KULON PROGO — Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kulon Progo resmi menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kulon Progo pada Jumat (20/11/2026).
Kedua regulasi tersebut mencakup Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 serta Raperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aneka Usaha.
Kesepakatan bersama ini menjadi tonggak penting dalam memastikan kesinambungan tata kelola pemerintahan dan arah pembangunan daerah untuk tahun mendatang. Melalui penandatanganan persetujuan bersama antara Bupati Kulon Progo dan pimpinan DPRD, kedua rancangan peraturan daerah tersebut siap melangkah ke tahapan evaluasi selanjutnya sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum resmi diundangkan.
Dalam arahannya, kebijakan APBD Tahun Anggaran 2027 dirancang agar benar-benar bekerja nyata bagi masyarakat luas dengan menitikberatkan pada pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo.
Alokasi program dan anggaran diarahkan untuk menjangkau kebutuhan dasar, penguatan infrastruktur pelayanan publik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkeadilan dari kawasan pesisir selatan hingga perbukitan utara, sehingga tidak ada wilayah yang tertinggal dalam derap kemajuan daerah.
Sementara itu, persetujuan atas Raperda Perubahan Bentuk Badan Hukum BUMD Aneka Usaha merupakan langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan serta meningkatkan profesionalisme pengelolaan usaha milik daerah.
Penyesuaian status badan hukum ini diharapkan mampu memberikan fleksibilitas dan tata kelola bisnis yang lebih sehat, adaptif, serta berdaya saing, sehingga BUMD Aneka Usaha dapat berkontribusi lebih optimal terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menggerakkan perekonomian lokal.
Sinergi yang terbangun antara pihak eksekutif dan legislatif selama proses pembahasan mencerminkan komitmen bersama dalam menghadirkan kebijakan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Dengan disepakatinya kedua raperda ini, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo optimistis pelaksanaan program pembangunan tahun 2027 dapat berjalan lebih terarah, akuntabel, dan memberikan manfaat kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga Bumi Binangun.
Jurnalis Budi Legowo Santoso
