JAKARTA – Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) menggelar Kongres VII pada 14–15 November 2026 di Hotel Acacia, Jakarta. Forum lima tahunan tersebut menjadi momentum penting bagi organisasi untuk memperkuat konsolidasi, memilih kepengurusan baru, serta merumuskan arah kebijakan dan strategi perjuangan kaum buruh dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan nasional lima tahun mendatang. Sabtu (14/11/2026)
Sekretaris Jenderal FNPBI, Supriyadi, mengatakan Kongres VII tidak hanya berorientasi pada pergantian kepengurusan, tetapi juga menjadi ruang evaluasi dan perumusan langkah strategis organisasi dalam memperjuangkan kepentingan pekerja di tengah dinamika politik, ekonomi, dan perkembangan industri nasional.
Menurutnya, perubahan situasi nasional menuntut organisasi buruh memiliki konsolidasi yang kuat serta agenda perjuangan yang terarah agar aspirasi pekerja dapat diperjuangkan secara lebih efektif.
“Seperti tahun-tahun sebelumnya, kongres ini kita selenggarakan lima tahun sekali. Selain pemilihan pengurus, kita juga sedang merancang bagaimana program dan strategi FNPBI ke depan. Harapannya, melalui kongres ini kita bisa merumuskan arah perjuangan bangsa, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan,” ujar Supriyadi saat diwawancarai awak media.
Ia menegaskan, salah satu agenda strategis yang menjadi perhatian FNPBI adalah penguatan industri nasional. Menurut Supriyadi, pembangunan industri yang kuat dan berdaya saing harus menjadi fondasi dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta memperluas kesempatan bagi pekerja untuk memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera.
FNPBI memandang bahwa kesejahteraan buruh memiliki keterkaitan erat dengan kondisi industri nasional. Ketika sektor industri berkembang secara berkelanjutan, peluang peningkatan kesejahteraan pekerja juga semakin terbuka.
“Kami ingin penguatan industri nasional. Harapannya, ketika industri nasional sudah kuat, dampaknya juga akan dirasakan oleh pekerja melalui peningkatan kesejahteraan. Kami meyakini tanpa industri nasional yang kuat, kesejahteraan buruh akan sangat sulit diwujudkan,” tegasnya.
Kongres VII FNPBI mengangkat tema “Industri Nasional Bangkit, Buruh Bangkit, Buruh Bahagia.” Tema tersebut mencerminkan komitmen organisasi untuk memperluas perspektif perjuangan buruh, khususnya dalam memandang kesejahteraan pekerja yang tidak semata-mata diukur dari besaran upah.
Supriyadi menjelaskan, kesejahteraan buruh harus mencakup pemenuhan berbagai kebutuhan kehidupan pekerja dan keluarganya. Karena itu, FNPBI mendorong adanya dukungan tambahan berupa tunjangan pendidikan bagi anak pekerja, fasilitas perumahan dengan harga terjangkau, serta bantuan pemenuhan kebutuhan dasar seperti listrik dan air.
Selain itu, organisasi tersebut juga mendorong pengembangan koperasi di lingkungan perusahaan. Keberadaan koperasi diharapkan dapat menjadi sarana penguatan ekonomi pekerja, membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga buruh.
“Kesejahteraan itu bukan hanya berbicara tentang upah. Ada banyak hal lain, seperti tunjangan pendidikan, fasilitas perumahan murah, tunjangan listrik dan air, serta koperasi di dalam perusahaan. Ini menjadi salah satu hal yang ingin kita dorong agar kebutuhan teman-teman buruh bisa lebih terbantu,” jelasnya.
Lebih jauh, Supriyadi menilai peningkatan kesejahteraan pekerja tidak dapat dibebankan hanya kepada perusahaan. Diperlukan keterlibatan dan sinergi antara pekerja, pengusaha, serta pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan sekaligus menjamin keberlangsungan dunia usaha.
Menurutnya, pemerintah mempunyai posisi strategis dalam menghadirkan regulasi, kebijakan, dan dukungan yang dapat mendorong pelaksanaan berbagai program kesejahteraan buruh. Dengan pembagian peran yang jelas, upaya meningkatkan kualitas kehidupan pekerja diharapkan tidak menjadi beban sepihak bagi salah satu pihak.
“Di dalam ketenagakerjaan bukan hanya ada buruh dan pengusaha, tetapi juga ada peran pemerintah. Ketiganya harus bersinergi. Kalau hanya dibebankan kepada pengusaha atau buruh saja, tentu akan sulit mewujudkan kesejahteraan bersama,” ungkap Supriyadi.
Dalam kongres tersebut, FNPBI juga akan membahas dan merumuskan sejumlah resolusi organisasi yang nantinya diharapkan dapat disampaikan kepada pemerintah. Resolusi tersebut menjadi bagian dari upaya organisasi memberikan masukan dan menawarkan solusi terhadap berbagai persoalan ketenagakerjaan nasional.
Salah satu perhatian lainnya adalah implementasi regulasi perlindungan pekerja. Supriyadi menilai, keberadaan undang-undang dan berbagai peraturan ketenagakerjaan harus diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten di lapangan agar perlindungan terhadap pekerja benar-benar dapat dirasakan.
Menurutnya, regulasi ketenagakerjaan harus mampu memberikan kepastian dan mengakomodasi kepentingan buruh maupun pengusaha. Keseimbangan tersebut penting untuk membangun hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan produktivitas, serta menjaga keberlanjutan kegiatan industri.
“Harapan kami, kepentingan buruh dan kepentingan pengusaha bisa sama-sama diakomodasi. Karena tanpa keseimbangan dan kerja sama, kalau hanya dibebankan kepada satu pihak saja, kesejahteraan bersama akan sulit tercapai,” pungkasnya.
Melalui Kongres VII ini, FNPBI berharap dapat melahirkan kepemimpinan baru dan program kerja yang mampu memperkuat posisi organisasi dalam mengawal kepentingan kaum pekerja. Penguatan industri nasional, perluasan perlindungan ketenagakerjaan, serta peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh menjadi agenda penting perjuangan organisasi untuk lima tahun ke depan.
Lebih dari sekadar agenda pergantian kepengurusan, Kongres VII FNPBI menjadi forum untuk menegaskan bahwa kebangkitan industri nasional dan peningkatan kesejahteraan buruh merupakan dua agenda yang perlu berjalan beriringan melalui kolaborasi pekerja, pengusaha, dan pemerintah.