Connect with us

Metro

Ketua – Ketua BEM Bentuk Forum Anomali Dan Akan Tour Keliling Ke Kota – kota Besar Lainnya Bawa Pesan Damai Dan Bebas Berdemokrasi

Published

2 tahun ago

on

Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024 – Jakarta – Ketua BEM tahun 2023 dari 4 perguruan tinggi di Indonesia membentuk sebuah forum bernama forum anomali. Empat perguruan tinggi itu yakni Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Padjajaran (UNPAD dan Universitas Paramadina.
Ketua BEM UI tahun 2023, Melki Sedek Huang, mengatakan forum anomali terbentuk berdasarkan rasa keresahan. Melki mengatakan keresahan itu terkait dengan anomali demokrasi di Indonesia.

“Hari ini kami launching forum anomali, mungkin banyak yang bertanya kenapa namanya anomali? Bukan karena Anomali Coffee, bukan juga karena kita lagi di Upnormal, bukan. Tapi hari ini kita membincangkan soal anomali karena kami berempat yang hari ini sedang menggelar launching forum anomali adalah orang-orang yang hari ini resah melihat anomali demokrasi yang sedemikian parah itu mengguncang Republik Indonesia,” kata Melki Sedek Huang dalam acara launching forum anomali di Upnormal Coffee Roasters Raden Saleh, Jakarta Pusat, Selasa (16/1/2024).

Melki mengaku resah terhadap anomali demokrasi yang mengganggu kebebasan masyarakat sipil. Menurutnya, anomali demokrasi juga mengakibatkan kesejahteraan tak bisa sepenuhnya dirasakan oleh rakyat.

“Kami berempat adalah orang-orang yang resah ketika hari ini kami melihat ada anomali-anomali yang mengganggu kebebasan masyarakat sipil. Kami berempat adalah orang-orang yang resah ketika kita melihat ada anomali kekuasaan yang mengganggu kebebasan sipil, yang mengganggu kesejahteraan umum, dan tidak ikut serta dalam menghadirkan kesejahteraan yang sepenuhnya bagi masyarakat,” ujarnya.

Dia mengatakan forum anomali dibentuk untuk menjaga demokrasi. Menurutnya, rakyat tak dapat bebas berekspresi tanpa adanya demokrasi.

“Dengan demokrasi kita semua diperbolehkan untuk bicara, dengan demokrasi kita semua diperbolehkan untuk berekspresi, dengan demokrasi kita semua diperbolehkan untuk ambil peran, dengan demokrasi hari ini kita semua yang hadir di upnormal coffee untuk membincangkan apnomali-apnomali yang mengganggu demokrasi dan kebebasan,” ujarnya.

Dia mengatakan menjaga demokrasi berarti menjaga masa depan. Melki mengatakan anak muda yang paling pantas untuk menjaga demokrasi tersebut.

“Siapa yang paling pantas untuk menjaga masa depan? Yang punya masa depan. Yang punya masa depan adalah orang-orang yang hari ini adalah kaum muda. Saya tidak suka pakai kata anak-anak muda karena orang muda belum tentu anak-anak. Dan tidak semua orang tua harus panggil kita anak muda karena berusia muda bukan berarti berpikiran dan bertingkah laku seperti anak-anak,” kata Melki.

“Banyak juga orang tua hari ini lebih anak-anak daripada anak-anak. Di dalam Istana Negara isinya anak-anak semua, di dalam Gedung Senayan hari ini anak-anak semua. Karena tidak bisa berfikir tidak bisa bertingkah laku, tidak bisa bersikap, tidak bisa menghadirkan kebijakan-kebijakan yang baik, bahkan tidak selogis anak-anak di taman kanak-kanak,” tambahnya.

Melki mengatakan forum anomali akan keliling ke Makassar pada Kamis (18/1) dan ke Pare-pare pada Jumat (19/1). Dia mengatakan forum anomali akan mengajak anak muda di berbagai daerah untuk bergerak bersama melawan anomali demokrasi.

“Forum ini akan berkeliling ke beberapa titik di Indonesia bapak, ibu, dan temen-temen semua, besok tanggal 18 Januari 2024 kami akan ada di Makassar, 19 Januari 2024 kami akan ada di Pare-pare, sebulan ke depan kami sudah mengumpulkan 10-15 titik se-Indonesia akan ada di Kalimantan, Sumatera dan Jawa. Kami akan berkeliling memantik anak-anak muda untuk bergerak, bersuara, dan melawan kondisi anomali demokrasi kita hari-hari ini,” katanya.

Ketua BEM UNPAD tahun 2023, Haikal, mengatakan banyak anomali yang dinormalisasi. Dia berharap forum anomali dapat menjadi wadah agar permasalahan di berbagai daerah dapat menjadi sorotan bersama.

“Hari ini kita melihat banyak anomali tapi kemudian dinormalisasi gitu, kita lihat ada yang, sorry ya bang, majunya agak melanggar tapi juga maju gitu kan. Ada yang masih punya hutang masalah ya udah maju, akhirnya banyak hal-hal yang sebenernya belum sempurna, belum sesuai, tidak dikatakan normal tapi karena kita udah capek dengan hidup kita sendiri ya akhirnya ya udahlah itu urusan elite yang penting kita bisa makan.

Maka hari ini kami membuat forum anomali. Harapannya ke depannya bukan hanya membahas di Ibu Kota saja, tapi menyalakan api di setiap daerah, lilin-lilin di setiap daerah, agar kita bisa tahu juga permasalahan di daerah ini ada apa aja,” kata Haikal.

Haikal mengatakan tagline forum anomali yakni bebaskan Indonesia. Dia mengajak masyarakat dari berbagai lapisan untuk bersama membahas anomali yang terjadi dan memperjuangkan demokrasi.

“Tagline kami adalah bebaskan Indonesia karena kami percaya ya anak muda yang katanya generasi emas kita juga harus berpartisipasi membebaskan Indonesia dari kemiskinan, kejahatan, perampasan hak-hak dan lain sebagainya.

Maka kami ingin mengajak juga gitu seluruh masyarakat bukan hanya mahasiswa kok, kita juga ngundang anak SMA, SMK, buruh dan lain sebagainya, untuk kita bersama gitu bebaskan Indonesia dari hal-hal yang dirasa anomali,” ujarnya.

Dia mengatakan forum anomali tak hanya fokus pada pembahasan soal capres. Dia mengatakan forum anomali akan memperjuangkan permasalahan dari berbagai sektor yang belum muncul di publik.

“Kami juga tujuannya bukan fokus kepada capres aja, ke depannya forum anomali ini nggak hanya bahas capres-capresan kok, kami mau membahas berbagai sektor, berbagai isu yang mungkin belum terdengar, yang mungkin belum naik ke permukaan.

Karena saya percaya fenomena permaslahan di Indonesia itu seperti gunung es, yang viral di sosial media terbahas yang tidak terbahas di sosmed terlupakan. Maka forum anomali harapannya bisa mengajak seluruh masyarakat untuk berani speak up berani bersuara apapun permasalahannya,” tuturnya.

Ketua BEM Paramadina tahun 2023, Afiq, mengatakan demokrasi merupakan harapan bagi anak muda. Dia mengatakan berbagai bentuk keselewengan nantinya akan dibicarakan dalam forum anomali tersebut.

“Kita melihat demokrasi hanya anomali, DPR dan seluruh taman kanak-kanak itu hanya anomali dari demokrasi yang telah kita bangun. Itu sebabnya kita merasa bahwa anak mudalah yang berhak ikut membicarakan, membicarakan bahwa ada anomali di dalam demokrasi kita, ada ketidakpantasan, ketidaksamarataan atas kesempatan yang ada untuk anak muda,” kata Afiq.

“Karena bagi kami demokrasi, kita, adalah jawaban bagi masa depan anak muda. Demokrasi kita adalah jawaban, harapan, anak muda punya kesempatan yang sama. Itu sebabnya hari ini kita umumkan kita launching forum anomali, untuk membicarakan seluruh macam bentuk anomali, seluruh macam bentuk keselewengan anomali demokrasi,” lanjutnya.

Ketua BEM UGM tahun 2023, Gielbran, menyoroti pesta demokrasi yang dianggap sebagian orang sebagai ajang berbagi rejeki. Dia menyebut kata intelektual jauh dalam demokrasi.

“Saya dengan Mas Melki, Mas Afiq dan Mas Haikal merasa percikan-percikan api ini perlu untuk diperbesar. Apalagi melihat kontestasi sekarang, banyak yang menyampaikan bahwa pemilu adalah pesta demokrasi, tetapi di sisi lain ada juga masyarakat kita yang melihat pemilu adalah pesta bagi-bagi rejeki. Nampaknya begitu jauh kata intelektual dalam demokrasi, banyak sekali baliho besar tapi gagasannya kecil. Banyak sekali baliho besar yang itu hanya menampilkan ragam pose,” kata Gielbran.

Gielbran mengatakan forum anomali tak hanya berhenti di Jakarta. Dia mengatakan forum anomali merupakan salah satu cara untuk memastikan intelektualisasi demokrasi dapat tercapai.

“Forum anomali ini akan roadshow, suara kita tidak akan terhenti hanya di Jakarta, suara kita tidak akan terhenti hanya di Ibu Kota negara tetapi akan keliling.

Kita akan menyuarakan hal yang sama di berbagai macam daerah. Harapannya dengung-dengung anomali ini semakin menyerbab, dan ini merupakan salah satu cara kami untuk memastikan bahwa intelektualisasi demokrasi bener-bener tercipta,” ujarnya. (*red).

Related Topics:
Continue Reading

Metro

M Zepriansyah Komandan Koordinator Pusat Brigade Pelajar Islam Indonesia (Korpus Brigade PII), M Zepriansy : Desak Kejaksaan Agung Republik Indonesia Untuk Bertindak Tegas,Transparan, dan Tanpa Kompromi Tuntaskan Persoalan

Published

5 jam ago

on

Februari 26, 2026

By

Jakarta – 26/2/2026 -Kasus dugaan praktik mafia minyak yang kembali mencuat di Indonesia menjadi perhatian serius berbagai kalangan, termasuk organisasi pelajar. Komandan Koordinator Pusat Brigade Pelajar Islam Indonesia (Korpus Brigade PII), M Zepriansyah mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk bertindak tegas, transparan, dan tanpa kompromi dalam menuntaskan persoalan tersebut.

Menurutnya, praktik mafia minyak bukan sekadar persoalan hukum atau ekonomi, melainkan persoalan keadilan sosial yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas, termasuk pelajar.

“Penegakan hukum yang tegas sangat penting agar praktik mafia minyak tidak terus merugikan negara dan rakyat. Kami mendesak Kejagung mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat, tanpa pandang bulu,” tegas Komandan Koordinator Pusat Brigade PII, M Zepriansyah dalam keterangannya, Kamis (26/2/2026).

Dampak Sosial dan Ekonomi bagi Pelajar

Brigade PII menilai praktik mafia minyak berkontribusi pada ketidakstabilan harga energi yang berujung pada meningkatnya biaya hidup masyarakat. Kondisi ini secara langsung memengaruhi pelajar dan dunia pendidikan.

Beberapa dampak nyata yang disoroti antara lain:

Kenaikan biaya transportasi
Banyak pelajar bergantung pada transportasi umum atau kendaraan pribadi untuk bersekolah. Ketika harga energi terdampak praktik mafia, biaya mobilitas pelajar ikut meningkat.

Tekanan ekonomi keluarga
Ketika pengeluaran rumah tangga meningkat akibat mahalnya energi, alokasi dana pendidikan bisa terpengaruh. Hal ini berpotensi menurunkan akses dan kualitas pendidikan bagi sebagian pelajar.

Ketidakstabilan sosial dan moral
Praktik mafia yang tidak ditindak tegas dapat menumbuhkan ketidakpercayaan generasi muda terhadap sistem hukum dan keadilan di Indonesia .

Ancaman terhadap masa depan generasi muda
Jika praktik korupsi dan mafia ekonomi terus terjadi, pelajar sebagai generasi penerus bangsa akan mewarisi sistem yang tidak sehat secara struktural.

Brigade PII menegaskan bahwa pemberantasan mafia minyak bukan hanya kewajiban aparat penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab moral untuk melindungi masa depan generasi muda.

“Kami percaya penegakan hukum yang tegas bukan hanya menyelamatkan ekonomi negara, tetapi juga menjaga harapan pelajar terhadap keadilan dan masa depan bangsa,” lanjut Komandan Zepri.

Brigade PII menyatakan akan terus mengawal proses penanganan kasus ini serta mendorong kesadaran publik, khususnya di kalangan pelajar, agar berperan aktif dalam mengawasi praktik-praktik yang merugikan negara.

Continue Reading

Metro

Prof. Dr. Asep Saefuddin, M.Sc. Rektor UICI dan Guru Besar Statistika dari IPB University : Pentingnya Integrasi Antara Pendidikan Tinggi dan Industri

Published

1 hari ago

on

Februari 25, 2026

By

Jakarta, – Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) menggelar Exclusive Media Gathering & Iftaring Night di Cafe Bowl Coffee Connection UICI Jakarta, Rabu (25/02/26). Acara ini menjadi momentum silaturahmi sekaligus forum diskusi strategis mengenai masa depan pendidikan Indonesia di era digital.

Rektor UICI, Prof. Dr. Asep Saefuddin, M.Sc., menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh dipandang sebagai komoditas pembangunan, melainkan sebagai fondasi utama kemajuan bangsa.

“Pendidikan adalah fondasi dari semuanya. Jika pendidikan dianggap komoditas, ia akan kalah oleh hitung-hitungan untung rugi. Padahal, kualitas sumber daya manusia menentukan masa depan negara,” tegas Prof. Asep dalam sambutannya.

Mantan Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia itu kini memimpin UICI kampus digital pertama di Indonesia yang diresmikan pada 2021 dan berada di bawah naungan Majelis Pendidikan Tinggi KAHMI. UICI mengusung sistem pembelajaran 100% daring (asinkron) berbasis teknologi digital, dengan metode simulasi, artificial intelligence, dan virtual reality.

Kampus Digital, Menjangkau yang Tak Terjangkau

Mengusung semangat reaching the unreachable, UICI hadir untuk menjangkau masyarakat yang sulit mengakses pendidikan tinggi secara fisik. Program studi yang dikembangkan berfokus pada kebutuhan era industri dan ekonomi kreatif, seperti Bisnis Digital, Sains Data, Informatika, Komunikasi Digital, Teknik Industri, Neuropsikologi Digital, hingga Teknologi Industri Pertanian.

Sebagai Guru Besar Statistika dari IPB University, Prof. Asep menekankan pentingnya integrasi antara pendidikan tinggi dan industri.

“Kita masih mengalami mismatch. Kampus berjalan sendiri, industri berjalan sendiri. Harus ada link and match yang nyata, terutama dalam hilirisasi industri pertanian dan digitalisasi ekonomi,” ujarnya.

Pendidikan Bermartabat: Unggul Tanpa Kehilangan Akhlak

Dalam sesi wawancara, Prof. Asep yang juga penulis buku Pendidikan Membangun Manusia Unggul Bermartabat edisi ke-2, menyoroti urgensi pendidikan berbasis akhlakul karimah.

“Unggul saja tidak cukup. Banyak orang pintar, tapi tidak bermartabat. Pintar bisa saja digunakan untuk korupsi. Pendidikan harus memanusiakan manusia,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa alokasi 20% APBN untuk pendidikan harus benar-benar dirasakan manfaatnya, termasuk afirmasi bagi daerah tertinggal agar tidak ada lagi anak bangsa yang tertinggal hanya karena faktor ekonomi.

Komitmen UICI: Digital, Terjangkau, dan Holistik

UICI tidak hanya fokus pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada model Spiritual Holistic Education (SAE) yang dikembangkan Prof. Asep—sebuah pendekatan pendidikan yang memadukan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual.

Acara yang berlangsung hangat ini turut dihadiri akademisi, praktisi, alumni, serta rekan-rekan media. Momentum buka puasa bersama menjadi simbol kolaborasi antara dunia pendidikan, industri, dan media dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan bermartabat.

Prof. Asep berharap, melalui kepemimpinannya, UICI dapat menjadi pelopor transformasi pendidikan digital Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

“Pendidikan harus membangun manusia seutuhnya cerdas, kompeten, dan bermartabat,” pungkasnya.

Continue Reading

Metro

Kejelasan Hukum DiPerlukan Dalam Kasus Bonie Laksmana

Published

2 hari ago

on

Februari 24, 2026

By

Surabaya– Sengketa perdata atas sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal seluas 800 meter persegi di Jalan Kertajaya Indah Nomor 82, Kota Surabaya, kembali menjadi sorotan. Meski perkara telah diputus hingga tingkat kasasi dan berkekuatan hukum tetap (inkrah), munculnya undangan klarifikasi dari kepolisian memantik tanda tanya soal konsistensi penegakan hukum.

Perkara tersebut terdaftar dalam Register Nomor 1151/Pdt.Bth/2024/PN Sby, terkait objek Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1292. Dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya, gugatan yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ditolak, dan objek sengketa dinyatakan dimenangkan oleh Ir. Bonie Laksmana, MBA.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang berkedudukan di Jalan Proklamasi No. 41, Menteng, Jakarta Pusat, melalui kuasa hukumnya Zaenal Fandi, S.H., M.H., mengajukan perlawanan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 71/EKS/2024/PN.Sby juncto Nomor 963/Pdt.G/2016/PN.Sby, juncto Nomor 527/PDT/2018/PT.SBY, juncto Nomor 2968 K/PDT/2020 tertanggal 29 Agustus 2024.

Setelah memeriksa seluruh berkas perkara dan alat bukti, majelis hakim menyatakan menolak gugatan perlawanan tersebut. Dengan demikian, proses eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Putusan tersebut juga selaras dengan amar putusan sebelumnya yang telah inkrah hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung, sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor 5536 K/Pdt/2025 yang memenangkan Bonie Laksmana.

Namun demikian, di tengah proses menuju eksekusi, muncul undangan klarifikasi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur dengan Nomor: B/3227/XII/RES.1.11./2025.

Bonie Laksmana mengaku kecewa atas langkah tersebut. Menurutnya, perkara yang dipersoalkan telah melalui proses hukum panjang dan bahkan pernah dihentikan melalui SP3.

“Ini sudah tahap akhir untuk eksekusi. Seharusnya pihak yang kalah menyerahkan secara sukarela atau mengakui putusan tersebut. Tapi justru muncul laporan baru. Padahal di Mahkamah Agung sudah jelas kalah,” ujar Bonie, Selasa (24/2/2025), melalui sambungan WhatsApp kepada media.

Ia menilai munculnya laporan tersebut sebagai bentuk kriminalisasi. Bonie menduga ada upaya mengalihkan sengketa perdata yang telah inkrah ke ranah pidana.

“Ini seperti ada upaya menggunakan kekuasaan untuk mengambil alih. Padahal tidak memiliki bukti autentik. Putusan sudah jelas dan sah,” tegasnya.

Secara prinsip, dalam sistem hukum Indonesia, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dihormati dan dilaksanakan. Pengalihan sengketa yang telah diputus secara perdata ke jalur pidana kerap menjadi perdebatan, terutama jika substansi pokok perkara telah diuji dan diputus oleh pengadilan hingga tingkat tertinggi.

Bonie pun meminta perhatian Kapolri agar menindak tegas apabila terdapat oknum aparat yang menyalahgunakan kewenangan.

“Saya memohon kepada Kapolri untuk menindak tegas jika ada oknum yang berupaya mengkriminalisasi hak kepemilikan yang telah sah berdasarkan putusan pengadilan dan Mahkamah Agung dan Polda Jatim seharusnya melihat keputusan MA,  jangan mengkriminalisasi,” ujarnya

Kasus ini menjadi ujian bagi konsistensi penegakan hukum, khususnya dalam memastikan bahwa putusan inkrah tidak dilemahkan oleh langkah-langkah hukum lain yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Publik pun menantikan kejelasan dan profesionalitas aparat dalam menangani perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Continue Reading

Trending