Connect with us

TNI / Polri

Water Security: Universitas Pertahanan RI Gelar Seminar Internasional Teknologi Ketahanan Air

Published

on

Universitas Pertahanan bekerja sama dengan Indonesia Business Post Media mengadakan Water Security Seminar – Technology For Indonesia, dalam rangka menjawab ancaman krisis air di Indonesia. Seminar dan pameran tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 September 2023 dengan menghadirkan pembicara Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto, Rektor Unhan RI : Letnan Jenderal TNI Jonni Mahroza, Ph.D., para pakar air internasional, dan mendatangkan lebih dari 15 perusahaan dalam dan luar negeri yang memiliki teknologi terbaru dan tercanggih dalam konservasi dan ketahanan air.

Rektor Unhan RI : Letnan Jenderal TNI Jonni Mahroza, Ph.D. mengatakan tujuan dilaksanakan acara ini adalah untuk memperluas wawasan dan mendapatkan solusi tercapainya ketahanan sumber daya air dengan menggunakan teknologi paling mutakhir yang sesuai dengan kondisi alam Indonesia guna pertahanan negara yang kuat.

Mahroza mengatakan seminar dan pameran terkait Water Security Technology ini merupakan realisasi dari permintaan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto kepada Universitas Pertahanan untuk meneliti dan mengembangkan teknologi sumber daya air guna mengatasi krisis air di Indonesia.”Kegiatan seminar ini sebagai tindak lanjut dari seruan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada Universitas Pertahanan RI pada 20 September 2022 untuk meneliti teknologi sumber air untuk mengatasi krisis air di Indonesia,” ujarnya pada Kamis 21 September 2023.

Annelis Putri, pendiri dan direktur media Indonesia Business Post, mengatakan bahwa pihaknya bekerjasama dengan UNHAN RI mengundang lebih dari 15 perusahaan dan pakar teknologi ketahanan air, baik dari dalam maupun luar negeri. Annelis menekankan bahwa pilihan perusahaan-perusahaan ini didasarkan pada harapan Menteri Pertahanan RI dan Rektor UNHAN RI bahwa teknologi mereka dapat mendukung revolusi manajemen air dan ketahanan air Indonesia.

Water Security sendiri adalah kemampuan untuk memastikan akses yang berkelanjutan terhadap air bersih yang cukup untuk kehidupan yang baik, pembangunan ekonomi, dan perlindungan lingkungan. Ini juga mencakup cara menjaga agar air tetap bersih, perlindungan terhadap polusi air dan bencana terkait air, serta pelestarian ekosistem.

Ketahanan Air (Water Security) dan Pertahanan RI

Krisis air bersih menjadi salah satu ancaman paling nyata yang akan dihadapi Indonesia dan negara-negara lain di seluruh dunia. Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), diproyeksikan bahwa pada tahun 2025, seluruh bumi akan mengalami krisis air. PBB juga memperkirakan pada tahun 2030, kebutuhan air tawar global akan meningkat sekitar 40 persen lebih tinggi daripada ketersediaannya saat ini, sebagai akibat dari perubahan iklim, aktivitas manusia, dan pertumbuhan penduduk. Setelah Cape Town yang beberapa waktu lalu mengalami krisis air bersih, sebelas kota lain yang juga terancam mengalami hal yang sama yaitu Sao Paulo, Bangalore, Beijing, Kairo, Jakarta, Moskwa, Istanbul, Mexico City, London, Tokyo, dan Miami.

Menurut Mahroza, kondisi water security di Indonesia saat ini sedang menuju ke krisis air, ditandai dengan terjadinya kekeringan di Nusa Tenggara (NTT, NTB), Maluku, Jawa (Gunung Kidul), dan terjadinya banjir di DKI, Bandung dan beberapa kota lainnya sebagai dampak dari perubahan iklim.

Dampak dari perubahan iklim ini disebabkan oleh pencemaran lingkungan, terutama pencemaran udara oleh CO2, NO3, dan HSO2, yang berkontribusi pada efek rumah kaca dan hujan asam. Efek rumah kaca memiliki dampak yang signifikan pada peningkatan suhu global, termasuk suhu perairan laut. Peningkatan suhu laut ini telah memicu fenomena seperti badai El Nino dan La Nina, yang mengakibatkan timbulnya spot-spot daerah yang terlalu basah dan terlalu kering.

Daerah yang terlalu basah mengakibatkan curah hujan yang tinggi dan banjir, sedangkan daerah yang terlalu kering menyebabkan kekeringan dan kekurangan air. Dampak ini memiliki efek sistemik yang berpengaruh pada aspek pertahanan dan keamanan negara, seperti penurunan ketersediaan air bersih, penurunan produktivitas pangan, pertanian dan industri, bencana alam, serta dampak lainnya yang dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci, dampak tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

A. Polutan karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida yang mencemari udara, telah mengalami peningkatan yang signifikan, meningkatkan efek rumah kaca.
B. Sekitar 90%, dari energi yang tertahan dalam sistem bumi oleh gas rumah kaca diserap oleh lautan, kemudian menghangat, mengakibatkan kenaikan permukaan laut.
C. Perubahan yang mencolok dalam suhu air laut telah menginduksi munculnya badai La Nina dan gelombang panas.
D. Peningkatan dalam pemanasan global tersebut menghasilkan perubahan besar dalam suhu dan curah hujan rata-rata di tingkat regional.
E. Badai seperti La Nina, El Nino, dan gelombang panas menyebabkan kekeringan di beberapa wilayah dan menyebabkan banjir di wilayah lainnya.
F. Ditambah, perubahan iklim global juga berdampak pada perubahan iklim di Indonesia.
G. Perubahan iklim tersebut berdampak pada ketersediaan air bersih, penurunan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan, bahkan menyebabkan terjadinya bencana alam.

Pentingnya Ketahanan Air: Krisis Air Melemahkan Masyarakat, Menimbulkan Kerugian Ekonomi, dan Memicu Perang antar Negara

Perubahan iklim dan krisis air ini memerlukan penanganan yang efektif untuk memitigasi dampak negatif yang timbul. Salah satunya dan terutama adalah dengan meningkatkan ketahanan air di seluruh Indonesia. Saat ini, penurunan ketersediaan air yang merata diperkirakan akan terjadi di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara selama periode proyeksi 2020-2045. Pada tahun 2024, tercatat penurunan rata-rata ketersediaan air sebesar 439,21 m3 per kapita per tahun di Pulau Jawa dan 1.098,08 m3 per kapita per tahun di Nusa Tenggara. Dampak ekonomi negatif di sektor ini diperkirakan mencapai 27,9 Triliun Rupiah.

Ketahanan air juga diharapkan dapat menghadapi tantangan penurunan ketahanan pangan di Indonesia, seperti produksi padi yang diproyeksikan turun lebih dari 25% (2020-2045) di berbagai Provinsi seperti Kalimantan Utara, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara. Di Pulau Jawa dan Sumatera, yang merupakan pusat produksi beras, juga diperkirakan mengalami penurunan sebesar 10% hingga 17,5%. Meningkatkan ketahanan air dapat membantu pertanian, termasuk produksi padi, mengatasi tantangan perubahan iklim dan menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Hal ini juga sangat penting untuk mengurangi dampak ekonomi negatif yang diperkirakan mencapai 77,9 Triliun Rupiah akibat penurunan produksi padi yang disebabkan oleh perubahan iklim.

Selain itu, perubahan suhu dan pola hujan juga meningkatkan populasi vektor penyakit seperti DBD, malaria, dan pneumonia. Proyeksi potensi kerugian ekonomi di sektor kesehatan akibat DBD saja diperkirakan mencapai 31,3 Triliun Rupiah dari 2020 hingga 2024.

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan iklim memiliki dampak serius pada ketahanan sumber daya air. Oleh karena itu, tindakan mitigasi yang tepat diperlukan untuk memperkuat ketahanan air negara dan mencegah kerugian negara yang lebih besar. Karena itu, diskusi mengenai Water Security menjadi sangat penting karena peran ketahanan air yang sangat vital dalam konteks supply chain berkelanjutan, demi menjaga kelangsungan hidup Bangsa dan Negara Indonesia.

Kehidupan manusia dan segala makhluk hidup, ketahanan pangan, ketahanan kesehatan, industri dan lain-lain adalah aspek yang tidak dapat terlepas dari ketahanan sumber daya air. “Krisis air ke depan dapat memicu perang antar negara, hal ini disebabkan nilai vital air yang mempengaruhi segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Mahroza.

Penandatanganan MoU dengan Perusahaan Prancis dan Swedia
Dalam rangka mengantisipasi krisis air yang akan datang, Universitas pertahanan RI bekerjasama dengan berbagai institusi dan perusahaan dalam dan luar negeri untuk mengembangkan ketahanan air di Indonesia. Dalam kesempatan ini, Universitas Pertahanan RI yang diwakilkan oleh Rektor Unhan RI : Letnan Jenderal TNI Jonni Mahroza, Ph.D. melakukan penandatangan MoU dengan tiga perusahaan asal Perancis dan Swedia, disaksikan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ketiga perusahaan tersebut adalah Osmosun dan Ellipse Projects dari Perancis, dan Blue Water dari Swedia.
❖ Program Akses Air untuk Pulau-Pulau Terpencil: Osmosun perusahaan asal Perancis, memiliki teknologi yang menggunakan energi surya sebagai sumber daya utama untuk proses desalinasi air. Osmosun akan bekerjasama dengan Universitas Pertahanan RI dalam melaksanakan program akses air untuk pulau-pulau terpencil, daerah yang sulit mendapatkan pasokan air bersih, serta komunitas yang tidak memiliki akses mudah ke sumber air tawar di Indonesia.
❖ Pengembangan Ketahanan Air di Daerah Bencana: Blue Water perusahaan asal Swedia memiliki solusi air darurat yang dirancang khusus untuk situasi darurat seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, atau konflik yang mengancam nyawa. Blue Water menandatangani MoU dengan Universitas Pertahanan RI untuk menjalin kerja sama guna meningkatkan akses terhadap air bagi masyarakat Indonesia di daerah yang terkena dampak bencana atau konflik. Solusi ini memungkinkan tim tanggap darurat untuk dengan cepat mendapatkan akses ke air bersih yang murni, bahkan dari sumber air yang sangat tercemar.
❖ Penelitian Digital Ketahanan Air: Ellipse projects perusahaan asal Perancis, juga menandatangani MoU dengan Universitas Pertahanan RI untuk melakukan program penelitian digital bersama ketahanan air.

Perusahaan Indonesia Gapura Liqua Solutions, PAM Jaya MOYA Indonesia juga turut berpartisipasi memamerkan teknologi dan keahlian mereka yang menawarkan teknologi pemurnian air yang canggih untuk memastikan pasokan air bersih yang berkualitas. Selain perusahaan diatas, hadir lebih dari 10 perusahaan di bidang sumber daya air dari dalam dan luar negeri, seperti Danone Indonesia, Gapura Liqua Solutions dan Yayasan Obor Tani dari Indonesia, Imhotep Industries dari Austria, Wilo dari German, dan juga Via-Marina dari Perancis.

Acara ini juga diramaikan oleh para panelis pakar ketahanan air seperti Firdaus Ali, Staf ahli Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Ali Berawi, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), dan Arief Nasrudin selaku Presiden Direktur PAM JAYA.

Continue Reading

TNI / Polri

Korlantas Tegaskan Hanya Polri Berwenang Terbitkan SIM

Published

on

By

Jakarta – Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Ditregident) Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menegaskan bahwa hanya kepolisian yang berwenang menerbitkan surat izin mengemudi (SIM).

Penegasan ini ia sampaikan dalam rangka mencegah terjadinya pemalsuan SIM atau penerbitan SIM oleh pihak tertentu yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dikeluarkan oleh Polri.

“Perlu kami tegaskan kepada masyarakat bahwa satu-satunya institusi yang berwenang menerbitkan SIM adalah Polri. Ketentuan tersebut telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” jelas Dirregident Korlantas Polri, Brigjen Pol. Wibowo dalam keterangan, Senin (15/6/26).

Ia menjelaskan, kewenangan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 87 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Selain itu, dalam Pasal 87 ayat (3) juga disebutkan bahwa Polri wajib menyelenggarakan sistem informasi penerbitan SIM.

Brigjen Pol. Wibowo menekankan, SIM bukan sekadar kartu identitas pengemudi, melainkan juga dokumen negara yang menjadi bukti legitimasi kompetensi, registrasi, dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor yang diterbitkan berdasarkan proses verifikasi, pengujian, serta pencatatan dalam sistem informasi yang dikelola Polri.

Ia pun mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi atau penawaran yang berpotensi menyesatkan terkait penerbitan SIM di luar mekanisme resmi Polri.

“Oleh karena itu, dokumen apa pun yang diterbitkan oleh pihak lain tidak dapat disamakan, menggantikan, ataupun dianggap sebagai SIM yang sah menurut hukum Indonesia,” ujarnya.

Continue Reading

TNI / Polri

Polres Metro Bekasi Sita 1.232 Butir Obat Daftar G di Cibarusah Bekasi

Published

on

By

Bekasi – Satresnarkoba Polres Metro Bekasi mengungkap kasus dugaan peredaran obat-obatan daftar G tanpa izin edar di wilayah Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Dua pria berinisial BM dan AG diamankan polisi.Keduanya diamankan di wilayah Sindangmulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, pada Senin (15/6/2026)

Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan peredaran obat daftar G di wilayah Cibarusah. Polisi kemudian melakukan penyelidikan di lokasi.
“Berawal dari informasi masyarakat, anggota melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan dua orang yang diduga terlibat peredaran obat daftar G tanpa izin edar,” ujar Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi.

Dari pengungkapan itu, polisi menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 540 butir Tramadol, 692 butir Eximer, dua unit telepon genggam, beberapa pack plastik klip, satu dompet warna hitam, dan uang tunai Rp615.000.

Berdasarkan hasil interogasi awal, kedua pria tersebut mengaku mendapatkan obat-obatan itu dari seseorang berinisial AGM. Saat ini AGM masih diburu polisi dan telah masuk daftar pencarian orang atau DPO.
“Kasus ini masih kami kembangkan. Kami juga melakukan pengejaran terhadap pemasok obat tersebut,” katanya.

Polisi telah mengamankan kedua terduga pelaku beserta barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Keduanya diduga melanggar ketentuan terkait peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan.

Polres Metro Bekasi mengimbau masyarakat untuk aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya peredaran obat-obatan terlarang maupun tindak pidana lain di lingkungan sekitar.

Continue Reading

TNI / Polri

Polda Metro Jaya Siapkan 6.088 Personel, Kapolda Ingatkan Aksi Mahasiswa Dilayani Humanis

Published

on

By

Jakarta – Polda Metro Jaya bersama unsur TNI menyiapkan 6.088 personel gabungan untuk melayani dan mengamankan aksi penyampaian pendapat sejumlah elemen mahasiswa di sejumlah titik Jakarta, Jumat (12/6/2026). Pengamanan dilakukan di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Bundaran HI, Patung Kuda, kawasan Cikini Raya, serta beberapa ruas jalan yang berpotensi terdampak aktivitas masyarakat.

Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri dalam arahannya saat apel kesiapan menekankan agar seluruh personel menjalankan tugas secara humanis, sabar, terukur, dan tidak mudah terpancing. Ia mengingatkan bahwa mahasiswa yang menyampaikan pendapat merupakan bagian dari masyarakat yang harus dilayani dan dijaga.

“Saya titip kepada seluruh personel, adik-adik mahasiswa adalah keluarga kita. Mereka bukan lawan, melainkan warga masyarakat yang harus kita layani, kita jaga, dan kita amankan dengan sebaik-baiknya,” ujar Kapolda.

Kapolda juga menegaskan seluruh tindakan di lapangan harus berada dalam satu komando dan sesuai prosedur. Personel diminta tidak bertindak di luar prosedur, tidak bergerak sendiri-sendiri, serta mengedepankan komunikasi persuasif dalam menghadapi dinamika massa. Ia juga memastikan tidak ada anggota yang membawa atau menggunakan senjata api dalam pelayanan aksi.

“Seluruh tindakan di lapangan harus satu komando. Tidak boleh ada inisiatif sendiri tanpa instruksi. Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, humanis, terukur, dan sesuai prosedur,” tegasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, 6.088 personel gabungan tersebut terdiri dari 500 personel TNI, 1.000 personel Korbrimob, 200 personel BKO Korsabhara, 3.802 personel Polda Metro Jaya, serta 586 personel Polres Metro Jakarta Besar. Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang dilindungi undang-undang, sehingga kehadiran petugas TNI-Polri bertujuan memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.

“Kami mengimbau dan mengajak adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya dengan baik, tertib, serta tetap menghormati pengguna jalan dan masyarakat lainnya yang beraktivitas,” kata Kombes Budi.

Lanjut Kombes Budi juga mengingatkan peserta aksi agar tetap memperhatikan situasi di sekitar dan mewaspadai adanya kelompok lain yang berpotensi masuk serta memanfaatkan aksi untuk mengganggu ketertiban. Ia menyebut Satgas Penegakan Hukum Polda Metro Jaya telah mengidentifikasi adanya kelompok tertentu yang diduga mencoba bergabung atau mendompleng aksi.

“Jangan sampai ada kelompok-kelompok lain yang mencoba masuk, memprovokasi, atau menunggangi aksi penyampaian pendapat yang dilindungi undang-undang ini,” ujarnya.

Terkait kawasan Bundaran HI, Kombes Budi menyampaikan bahwa lokasi tersebut bukan merupakan tempat yang diperuntukkan untuk penyampaian aspirasi karena terdapat aktivitas perekonomian dan kegiatan masyarakat lainnya. Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya juga telah berkomunikasi dengan pihak terkait agar titik penyampaian aspirasi dapat diarahkan ke kawasan Patung Kuda atau depan Gedung DPR/MPR RI, sehingga aspirasi tetap dapat tersampaikan dengan baik.

Untuk arus lalu lintas, personel Ditlantas Polda Metro Jaya telah disebar di sejumlah titik, antara lain Bundaran HI, Patung Kuda, Cikini, DPR/MPR RI, hingga kawasan Semanggi. Rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional menyesuaikan kondisi di lapangan.

“Kami menyampaikan kepada masyarakat agar tetap beraktivitas seperti biasa. Untuk arus lalu lintas, petugas akan melakukan pengaturan di lapangan. Apabila diperlukan rekayasa lalu lintas, maka akan diterapkan secara situasional,” tutur Kombes Budi.

Kombes Budi berharap kegiatan pelayanan dan pengamanan penyampaian pendapat dapat berjalan aman, tertib, lancar, dan terkendali. Ia juga mengimbau masyarakat yang memiliki kepentingan atau aktivitas di sekitar lokasi aksi agar memantau informasi terkini melalui media sosial resmi Ditlantas Polda Metro Jaya maupun Polda Metro Jaya.

“Kami berharap kegiatan pelayanan dan pengamanan penyampaian pendapat ini dapat berjalan aman, tertib, lancar, dan terkendali,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending