Connect with us

TNI / Polri

Water Security: Universitas Pertahanan RI Gelar Seminar Internasional Teknologi Ketahanan Air

Published

on

Universitas Pertahanan bekerja sama dengan Indonesia Business Post Media mengadakan Water Security Seminar – Technology For Indonesia, dalam rangka menjawab ancaman krisis air di Indonesia. Seminar dan pameran tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 September 2023 dengan menghadirkan pembicara Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto, Rektor Unhan RI : Letnan Jenderal TNI Jonni Mahroza, Ph.D., para pakar air internasional, dan mendatangkan lebih dari 15 perusahaan dalam dan luar negeri yang memiliki teknologi terbaru dan tercanggih dalam konservasi dan ketahanan air.

Rektor Unhan RI : Letnan Jenderal TNI Jonni Mahroza, Ph.D. mengatakan tujuan dilaksanakan acara ini adalah untuk memperluas wawasan dan mendapatkan solusi tercapainya ketahanan sumber daya air dengan menggunakan teknologi paling mutakhir yang sesuai dengan kondisi alam Indonesia guna pertahanan negara yang kuat.

Mahroza mengatakan seminar dan pameran terkait Water Security Technology ini merupakan realisasi dari permintaan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto kepada Universitas Pertahanan untuk meneliti dan mengembangkan teknologi sumber daya air guna mengatasi krisis air di Indonesia.”Kegiatan seminar ini sebagai tindak lanjut dari seruan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada Universitas Pertahanan RI pada 20 September 2022 untuk meneliti teknologi sumber air untuk mengatasi krisis air di Indonesia,” ujarnya pada Kamis 21 September 2023.

Annelis Putri, pendiri dan direktur media Indonesia Business Post, mengatakan bahwa pihaknya bekerjasama dengan UNHAN RI mengundang lebih dari 15 perusahaan dan pakar teknologi ketahanan air, baik dari dalam maupun luar negeri. Annelis menekankan bahwa pilihan perusahaan-perusahaan ini didasarkan pada harapan Menteri Pertahanan RI dan Rektor UNHAN RI bahwa teknologi mereka dapat mendukung revolusi manajemen air dan ketahanan air Indonesia.

Water Security sendiri adalah kemampuan untuk memastikan akses yang berkelanjutan terhadap air bersih yang cukup untuk kehidupan yang baik, pembangunan ekonomi, dan perlindungan lingkungan. Ini juga mencakup cara menjaga agar air tetap bersih, perlindungan terhadap polusi air dan bencana terkait air, serta pelestarian ekosistem.

Ketahanan Air (Water Security) dan Pertahanan RI

Krisis air bersih menjadi salah satu ancaman paling nyata yang akan dihadapi Indonesia dan negara-negara lain di seluruh dunia. Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), diproyeksikan bahwa pada tahun 2025, seluruh bumi akan mengalami krisis air. PBB juga memperkirakan pada tahun 2030, kebutuhan air tawar global akan meningkat sekitar 40 persen lebih tinggi daripada ketersediaannya saat ini, sebagai akibat dari perubahan iklim, aktivitas manusia, dan pertumbuhan penduduk. Setelah Cape Town yang beberapa waktu lalu mengalami krisis air bersih, sebelas kota lain yang juga terancam mengalami hal yang sama yaitu Sao Paulo, Bangalore, Beijing, Kairo, Jakarta, Moskwa, Istanbul, Mexico City, London, Tokyo, dan Miami.

Menurut Mahroza, kondisi water security di Indonesia saat ini sedang menuju ke krisis air, ditandai dengan terjadinya kekeringan di Nusa Tenggara (NTT, NTB), Maluku, Jawa (Gunung Kidul), dan terjadinya banjir di DKI, Bandung dan beberapa kota lainnya sebagai dampak dari perubahan iklim.

Dampak dari perubahan iklim ini disebabkan oleh pencemaran lingkungan, terutama pencemaran udara oleh CO2, NO3, dan HSO2, yang berkontribusi pada efek rumah kaca dan hujan asam. Efek rumah kaca memiliki dampak yang signifikan pada peningkatan suhu global, termasuk suhu perairan laut. Peningkatan suhu laut ini telah memicu fenomena seperti badai El Nino dan La Nina, yang mengakibatkan timbulnya spot-spot daerah yang terlalu basah dan terlalu kering.

Daerah yang terlalu basah mengakibatkan curah hujan yang tinggi dan banjir, sedangkan daerah yang terlalu kering menyebabkan kekeringan dan kekurangan air. Dampak ini memiliki efek sistemik yang berpengaruh pada aspek pertahanan dan keamanan negara, seperti penurunan ketersediaan air bersih, penurunan produktivitas pangan, pertanian dan industri, bencana alam, serta dampak lainnya yang dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci, dampak tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

A. Polutan karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida yang mencemari udara, telah mengalami peningkatan yang signifikan, meningkatkan efek rumah kaca.
B. Sekitar 90%, dari energi yang tertahan dalam sistem bumi oleh gas rumah kaca diserap oleh lautan, kemudian menghangat, mengakibatkan kenaikan permukaan laut.
C. Perubahan yang mencolok dalam suhu air laut telah menginduksi munculnya badai La Nina dan gelombang panas.
D. Peningkatan dalam pemanasan global tersebut menghasilkan perubahan besar dalam suhu dan curah hujan rata-rata di tingkat regional.
E. Badai seperti La Nina, El Nino, dan gelombang panas menyebabkan kekeringan di beberapa wilayah dan menyebabkan banjir di wilayah lainnya.
F. Ditambah, perubahan iklim global juga berdampak pada perubahan iklim di Indonesia.
G. Perubahan iklim tersebut berdampak pada ketersediaan air bersih, penurunan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan, bahkan menyebabkan terjadinya bencana alam.

Pentingnya Ketahanan Air: Krisis Air Melemahkan Masyarakat, Menimbulkan Kerugian Ekonomi, dan Memicu Perang antar Negara

Perubahan iklim dan krisis air ini memerlukan penanganan yang efektif untuk memitigasi dampak negatif yang timbul. Salah satunya dan terutama adalah dengan meningkatkan ketahanan air di seluruh Indonesia. Saat ini, penurunan ketersediaan air yang merata diperkirakan akan terjadi di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara selama periode proyeksi 2020-2045. Pada tahun 2024, tercatat penurunan rata-rata ketersediaan air sebesar 439,21 m3 per kapita per tahun di Pulau Jawa dan 1.098,08 m3 per kapita per tahun di Nusa Tenggara. Dampak ekonomi negatif di sektor ini diperkirakan mencapai 27,9 Triliun Rupiah.

Ketahanan air juga diharapkan dapat menghadapi tantangan penurunan ketahanan pangan di Indonesia, seperti produksi padi yang diproyeksikan turun lebih dari 25% (2020-2045) di berbagai Provinsi seperti Kalimantan Utara, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara. Di Pulau Jawa dan Sumatera, yang merupakan pusat produksi beras, juga diperkirakan mengalami penurunan sebesar 10% hingga 17,5%. Meningkatkan ketahanan air dapat membantu pertanian, termasuk produksi padi, mengatasi tantangan perubahan iklim dan menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Hal ini juga sangat penting untuk mengurangi dampak ekonomi negatif yang diperkirakan mencapai 77,9 Triliun Rupiah akibat penurunan produksi padi yang disebabkan oleh perubahan iklim.

Selain itu, perubahan suhu dan pola hujan juga meningkatkan populasi vektor penyakit seperti DBD, malaria, dan pneumonia. Proyeksi potensi kerugian ekonomi di sektor kesehatan akibat DBD saja diperkirakan mencapai 31,3 Triliun Rupiah dari 2020 hingga 2024.

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan iklim memiliki dampak serius pada ketahanan sumber daya air. Oleh karena itu, tindakan mitigasi yang tepat diperlukan untuk memperkuat ketahanan air negara dan mencegah kerugian negara yang lebih besar. Karena itu, diskusi mengenai Water Security menjadi sangat penting karena peran ketahanan air yang sangat vital dalam konteks supply chain berkelanjutan, demi menjaga kelangsungan hidup Bangsa dan Negara Indonesia.

Kehidupan manusia dan segala makhluk hidup, ketahanan pangan, ketahanan kesehatan, industri dan lain-lain adalah aspek yang tidak dapat terlepas dari ketahanan sumber daya air. “Krisis air ke depan dapat memicu perang antar negara, hal ini disebabkan nilai vital air yang mempengaruhi segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Mahroza.

Penandatanganan MoU dengan Perusahaan Prancis dan Swedia
Dalam rangka mengantisipasi krisis air yang akan datang, Universitas pertahanan RI bekerjasama dengan berbagai institusi dan perusahaan dalam dan luar negeri untuk mengembangkan ketahanan air di Indonesia. Dalam kesempatan ini, Universitas Pertahanan RI yang diwakilkan oleh Rektor Unhan RI : Letnan Jenderal TNI Jonni Mahroza, Ph.D. melakukan penandatangan MoU dengan tiga perusahaan asal Perancis dan Swedia, disaksikan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ketiga perusahaan tersebut adalah Osmosun dan Ellipse Projects dari Perancis, dan Blue Water dari Swedia.
❖ Program Akses Air untuk Pulau-Pulau Terpencil: Osmosun perusahaan asal Perancis, memiliki teknologi yang menggunakan energi surya sebagai sumber daya utama untuk proses desalinasi air. Osmosun akan bekerjasama dengan Universitas Pertahanan RI dalam melaksanakan program akses air untuk pulau-pulau terpencil, daerah yang sulit mendapatkan pasokan air bersih, serta komunitas yang tidak memiliki akses mudah ke sumber air tawar di Indonesia.
❖ Pengembangan Ketahanan Air di Daerah Bencana: Blue Water perusahaan asal Swedia memiliki solusi air darurat yang dirancang khusus untuk situasi darurat seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, atau konflik yang mengancam nyawa. Blue Water menandatangani MoU dengan Universitas Pertahanan RI untuk menjalin kerja sama guna meningkatkan akses terhadap air bagi masyarakat Indonesia di daerah yang terkena dampak bencana atau konflik. Solusi ini memungkinkan tim tanggap darurat untuk dengan cepat mendapatkan akses ke air bersih yang murni, bahkan dari sumber air yang sangat tercemar.
❖ Penelitian Digital Ketahanan Air: Ellipse projects perusahaan asal Perancis, juga menandatangani MoU dengan Universitas Pertahanan RI untuk melakukan program penelitian digital bersama ketahanan air.

Perusahaan Indonesia Gapura Liqua Solutions, PAM Jaya MOYA Indonesia juga turut berpartisipasi memamerkan teknologi dan keahlian mereka yang menawarkan teknologi pemurnian air yang canggih untuk memastikan pasokan air bersih yang berkualitas. Selain perusahaan diatas, hadir lebih dari 10 perusahaan di bidang sumber daya air dari dalam dan luar negeri, seperti Danone Indonesia, Gapura Liqua Solutions dan Yayasan Obor Tani dari Indonesia, Imhotep Industries dari Austria, Wilo dari German, dan juga Via-Marina dari Perancis.

Acara ini juga diramaikan oleh para panelis pakar ketahanan air seperti Firdaus Ali, Staf ahli Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Ali Berawi, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), dan Arief Nasrudin selaku Presiden Direktur PAM JAYA.

Continue Reading

TNI / Polri

Perkuat Program Jaga Jakarta, Polda Metro Jaya Rangkul Organisasi Kemasyarakatan

Published

on

By

Jakarta – Polda Metro Jaya memperkuat sinergi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan melalui pertemuan dan silaturahmi yang digelar di Gedung Promoter Polda Metro Jaya. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Jaga Jakarta yang dicanangkan Kapolda Metro Jaya untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Pertemuan tersebut dihadiri Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Pol H.Y. Arief Satriyo, S.I.K., Direktur Intelijen Keamanan Polda Metro Jaya Kombes Pol Miko Indrayana, S.I.K., serta perwakilan dari 20 organisasi kemasyarakatan di wilayah Jakarta.

Organisasi yang hadir antara lain BPPKB Banten, Kembang Latar, GIBAS, KBPP Polri, GMBI, PETIR, FPMM, Forkabi, PPBNI Satria Banten, Laskar Merah Putih, AMBI, FBR, Senkom Mitra Polri, GRIB Jaya, Bang Japar, Pemuda Batak Bersatu, dan Pemuda Pancasila.

Direktur Binmas Polda Metro Jaya Kombes Pol H.Y. Arief Satriyo mengatakan, keterlibatan organisasi kemasyarakatan sangat penting dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif.

“Pertemuan ini merupakan wujud komitmen Polda Metro Jaya bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, untuk menciptakan Jakarta yang aman dan nyaman,” kata Kombes Pol Arief.

Menurutnya, dinamika kehidupan di Jakarta, baik di ruang publik maupun ruang digital, memiliki keterkaitan erat dengan stabilitas keamanan nasional. Karena itu, diperlukan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang kuat antara kepolisian dengan seluruh pemangku kepentingan.

Melalui pertemuan tersebut, Polda Metro Jaya mengajak organisasi kemasyarakatan untuk berperan aktif menjaga lingkungan, mencegah potensi konflik, serta membantu menangkal provokasi dan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Sinergi yang terus dibangun ini diharapkan dapat memperkuat peran organisasi kemasyarakatan sebagai mitra kepolisian dalam menyerap aspirasi, menyelesaikan persoalan secara dialogis, dan bersama-sama menjaga stabilitas keamanan Jakarta.

Continue Reading

TNI / Polri

Wakapolri Kukuhkan Pengurus KBPP Polri 2026–2031, Dorong SDM Unggul dan Berdaya Saing

Published

on

By

Jakarta – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., mengukuhkan Pengurus Pimpinan Pusat Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Masa Bakti 2026–2031 di Gedung Bhakti Dharma Waspada, STIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/7).

Pengukuhan tersebut menjadi momentum penting bagi KBPP Polri untuk memperkuat perannya sebagai organisasi keluarga besar Polri yang berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM), pemberdayaan masyarakat, serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Dalam laporannya, Ketua Umum KBPP Polri AH Bimo Suryono, S.E., S.H., menyampaikan bahwa susunan Ketua, Sekretaris, Bendahara (KSB) beserta Ketua Dewan Pengawas KBPP Polri Masa Bakti 2026–2031 telah resmi memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum. Pengesahan tersebut menjadi dasar bagi kepengurusan baru untuk menjalankan roda organisasi secara profesional, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bimo juga memperkenalkan jajaran pengurus inti yang berasal dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari pemerintahan, akademisi, dunia usaha, hingga tokoh muda keluarga besar Polri. Menurutnya, keberagaman tersebut menjadi kekuatan organisasi dalam membangun kolaborasi, menghadirkan gagasan baru, serta memperluas kontribusi KBPP Polri bagi masyarakat.

“KBPP Polri ingin menjadi rumah bersama bagi putra-putri keluarga besar Polri untuk berkarya, berkolaborasi, dan mengabdi. Kami berharap organisasi ini dapat menjadi wadah yang produktif bagi generasi muda dalam mendukung pembangunan nasional,” ujar Bimo.

Ia menjelaskan, dengan jumlah personel Polri yang tersebar di seluruh Indonesia, keluarga besar Polri memiliki potensi yang sangat besar untuk berkontribusi dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kewirausahaan, kegiatan sosial, hingga penguatan nilai-nilai kebangsaan. Untuk itu, KBPP Polri akan melakukan penguatan pendataan anggota dan konsolidasi organisasi hingga tingkat daerah agar program-program organisasi dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak masyarakat.

KBPP Polri juga berkomitmen memperkuat sinergi dengan berbagai satuan kerja Polri serta para pemangku kepentingan lainnya agar program pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas generasi muda, dan kegiatan sosial kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Sementara itu, dalam arahannya, Wakapolri menegaskan bahwa pengukuhan kepengurusan baru bukan sekadar seremoni organisasi, tetapi menjadi titik awal untuk memperkuat kontribusi nyata keluarga besar Polri dalam menjawab berbagai tantangan bangsa.

Menurut Wakapolri, dunia saat ini menghadapi perkembangan yang sangat dinamis, mulai dari perubahan geopolitik, transformasi digital, kemajuan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), hingga meningkatnya tantangan keamanan siber dan penyebaran informasi yang tidak benar. Kondisi tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan memiliki karakter kebangsaan yang kuat.

“Visi KBPP Polri sebagai organisasi yang berintegritas, profesional, modern, dan berlandaskan nilai-nilai Bhayangkara harus diwujudkan melalui kerja nyata yang memberikan manfaat bagi anggota, masyarakat, bangsa, dan negara,” kata Wakapolri.

Ia menjelaskan bahwa Polri terus melakukan transformasi melalui pendekatan human-centered policing dan evidence-based policing sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat kepercayaan publik, serta mendukung berbagai program strategis nasional.

Dalam konteks tersebut, Wakapolri menilai KBPP Polri memiliki posisi strategis sebagai mitra yang mampu membangun karakter generasi muda, memperkuat literasi digital, meningkatkan kepedulian sosial, dan mendorong tumbuhnya kewirausahaan di kalangan keluarga besar Polri.

Sebagai Pembina Harian KBPP Polri, Wakapolri menyampaikan tiga arah kebijakan utama bagi kepengurusan baru.

Pertama, memperkuat pemberdayaan ekonomi keluarga besar Polri melalui pengembangan UMKM, kewirausahaan, dan jejaring usaha yang saling mendukung sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Kedua, membangun tata kelola organisasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan berbasis digital agar KBPP Polri semakin adaptif terhadap perkembangan zaman serta mampu menjangkau generasi muda.

Ketiga, memperkuat pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan sosial, pendidikan, kemanusiaan, serta kolaborasi dengan satuan kerja Polri di seluruh Indonesia dalam mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Wakapolri juga mengajak seluruh pengurus untuk menjadikan KBPP Polri sebagai ruang kolaborasi lintas generasi yang mampu melahirkan sumber daya manusia unggul, berkarakter, dan memiliki semangat pengabdian.

“Indonesia memiliki bonus demografi yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. KBPP Polri harus menjadi bagian dari upaya mencetak generasi yang berintegritas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki kepedulian sosial, serta siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wakapolri menekankan pentingnya memperkuat budaya gotong royong, menjaga persatuan, serta membangun kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, organisasi yang kuat adalah organisasi yang mampu menghadirkan solusi dan manfaat nyata bagi lingkungan sekitarnya.

Mengakhiri sambutannya, Wakapolri mengajak seluruh pengurus dan anggota KBPP Polri untuk menjaga semangat kebersamaan, menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Brata dan Catur Prasetya, serta terus berinovasi dalam mendukung pengabdian kepada masyarakat.

“Jadikan pengukuhan ini sebagai awal pengabdian yang lebih besar. Mari kita bekerja bersama, memperkuat kolaborasi, menjaga integritas, dan menghadirkan karya nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan semangat tersebut, saya optimistis KBPP Polri akan semakin maju dan mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Wakapolri

Continue Reading

TNI / Polri

Begini Cara Resmi Urus BPKB Hilang

Published

on

By

Jakarta – BPKB hilang bisa diurus secara resmi. Berikut ini langkah-langkahnya.
BPKB bisa diterbitkan ulang bila hilang atau rusak.

Diatur dalam Perpol 7 tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pemilik kendaraan bisa mengajukan permohonan penggantian BPKB. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut.

Syarat Mengurus BPKB Hilang
– Mengisi formulir permohonan
– melampirkan: tanda bukti identitas, surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi KTP yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan, surat tanda penerimaan laporan Polri, berita acara pemeriksaan dari penyidik Polri, STNK, tanda bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak, surat pernyataan pemilik bermeterai cukup mengenai BPKB yang hilang tidak terkait kasus pidana dan perdata, bukti pengumuman pada media cetak sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggat waktu setiap bukan satu kali, serta hasil cek fisik ranmor.

Cara Urus BPKB Hilang
Kalau persyaratan sudah siap semua, maka kamu bisa langsung menuju ke Polres atau Polsek untuk membuat berita acara pemeriksaan. Seperti disebutkan di atas, salah satu persyaratannya berupa iklan di media massa.

Pastikan kamu membawa bukti bahwa kehilangan BPKB itu sudah diberitakan di media massa.

“Minimal dua media massa untuk menghindari penyalahgunaan BPKB,” demikian dijelaskan Brigadir Sarah dalam video yang ditayangkan Youtube NTMC Korlantas Polri.Selasa (28/7)

Jangan lupa juga mengurus surat keterangan bebas blokir dari Ditlantas Polda setempat.

Hal ini dilakukan untuk memastikan kendaraan tidak dalam sengketa, tidak masuk daftar pencarian barang, dan terpenting BPKB tidak sedang jadi jaminan pinjaman di bank atau leasing.

Kemudian, lakukan cek fisik dan dokumen pendukung. Kamu bisa bawa kendaraan ke Samsat untuk cek rangka dan mesin. Kalau sudah langsung bawa ke loket pengurusan BPKB hilang.

Biayanya mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2020. Di situ tertulis penerbitan BPKB baru untuk kendaraan roda dua atau roda tiga sebesar Rp 225 ribu. Sementara untuk penerbitan BPKB baru mobil biayanya Rp 375 ribu.

Continue Reading

Trending