JAKARTA – Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) menggelar Kongres VII pada 14–15 November 2026 di Hotel Acacia, Jakarta, untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus merumuskan arah perjuangan dan strategi peningkatan kesejahteraan pekerja dalam lima tahun ke depan.
Kongres lima tahunan tersebut menjadi momentum bagi FNPBI untuk memilih kepengurusan baru, mengevaluasi perjalanan organisasi, serta menyusun program kerja dalam menghadapi dinamika politik, ekonomi, dan ketenagakerjaan nasional.
Sekretaris Jenderal FNPBI Supriyadi mengatakan, kongres kali ini tidak sekadar menjadi agenda pergantian kepemimpinan, tetapi juga forum strategis untuk menentukan langkah organisasi dalam memperjuangkan kepentingan kaum buruh.
“Seperti tahun-tahun sebelumnya, kongres ini kita selenggarakan lima tahun sekali. Selain pemilihan pengurus, kita juga sedang merancang bagaimana program dan strategi FNPBI ke depan. Harapannya, melalui kongres ini kita bisa merumuskan arah perjuangan bangsa, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan,” ujar Supriyadi saat diwawancarai awak media di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
Menurut dia, perkembangan situasi politik dan ketenagakerjaan nasional menuntut organisasi buruh untuk memperkuat persatuan dan konsolidasi. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan dalam kongres diharapkan mampu menjadi landasan perjuangan organisasi sekaligus memberikan kontribusi terhadap pembangunan sektor ketenagakerjaan.
Supriyadi menegaskan, salah satu agenda utama yang akan terus diperjuangkan FNPBI adalah penguatan industri nasional. Menurutnya, keberadaan industri dalam negeri yang kuat menjadi faktor penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta memperluas kesempatan bagi pekerja untuk memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera.
“Kami ingin penguatan industri nasional. Harapannya, ketika industri nasional sudah kuat, dampaknya juga akan dirasakan oleh pekerja melalui peningkatan kesejahteraan. Kami meyakini tanpa industri nasional yang kuat, kesejahteraan buruh akan sangat sulit diwujudkan,” katanya.
Kongres VII FNPBI mengusung tema “Industri Nasional Bangkit, Buruh Bangkit, Buruh Bahagia.” Tema tersebut menegaskan pandangan organisasi bahwa kesejahteraan pekerja tidak semestinya hanya diukur berdasarkan besaran upah, tetapi juga harus mencakup pemenuhan kebutuhan hidup, perlindungan sosial, dan kualitas kehidupan keluarga buruh.
Supriyadi menjelaskan, peningkatan kesejahteraan pekerja perlu didukung berbagai fasilitas dan tunjangan tambahan, antara lain bantuan pendidikan bagi anak-anak buruh, akses terhadap perumahan terjangkau, serta dukungan pemenuhan kebutuhan dasar seperti listrik dan air.
Selain itu, FNPBI mendorong pengembangan koperasi di lingkungan perusahaan sebagai salah satu instrumen untuk membantu memenuhi kebutuhan pekerja sekaligus memberikan manfaat ekonomi tambahan bagi buruh dan keluarganya.
“Kesejahteraan itu bukan hanya berbicara tentang upah. Ada banyak hal lain, seperti tunjangan pendidikan, fasilitas perumahan murah, tunjangan listrik dan air, serta koperasi di dalam perusahaan. Ini menjadi salah satu hal yang ingin kita dorong agar kebutuhan teman-teman buruh bisa lebih terbantu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Supriyadi menilai upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, yakni buruh, pengusaha, dan pemerintah. Ketiganya harus membangun sinergi agar berbagai program kesejahteraan dapat diwujudkan secara berkelanjutan.
Menurut dia, pemerintah memiliki peran strategis dalam menghadirkan kebijakan dan dukungan yang memungkinkan program peningkatan kesejahteraan pekerja, termasuk pengembangan koperasi perusahaan, berjalan secara efektif tanpa membebani salah satu pihak.
“Di dalam ketenagakerjaan bukan hanya ada buruh dan pengusaha, tetapi juga ada peran pemerintah. Ketiganya harus bersinergi. Kalau hanya dibebankan kepada pengusaha atau buruh saja, tentu akan sulit mewujudkan kesejahteraan bersama,” katanya.
Dalam kongres tersebut, FNPBI juga akan merumuskan sejumlah resolusi organisasi yang diharapkan dapat disampaikan kepada pemerintah. Resolusi itu nantinya menjadi masukan sekaligus tawaran solusi dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang lebih adil, produktif, dan berkelanjutan.
Selain penguatan industri nasional dan peningkatan kesejahteraan, FNPBI turut menyoroti pentingnya implementasi regulasi perlindungan ketenagakerjaan. Supriyadi menilai keberadaan undang-undang dan berbagai peraturan mengenai perlindungan pekerja harus diwujudkan secara nyata dalam kebijakan maupun praktik di lapangan.
Ia berharap regulasi ketenagakerjaan mampu mengakomodasi kepentingan pekerja dan pengusaha secara seimbang. Dengan demikian, hubungan industrial dapat berjalan harmonis tanpa mengabaikan hak-hak buruh maupun keberlangsungan kegiatan usaha.
“Harapan kami, kepentingan buruh dan kepentingan pengusaha bisa sama-sama diakomodasi. Karena tanpa keseimbangan dan kerja sama, kalau hanya dibebankan kepada satu pihak saja, kesejahteraan bersama akan sulit tercapai,” tutur Supriyadi.
Melalui Kongres VII ini, FNPBI berharap dapat melahirkan kepemimpinan baru, program kerja, serta strategi perjuangan yang mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan ke depan.
FNPBI juga menempatkan kebangkitan industri nasional sebagai salah satu agenda penting perjuangan buruh. Sebab, penguatan sektor industri diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan melalui peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.