Kota Bekasi – Pengukuhan Pengurus DPW GARPU ( Gerakan Pedagang dan UMKM) DKI, Jawa Barat dan Banten, sebagai organisasi sayap partai Nasdem dihadiri pengurus dan simpatisan dari tiga propinsi di hotel Horison Bekasi.Senin (20/3/2023)
David Febrian Sandi Ketua DPW GARPU Propinsi Jawa Timur, Caleg DPR RI, Nasdem Dapil 9 yang melipiti Kab. Bojonegoro dan Kab. Tuban hadir dan memberikan komentarnya kondisi para pelaku UMKM di Jawa Timur Kepada media
Partai Nasdem ada program nyata untuk membantu pedagang kecil atau masyarakat bawah yang membutuhkan untuk mengembangkan usaha, yang insyaallah itu bermanfaat.
Kondisi Di Jawa Timur itu perdagangan yang dilakukan rakyat kecil, sebenarnya membutuhkan bagaimana menghidupi para pedagang kecil agar lebih tersentuh dan merasakan kesejahteraan ekonomi, yang benar benar langsung nyata dirasakan oleh mereka.
Di Jawa Timur program itu lebih ke pengembangan usaha UMKM, apa daerahnya dan apa potensinya. Sehingga bisa mengangkat nama daerah sendiri beserta masyarakatnya sendiri,” jelasnya
Program Garpu Jawa Timur melalui perangkat infirmasi website , mereka akan bisa mendaftarkan diri usahanya apa, kemudian ada tim yang mendatangi mereka untuk cek di lapangan terkait keabsahan usahanya. Bantuan berupa tempat dan modal, besarnyapun bervariasi tergantung besar kecilnya usaha, ada yang Rp. 25 Juta dan lsun sebagainya.
David Febrian Sandi Ketua DPW GARPU Propinsi Jawa Timur Pengusaha sukses berusia 32 tahun ini, Sebagai Caleg DPR RI pada Pemilu 2024, dia kini sedang fokus menyoroti masalah pengelolaan tambang yang ada di Kab. Bojonegoro. Menurut pantauannya, Sudah beberapa lama ini Masyarakat disana tidak merasakan adanya sumberdaya alam ( SDA) disana.
Mereka disekitar pengelolaan tambang tidak pernah merasakan banyak tambang dan banyaknya potensi alam. Tapi mereka tidak dapat apa apa. Maka Nasdem hadir bismillah dengan membawa amanah rakyat. Kita akan perjuangkan masyarakat disekitar proyek tambang itu agar mendapatkan hak-haknya, diungkapkan David dengan jelas
“Apa fungsinya ada perusahaan besar disana tapi tidak dirasakan oleh masyarakat. Misalnya, air bersih yang layak dan menjadi kebutuhan masyarakat disana tidak ada, MCK yang layak juga gak ada, lantas apa yang mereka rasakan. Ini yang sedang kami sototi,” pungkasnya
“Siapapun yang mengelola proyek tambang di Bojonegoro itu, yang menjadi sorotan serius adalah selain dampak lingkungan, juga masyarakat disekitar proyek itu masih banyak yang tidak mampu secara ekonomi alias hidup jauh dibawah rata rata atau pra sejahtera, ” ungkapnya