Connect with us

nasional

Rutan Cipinang Berkomitmen Mengikuti Arahan Kepala Biro Perencanaan Kemenkumham Dalam Penyusunan Anggaran TA 2025

Published

on

Jakarta – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang menghadiri secara virtual kegiatan Pengarahan Penyusunan Anggaran Kemenkumham Tahun Anggaran 2025 oleh Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Kemenkumham RI) di Ruang Rapat Rutan Cipinang, Senin (5/8).

 

Kegiatan yang diikuti oleh Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali didampingi oleh Kepala Seksi Pengelolaan, Kiki Aji Hidayat dan Kepala Sub Seksi Keuangan dan Perlengkapan, Muhamad Khafi serta Staf Pelaksana yang membidangi perencanaan dan penganggaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan prioritas program kerja.

 

Dalam sambutannya, Kepala Biro Perencanaan Kemenkumham, Ida Asep Somara menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran.

 

“Tahun 2025 adalah tahun yang penuh tantangan. Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan institusi kita. Oleh karena itu, penyusunan anggaran harus dilakukan dengan cermat dan berdasarkan data yang akurat,” ujar Ida Asep.

 

Kepala Biro juga menyoroti beberapa catatan penting hasil reviu dan penelaahan RKA-K/L TA 2025 yang harus menjadi perhatian seluruh satuan kerja. Pertama, pentingnya penyusunan anggaran yang berorientasi pada hasil (outcome) dan bukan sekadar output. Kedua, perlunya pengawasan dan pengendalian internal yang ketat untuk mencegah penyimpangan anggaran. Ketiga, setiap satuan kerja diharapkan dapat mengidentifikasi program dan kegiatan yang benar-benar prioritas dan mendukung pencapaian target kinerja.

 

Sementara itu, Kepala Rutan Kelas I Cipinang Sukarno Ali bersama jajaran berkomitmen untuk meningkatkan kualitas belanja di Rutan Cipinang. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja, khususnya Rutan Cipinang, dapat menyusun anggaran TA 2025 dengan lebih baik, efisien, dan efektif, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM.

 

“Kami di Rutan Cipinang berkomitmen untuk mengikuti arahan dan petunjuk dari Biro Perencanaan.

 

Dengan adanya arahan ini kami akan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dan ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi yang lebih baik dan lebih tepat sasaran,” pungkasnya

Continue Reading

nasional

Ristadi, S.T., S.H.Presiden KSPN : Komitmen Ngawal Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional Inklusif, Keadilan, dan Berpihak Pada Perlindungan Pekerja Indonesia

Published

on

By

Jakarta – Ristadi, S.T., S.H.Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menegaskan pentingnya pelibatan aktif kaum buruh dalam setiap proses legislasi ketenagakerjaan dan reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Hal tersebut disampaikan dalam acara Declaration of Trade Union Confederations Joint Commitment for National Social Security System Reform in Indonesia yang digelar di Le Meridien Jakarta, Kamis (26/02/26).

Dalam forum yang dihadiri 10 konfederasi serikat pekerja terbesar yang tergabung dalam Tripartit Nasional tersebut, Ristadi menekankan bahwa pengalaman masa lalu harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dan DPR agar tidak lagi mengabaikan aspirasi buruh dalam penyusunan undang-undang.

“Pengalaman kurang baik kemarin harus diperbaiki. Soal partisipasi dan pelibatan buruh dalam penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu wajib. Kalau pemerintah dan DPR tidak ingin terjadi gelombang besar-besaran seperti sebelumnya, maka buruh harus dilibatkan dari awal,” tegas Ristadi.

Menurutnya, keterlibatan tersebut bukan sekadar formalitas, tetapi benar-benar membuka ruang dialog substantif dengan konfederasi yang memiliki basis anggota riil di lapangan. Dari 23 konfederasi yang tercatat di Indonesia, hanya 10 konfederasi yang memiliki keanggotaan terbesar dan terlibat dalam Tripartit Nasional, dan mereka hadir dalam deklarasi tersebut.

Soroti Ketimpangan Upah Antar Daerah

Dalam wawancara usai acara, Ristadi juga menyoroti persoalan ketimpangan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dinilainya semakin tidak rasional dan tidak adil.

“Jogjakarta sekitar Rp2 juta, sementara Karawang sudah lebih dari Rp5 juta. Selisihnya 2,5 kali lipat. Jam kerja sama, kompetensi sama, tapi upah berbeda jauh. Ini tidak adil bagi pekerja, juga tidak adil bagi pengusaha,” ujarnya.

Ia mempertanyakan dasar penetapan upah yang terlalu bertumpu pada dinamika tekanan industrial di masing-masing daerah, bukan pada standar kebutuhan hidup yang objektif.

“Kalau alasannya kebutuhan hidup layak, mari kita cek. Apakah biaya hidup di Karawang 2,5 kali lebih mahal dari Jogja? Harga kos, beras, BBM tidak jauh berbeda. Yang membedakan hanya tekanan,” tegasnya.

KSPN mendorong agar regulasi sistem pengupahan nasional direvisi dan dimasukkan dalam pembahasan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, sehingga tercipta sistem yang lebih adil dan proporsional antar wilayah.

Tolak Outsourcing dan Impor Ilegal

Sebagai Presiden KSPN, Ristadi juga konsisten menyuarakan penolakan terhadap sistem kerja outsourcing yang dinilai merugikan pekerja serta mendesak penindakan tegas terhadap praktik impor ilegal yang berdampak langsung pada gelombang PHK massal, khususnya di sektor tekstil dan garmen.

“Kita ingin industri dalam negeri dilindungi. Kalau impor ilegal terus dibiarkan, yang jadi korban adalah buruh. PHK terjadi di mana-mana,” katanya.

Melalui deklarasi bersama ini, konfederasi serikat pekerja berkomitmen mengawal reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional agar lebih inklusif, berkeadilan, dan berpihak pada perlindungan pekerja Indonesia.

Ristadi berharap proses politik yang saat ini berjalan di DPR dapat benar-benar menyerap aspirasi buruh dan tidak mengulang kesalahan masa lalu.

“Reformasi jaminan sosial dan ketenagakerjaan harus menjadi momentum memperbaiki hubungan industrial nasional. Libatkan buruh secara nyata, bukan sekadar simbolik,” pungkasnya.

Continue Reading

nasional

Resmi Dibuka Pertama Kali Sejarah Perayaan Imlek Festival 2026 Nasional di Lapangan Banteng Tema “Rayakam Keberagaman Dalam Harmoni Nusatara”

Published

on

By

Jakarta – Semarak perayaan Tahun Baru Imlek Kembali terasa meriah dalam gelaran Imlek Festival 2026 yang berlangsung di Lapangan Banteng, mulai 22 Februari hingga 3 Maret 2026 di hadiri oleh Irene Umar (Ketum Imlek Nasional) & Veronica Tan (Waketum Imlek Nasional), Muhammad Qodari (Kepala Staf Kepresidenan), Maruawar Sirait (Menteri Perumahan), Rudi Hartono (Pengusaha), Elizabeth Ratu (Kadis UMKM DKI Jakarta), Tommy Winata (Pegusaha). Abraham Rudi
Ketua Dewan Penyantun Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI),l

“Imlek adalah bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Festival ini menjadi bukti bahwa keberagaman bukan untuk dipertentangkan, melainkan dirayakan bersama dalam harmoni,” ujarnya di hadapan para pengunjung, Minggu (22/2/2026).

Mengusung tema “Rayakan Keberagaman dalam Harmoni Imlek Nusantara”, festival ini menjadi ruang temu budaya yang memadukan tradisi Tionghoa dengan semangat kebhinekaan Indonesia.‎Acara yang terbuka untuk umum dan tanpa biaya ini diadakan setiap hari pukul 15.00 hingga 22.00 WIB.

Ribuan pengunjung memadati area festival untuk menyaksikan beragam pertunjukan seni, mulai dari barongsai, tari naga, hingga penampilan musik dan budaya lintas etnis yang menampilkan kekayaan Nusantara.

‎Nuansa merah khas Imlek mendominasi lokasi acara. Deretan lampion yang menggantung indah berpadu dengan dekorasi ornamen tradisional, menciptakan suasana hangat dan penuh suka cita. Atraksi tari naga menjadi salah satu penampilan yang paling menyedot perhatian.

Gerakan lincah para pemain dengan kostum naga berwarna emas dan merah menampilkan penonton, disambut tepuk tangan meriah.‎Kehadiran Wakil Menteri Ekonomi Kreatif sekaligus Ketua Umum Imlek Nasional, Irene Umar, turut menambah semarak perhelatan ini.

Dalam berbagai hal, Irene menegaskan bahwa Festival Imlek bukan sekadar perayaan budaya, melainkan juga momentum memperkuat persatuan bangsa melalui kreativitas.

Irene Umar, Ketua Umum Imlek Nasional dan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif‎Ia juga menekankan pentingnya sektor ekonomi kreatif dalam mendukung kegiatan berbasis budaya. Menurutnya, festival seperti ini mampu mendorong pertumbuhan pelaku UMKM, industri kreatif, serta pariwisata perkotaan.‎Beragam stan kuliner, kriya, hingga produk fesyen bernuansa Tionghoa dan Nusantara juga meramaikan area festival, memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk berkembang.

Festival ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga terkait, sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas budaya nasional menuju visi Indonesia Emas 2045. Melalui perayaan yang inklusif, masyarakat diajak untuk memahami dan menghargai tradisi sebagai bagian dari perjalanan panjang bangsa.

Sejumlah pengunjung mengaku antusias dengan penyelenggaraan festival yang dinilai semakin tertata dan meriah dari tahun ke tahun. Selain menjadi ajang hiburan keluarga, Imlek Festival 2026 juga dinilai sebagai sarana edukasi budaya bagi generasi muda.

Dengan semangat kebersamaan yang kental, Festival Imlek 2026 di Lapangan Banteng tak hanya menjadi perayaan Tahun Baru Imlek, tetapi juga simbol kuat bahwa Jakarta—dan Indonesia—tumbuh dalam keberagaman yang harmonis.

Continue Reading

nasional

KPPG / KESATUAN PEREMPUAN PARTAI GOLKAR KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON PROGO YOGYAKARTA

Published

on

By

Kulon Progo, – 17/2/2026 – Karya Pos, KPPG / Kesatuan Perempuan Partai Golkar Kecamatan Galur, Kabupaten kulon Progo Yogyakarta , melaksanakan kegiatan rutin pertemuan segenap pengurus maupun anggota diawali dengan pengajian Tadarus Al-Qur’an setelah itu kegiatan simpan pinjam khusus anggota KPPG yang hadir, keanggotaan KPPG kurang lebih 100 orang kemudian KPPG Galur mendapatkan perhatian bantuan dana hibah dari Agus Supriyanto anggota DPRD kabupaten kulon Progo untuk mendorong kemajuan anggota KPPG secara menyeluruh.

Ketua KPPG Kecamatan Galur Retno Jumilah menyampaikan terkait bantuan dana hibah dari anggota DPRD kulon Progo Agus Supriyanto sangat bermanfaat untuk kemajuan KPPG Galur , selain kegiatan pertemuan simpan pinjam khusus anggota KPPG Galur salah satunya kegiatan yang lain berbagi karya ide seperti pengembangan kuliner jajanan makanan tradisional sebagai kearifan lokal daerahnya untuk sarana pembelajaran dan pemberdayaan bagi pengembangan SDM anggota KPPG Galur kemudian gotong royong dalam kegiatan sosial seperti agenda baksos dengan tujuan membangun kepedulian terhadap lingkungannya.

Agus Supriyanto anggota DPRD Kabupaten kulon Progo menjelaskan bahwa KPPG Galur kabupaten kulon Progo akan terus berkarya memajukan semua potensi yang ada agar berdaya guna serta memberikan manfaat  khususnya kepada masyarakat di wilayah kecamatan Galur pada umumnya begitu disampaikan kepada awak media.

Jurnalis Budi Legowo Santoso

Continue Reading

Trending