JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gema Keadilan mulai membangun komunikasi politik lintas fraksi di DPR RI untuk mendorong pembahasan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui mekanisme konstitusional.
Ketua Umum DPP Gema Keadilan Rahmat Saleh mengatakan komunikasi informal telah dilakukan dengan sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi. Komunikasi tersebut tidak hanya melibatkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tetapi juga anggota dari fraksi lainnya.
Hal itu disampaikan Rahmat dalam diskusi publik bertajuk “Pemakzulan Gibran: Aspirasi Rakyat atau Konstitusi yang Diuji?” yang diselenggarakan DPP Gema Keadilan di Porta Cafe Chicken, Cikini, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Rahmat mengaku optimistis semakin banyak anggota parlemen yang memiliki pandangan sejalan dengan aspirasi yang tengah diperjuangkan organisasinya. Menurut dia, komunikasi lintas fraksi tersebut diharapkan dapat membuka ruang pembahasan lebih lanjut di parlemen.
“Secara informal, kami sudah melakukan komunikasi dengan beberapa kawan-kawan antarfraksi. Bukan hanya Fraksi PKS, tetapi juga teman-teman dari fraksi lain. Saya optimistis ke depan akan banyak teman-teman yang memiliki niat yang sama. Tinggal mereka mencari momentum yang tepat untuk melakukan langkah tersebut,” kata Rahmat.
Ia menambahkan, berdasarkan komunikasi yang telah dilakukan, pihaknya belum menemukan keberatan dari sejumlah anggota fraksi yang diajak berdiskusi terhadap narasi dan gerakan yang sedang dibangun.
Dalam diskusi tersebut, Rahmat turut menyoroti aspek hukum dan etika jabatan Wakil Presiden, khususnya terkait polemik dokumen persyaratan pendidikan dan surat keterangan yang menjadi perhatian publik.
Ia menyebut sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sebagai bagian dari argumentasi yang perlu dikaji dalam melihat persoalan tersebut.
Menurut Rahmat, persoalan dokumen persyaratan pendidikan harus ditempatkan dalam kerangka kajian hukum yang objektif dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Bagi kami, persoalan ini sudah memiliki landasan yang perlu diperhatikan. Karena itu, dari sisi etika jabatan, seharusnya ada tanggung jawab moral yang menjadi pertimbangan serius,” ujarnya.
Terkait langkah politik selanjutnya, Rahmat berpandangan bahwa DPR memiliki instrumen konstitusional berupa hak menyatakan pendapat yang dapat digunakan untuk menyampaikan sikap terhadap persoalan yang dinilai menyangkut kepentingan negara.
Ia menjelaskan, pembahasan mengenai hak angket dan proses penyelidikan sebelumnya merupakan bagian dari dinamika politik di parlemen. Namun, menurut dia, tahapan selanjutnya perlu diarahkan pada pembahasan melalui mekanisme hak menyatakan pendapat sesuai ketentuan yang berlaku.
Rahmat menegaskan, wacana pemakzulan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan tekanan politik ataupun opini publik. Proses tersebut harus mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Ia juga menyinggung ketentuan mengenai dugaan pelanggaran hukum, pelanggaran etika, maupun perbuatan tercela sebagai aspek yang perlu diperhatikan dalam pembahasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Menurut Rahmat, dukungan politik di parlemen menjadi salah satu faktor penting agar proses penyampaian pendapat dapat berjalan sesuai prosedur. Sebab, mekanisme tersebut memiliki tahapan, termasuk persyaratan jumlah kehadiran dan persetujuan anggota DPR sebelum dapat diteruskan ke proses konstitusional berikutnya.
Oleh karena itu, Gema Keadilan berharap komunikasi dengan berbagai fraksi di DPR dapat terus berkembang sehingga persoalan tersebut memperoleh ruang pembahasan yang terbuka, objektif, dan berlandaskan hukum.
Rahmat menegaskan gerakan yang dibangun DPP Gema Keadilan berfokus pada persoalan etika jabatan dan dugaan pelanggaran yang dikaitkan dengan posisi Wakil Presiden, bukan untuk mencampuradukkan persoalan tersebut dengan kepentingan politik lainnya.
Melalui diskusi publik itu, DPP Gema Keadilan juga mendorong masyarakat memahami mekanisme ketatanegaraan serta pentingnya menyampaikan aspirasi melalui jalur demokrasi dan konstitusi.
Bagi Gema Keadilan, perdebatan mengenai pemakzulan tidak semata-mata merupakan persoalan politik, tetapi juga menyangkut penegakan prinsip konstitusi, etika jabatan, dan pertanggungjawaban pejabat negara dalam sistem demokrasi Indonesia.