Connect with us

Metro

Ketua – Ketua BEM Bentuk Forum Anomali Dan Akan Tour Keliling Ke Kota – kota Besar Lainnya Bawa Pesan Damai Dan Bebas Berdemokrasi

Published

on

Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024 – Jakarta – Ketua BEM tahun 2023 dari 4 perguruan tinggi di Indonesia membentuk sebuah forum bernama forum anomali. Empat perguruan tinggi itu yakni Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Padjajaran (UNPAD dan Universitas Paramadina.
Ketua BEM UI tahun 2023, Melki Sedek Huang, mengatakan forum anomali terbentuk berdasarkan rasa keresahan. Melki mengatakan keresahan itu terkait dengan anomali demokrasi di Indonesia.

“Hari ini kami launching forum anomali, mungkin banyak yang bertanya kenapa namanya anomali? Bukan karena Anomali Coffee, bukan juga karena kita lagi di Upnormal, bukan. Tapi hari ini kita membincangkan soal anomali karena kami berempat yang hari ini sedang menggelar launching forum anomali adalah orang-orang yang hari ini resah melihat anomali demokrasi yang sedemikian parah itu mengguncang Republik Indonesia,” kata Melki Sedek Huang dalam acara launching forum anomali di Upnormal Coffee Roasters Raden Saleh, Jakarta Pusat, Selasa (16/1/2024).

Melki mengaku resah terhadap anomali demokrasi yang mengganggu kebebasan masyarakat sipil. Menurutnya, anomali demokrasi juga mengakibatkan kesejahteraan tak bisa sepenuhnya dirasakan oleh rakyat.

“Kami berempat adalah orang-orang yang resah ketika hari ini kami melihat ada anomali-anomali yang mengganggu kebebasan masyarakat sipil. Kami berempat adalah orang-orang yang resah ketika kita melihat ada anomali kekuasaan yang mengganggu kebebasan sipil, yang mengganggu kesejahteraan umum, dan tidak ikut serta dalam menghadirkan kesejahteraan yang sepenuhnya bagi masyarakat,” ujarnya.

Dia mengatakan forum anomali dibentuk untuk menjaga demokrasi. Menurutnya, rakyat tak dapat bebas berekspresi tanpa adanya demokrasi.

“Dengan demokrasi kita semua diperbolehkan untuk bicara, dengan demokrasi kita semua diperbolehkan untuk berekspresi, dengan demokrasi kita semua diperbolehkan untuk ambil peran, dengan demokrasi hari ini kita semua yang hadir di upnormal coffee untuk membincangkan apnomali-apnomali yang mengganggu demokrasi dan kebebasan,” ujarnya.

Dia mengatakan menjaga demokrasi berarti menjaga masa depan. Melki mengatakan anak muda yang paling pantas untuk menjaga demokrasi tersebut.

“Siapa yang paling pantas untuk menjaga masa depan? Yang punya masa depan. Yang punya masa depan adalah orang-orang yang hari ini adalah kaum muda. Saya tidak suka pakai kata anak-anak muda karena orang muda belum tentu anak-anak. Dan tidak semua orang tua harus panggil kita anak muda karena berusia muda bukan berarti berpikiran dan bertingkah laku seperti anak-anak,” kata Melki.

“Banyak juga orang tua hari ini lebih anak-anak daripada anak-anak. Di dalam Istana Negara isinya anak-anak semua, di dalam Gedung Senayan hari ini anak-anak semua. Karena tidak bisa berfikir tidak bisa bertingkah laku, tidak bisa bersikap, tidak bisa menghadirkan kebijakan-kebijakan yang baik, bahkan tidak selogis anak-anak di taman kanak-kanak,” tambahnya.

Melki mengatakan forum anomali akan keliling ke Makassar pada Kamis (18/1) dan ke Pare-pare pada Jumat (19/1). Dia mengatakan forum anomali akan mengajak anak muda di berbagai daerah untuk bergerak bersama melawan anomali demokrasi.

“Forum ini akan berkeliling ke beberapa titik di Indonesia bapak, ibu, dan temen-temen semua, besok tanggal 18 Januari 2024 kami akan ada di Makassar, 19 Januari 2024 kami akan ada di Pare-pare, sebulan ke depan kami sudah mengumpulkan 10-15 titik se-Indonesia akan ada di Kalimantan, Sumatera dan Jawa. Kami akan berkeliling memantik anak-anak muda untuk bergerak, bersuara, dan melawan kondisi anomali demokrasi kita hari-hari ini,” katanya.

Ketua BEM UNPAD tahun 2023, Haikal, mengatakan banyak anomali yang dinormalisasi. Dia berharap forum anomali dapat menjadi wadah agar permasalahan di berbagai daerah dapat menjadi sorotan bersama.

“Hari ini kita melihat banyak anomali tapi kemudian dinormalisasi gitu, kita lihat ada yang, sorry ya bang, majunya agak melanggar tapi juga maju gitu kan. Ada yang masih punya hutang masalah ya udah maju, akhirnya banyak hal-hal yang sebenernya belum sempurna, belum sesuai, tidak dikatakan normal tapi karena kita udah capek dengan hidup kita sendiri ya akhirnya ya udahlah itu urusan elite yang penting kita bisa makan.

Maka hari ini kami membuat forum anomali. Harapannya ke depannya bukan hanya membahas di Ibu Kota saja, tapi menyalakan api di setiap daerah, lilin-lilin di setiap daerah, agar kita bisa tahu juga permasalahan di daerah ini ada apa aja,” kata Haikal.

Haikal mengatakan tagline forum anomali yakni bebaskan Indonesia. Dia mengajak masyarakat dari berbagai lapisan untuk bersama membahas anomali yang terjadi dan memperjuangkan demokrasi.

“Tagline kami adalah bebaskan Indonesia karena kami percaya ya anak muda yang katanya generasi emas kita juga harus berpartisipasi membebaskan Indonesia dari kemiskinan, kejahatan, perampasan hak-hak dan lain sebagainya.

Maka kami ingin mengajak juga gitu seluruh masyarakat bukan hanya mahasiswa kok, kita juga ngundang anak SMA, SMK, buruh dan lain sebagainya, untuk kita bersama gitu bebaskan Indonesia dari hal-hal yang dirasa anomali,” ujarnya.

Dia mengatakan forum anomali tak hanya fokus pada pembahasan soal capres. Dia mengatakan forum anomali akan memperjuangkan permasalahan dari berbagai sektor yang belum muncul di publik.

“Kami juga tujuannya bukan fokus kepada capres aja, ke depannya forum anomali ini nggak hanya bahas capres-capresan kok, kami mau membahas berbagai sektor, berbagai isu yang mungkin belum terdengar, yang mungkin belum naik ke permukaan.

Karena saya percaya fenomena permaslahan di Indonesia itu seperti gunung es, yang viral di sosial media terbahas yang tidak terbahas di sosmed terlupakan. Maka forum anomali harapannya bisa mengajak seluruh masyarakat untuk berani speak up berani bersuara apapun permasalahannya,” tuturnya.

Ketua BEM Paramadina tahun 2023, Afiq, mengatakan demokrasi merupakan harapan bagi anak muda. Dia mengatakan berbagai bentuk keselewengan nantinya akan dibicarakan dalam forum anomali tersebut.

“Kita melihat demokrasi hanya anomali, DPR dan seluruh taman kanak-kanak itu hanya anomali dari demokrasi yang telah kita bangun. Itu sebabnya kita merasa bahwa anak mudalah yang berhak ikut membicarakan, membicarakan bahwa ada anomali di dalam demokrasi kita, ada ketidakpantasan, ketidaksamarataan atas kesempatan yang ada untuk anak muda,” kata Afiq.

“Karena bagi kami demokrasi, kita, adalah jawaban bagi masa depan anak muda. Demokrasi kita adalah jawaban, harapan, anak muda punya kesempatan yang sama. Itu sebabnya hari ini kita umumkan kita launching forum anomali, untuk membicarakan seluruh macam bentuk anomali, seluruh macam bentuk keselewengan anomali demokrasi,” lanjutnya.

Ketua BEM UGM tahun 2023, Gielbran, menyoroti pesta demokrasi yang dianggap sebagian orang sebagai ajang berbagi rejeki. Dia menyebut kata intelektual jauh dalam demokrasi.

“Saya dengan Mas Melki, Mas Afiq dan Mas Haikal merasa percikan-percikan api ini perlu untuk diperbesar. Apalagi melihat kontestasi sekarang, banyak yang menyampaikan bahwa pemilu adalah pesta demokrasi, tetapi di sisi lain ada juga masyarakat kita yang melihat pemilu adalah pesta bagi-bagi rejeki. Nampaknya begitu jauh kata intelektual dalam demokrasi, banyak sekali baliho besar tapi gagasannya kecil. Banyak sekali baliho besar yang itu hanya menampilkan ragam pose,” kata Gielbran.

Gielbran mengatakan forum anomali tak hanya berhenti di Jakarta. Dia mengatakan forum anomali merupakan salah satu cara untuk memastikan intelektualisasi demokrasi dapat tercapai.

“Forum anomali ini akan roadshow, suara kita tidak akan terhenti hanya di Jakarta, suara kita tidak akan terhenti hanya di Ibu Kota negara tetapi akan keliling.

Kita akan menyuarakan hal yang sama di berbagai macam daerah. Harapannya dengung-dengung anomali ini semakin menyerbab, dan ini merupakan salah satu cara kami untuk memastikan bahwa intelektualisasi demokrasi bener-bener tercipta,” ujarnya. (*red).

Continue Reading

Metro

DPD ARUN DKI Jakarta Gelar Musda I, Tegaskan Komitmen Dukung Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045

Published

on

By

Jakarta – Dewan Pimpinan Daerah Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (DPD ARUN) DKI Jakarta menggelar Musyawarah Daerah (Musda) I di Gren Alia Hotel, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, sebagai forum konsolidasi organisasi sekaligus penyusunan arah kebijakan kepengurusan masa bakti 2025–2030.

Musda mengusung tema “Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045” dan menjadi forum untuk memperkuat struktur organisasi serta menyelaraskan program kerja daerah dengan visi pembangunan nasional.
Ketua DPD ARUN DKI Jakarta Faisal Sangadji mengatakan Musda I merupakan momentum strategis bagi organisasi dalam memperkuat peran advokasi dan penyaluran aspirasi masyarakat.

“ARUN harus hadir sebagai pilar penegak advokasi dan ruang aspirasi yang nyata bagi masyarakat Jakarta. Melalui kepengurusan masa bakti 2025–2030, kami siap menyongsong tantangan global serta mengawal realisasi Asta Cita demi tercapainya Indonesia Emas 2045,” kata Faisal.

Sementara itu, Ketua Panitia Musda I ARUN DKI Jakarta Deka, SE, menyampaikan pelaksanaan kegiatan berlangsung lancar dan menjadi cerminan soliditas organisasi.

Menurut dia, dinamika yang berkembang selama musyawarah menunjukkan komitmen para kader dalam memperkuat peran ARUN di wilayah DKI Jakarta.

Musda I turut dihadiri Ketua Umum DPP ARUN Bob Hasan, Bendahara Umum DPP ARUN Zaria Assegaf, jajaran pengurus DPD ARUN DKI Jakarta, serta perwakilan kader dari lima wilayah kota administrasi Jakarta.

Melalui Musda tersebut, DPD ARUN DKI Jakarta menargetkan penguatan program kerja di bidang advokasi hukum, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan pemuda sebagai bagian dari kontribusi organisasi dalam mendukung pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Continue Reading

Metro

GMKR Gelar Pernyataan Sikap: JANGAN BIARKAN JOKOWI & OLIGARKI MERAMPOK KEDAULATAN RAKYAT

Published

on

By

JAKARTA, 4 Juli 2026 –Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR)  menggelar aksi *Pernyataan Sikap Nasional* pada Sabtu, *11 Juli 2026* di *Gedung Joeang, Menteng, Jakarta Pusat*. Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi para aktivis, organisasi masyarakat sipil, dan elemen perjuangan untuk menyuarakan keresahan atas kondisi demokrasi dan kedaulatan rakyat saat ini.

Acara yang berlangsung tertib dan damai ini dihadiri oleh Mayjen TNI (Purn.) Soenarko, Said Didu, Dr. Marwan Batubara, Muhammad Rizal Fadillah, S.H., Ahmad Khozinudin, Rustam Effendi, Laksma TNI (Purn.) drg. Moeryono Aladin, S.IP., M.M., serta berbagai tokoh masyarakat lainnya.

Dengan mengusung tema *“JANGAN BIARKAN JOKOWI & OLIGARKI MERAMPOK KEDAULATAN RAKYAT”*, GMKR menegaskan bahwa kedaulatan yang diamanatkan konstitusi harus kembali sepenuhnya ke tangan rakyat.

*1. Latar Belakang:
Kedaulatan Rakyat dalam Bahaya*GMKR menilai dalam beberapa tahun terakhir terjadi penyimpangan prinsip demokrasi. Kekuasaan negara dinilai semakin dikendalikan oleh kepentingan segelintir elite dan oligarki, sementara aspirasi rakyat dikesampingkan.

“Ini bukan soal individu. Ini soal sistem. Ketika kebijakan negara lebih berpihak pada kepentingan modal dan kekuasaan, maka rakyatlah yang dirugikan. Kami menyerukan agar seluruh elemen bangsa kembali merebut kedaulatan rakyat,” demikian pernyataan Panitia GMKR.
GMKR melihat momentum ini penting untuk menyatukan kembali gerakan civil society yang selama ini berjalan sendiri-sendiri, agar memiliki satu sikap dan satu barisan perjuangan.

Kegiatan Pernyataan Sikap GMKR diikuti ratusan  anggota dan jaringan GMKR dari berbagai daerah. dengan kegiatan:1. *Orasi Kebangsaan* dari tokoh-tokoh civil society dan akademisi seperti Mayjen. Soenarko, Marwan Batubara, Said Didu.
2. *Pembacaan Pernyataan Sikap Nasional GMKR*
3. *Diskusi Terbuka* terkait strategi merebut kembali kedaulatan rakyat
4. *Deklarasi Komitmen Bersama* seluruh elemen yang hadir
*3. Ajakan untuk Seluruh Pejuang Civil Society*

GMKR berkomitmen mengawal 4 pilar: *Demokrasi, Keadilan Sosial, Kedaulatan Ekonomi, dan Penegakan Konstitusi*. Gerakan ini menolak segala bentuk monopoli kekuasaan, oligarki, dan kebijakan yang merugikan rakyat banyak.
*5. Harapan Pasca Kegiatan*Setelah Pernyataan Sikap di Gedung Joeang, GMKR akan menyusun langkah lanjutan berupa konsolidasi nasional, pendidikan politik kerakyatan, dan aksi-aksi damai di berbagai daerah. Tujuannya satu: memastikan suara rakyat kembali menjadi penentu arah bangsa.

Panitia berharap kegiatan ini menjadi titik awal kebangkitan gerakan rakyat yang lebih masif, tertib, dan konstitusional.

“Perjuangan ini panjang. Tapi kami yakin, jika rakyat bersatu, kedaulatan pasti bisa kita rebut kembali,” tutup Panitia GMKR.
Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) menggelar *Pernyataan Sikap Nasional* di Gedung Joeang, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam forum yang dihadiri ratusan aktivis civil society, GMKR secara tegas menuntut *H. Joko Widodo diadili* dan *Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan* dari jabatan Wakil Presiden RI.
GMKR menilai proses demokrasi, konstitusi, dan kedaulatan rakyat telah dirusak secara sistematis oleh praktik kekuasaan dan oligarki.
*1. Dasar Tuntutan GMKR*Dalam pernyataan sikapnya, GMKR menyampaikan 3 poin utama tuntutan:
1. *Adili Jokowi*GMKR menuntut agar Joko Widodo diadili secara hukum atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan, intervensi politik, dan kebijakan yang dinilai menguntungkan kelompok oligarki serta merugikan kepentingan rakyat. GMKR mendorong DPR, KPK, dan lembaga hukum independen membentuk Tim Pencari Fakta dan mengusut dugaan pelanggaran konstitusi selama masa pemerintahan 10 tahun terakhir.2. *Makzulkan Gibran Rakabuming Raka*GMKR menuntut DPR RI segera memproses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Alasannya: proses pencalonan dinilai cacat konstitusi, melanggar etika, dan mencederai prinsip pemilu yang jujur dan adil. “Jabatan Wakil Presiden bukan warisan politik keluarga,” tegas GMKR.3. *Kembalikan Kedaulatan ke Rakyat*GMKR menuntut penghentian segala bentuk politik dinasti, intervensi kekuasaan terhadap lembaga negara, dan penguasaan sumber daya nasional oleh segelintir oligarki.
*2. Pernyataan GMKR*Koordinator GMKR dalam orasinya menyampaikan:“Kedaulatan ada di tangan rakyat. Hari ini kedaulatan itu dirampok. Kami tidak diam. Kami menuntut pertanggungjawaban hukum untuk Jokowi dan pemakzulan untuk Gibran. Ini bukan soal dendam pribadi. Ini soal menyelamatkan konstitusi dan masa depan demokrasi Indonesia.”

GMKR juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, buruh, petani, dan akademisi untuk bergabung dalam gerakan konstitusional merebut kembali kedaulatan rakyat.
*3. Langkah Lanjutan GMKR*Setelah Pernyataan Sikap di Gedung Joeang, GMKR akan:1. *Mengirimkan tuntutan resmi* ke DPR RI, MPR RI, dan Mahkamah Konstitusi2. *Melakukan konsolidasi nasional* di 20 provinsi untuk membangun barisan civil society3. *Menggelar aksi damai konstitusional* di berbagai daerah sebagai bentuk penolakan terhadap politik dinasti dan oligarki
*4. Seruan kepada DPR dan Penegak Hukum*GMKR mendesak DPR RI menjalankan fungsi pengawasan dan menggunakan hak angket, hak interpelasi, serta proses pemakzulan sesuai Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Kepada aparat penegak hukum, GMKR menuntut proses hukum yang transparan, tanpa tebang pilih.
“Jika hukum tidak ditegakkan hari ini, maka besok anak cucu kita akan hidup di negara yang dikuasai keluarga dan oligarki, bukan oleh rakyat,” tutup pernyataan GMKR.

*Tentang GMKR*Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat adalah koalisi organisasi masyarakat sipil dan aktivis yang memperjuangkan demokrasi, keadilan sosial, kedaulatan ekonomi, dan penegakan konstitusi. GMKR menolak politik dinasti, korupsi, dan segala bentuk perampasan hak rakyat.

Continue Reading

Metro

DPC MKGR Jakarta Timur Siap Sukseskan Mubeslub DPP ORMAS MKGR*

Published

on

By

Jakarta – Dewan Pimpinan Cabang Organisasi Masyarakat Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (DPC ORMAS MKGR) Kota Jakarta Timur menyatakan kesiapannya untuk menyukseskan Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) Dewan Pimpinan Pusat ORMAS MKGR yang digelar Sabtu, 11 Juli 2026 di Jakarta.

Ketua DPC MKGR Jakarta Timur, Agus Harta, mengatakan Mubeslub merupakan forum tertinggi organisasi untuk memperkuat konsolidasi dan arah perjuangan MKGR ke depan. “Kami tegak lurus dengan keputusan DPP. Mubeslub ini jadi momentum MKGR untuk semakin relevan menjawab tantangan bonus demografi dan politik benefisial,” kata Agus Harta di Jakarta, Sabtu (11/7/2026).

Turut hadir dalam persiapan Mubeslub jajaran pengurus DPC MKGR Jaktim, Sekretaris Gorbiyan Khurmaini dan Bendahara Meta. DPC MKGR Jakarta Timur menegaskan komitmennya untuk terus menjadi pilar kaderisasi Partai Golkar berbasis kekaryaan dan gotong royong.

Continue Reading

Trending