JAKARTA — Tokoh nasional sekaligus Menteri Lingkungan Hidup, M. Jumhur Hidayat, menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menjalankan sejumlah perubahan strategis yang dinilainya sebagai bagian dari upaya melakukan “revolusi” untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Jumhur dalam sebuah acara yang dihadiri Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama, S.H., bersama jajaran pengurus KNPI tingkat pusat dan daerah di Jakarta, Sabtu (29/8/2026).
Dalam sambutannya, Jumhur mengatakan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo didasarkan pada komitmen untuk melakukan perubahan fundamental terhadap berbagai kondisi yang selama ini dianggap sebagai sesuatu yang normal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan revolusi di negeri ini. Revolusi itu menjungkirbalikkan keadaan yang selama ini dianggap normal, padahal tidak normal dalam pandangan ilmiah maupun Pancasila,” ujar Jumhur.
Menurut dia, perubahan tersebut antara lain diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan wilayah pesisir, penguatan koperasi, kemudahan akses bagi petani, serta penggerakan ekonomi daerah.
Perkuat Ekonomi Pesisir
Jumhur menyoroti pentingnya penguatan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu basis ekonomi rakyat. Pemerintah, kata dia, perlu memastikan masyarakat pesisir dan nelayan mendapatkan dukungan yang memadai agar potensi ekonomi maritim Indonesia dapat dioptimalkan.
Dukungan tersebut antara lain berupa penyediaan sarana penyimpanan hasil tangkapan seperti cold storage, serta kemudahan akses bahan bakar bagi nelayan.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga bagaimana hasil produksi masyarakat dapat memiliki nilai ekonomi yang lebih baik.
Koperasi Jadi Pilar Ekonomi
Selain sektor pesisir, Jumhur menekankan pentingnya memperkuat kembali peran koperasi sebagai salah satu pilar perekonomian nasional.
Ia menilai koperasi dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat industri dan distribusi ekonomi, termasuk dalam penyaluran berbagai barang yang mendapatkan subsidi pemerintah.
Dengan penguatan koperasi, distribusi barang diharapkan menjadi lebih dekat dengan masyarakat sehingga manfaat kebijakan pemerintah dapat dirasakan secara langsung.
“Jadi koperasi harus diperkuat sebagai bagian dari sistem ekonomi rakyat,” katanya.
Petani Perlu Kemudahan
Jumhur juga menyoroti persoalan yang selama ini dihadapi petani, khususnya terkait akses terhadap pupuk.
Menurut dia, penyederhanaan rantai distribusi dan penyesuaian harga pupuk menjadi bagian penting untuk memastikan petani memperoleh kebutuhan produksi tepat waktu.
Ia menilai petani tidak seharusnya menghadapi hambatan birokrasi yang berbelit ketika memasuki masa tanam.
“Kalau petani mudah mendapatkan pupuk, maka proses produksi pertanian juga dapat berjalan lebih baik,” ujarnya.
Program Pemerintah Gerakkan Ekonomi Daerah
Lebih jauh, Jumhur menilai berbagai program strategis pemerintah yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat juga berpotensi menjadi penggerak ekonomi daerah.
Pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, misalnya, menurut dia, tidak hanya memiliki dimensi sosial, tetapi juga dapat menciptakan rantai pasok ekonomi di tingkat lokal.
Rantai tersebut melibatkan petani, peternak, nelayan, pelaku usaha kecil, hingga produsen berbagai kebutuhan pangan di daerah.
Dengan demikian, program pemerintah dinilai dapat memberikan efek berganda apabila kebutuhan tersebut dipenuhi melalui sumber daya dan pelaku ekonomi lokal.
Ajak Pemuda Kawal Kebijakan
Dalam kesempatan itu, Jumhur juga mengingatkan kembali pemikiran Bung Karno mengenai perjuangan untuk melakukan perubahan yang dapat terus dilakukan melalui berbagai ruang, termasuk dari dalam sistem pemerintahan.
Karena itu, ia mengajak KNPI dan seluruh elemen pemuda Indonesia untuk tidak hanya menjadi penonton,tetapi turut mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Menurut Jumhur, keterlibatan pemuda diperlukan agar berbagai kebijakan strategis pemerintah benar-benar dilaksanakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia berharap sinergi antara pemerintah dan organisasi kepemudaan dapat mendorong terwujudnya pemerataan ekonomi sekaligus memperkuat pembangunan di berbagai daerah.
“Pemuda harus ikut mengawal agar kebijakan-kebijakan tersebut berjalan tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,” kata Jumhur.
Jumhur menegaskan bahwa pembangunan nasional pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan pemerataan kesempatan ekonomi di seluruh Indonesia.