hukum untuk meminta pertanggungjawaban hjatas dugaan tindak pindaan ujaran kebencian, penistaan, dan pencemaran nama baik dengan membuka Laporan Kepolisian terhadap para Terlapor.

Pasal yang dilaporkan adalah: (1). Pasal 156 KUHP: Barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2). Pasal 157 KUHP ayat (1): barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan dimuka umum, tulisan atau lukisan yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebenciaan, atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6mbulan atau denda paling banyak tigaratus rupiah.

(3) Pasal 16 UU No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis: Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa bencik kepada aorang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis berupa menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:
1. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang.
2. Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata kata tertentu ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain.
3. Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang iain.

Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etni fipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/a atau denda paling banyak
Rp.500 juta.

4) Pasal14UU No.1Tahun1 1946 tentang Hukum Pidana: 1. “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum engan hukuman penjara setinggi tingginya 10 tahun.

Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itua dalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi tingginya 3 tahun.

5) Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana: Barang siapa menyiarkan kabar yangtidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi tingginya 2tahun.

Kami berharap Para Terlapor segera diproses secara hukum untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas dugaan tindak pidana yang dilakukan Para Terlapor.

Tim Kuasa Hukum Masyarakat Adat Negeri Rohomoni

Abdul Gafur Sangadji SH. MH. Ketua Tim Hukum

Abdul Syukur Sangadji SH., Sekretaris Tim Hukum

Continue Reading

nasional

Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta Gelar Sosialisasi Tata – Tertib Kendaraan Bermotor dan Keselamatan Berlalu – Lintas di Karet Tengsin Jakarta Pusat

Published

on

By

Jakarta – PT Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta melaksanakan penyuluhan mengenai santunan Jasa Raharja dan sosialisasi mengenai tata – tertib administrasi kendaraan bermotor dan keselamatan berlalu – lintas jalan di Kelurahan Karet Tengsin, Jakarta Pusat, Kamis 24 November 2022.

Acara dibuka oleh Ani Purnama Siregar sebagai Sekretaris Kelurahan Karet Tengsin, Jakarta Pusat dan didampingi oleh Bhabinkamtibmas Jakarta Pusat Bapak Catur.

Dalam kesempatan ini pihak kelurahahan yang mewakilkan Lurah Karet Tengsin Jakarta Pusat mengucapkan terima kasih atas kesedian Jasa Raharja dalam memberikan informasi.

Acara Sosialisasi diikuti oleh para pengurus RT/RW di lingkungan Kelurahan Karet Tengsin dan LMK Kelurahan Tengsin berlangsung menarik dengan diajukan beberapa pertanyaan kepada Jasa Raharja.

Sementara itu, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta, Suhadi, melalui Kepala Sub Bagian SW dan Humas, Lousiana Salaki, menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengurusan santunan Jasa Raharja dan meningkatkan kedisiplinan serta kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) .

Continue Reading

Trending