Jakarta – Upaya penegakan hukum kekayaan intelektual (KI) perlu terus ditingkatkan dan digaungkan agar tindak pelanggaran terhadap KI dapat semakin berkurang. Dalam upaya untuk melawan kejahatan tindak pidana di bidang KI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terus melakukan tindakan preventif.

Pada tahun 2022 lalu, DJKI membentuk Satuan Tugas Kekayaan Intelektual atau yang disebut Satgas IP Task Force yang beranggotakan sepuluh kementerian dan lembaga terkait, yaitu DJKI; Kementerian Keuangan (Kemenkeu); Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo); Bareskrim Polri; Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Kesehatan; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Perdagangan; dan Kejaksaan Agung.

Berbagai usaha pun telah dilakukan, seperti kolaborasi antara DJKI dan Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu pada penegahan barang masuk di pelabuhan Tanjung Mas dan Tanjung Perak. Selain itu, ada juga kolaborasi penegakan hukum antara DJKI, Interpol Singapura, dan Kepolisian Busan (Korea) dalam menangani pelanggaran hak cipta yang terjadi di wilayah DKI Jakarta dan Tangerang.

Untuk semakin meningkatkan sinergi dan menyamakan sudut pandang antar para pemangku kepentingan terkait, DJKI pun menggelar kegiatan Intellectual Property (IP) Crime Forum pada tanggal 6 s.d. 8 Mei 2024 di Hotel JS Luwansa, Jakarta. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dalam perayaan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2024.

“Kemajuan teknologi memiliki dampak besar ada maraknya pelanggaran KI yang menjadi semakin mudah. Untuk itu, kita sebagai instansi penegak hukum di bidang KI perlu saling berkolaborasi dalam memberikan pelindungan kepada para pemilik KI,” ujar Cecep Sarip Hidayat, Analis Kebijakan Muda DJKI.

Pada kesempatan ini, DJKI bersama para pemangku kepentingan saling berbagi ilmu dan pengalaman dalam melakukan penegakan hukum KI di instansi masing-masing.

Analis Konten Media Sosial Kemenkominfo Muhammad Rizqa Aulia menjelaskan bahwa sampai dengan 30 April 2024, tercatat sebanyak 3.312.163 konten negatif pada situs dan 2.089.869 pada media sosial yang sudah ditangani oleh Kemenkominfo.

“Mekanisme pemblokiran situs dan media sosial diawali dengan tahap pelaporan dari masyarakat maupun instansi. Laporan ini kemudian akan diverifikasi apakah perlu ditindak. Jika ya, maka situs yang bersangkutan akan diblokir dan takedown konten di media sosial,” jelasnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Penyidik Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dari BPOM. Ia mengatakan, kemajuan teknologi digital membuat pemberantasan pelanggaran KI semakin menantang.

“Saya pernah menangani kasus penjualan obat ilegal yang dijual di marketplace. Cukup sulit menelusuri pemilik akun marketplace tersebut karena ternyata data diri yang digunakan palsu,” tutur Sahat.

Sahat juga berharap ke depannya ada pelatihan khusus atau peningkatan kompetensi terkait penanganan kasus antara BPOM dan DJKI di bidang obat dan makanan palsu, sehingga penanganan kasus terkait dapat lebih efektif.

Dari sudut pandang Kepolisian Negara Republik Indonesia, beberapa strategi khusus perlu diambil dalam penanganan pelanggaran KI secara daring, seperti pembuatan tim khusus, melakukan pemantauan daring, dan menjalin kerja sama internasional.

“Contohnya, kami membentuk tim khusus atau unit investigasi yang dilatih khusus untuk menangani kasus-kasus pelanggaran kekayaan intelektual secara daring. Tim ini harus memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam teknologi informasi dan hukum kekayaan intelektual,” pungkas AKBP Muhammad Taat Resdi selaku Kepala Unit 1 Subdirektorat Industri dan Perdagangan Bareskrim Polri.

Jakarta – Keluarga Besar Kerukunan Bubuhan Banjar se Jabodetabek mengadakan Halal Bihalal Dengan mengusung tema “Tradisi Diusung Budaya Dijunjung Silahturahmi Bersambung”

Gubernur Kalimantan Selatan menyebutkan di seluruh penjuru dunia terdapat warga Banjar, hal ini diungkapkan saat memberikan sambutan pada Halal Bihalal Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) Jabodetabek Tahun 2024M/1445H di Auditorium Dr. Soerjarwo Gedung Manggala Wahabakti, Jakarta.

“Di mana-mana saya bertemu dengan orang Banjar, pokoknya orang Banjar ada di seluruh penjuru dunia,” kata Sahbirin Noor, Sabtu (04/05/2024).

Dijelaskan, jika Suku Banjar ternyata memiliki semangat merantau yang cukup besar, hal ini menjadi sesuatu yang tidak dapat dipungkiri jika orang Banjar itu ada di mana-mana.

Selain membahas latar belakang Suku Banjar yang banyak merantau, Gubernur Kalsel juga menyebutkan perkembangan oleh kebijakan pemerintah pusat.  Diketahui, Ibu Kota Nusantara (IKN) telah ditetapkan akan dibangun di pulau Kalimantan atau pulau Borneo, tepatnya di provinsi tetangga Kalimantan Timur (Kaltim).

“Insya Allah IKN akan pindah di Kalimantan tepatnya di Kaltim, kenapa tidak di Kalsel, karena Kalsel ke bagian gerbang Nusantara, dan kita ingin setiap siapa yang datang ke Kalsel dalam suasana nyaman dan selamat sehingga kita tambahkan dengan Kalsel Babussalam,” tuturnya.

Dalam Halal Bihalal warga Banjar, ada 61  lapak kuliner khas Banjar juga dapat ditemui.Jakarta – Keluarga Besar Kerukunan Bubuhan Banjar se Jabodetabek mengadakan Halal Bihalal Dengan mengusung tema “Tradisi Diusung Budaya Dijunjung Silahturahmi Bersambung”

Gubernur Kalimantan Selatan menyebutkan di seluruh penjuru dunia terdapat warga Banjar, hal ini diungkapkan saat memberikan sambutan pada Halal Bihalal Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) Jabodetabek Tahun 2024M/1445H di Auditorium Dr. Soerjarwo Gedung Manggala Wahabakti, Jakarta.

“Di mana-mana saya bertemu dengan orang Banjar, pokoknya orang Banjar ada di seluruh penjuru dunia,” kata Sahbirin Noor, Sabtu (04/05/2024).

Dijelaskan, jika Suku Banjar ternyata memiliki semangat merantau yang cukup besar, hal ini menjadi sesuatu yang tidak dapat dipungkiri jika orang Banjar itu ada di mana-mana.

Selain membahas latar belakang Suku Banjar yang banyak merantau, Gubernur Kalsel juga menyebutkan perkembangan oleh kebijakan pemerintah pusat.  Diketahui, Ibu Kota Nusantara (IKN) telah ditetapkan akan dibangun di pulau Kalimantan atau pulau Borneo, tepatnya di provinsi tetangga Kalimantan Timur (Kaltim). 

“Insya Allah IKN akan pindah di Kalimantan tepatnya di Kaltim, kenapa tidak di Kalsel, karena Kalsel ke bagian gerbang Nusantara, dan kita ingin setiap siapa yang datang ke Kalsel dalam suasana nyaman dan selamat sehingga kita tambahkan dengan Kalsel Babussalam,” tuturnya.

Dalam Halal Bihalal warga Banjar, ada 61  lapak kuliner khas Banjar juga dapat ditemui.

Jakarta – Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) menggelar acara Halal Bi Halal di Gedung Peradi Tower Jakarta timur.Kamis,(2/5/2024)

“Halalbihalal yang dibuat DPN Peradi sengaja dilaksanakan di kantor ini. Karena kami ingin mendapatkan suasana yang lebih akrab di antara para anggota sekalian.

Terlebih, sekretariat nasional Peradi itu baru diresmikan pada Januari 2024.

Selama ini memang sering kami adakan di hotel-hotel. Tapi tahun ini karena kegiatan teman-teman banyak. Dan kami juga sudah punya kantor sendiri. Kami coba menikmati keramahan kantor ini untuk halalbihalal bersama teman-teman,” kata Ketua Umum Prof Dr Otto Hasibuan, SH.,MM dalam sambutannya.

Halal Bi Halal selain untuk bermaafan diantara kita. Inilah tempatnya kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi.Kita sepakat memutuskan acara halal bihalal di kantor DPN Peradi. Seluruh anggota Peradi bergerak dan bangunan single bar akan tercapai, imbuh Otto.

Selian halal bihalal juga dilakukan acara santunan anak yatim piatu dan pemberian door prize kepada peserta halal bihalal yang hadir.

Ditemui usai acara halal bihalal, Ketua Peradi DPC Kabupaten Bogor Periode 2022 – 2027 Oteu Herdiansyah S.H., mengatakan dengan halal bihalal akan mengeratkan silaturahmi antar anggota Peradi dan para pengurus Peradi. Ini sangat positif dan dilakukan secara berkala dan terus menerus oleh DPN Peradi, ucapnya.

Oteu melanjutkan, Peradi tentunya tetap menjadi bagian dari pengawas hukum karena sesuai undang-undang sebagai bagian untuk penegakan hukum.Posisi kita sebagai aparat penegak hukum tetap mengawal bagaimana supremasi hukum dapat berlaku secara maksimal.

Kepada anggota Peradi supaya konsisten dan memenuhi integritas. Didalam undang undang advokat jelas organisasi advokat harus bersatu dan solid, tutupnya.“Halalbihalal yang dibuat DPN Peradi sengaja dilaksanakan di kantor ini. Karena kami ingin mendapatkan suasana yang lebih akrab di antara para anggota sekalian. 

Terlebih, sekretariat nasional Peradi itu baru diresmikan pada Januari 2024.

Selama ini memang sering kami adakan di hotel-hotel. Tapi tahun ini karena kegiatan teman-teman banyak. Dan kami juga sudah punya kantor sendiri. Kami coba menikmati keramahan kantor ini untuk halalbihalal bersama teman-teman,” kata Ketua Umum Prof Dr Otto Hasibuan, SH.,MM dalam sambutannya.

Halal Bi Halal selain untuk bermaafan diantara kita. Inilah tempatnya kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi.Kita sepakat memutuskan acara halal bihalal di kantor DPN Peradi. Seluruh anggota Peradi bergerak dan bangunan single bar akan tercapai, imbuh Otto.

Selian halal bihalal juga dilakukan acara santunan anak yatim piatu dan pemberian door prize kepada peserta halal bihalal yang hadir.

Ditemui usai acara halal bihalal, Ketua Peradi DPC Kabupaten Bogor Periode 2022 – 2027 Oteu Herdiansyah S.H., mengatakan dengan halal bihalal akan mengeratkan silaturahmi antar anggota Peradi dan para pengurus Peradi. Ini sangat positif dan dilakukan secara berkala dan terus menerus oleh DPN Peradi, ucapnya.

Oteu melanjutkan, Peradi tentunya tetap menjadi bagian dari pengawas hukum karena sesuai undang-undang sebagai bagian untuk penegakan hukum.Posisi kita sebagai aparat penegak hukum tetap mengawal bagaimana supremasi hukum dapat berlaku secara maksimal.

Kepada anggota Peradi supaya konsisten dan memenuhi integritas. Didalam undang undang advokat jelas organisasi advokat harus bersatu dan solid, tutupnya.