Connect with us

TNI / Polri

Pejabat yang Boleh Dapat Pelat Nomor Khusus Kode ZZ

Published

on

Jakarta – Kejadian pengemudi mobil arogan di jalan dan memakai pelat nomor khusus palsu kerap terjadi. Perilaku itu membuat masyarakat tidak nyaman dengan kehadirannya, apalagi yang pakai strobo dan sirene.

 

Dahulu sering ditemui pengguna pelat nomor khusus dengan kode RF yang dipalsukan. Sejak akhir 2023, kode RF pun sudah tidak berlaku, diganti dengan ZZ.

 

Tidak semua pejabat mendapatkan pelat nomor khusus berkode ZZ. Berikut deretan pejabat yang mendapat pelat nomor ZZ untuk kendaraan dinasnya.

 

Pelat nomor ZZ merupakan pelat nomor khusus yang diberikan untuk pejabat. Namun tidak semua pejabat bisa mendapatkan pelat nomor khusus untuk kendaraan dinasnya itu. Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus menjabarkan di kementerian/lembaga, pelat khusus hanya terbatas untuk menteri dan direktur jenderal.

 

Sementara untuk pejabat TNI dan Polri di wilayah, penggunaan pelat khusus kendaraan dinas juga diatur secara spesifik.

 

“Pelat khusus ZZ untuk Polisi, mulai dari Kapolda dan pejabat utama boleh menggunakan ZZX. Sedangkan untuk TNI, Pangdam sampai pejabat utama dapat menggunakan ZZD.

 

Namun, di bawahnya, seperti Kapolres, hanya Kapolres yang berhak menggunakan pelat khusus, tidak ada di bawahnya yang diizinkan,” terang Yusri dikutip laman Divisi Humas Polri.Jumat.(3/5/2024)

 

Ya, pelat khusus ZZ itu hanya diberikan bagi pejabat TNI, Polri, serta kementerian/lembaga setingkat eselon I dan eselon II.

 

Seperti diketahui, pelat ZZ merupakan pengganti pelat nomor RF. Sebelumnya pelat RF diperuntukkan bagi pejabat, namun pada kenyataannya banyak warga sipil yang menggunakannya karena memesan pelat nomor cantik dengan biaya tertentu biar mirip pejabat.

 

Di samping itu, penerbitan pelat nomor RF dulu juga tidak dibatasi jumlahnya, beda dengan ZZ sekarang. Kata Yusri satu pejabat hanya berhak memiliki satu kendaraan dinas dengan pelat ZZ tersebut.

 

“Pelat khusus ZZ hanya diperuntukkan bagi pejabat TNI, Polri, serta kementerian/lembaga setingkat eselon I dan eselon II. Satu orang pejabat hanya berhak memiliki satu kendaraan dinas dengan pelat khusus ZZ,” ujar Yusri.

 

Meski begitu, pengguna pelat nomor ZZ tak berarti kebal aturan lalu lintas. Penggunanya tetap wajib mematuhi aturan lalu lintas sebagaimana pengendara pada umumnya. Termasuk saat melintas di ganjil genap, diungkap Yusri tidak semua pelat nomor ZZ kebal aturan pembatasan pelat nomor di Jakarta itu.

 

“Pelat khusus ini tidak menghapus aturan ganjil-genap. Kapan nomor khusus ini tidak berlaku untuk aturan ganjil genap? Hanya untuk pejabat yang setiap pergerakannya dilakukan dengan pengawalan.

 

Misalnya, Panglima TNI menggunakan kode ZZT yang sedang dalam pengawalan, meskipun nomornya ganjil saat itu, namun jika hari itu genap, tetap diperbolehkan,” ungkap Yusri dikutip laman Divisi Humas Polri.

 

Mirisnya, tidak berselang lama muncul pula pelat nomor khusus yang palsu dengan kode ZZ. Menangapi hal tersebut, Dirregident Korps Lalu Lintas Polri, Brigjen Polisi Yusri Yunus bilang, percuma saja kalau memang mau palsukan pelat nomor khusus.

 

Korlantas Polri resmi menghentikan masa berlaku ‘pelat nomor dewa’, seperti pelat RF, IR, dan kode pelat khusus lainnya

 

Korlantas Polri resmi menghentikan masa berlaku ‘pelat nomor dewa’, seperti pelat RF, IR, dan kode pelat khusus lainnya (Humas Polri)

Continue Reading

TNI / Polri

Operasi Keselamatan Jaya 2025, Ditlantas Polda Metro Jaya Sidak di Terminal Pulo Gebang

Published

on

By

Jakarta – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menggelar Operasi Keselamatan Jaya 2025 hari kedua di Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, Selasa (11/2/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas guna mewujudkan Asta Cita.

Dipimpin oleh PS. Kasubditkamsel Polda Metro Jaya, Kompol Endah Pusparini, SH., M.M., operasi ini melibatkan sejumlah personel, di antaranya AKP Andi Prasetyo, AKP Maesaroh, AKP Supriatno, AKP Rokh Mugito, AKP Sugiharto, IPDA Ahmad Udin, dan beberapa anggota lainnya.

Dalam operasi ini, petugas melakukan berbagai kegiatan, antara lain:

Ramp check terhadap bus antarkota antarprovinsi (AKAP) untuk memastikan kelaikan jalan.

Teguran kepada pengemudi yang menggunakan klakson telolet yang tidak diperbolehkan sesuai aturan ST/556/HUK./2024, Pemeriksaan tensi dan pembagian vitamin kepada para pengemudi untuk menjaga kesehatan mereka selama perjalanan, Pengecekan urin guna memastikan pengemudi bebas dari narkoba.

Pembagian brosur dan pemasangan spanduk terkait Operasi Keselamatan Jaya 2025 untuk meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas.

“Kami melakukan sosialisasi dan penertiban agar masyarakat lebih sadar pentingnya keselamatan di jalan. Ini juga untuk mengurangi angka kecelakaan,” ujar Kompol Endah Pusparini.

Dalam kegiatan ramp check, petugas menemukan satu unit bus yang menggunakan klakson telolet. Petugas memberikan teguran dan meminta pengemudi untuk tidak membunyikannya atau melepas klakson tersebut sesuai aturan yang berlaku.

“Klakson telolet itu dilarang karena mengganggu ketertiban dan kenyamanan di jalan. Kami berikan teguran kepada pengemudi dan meminta klakson itu dicopot,” lanjut Kompol Endah.

Operasi Keselamatan Jaya 2025 akan berlangsung hingga 23 Februari 2025. Selama periode ini, Ditlantas Polda Metro Jaya akan terus melakukan sosialisasi dan penertiban di berbagai lokasi untuk memastikan keselamatan dan ketertiban lalu lintas di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

 

Continue Reading

TNI / Polri

Kapolri dan Ketua PBNU Bahas Keberagaman serta Isu Kekerasan di Pendidikan

Published

on

By

Jakarta – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bertemu dengan Ketua PBNU Alissa Wahid dalam sebuah audiensi yang membahas berbagai isu kebangsaan, termasuk keberagaman dan kekerasan di lingkungan pendidikan.

Kapolri menegaskan komitmennya untuk menjaga keberagaman sebagai salah satu kekuatan utama bangsa Indonesia.

“Kami sangat senang dan berkomitmen untuk terus menjaga keberagaman serta toleransi, karena Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang beragam. Keberagaman ini merupakan kekuatan yang harus terus kita jaga bersama,” ujar Kapolri usai pertemuan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Kapolri didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi Polri, termasuk Kabaintelkam Polri Komjen Syahardiantono, Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, Wakabareskrim Polri Irjen Asep Edi Suheri, Waastamaops Irjen Endi Sutendi, Kakor Binmas Irjen Edy Murbowo, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, serta Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPO) Brigjen Nurul Azizah.

Sementara itu, Ketua PBNU Alissa Wahid hadir bersama Wasekjen PBNU Mahrus Elmawa, Sekretaris Lakpesdam PBNU Ufi Ulfiah, Ketua LBH PP GP Ansor Dendy Zuhairil Finsa, serta pengurus RMI PBNU Ulun Nuha.

Kapolri menegaskan bahwa Polri akan mengambil langkah konkret dalam menindaklanjuti pembahasan terkait toleransi dan isu-isu strategis lainnya yang menjadi perhatian masyarakat.

“Oleh karena itu, kami akan melaksanakan kerja sama lanjutan terkait isu-isu yang menjadi perhatian NU dan berbagai pihak, termasuk aktivis yang peduli terhadap persoalan ini,” tegas Kapolri.

Dalam kesempatan yang sama, Alissa Wahid mengungkapkan bahwa salah satu isu utama yang dibahas adalah kekerasan di lembaga pendidikan. Menurutnya, PBNU tengah berupaya untuk meminimalisasi, menurunkan, bahkan memberantas kekerasan di sekolah, madrasah, dan pesantren.

“Isu kekerasan di lembaga pendidikan menjadi perhatian utama kami di PBNU. Kami telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi hal ini,” ujar Alissa.

Alissa juga menekankan pentingnya dukungan dari Polri dalam menangani kekerasan di pesantren, sekaligus mengatasi persoalan radikalisme yang masih menjadi ancaman di masyarakat.

“Radikalisme masih menjadi isu yang perlu diwaspadai, karena bertentangan dengan semangat hubbul wathan minal iman yang dipegang oleh NU. Kami bersyukur dapat berdiskusi secara mendalam dan berbobot dengan Bapak Kapolri,” tambahnya.

Pertemuan ini menegaskan sinergi antara Polri dan PBNU dalam menjaga persatuan bangsa, serta mengatasi berbagai tantangan sosial yang dihadapi masyarakat.

 

Continue Reading

TNI / Polri

Panglima TNI Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup

Published

on

By

Puspen TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menandatangani Nota Kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) antara Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, bertempat di Ruang Hasjrul Harahap Blok I Lantai 4 Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat. Rabu (12/02/2025).

Dalam sambutannya, Panglima TNI menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan. “Melalui pelaksanaan ini diharapkan terjalin kerja sama yang lebih baik dan berkelanjutan dalam berbagai program strategis seperti rehabilitasi hutan dan lahan, pengamanan kawasan konservasi, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan hidup,” ujarnya.

Nota Kesepahaman dengan Kementerian Kehutanan meliputi penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan sarana dan prasarana, perhutanan sosial, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertahanan negara dan ketahanan nasional dan bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh para pihak.

Sementara itu Nota Kesepahaman dengan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendali Lingkungan Hidup meliputi pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, dukungan pengamanan dan penegakan hukum pada pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup, dukungan pemberdayaan wilayah pertahanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pertukaran dan pemanfaatan data atau informasi dan kerja sama lain yang disepakati para pihak.

Turut hadir dalam kegiatan diantaranya Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Menteri Kehutanan, Asrenum Panglima TNI, Asintel Panglima TNI, Kababinkum, Waaster Panglima TNI, para pejabat utama Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup serta tamu undangan lainnya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

#panglimatni
#tni
#tniprima
#profesional
#responsif
#integratif
#modern
#adaptif

Continue Reading

Trending