Connect with us

nasional

Dukung Distribusi BBM Subsidi Tepat, BPH Migas, Badan Usaha, dan Hiswana Sepakat Tingkatkan Koordinasi

Published

on

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus berupaya memastikan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran, tepat guna dan tepat volume. Untuk mewujudkannya, diperlukan kerja sama yang erat dengan stakeholder, termasuk Pertamina dan Hiswana Migas.

Untuk meningkatkan kerja sama tersebut, diselenggarakan Rapat Koordinasi dengan Hiswana Migas wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di Yogyakarta, Jumat (8/12/2023).

Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra dan Harya Adityawarman, Ketua Hiswana Migas DPD Jawa Tengah dan DIY Agung Karnadi dan Sales Area Manager (SAM) Pertamina Patra Niaga Yogyakarta Weddy Surya Widrawan.

BPH Migas memaparkan tugas dan fungsi, kebijakan dan aturan-aturan terkait kegiatan hilir migas, termasuk kriteria konsumen yang berhak menikmati BBM subsidi (Jenis BBM Tertentu/Solar) dan BBM Kompensasi (Jenis BBM Khusus Penugasan/Pertalite), serta temuan-temuan di lapangan ketika melakukan pengawasan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Di sisi lain, pengusaha SPBU yang diwakili Hiswana Migas juga menyampaikan pengalaman dan tantangan dalam kegiatan operasionalnya.

“Kita semua mengetahui BBM subsidi menggunakan anggaran negara dan oleh karena itu pemanfaatannya harus tepat sasaran, serta tentunya konsumen pengguna pun terlayani dengan baik. Untuk itu, koordinasi yang baik antara semua pihak terkait harus ditingkatkan,” ungkap Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman disela-sela pertemuan.

BPH Migas mengapresiasi pendapat dan masukan yang mengemuka dalam acara ini, dan menjadi masukan, serta pertimbangan BPH Migas dalam menyempurnakan aturan di masa mendatang.

“Kita harus mendengarkan teman-teman seperti Pertamina dan Hiswana Migas, karena mereka yang kesehariannya berada di lapangan. Ada beberapa masukan yang disampaikan dan sebenarnya usulan-usulan tersebut sudah dilaksanakan BPH Migas,” ungkap Harya.

Harya melanjutkan, salah satu usulan yang disampaikan adalah perpanjangan jangka waktu klarifikasi apabila BPH Migas menduga terjadi penyimpangan di SPBU. “Kita selalu memberikan waktu untuk klarifikasi apabila ditemukan dugaan penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi. Kalau ternyata dari klarifikasi tersebut tidak terbukti terjadi penyimpangan, tentu kita koreksi atau evaluasi,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra atau yang biasa disapa Tiko. Ia menjelaskan bahwa BPH ingin semua pihak dapat ikut menjaga agar distribusi BBM subsidi ini tepat sasaran, tepat guna, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Tanpa dukungan dari badan usaha penugasan maupun penyalur, dalam hal ini pengusaha SPBU, maka tujuan untuk mendistribusikan BBM subsidi ini dengan baik dan benar, tentu akan menjadi sulit. Kami menghargai terselenggaranya kegiatan ini karena BPH tetap memerlukan informasi langsung dari pelaksana,” kata Tiko.

Ia juga mengingatkan dua hal penting yang perlu diperhatikan para pengusaha SPBU. Yang pertama adalah memahami dengan baik peraturan-peraturan yang berkaitan dengan distribusi BBM di SPBU. “Dan yang kedua adalah disiplin serta kontrol dari para pengusaha SPBU kepada jajarannya, mulai dari manager, pengawas, operator dan petugas pelaksana yang ada di SPBU,” tegasnya.

Tiko mengharapkan agar koordinasi serupa dapat dilaksanakan Hiswana Migas di wilayah lainnya, mengingat tantangan atau kendala yang dihadapi di lapangan berbeda-beda.

“Melalui pertemuan seperti ini, kita dapat berdiskusi lebih mendalam mengenai masalah yang dihadapi karena tantangan masing-masing daerah berbeda-beda. Pembahasan ini sifatnya teknis dan lebih menjurus operasional di SPBU,” tambahnya.

*Pengawasan di lapangan*
Dalam rangkaian kunjungan kerja di Jawa Tengah dan DIY, Kamis dan Jumat (7-8/12/2023), Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman melakukan monitoring pendistribusian BBM bersubsidi ke beberapa SPBU. Salah satu SPBU di antaranya diduga melakukan penyimpangan pendistribusian BBM bersubsidi.

“Dari hasil monitoring, ada SPBU yang diduga melakukan penyimpangan karena terjadi pembelian berulang. SPBU tersebut sebenarnya beroperasi hanya sampai pukul 22.00 WIB. Tapi dari pengecekan kita, ada penjualan BBM subsidi di atas jam tersebut. Setelah kita lakukan pemeriksaan, CCTV dimatikan dan kejadian ini tidak hanya satu kali. Selain itu, terlihat juga petugas SPBU setelah mengisi BBM subsidi ke truk, langsung mengisi BBM subsidi ke jerigen. Ini kan tidak boleh,” tegas Harya.

Temuan lainnya adalah banyaknya kendaraan dengan pelat nomor dari luar wilayah yang mengisi BBM subsidi di SPBU tersebut. “Plat mobilnya dari berbagai daerah dan kendaraan itu mengisi berulang. Kita menduga terjadi penyalahgunaan QR Code karena letak SPBU tersebut jarang dilalui bus atau kendaraan besar lainnya dari luar kota. SPBU itu tidak terletak di jalan utama, bahkan jalannya sempit,” pungkas Harya.

Jumlah BBM bersubsidi yang diduga terjadi penyimpangan cukup besar. Namun demikian, BPH Migas memberikan kesempatan bagi pemilik SPBU untuk menyampaikan klarifikasi beserta data-data pendukungnya

Continue Reading

nasional

Warga Binaan Rutan Cipinang Ikuti Latihan Hadroh, Perkuat Pembinaan Seni Islami dan Karakter Positif

Published

on

By

JAKARTA – Sebagai upaya pembinaan kepribadian dan penguatan nilai-nilai spiritual, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang menggelar pelatihan hadroh bagi warga binaan, Jumat (20/6). Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan berbasis seni Islami yang bertujuan menumbuhkan karakter positif serta mempererat keimanan para warga binaan.

Bertempat di Masjid Nurul Iman Rutan Cipinang, latihan hadroh diikuti oleh warga binaan yang tergabung dalam kelompok santri. Dengan pengawasan ketat petugas, para peserta tampak antusias mengikuti pelatihan yang tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga media ekspresi diri dan pembinaan rohani.

Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Nugroho Dwi Wahyu Ananto, menyampaikan bahwa seni hadroh merupakan bagian dari musik tradisional Islami yang kaya akan nilai-nilai dakwah dan kebersamaan. Menurutnya, kegiatan ini bukan sekadar pembekalan seni, melainkan juga langkah konkret dalam membangun kesadaran spiritual warga binaan.

“Melalui latihan hadroh ini, kami berharap warga binaan tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang seni Islami, tetapi juga meningkatkan ketakwaan dan rasa kebersamaan dalam lingkungan Rutan,” ujar Nugroho.

Continue Reading

nasional

Warga Binaan Rutan Cipinang Produksi Tempe, Wujud Dukung Ketahanan Pangan

Published

on

By

JAKARTA – Warga binaan Rutan Kelas I Cipinang terus menunjukkan semangat untuk tetap produktif dan mandiri selama menjalani masa pidana. Salah satu kegiatan unggulan yang dilaksanakan adalah pelatihan produksi tempe, yang merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian sekaligus mendukung 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Kamis (19/6).

Kegiatan ini tidak hanya menjadi wujud nyata kontribusi warga binaan dalam mendukung ketahanan pangan, tetapi juga berperan penting dalam menunjang pemenuhan kebutuhan gizi warga binaan lainnya. Tempe yang dihasilkan dari proses pelatihan ini turut digunakan sebagai bahan makanan sehari-hari warga binaan, yang kemudian diolah oleh petugas Dapur Sehati Rutan Cipinang.

Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Nugroho Dwi Wahyu Ananto, menyampaikan bahwa pembinaan ini menjadi salah satu langkah Rutan Cipinang dalam menciptakan lingkungan yang produktif. “Kami ingin memastikan setiap warga binaan memiliki kesempatan mengembangkan diri dengan keterampilan yang berguna saat kembali ke masyarakat nanti,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala Subseksi Bimbingan Kegiatan, Desman Agung Prasetya, menambahkan bahwa pelatihan dilakukan secara intensif, mulai dari pemilihan bahan baku, teknik perendaman, hingga proses fermentasi. “Pembina Bimgiat terus mendampingi setiap proses agar para peserta memahami secara utuh. Hasilnya bisa langsung dirasakan, karena tempe produksi warga binaan ini juga disajikan sebagai menu makanan bergizi oleh dapur rutan,” jelasnya.

Melalui pelatihan ini, Rutan Cipinang tidak hanya mencetak warga binaan yang terampil, tapi juga turut berkontribusi dalam upaya menciptakan ketahanan pangan dari dalam rutan. Program ini menjadi bukti bahwa pembinaan yang tepat dapat melahirkan perubahan dan harapan baru bagi para warga binaan.

Continue Reading

nasional

Kementerian Kelautan & Perikanan RI Bersama PT. Garam Gelar Konferensi Pers Tema “KKP Inisiasi Kemandirian Garam Nasional Melalui K-SIGN Rote Ndao”

Published

on

By

Jakarta – Kementerian Kelautan & Perikanan RI bersama PT. Garam mengadakan Konferensi Pers dengan tema “KKP Inisiasi Kemandirian Garam Nasional Melalui K-SIGN Rote Ndao” di Media Center Kementerian KKP Jakarta pada hari Rabu, 11 Juni 2025.

Abraham Mose sebagai Direktur Utama PT. Garam menyampaikan dalam konferensi pers mengatakan ; “PT. Garam yang merupakan perusahaan BUMN selama ini belum melakukan pengembangan maupun terobosan dari kami, dimana kalo bicara PT. Garam itu sendiri kami sudah punya lahan di daerah Madura kurang lebih 5000 hektar yang tersebar dari Sumenep, Pemekasan sampai Sampang dan kami juga punya pabrik pengolahan garam yang ada di Gresik, Nanyar, Sugeramadu, dll.

Maka dari itu kami diberikan kesempatan dengan terbit Pepres 17 tahun 2025 membuat sesuatu hal yang baru bagi industri garam di Indonesia, sedangkan PT. Garam dari mitra strategis Kementerian Kelautan & Perikanan diberikan kesempatan untuk melakukan program-program yang kita sebut intensifikasi salah satunya adalah bagaimana kita memodernisasi lahan garam kita yang ada di Madura.

Kalo kita berbicara proses pengaraman secara konvesional tentunya kita akan merubah bagaimana pola kita produksi garam dengan inovasi maupun teknologi yang baru yang akan kita terapkan dan tentunya dari tujuan tersebut untuk menghasilkan garam dengan kualitas yang lebih baik, kemudian kami melakukan efisiensi yang otomatis menaikkan harga jual garam lebih kompetitif.

Poin-poin yang tadi saya sebutkan akan kita terapkan sejalan dengan keluarnya Pepres 17 tahun 2025, selain ada tugas kami yang tentunya bagaimana kita akan melakukan pembinaan terhadap petambak garam, melakukan pembelian hasil dari petani petambak garam yang tentunya melalui mekanisme pola-pola koperasi yang akan diterapkan juga dan semua ini tentunya atas kerjasama dari Kementerian KKP yang PT. Garam sebagai mitra strategisnya.

Dengan adanya rencana pembagunan kawasan sentra industri garam nasional (K-SIGN) di Desa Matasio Rote Ndao, NTT yang sudah diinisiasi oleh Kementerian Kelautan & Perinkanan RI dan kami menjadi operator untuk melakukan pengolahan garam yang ada di Rote Ndao maka kami yakin akan ada pertumbuhan ekonomi nasional akan betul-betul berkembang termasuk kebutuhan swasembada garam menjadi target tahun 2027 itu bisa terpenuhi dimana juga akan ada investor yang masuk calon investor ini tak hanya berasal dari pengusaha tanah air namun juga dari luar Indonesia dan petambak garam didaerahnya akan hidup maupun akan terserap kurang lebih 25.000-5.0000 tenaga kerja.

Diketahui, tambak yang akan dibangun nantinya akan terbagi menjadi 10 zona yaitu pada zona satu sumber pendanaan sepenuhnya dari APBN dan telah disiapkan anggaran Rp 750 miliar, sementara, pada zona dua sampai dengan 10 akan melibatkan pihak swasta. Begitu juga investasi yang dibutuhkan dalam membangun satu pabrik bisa mencapai Rp 650 miliar dengan rata-rata produksi yang diharapkan sebesar 200 ribu ton dalam satu kali produksi.

Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah membangun sentra garam di Rote Ndao sebagai upaya mewujudkan swasembada garam di 2027. Pelaksanaan program ini diperkuat dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 28/2025 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Tahun 2025-2026.

Aturan yang ditetapkan pada 2 Juni 2025 itu menetapkan luas lahan sebesar 10.764 hektare yang tersebar di 13 desa di tiga kecamatan, yaitu Landu Lenko, Pantai Baru, dan Rote Timur, serta wilayah perairan di Teluk Pantai Baru dan ketiga lokasi dipilih berdasarkan ketersediaan lahan potensial dan dukungan ekosistem pesisir yang mendukung proses produksi garam secara efisien dan berkelanjutan.

Dan saya yakin dengan adanya rencana pembagunan kawasan garam Rote Nado tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi rakyat dengan adanya indutri garam di daerah tersebut, apalagi kedepan di pulau Rote Ndao ini akan dibangun sentral garam yang tentunya akan lebih berkembang lagi dan tujuan kemandirian swasembada di tahun 2027 nanti bisa terpenuhi,” tutupnya.

Continue Reading

Trending