Connect with us

TNI / Polri

Water Security: Universitas Pertahanan RI Gelar Seminar Internasional Teknologi Ketahanan Air

Published

on

Universitas Pertahanan bekerja sama dengan Indonesia Business Post Media mengadakan Water Security Seminar – Technology For Indonesia, dalam rangka menjawab ancaman krisis air di Indonesia. Seminar dan pameran tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 September 2023 dengan menghadirkan pembicara Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto, Rektor Unhan RI : Letnan Jenderal TNI Jonni Mahroza, Ph.D., para pakar air internasional, dan mendatangkan lebih dari 15 perusahaan dalam dan luar negeri yang memiliki teknologi terbaru dan tercanggih dalam konservasi dan ketahanan air.

Rektor Unhan RI : Letnan Jenderal TNI Jonni Mahroza, Ph.D. mengatakan tujuan dilaksanakan acara ini adalah untuk memperluas wawasan dan mendapatkan solusi tercapainya ketahanan sumber daya air dengan menggunakan teknologi paling mutakhir yang sesuai dengan kondisi alam Indonesia guna pertahanan negara yang kuat.

Mahroza mengatakan seminar dan pameran terkait Water Security Technology ini merupakan realisasi dari permintaan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto kepada Universitas Pertahanan untuk meneliti dan mengembangkan teknologi sumber daya air guna mengatasi krisis air di Indonesia.”Kegiatan seminar ini sebagai tindak lanjut dari seruan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada Universitas Pertahanan RI pada 20 September 2022 untuk meneliti teknologi sumber air untuk mengatasi krisis air di Indonesia,” ujarnya pada Kamis 21 September 2023.

Annelis Putri, pendiri dan direktur media Indonesia Business Post, mengatakan bahwa pihaknya bekerjasama dengan UNHAN RI mengundang lebih dari 15 perusahaan dan pakar teknologi ketahanan air, baik dari dalam maupun luar negeri. Annelis menekankan bahwa pilihan perusahaan-perusahaan ini didasarkan pada harapan Menteri Pertahanan RI dan Rektor UNHAN RI bahwa teknologi mereka dapat mendukung revolusi manajemen air dan ketahanan air Indonesia.

Water Security sendiri adalah kemampuan untuk memastikan akses yang berkelanjutan terhadap air bersih yang cukup untuk kehidupan yang baik, pembangunan ekonomi, dan perlindungan lingkungan. Ini juga mencakup cara menjaga agar air tetap bersih, perlindungan terhadap polusi air dan bencana terkait air, serta pelestarian ekosistem.

Ketahanan Air (Water Security) dan Pertahanan RI

Krisis air bersih menjadi salah satu ancaman paling nyata yang akan dihadapi Indonesia dan negara-negara lain di seluruh dunia. Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), diproyeksikan bahwa pada tahun 2025, seluruh bumi akan mengalami krisis air. PBB juga memperkirakan pada tahun 2030, kebutuhan air tawar global akan meningkat sekitar 40 persen lebih tinggi daripada ketersediaannya saat ini, sebagai akibat dari perubahan iklim, aktivitas manusia, dan pertumbuhan penduduk. Setelah Cape Town yang beberapa waktu lalu mengalami krisis air bersih, sebelas kota lain yang juga terancam mengalami hal yang sama yaitu Sao Paulo, Bangalore, Beijing, Kairo, Jakarta, Moskwa, Istanbul, Mexico City, London, Tokyo, dan Miami.

Menurut Mahroza, kondisi water security di Indonesia saat ini sedang menuju ke krisis air, ditandai dengan terjadinya kekeringan di Nusa Tenggara (NTT, NTB), Maluku, Jawa (Gunung Kidul), dan terjadinya banjir di DKI, Bandung dan beberapa kota lainnya sebagai dampak dari perubahan iklim.

Dampak dari perubahan iklim ini disebabkan oleh pencemaran lingkungan, terutama pencemaran udara oleh CO2, NO3, dan HSO2, yang berkontribusi pada efek rumah kaca dan hujan asam. Efek rumah kaca memiliki dampak yang signifikan pada peningkatan suhu global, termasuk suhu perairan laut. Peningkatan suhu laut ini telah memicu fenomena seperti badai El Nino dan La Nina, yang mengakibatkan timbulnya spot-spot daerah yang terlalu basah dan terlalu kering.

Daerah yang terlalu basah mengakibatkan curah hujan yang tinggi dan banjir, sedangkan daerah yang terlalu kering menyebabkan kekeringan dan kekurangan air. Dampak ini memiliki efek sistemik yang berpengaruh pada aspek pertahanan dan keamanan negara, seperti penurunan ketersediaan air bersih, penurunan produktivitas pangan, pertanian dan industri, bencana alam, serta dampak lainnya yang dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci, dampak tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

A. Polutan karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida yang mencemari udara, telah mengalami peningkatan yang signifikan, meningkatkan efek rumah kaca.
B. Sekitar 90%, dari energi yang tertahan dalam sistem bumi oleh gas rumah kaca diserap oleh lautan, kemudian menghangat, mengakibatkan kenaikan permukaan laut.
C. Perubahan yang mencolok dalam suhu air laut telah menginduksi munculnya badai La Nina dan gelombang panas.
D. Peningkatan dalam pemanasan global tersebut menghasilkan perubahan besar dalam suhu dan curah hujan rata-rata di tingkat regional.
E. Badai seperti La Nina, El Nino, dan gelombang panas menyebabkan kekeringan di beberapa wilayah dan menyebabkan banjir di wilayah lainnya.
F. Ditambah, perubahan iklim global juga berdampak pada perubahan iklim di Indonesia.
G. Perubahan iklim tersebut berdampak pada ketersediaan air bersih, penurunan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan, bahkan menyebabkan terjadinya bencana alam.

Pentingnya Ketahanan Air: Krisis Air Melemahkan Masyarakat, Menimbulkan Kerugian Ekonomi, dan Memicu Perang antar Negara

Perubahan iklim dan krisis air ini memerlukan penanganan yang efektif untuk memitigasi dampak negatif yang timbul. Salah satunya dan terutama adalah dengan meningkatkan ketahanan air di seluruh Indonesia. Saat ini, penurunan ketersediaan air yang merata diperkirakan akan terjadi di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara selama periode proyeksi 2020-2045. Pada tahun 2024, tercatat penurunan rata-rata ketersediaan air sebesar 439,21 m3 per kapita per tahun di Pulau Jawa dan 1.098,08 m3 per kapita per tahun di Nusa Tenggara. Dampak ekonomi negatif di sektor ini diperkirakan mencapai 27,9 Triliun Rupiah.

Ketahanan air juga diharapkan dapat menghadapi tantangan penurunan ketahanan pangan di Indonesia, seperti produksi padi yang diproyeksikan turun lebih dari 25% (2020-2045) di berbagai Provinsi seperti Kalimantan Utara, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara. Di Pulau Jawa dan Sumatera, yang merupakan pusat produksi beras, juga diperkirakan mengalami penurunan sebesar 10% hingga 17,5%. Meningkatkan ketahanan air dapat membantu pertanian, termasuk produksi padi, mengatasi tantangan perubahan iklim dan menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Hal ini juga sangat penting untuk mengurangi dampak ekonomi negatif yang diperkirakan mencapai 77,9 Triliun Rupiah akibat penurunan produksi padi yang disebabkan oleh perubahan iklim.

Selain itu, perubahan suhu dan pola hujan juga meningkatkan populasi vektor penyakit seperti DBD, malaria, dan pneumonia. Proyeksi potensi kerugian ekonomi di sektor kesehatan akibat DBD saja diperkirakan mencapai 31,3 Triliun Rupiah dari 2020 hingga 2024.

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan iklim memiliki dampak serius pada ketahanan sumber daya air. Oleh karena itu, tindakan mitigasi yang tepat diperlukan untuk memperkuat ketahanan air negara dan mencegah kerugian negara yang lebih besar. Karena itu, diskusi mengenai Water Security menjadi sangat penting karena peran ketahanan air yang sangat vital dalam konteks supply chain berkelanjutan, demi menjaga kelangsungan hidup Bangsa dan Negara Indonesia.

Kehidupan manusia dan segala makhluk hidup, ketahanan pangan, ketahanan kesehatan, industri dan lain-lain adalah aspek yang tidak dapat terlepas dari ketahanan sumber daya air. “Krisis air ke depan dapat memicu perang antar negara, hal ini disebabkan nilai vital air yang mempengaruhi segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Mahroza.

Penandatanganan MoU dengan Perusahaan Prancis dan Swedia
Dalam rangka mengantisipasi krisis air yang akan datang, Universitas pertahanan RI bekerjasama dengan berbagai institusi dan perusahaan dalam dan luar negeri untuk mengembangkan ketahanan air di Indonesia. Dalam kesempatan ini, Universitas Pertahanan RI yang diwakilkan oleh Rektor Unhan RI : Letnan Jenderal TNI Jonni Mahroza, Ph.D. melakukan penandatangan MoU dengan tiga perusahaan asal Perancis dan Swedia, disaksikan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ketiga perusahaan tersebut adalah Osmosun dan Ellipse Projects dari Perancis, dan Blue Water dari Swedia.
❖ Program Akses Air untuk Pulau-Pulau Terpencil: Osmosun perusahaan asal Perancis, memiliki teknologi yang menggunakan energi surya sebagai sumber daya utama untuk proses desalinasi air. Osmosun akan bekerjasama dengan Universitas Pertahanan RI dalam melaksanakan program akses air untuk pulau-pulau terpencil, daerah yang sulit mendapatkan pasokan air bersih, serta komunitas yang tidak memiliki akses mudah ke sumber air tawar di Indonesia.
❖ Pengembangan Ketahanan Air di Daerah Bencana: Blue Water perusahaan asal Swedia memiliki solusi air darurat yang dirancang khusus untuk situasi darurat seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, atau konflik yang mengancam nyawa. Blue Water menandatangani MoU dengan Universitas Pertahanan RI untuk menjalin kerja sama guna meningkatkan akses terhadap air bagi masyarakat Indonesia di daerah yang terkena dampak bencana atau konflik. Solusi ini memungkinkan tim tanggap darurat untuk dengan cepat mendapatkan akses ke air bersih yang murni, bahkan dari sumber air yang sangat tercemar.
❖ Penelitian Digital Ketahanan Air: Ellipse projects perusahaan asal Perancis, juga menandatangani MoU dengan Universitas Pertahanan RI untuk melakukan program penelitian digital bersama ketahanan air.

Perusahaan Indonesia Gapura Liqua Solutions, PAM Jaya MOYA Indonesia juga turut berpartisipasi memamerkan teknologi dan keahlian mereka yang menawarkan teknologi pemurnian air yang canggih untuk memastikan pasokan air bersih yang berkualitas. Selain perusahaan diatas, hadir lebih dari 10 perusahaan di bidang sumber daya air dari dalam dan luar negeri, seperti Danone Indonesia, Gapura Liqua Solutions dan Yayasan Obor Tani dari Indonesia, Imhotep Industries dari Austria, Wilo dari German, dan juga Via-Marina dari Perancis.

Acara ini juga diramaikan oleh para panelis pakar ketahanan air seperti Firdaus Ali, Staf ahli Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Ali Berawi, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), dan Arief Nasrudin selaku Presiden Direktur PAM JAYA.

Continue Reading

TNI / Polri

Polres Tangsel Salurkan Air Bersih untuk Warga Terdampak Kekeringan di Kranggan

Published

on

By

TANGERANG SELATAN – Polres Tangerang Selatan menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan di Kampung Kranggan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten, Kamis (30/7/2026). Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap warga yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat musim kemarau.

Pendistribusian bantuan dipimpin langsung Kapolres Tangerang Selatan AKBP Boy Jumalolo, S.H., S.I.K., M.H., didampingi Kapolsek Cisauk AKP Dhady Arsya. Turut hadir Ketua RW 05 Mad Hasan dan Ketua RT 13 Ade. Bantuan air bersih disalurkan kepada warga RT 13 dan masyarakat di wilayah sekitarnya. Sejak pendistribusian dimulai, warga tampak tertib mengantre dengan membawa galon, ember, dan berbagai wadah penampungan untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari.

Selain mendistribusikan bantuan, Kapolres juga berdialog dengan warga untuk mendengarkan secara langsung kondisi yang mereka hadapi akibat kekeringan serta memastikan kebutuhan air bersih dapat segera terpenuhi.

“Kami hadir untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Bantuan air bersih ini diharapkan dapat meringankan beban warga, khususnya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Polri akan terus hadir dan berupaya memberikan pelayanan serta bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar AKBP Boy Jumalolo.

Ia menambahkan, Polres Tangerang Selatan bersama jajaran polsek akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat kewilayahan, dan instansi terkait untuk memantau serta mendata wilayah lain yang terdampak kekeringan sehingga penyaluran bantuan dapat dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau.

“Musim kemarau meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah maupun lahan kosong, serta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Langkah-langkah sederhana tersebut sangat penting untuk mencegah kebakaran yang dapat membahayakan lingkungan, permukiman, dan keselamatan warga,” kata Kombes Pol. Budi Hermanto.

Warga menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan. Kegiatan ini menjadi wujud implementasi program Jaga Jakarta+ melalui kehadiran Polri yang responsif, humanis, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Masyarakat yang membutuhkan bantuan maupun pelayanan kepolisian dapat menghubungi Bhabinkamtibmas, kantor kepolisian terdekat, atau layanan Polri 110 yang siaga selama 24 jam.

Continue Reading

TNI / Polri

Tindak Lanjuti Arahan Presiden, Wakapolri dan Wamen Kehutanan Konsolidasikan Langkah Nasional Hadapi El Nino dan Karhutla

Published

on

By

Jakarta – Polri bergerak cepat menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang disampaikan dalam Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan pada 28 Juli 2026 terkait antisipasi fenomena El Nino, cuaca ekstrem, serta kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Pencegahan dan Penanganan Karhutla yang dipimpin Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. bersama Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Kamis (30/7), di Ruang Pusdalsis Stamaops Polri, Mabes Polri.

Rapat dihadiri pejabat utama Mabes Polri, seluruh Kapolda dan Wakapolda dari wilayah rawan Karhutla secara virtual, serta kementerian dan lembaga terkait, di antaranya Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BMKG, BNPB, dan Basarnas. Forum tersebut menjadi langkah konsolidasi nasional untuk menyatukan strategi menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Juli hingga September 2026.

Sebagai tindak lanjut arahan Presiden, Polri memperkuat langkah mitigasi sejak tahap prabencana melalui pendekatan pencegahan berbasis data, kolaborasi lintas sektor, dan kesiapsiagaan personel. Seluruh jajaran diperintahkan memperbarui pemetaan wilayah rawan Karhutla, memverifikasi hotspot di lapangan, memperkuat early warning system, serta mengoptimalkan patroli terpadu bersama TNI, Manggala Agni, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Polri juga menginstruksikan Bhabinkamtibmas bersama Babinsa melakukan pendataan langsung terhadap kondisi masyarakat di wilayah rawan, meliputi ketersediaan sumber air, potensi kekeringan, kondisi lahan pertanian, hingga kebutuhan bantuan sosial adaptif apabila dampak El Nino meningkat.

Upaya tersebut diperkuat dengan pemanfaatan command center yang telah terintegrasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memantau hotspot secara real time. Penggunaan drone, CCTV di pos-pos pantau, serta sistem informasi kebakaran menjadi bagian dari penguatan deteksi dini sehingga setiap potensi kebakaran dapat segera diverifikasi dan ditangani sebelum meluas.

Di lapangan, Polri telah menggelar 151 apel kesiapsiagaan, 29 rapat siaga tingkat Polda, 180 kegiatan kesiapan aksi, serta 2.850 kegiatan sosialisasi pencegahan kepada masyarakat melalui Bhabinkamtibmas bersama Babinsa. Selain itu, telah dilaksanakan lebih dari 168.500 patroli terpadu darat dan perairan di wilayah rawan Karhutla sebagai langkah preventif untuk menekan potensi kebakaran.

Kesiapan personel juga terus diperkuat. Polri menyiagakan 48.368 personel Sabhara dan 23.360 personel Brimob untuk mendukung operasi penanganan Karhutla, disertai penerapan sistem rayonisasi antar-Polres dan antar-Polda agar dukungan personel maupun peralatan dapat digerakkan secara cepat sesuai perkembangan situasi.

Dalam aspek penegakan hukum, Polri terus meningkatkan pengawasan terhadap praktik pembakaran lahan. Hingga Juni 2026 tercatat 118 penyelidikan, 30 penyidikan, dan 115 tersangka telah diproses. Penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku lapangan, tetapi juga pihak yang memerintahkan, membiayai, atau memperoleh keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan, termasuk korporasi yang terbukti melanggar ketentuan.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan rapat tersebut merupakan bentuk respons cepat Polri dalam menerjemahkan arahan Presiden menjadi langkah operasional yang terukur dan terintegrasi.

“Arahan Bapak Presiden menjadi pedoman bagi Polri untuk memperkuat mitigasi sejak dini. Seluruh jajaran telah bergerak melalui patroli terpadu, penguatan deteksi dini, kesiapsiagaan personel, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya adalah mencegah kebakaran sebelum meluas sekaligus mengurangi dampak El Nino terhadap masyarakat,” ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir.

Ia menambahkan bahwa Polri akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar setiap kebijakan yang telah diarahkan Presiden dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata di lapangan, mulai dari pencegahan, penanganan saat terjadi kebakaran, penegakan hukum, hingga pemulihan pascabencana.

Melalui konsolidasi nasional ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus mengedepankan pencegahan sebagai strategi utama dalam menghadapi El Nino dan Karhutla, guna melindungi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendukung ketahanan pangan nasional.

Continue Reading

TNI / Polri

Pangkostrad Pimpin Penyumpahan PNS Kostrad 2026, Tekankan Integritas dan Profesionalisme

Published

on

By

Jakarta – Panglima Kostrad (Pangkostrad) Letnan Jenderal TNI Mohammad Fadjar, MPICT., memimpin upacara Penyumpahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kostrad Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Mandala, Markas Kostrad, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (30/7/2026).

Dalam amanatnya, Pangkostrad mengucapkan selamat kepada seluruh PNS yang telah resmi mengucapkan sumpah sebagai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kostrad. Menurutnya, sumpah tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan ikrar suci yang mengandung tanggung jawab moral, hukum, dan spiritual kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, serta institusi tempat mengabdi.

Pangkostrad menegaskan pentingnya menjunjung tinggi integritas, loyalitas, dan komitmen dalam setiap pelaksanaan tugas. Ia mengingatkan agar seluruh PNS tidak menyalahgunakan kewenangan, menjaga amanah yang diberikan, serta membangun budaya kerja yang inovatif, efektif, efisien, adaptif, dan berorientasi pada hasil nyata guna mendukung kemajuan organisasi.

Selain itu, Pangkostrad mengajak seluruh PNS untuk terus meningkatkan kompetensi seiring perkembangan teknologi dan tuntutan reformasi birokrasi. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dinilai penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan, efektivitas organisasi, serta mendukung pengambilan keputusan yang cepat, tepat, akurat, aman, dan akuntabel.

Mengakhiri amanatnya, Pangkostrad menekankan pentingnya menjaga sinergi antara prajurit dan PNS sebagai satu tim kerja yang solid, serta menghindari segala bentuk pelanggaran, penyalahgunaan wewenang, maupun praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan semangat pengabdian, integritas, dan profesionalisme yang tinggi, PNS Kostrad diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung keberhasilan tugas pokok Kostrad demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Penkostrad).

Autentikasi
Kapen Kostrad, Kolonel Arm Asep Hendra Budiana, S.H., M.M.

Continue Reading

Trending