Connect with us

nasional

BPH Migas Minta SPBU Patuhi Prosedur Penyaluran BBM Bersubsidi

Published

on

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) merupakan ujung tombak penyaluran bahan bakar minyak (BBM) yang perannya sangat penting bagi masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatannya, SPBU wajib mematuhi Standard Operating Procedure (SOP), serta mendukung pengawasan pendistribusian BBM, khususnya BBM subsidi agar tepat sasaran.

Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim disela-sela kegiatan pengawasan penyaluran dan pendistribusian BBM di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, Selasa (28/11/2023), menyampaikan, BPH Migas meminta agar SPBU mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan kegiatannya.

Dalam kunjungan ke salah satu SPBU yang beberapa lama tidak mendapatkan kuota BBM bersubsidi jenis solar, BPH Migas mendapati kurangnya pemeliharaan sarana dan fasilitas di SPBU tersebut.

“Dari kunjungan ke salah satu SPBU yang sudah beberapa lama di-suspended, ternyata compliance (kepatuhan) SPBU kurang. Misalnya, CCTV kurang bagus dan belum menyorot nomor polisi kendaraan, dispenser juga mati, tangki penyimpanan terindikasi tidak pernah dicek,” kata Halim.

Kepatuhan SPBU terhadap aturan yang telah ditetapkan, lanjut Halim, merupakan salah satu pengawasan yang dilakukan BPH Migas. “BBM subsidi itu tidak hanya yang keluar dari dispenser, tetapi juga yang ada di tangki. Itu harus kita cek dan kami kembali meminta agar SPBU mematuhi aturan yang berlaku,” tegasnya.

Khusus mengenai BBM subsidi, BPH Migas menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang mengeluarkan Surat Edaran pengendalian penggunaan BBM subsidi, terutama solar.

Melalui surat edaran ini, diatur batas pembelian solar untuk angkutan barang roda 4 maksimal sebanyak 30 liter per hari, kendaraan umum dan pribadi roda 6 sebanyak 60 liter, dan roda 4 sebanyak 20 liter per hari.

Sedangkan untuk kendaraan roda 2, tidak ada ketentuan karena memang ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan BBM bersubsidi.

“Selain Bangka Belitung, sudah ada beberapa daerah lain, seperti Kepulauan Riau dan Batam. Memang secara bertahap hal ini dilakukan dan kita mengapresiasi pemerintah daerah untuk bersama-sama melakukan pengawasan pengendalian BBM subsidi agar tepat sasaran,” katanya.

Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi mendukung upaya pengendalian BBM subsidi yang dilakukan pemerintah daerah. “Dengan adanya pengendalian BBM subsidi ini, diharapkan tingkat kebocoran oleh pihak-pihak yang tidak berhak dapat ditekan,” ujar Iwan.

Iwan juga mengharapkan agar peraturan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, tidak dijadikan alat untuk berbuat kecurangan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. BPH Migas terus memetakan potensi-potensi kecurangan ini.

“Di beberapa tempat, ternyata surat rekomendasi digunakan oleh pihak yang tidak berhak. Ini ketahuan karena jumlah BBM Jenis Solar dan Pertalite yang diambil tidak masuk akal untuk kebutuhan hariannya. Juga teknik pengambilan BBM tersebut tidak sesuai SOP. Ini yang kita coba perbaiki ke depannya,” pungkas Iwan.

Turut mendampingi dalam kegiatan pemantauan ini, SBM Rayon I Bangka Belitung Sandi Saryanto.

Continue Reading

nasional

Penyuluhan Hukum di Rutan Cipinang Berjalan Sukses

Published

on

By

Jakarta – Rutan Kelas I Cipinang sukses menggelar Kegiatan Penyuluhan Hukum, bekerja sama dengan Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Acara dilaksanakan di Aula Gedung 2 ini bertujuan memberikan pemahaman hukum kepada warga binaan, sesuai amanat Pasal 7 dan Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

 

Tim penyuluh, terdiri dari Tri Puji Rahayu, Mirna Tiurma Alvernia, dan Olivia Dwi Ayu Q, menyampaikan materi penting terkait hak tahanan dan narapidana atas informasi dan bantuan hukum. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum warga binaan, sejalan dengan program pembinaan di Rutan Cipinang. Dukungan penuh dari Kemenkumham DKI Jakarta membuat acara berlangsung lancar dan memberikan dampak positif bagi peserta.

 

Kepala Rutan Cipinang, Irwanto Dwi Yhana Putra, menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan ini. “Penyuluhan hukum seperti ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran hukum warga binaan. Ke depannya, kami berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara rutin,” ujarnya penuh harapan.

Continue Reading

nasional

Dewan Pengurus Nasional (DPN) BKPRMI Gelar Pelantikan,Orentasi & Rakernas

Published

on

By

Jakarta – Dewan Pengurus Nasional (DPN) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Nasional 2024-2029 resmi dilantik dan dikukuhkan di Gedung Kemenpora pada Jumat (6/12/2024).

 

Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) BKPRMI, Said Aldi Al Idrus dan H. Nanang Mubarok SHI M Sos dan disaksikan oleh Dewan Pembina BPKRMI Idrus Marham

 

Idrus Marham dan Said Aldi Al Idrus mengapresiasi pelantikan yang saja baru dilaksanakan diharapkan pasca kepengurusan yang baru BPKRMI semakin memantapkan eksistensinya untuk menguatkan semangat gotong royong demi tercapainya tujuan organisasi dalam memberikan manfaat bagi agama, masyarakat dan bangsa.

 

Sehingga kedepannya BKPRMI dapat melakukan penguatan kelembagaan, menyusun program kerja yang tepat dan menerapkan manajerial yang baik.

 

Diharapkan BKPRMI kedepan bisa memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi kepemudaan lainnya.

 

Dengan menjalin kemitraan yang kuat maka BKPRMI dapat semakin berdaya saing, guna dan mampu ikut menjembatani berbagai persoalan bangsa.

 

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat BKPRMI, Said Aldi Al Idrus menambahkan, kepengurusan BKPRMI yang baru dilantik dapat terus melanjutkan tongkat estafet perjuangan dalam memajukan pembangunan, khususnya dalam memajukan sumber daya manusia yang cinta Al-Qur’an.

 

“Dari kepengurusan yang baru agar bisa bersama-sama memberdayakan, mengakomidir dan memotivasi seluruh anggota dalam memajukan BKPRMI dalam memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” jelasnya.

 

Ia menjelaskan, BKPRMI hadir sebagai salah satu media berdakwah para pemuda muslim dengan berbagai aktifitas keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.

 

“BKPRMI mempunyai kekuatan dan posisi strategis sebagai motor penggerak dalam mengembangkan Masjid dari kalangan usia sehingga dapat meningkatkan kualitas sesama umat muslim,” tuturnya.

 

Kedepan BPKRMI akan terus membudayakan dan mengembangkan potensi pemuda dan remaja Masjid atau Mushalla agar bertaqwa senantiasa memakmurkan masjid sebagai pusat ibadah, perjuangan dan kebudayaan.

Continue Reading

nasional

M. Rustam Rumatiga Ketua DPW BKPRMI Papua Barat Daya Hadiri Pelantikan, Orientasi dan Rapat Kerja Nadional

Published

on

By

Jakarta – Dewan Pengurus Nasional Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia  (BKPRMI) Menggadakan Pelantikan Pengurus BKPRMI 2024-2029, Orientasi dan Rapat Kerja Nadional BKPRMI.

 

M. Rustam Rumatiga sebagai Ketua DPW BKPRMI Papua Barat Daya, saat ditemui awak Media Online mengatakan bahwa “Tujuan Rakernas adalah membahas program strategis nasional baik itu jangka menengah maupun jangka panjang, terkait dengan beberapa program unggulan yang dibahas rakernas yaitu bahwa di BKPRMI itu yang awalnya ada 7 lembaga tetapi dari 7 lembaga tersebut dipecah menjadi 9 lembaga yaitu (Lembaga Pengembangan Dakwah Sumber Daya Manusia (LPDSDM) dan Lembaga Pengembagan Ekonomi Kreatif (LPEKIN), saat ditemui awak Media Online di Wisma Menpora RI Jakarta pada hari Jumat,(6/12/2024)

 

Kita memang dari Sorong itu minoritas tetapi tidak menghilangkan semangat kita karena lahirnya BKPMRI itu di Irian Jaya awalnya dari Sorong, setelah saya di berikan amanah untuk menjadi Ketua DPW Papuan Barat Daya program-program itu kita tindak lanjutin dimana sebelum rakernas hari ini  kita sudah melaksanakan Rakerwil dan dari hasil rakerwil itu kita sampaikan program-programnya ke dalam rakernas BKPRMI untuk menjadi Program Nasional.

 

Adapun yang usulan yang disampaikan dalam rakernas tersebut yaitu terkait dengan tata cara bersurat BKPRMI itu sudah bagus dari salam penutup walupun kami hanya meluruskan penegasan POD AD/ART BKPRMI terkait salam penutup tata cara surat menyurat.

 

Adapun jumlah anggota DPW BKPRMI Papua Barat Daya yaitu 60 pengurus terdiri dari beberapa wilayah bawahan ada 6 kabupaten dimana kita ini pecahan dari Papua Barat dengan ibukota Maknowari, dimekarkan Papua Barat Daya dengan ibukota Sorong menjadi Provinsi ke 38.

 

Terkait dengan Program Prabowo-Gibran sudah ditetapkan dalam Munas BKPRMI karena Prabowo sudah menjadi Dewan Pembina sewaktu masih menjadi Jenderal era Presiden Suharto dan dekat sekali dengan Pemuda Masjid saat itu. Setelah terpilihnya Prabowo sebagai Presiden RI makan andil untuk BKPRMI menjadi sangat besar dan suatu kewajiban untuk mensukseskan program-program BKPRMI yaitu Presiden Prabowo sudah memberikan bantuan 102 mobil untuk Pemuda Masjid seluruh wilayah Indonesia, juga tadi  Mempora mengatakan untuk tetap bersinergitas program-program Menpora dengan BKPRMI.

 

Kami berharap BKPRMI mendapatkan dukungan dari semua pihak Pemerintah pusat dan daerah karena dukungan pendanaan kita semua swadaya dari seluruh pengurus DPP dan DPW BKPRMI dalam menjalankan kegiatan maupun program-program BKPRMI karena organisasi ini tidak kita giring ke Politik Praktis sehingga independesi tetap terjaga,” tutupnya.

Continue Reading

Trending