Connect with us

Metro

Setara Institute & INFID Ajukan 8 Rekomendasi Perihal HAM ke Pemerintah

Published

on

Jakarta, – Adopsi berbagai instrumen hak asasi manusia (HAM) internasional melahirkan kewajiban yuridis bagi pemerintah Indonesia untuk mengupayakan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM bagi setiap warga negaranya.

“Dalam lingkup nasional, kewajiban pemajuan HAM telah terejawantahkan secara eksplisit tidak hanya dalam konstitusi, namun juga dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Tidak hanya dalam tataran regulasi, komitmen perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM terhadap warga negara juga harus dimanifestasikan melalui tindakan konkret pemerintah,” kata Ismail Hasani, Direktur Eksekutif Setara Institute yang juga dosen hukum tata negara Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, kepada awak media, Sabtu (10/12/2022).

Ismail menyampaikan hal itu beberapa saat sebelum tampil sebagai narasumber diskusi bertajuk, “Peluncuran Indeks Kinerja HAM 2022: Pemajuan Tanpa Keadilan (?)” yang digelar Setara Institute berkolaborasi dengan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) di sebuah kafe di bilangan Tebet, Jakarta Selatan.

Peluncuran Indeks Kinerja HAM 2022, kata Ismail, dilakukan sebagai refleksi bagaimana manifestasi berbagai komitmen tersebut. Setara Institute dan INFID sebagai lembaga yang memberikan perhatian dan memiliki fokus kerja di bidang HAM, katanya, perlu melaporkan kondisi HAM di Indonesia, salah

satunya melalui produk Indeks Kinerja HAM tahun 2022. “Indeks ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang situasi HAM mutakhir di Indonesia, terutama terhadap variabel-variabel hak yang menjadi perhatian utama SETARA Institute dan INFID, melakukan evaluasi dan advokasi kinerja penegakan HAM, dan menghimpun dukungan bagi pemajuan HAM di Indonesia,” jelasnya.

Selain itu, kataya, peluncuran Indeks Kinerja HAM ini juga merupakan kontribusi dalam momentum peringatan Hari HAM Internasional yang jatuh pada 10 Desember setiap tahunnya. Ada delapan rekomendasi soal HAM dari Setara Institute dan INFID untuk pemerintah. “Menjelang dua tahun sisa kepemimpinannya, Presiden Jokowi perlu untuk lebih meneguhkan kembali janji politiknya dalam pemajuan HAM dengan memperkuat politik kemajuan HAM melalui pengarusutamaan program-program yang terukur dan kebijakan-kebijakan yang pro-nilai-nilai HAM,” kata Ismail tentang rekomendasi pertama pihaknya.

Rekomendasi kedua, Setara Institute dan INFID mendorong Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk membuat aturan teknis sebagai pedoman implementasi 10 tahun masa percobaan sebelum pidana mati. “Lembaga Pemasyarakatan melalui berbagai program pembinaan

harus berhasil memperbaiki sikap dan perbuatan terpidana guna mencegah terpidana mengalami dua masa hukuman sekaligus sebagai upaya untuk menekan angka eksekusi mati,” cetusnya.

Rekomendasi ketiga, kata Ismail, Setara Institute dan INFID mendesak Pemerintah RI dan DPR RI

untuk meninjau ulang dan merevisi pasal-pasal bermasalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan dengan proses yang lebih memperhatikan ‘meaningful participation’ (partisipasi yang bermakna).

Setara Institute bersama INFID, lanjut Ismail dalam rekomendasi keempat, mendorong Jaksa Agung

St Burhanuddin untuk mengajukan kasasi atas vonis bebas dalam putusa Pengadilan HAM Paniai guna menegakkan keadilan yang lebih substantif terutama bagi korban dan keluarga korban. “Selain kasus Paniai, Jaksa Agung juga perlu untuk terus mengambil langkah strategis dalam percepatan penuntasan pelanggaran HAM Berat lainnya,” pintanya.

Rekomendasi kelima, ucap Ismail, pemerintah harus memastikan United Guiding Principles (UNGPs) on Business and Human Rights sebagai pedoman dalam rezim investasi dan pembangunan dalam rangka meminimalisir terjadinya kasus pelanggaran HAM pada sektor bisnis. “Pemerintah perlu mengakselerasi upaya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM terhadap isu HAM

Papua dan isu kelompok minoritas sebagai kelompok yang rentan yang hak-haknya sering kali terderogasi,” terang Ismail terkait rekomendasi keenam.

Setara Institute dan INFID juga merekomendasikan, sebagai rekomendasi ketujuh, agar lembaga HAM hasional mengupayakan peningkatan kinerja dalam pelindungan, pemajuan, dan penegakan HAM sesuai dengan mandat kelembagaan yang diamanahkan undang-undang dan mengupayakan berbagai terobosan baru atas sejumlah kebuntuan penanganan pelanggaran HAM. “Presiden Jokowi harus memastikan jalannya pengarusutamaan prinsip toleransi dalam setiap lini penyelenggaraan

pemerintahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif (inclusive governance),” tandas Ismail terkait rekomendasi kedelapan. (*red).

Continue Reading

Metro

Neneng Anjarwati Tuty Hadiri Prosesi Pemakaman Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia

Published

on

By

Jakarta – Mantan Ketua Umum Partai Berkarya, Neneng Anjarwati Tuty, menghadiri prosesi pemakaman Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Try Sutrisno, di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (02/03/26).

Upacara pemakaman dilaksanakan secara militer dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara. Prosesi dimulai sekitar pukul 13.45 WIB setelah penyerahan jenazah dari pihak keluarga yang diwakili putra almarhum, Taufik Dwi Cahyono. Peti jenazah yang diselimuti bendera Merah Putih diiringi penghormatan militer dan tembakan salvo sebelum diturunkan ke liang lahat.

Dalam amanatnya, Presiden Prabowo mempersembahkan jiwa, raga, dan jasa almarhum kepada persada ibu pertiwi, seraya berharap pengabdian Try Sutrisno menjadi teladan bagi generasi penerus bangsa.

Bagi Neneng Anjarwati Tuty, kepergian Try Sutrisno meninggalkan kesan mendalam secara pribadi. Ia mengenang sosok almarhum sebagai figur hangat dan penuh perhatian.

“Ini adalah sosok memori buat saya. Di waktu beliau menjadi Wakil Presiden, saya sering bertemu. Terakhir saat penyematan profesor Ibu Mega di Jatinangor, saya bertemu beliau. Saya sapa, ‘Pak, saya neneng.’ Beliau jawab, ‘Ya ampun, neneng.’ Itu kenangan yang sangat membekas,” ungkapnya haru.

Neneng pun mendoakan almarhum agar mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. “Beliau sudah masuk penghuni surga. Amin, amin,” ujarnya.

Di sela prosesi pemakaman, Neneng juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan bahwa Kawan Berkarya Nasional turut berkontribusi dalam kemenangan pasangan Prabowo–Gibran pada Pemilu 2024.

“Kawan Berkarya Nasional sudah membantu kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tadi saya juga bertemu dengan Mas Gibran,” katanya.

Lebih jauh, Neneng menyampaikan aspirasi penting terkait kesejahteraan insan pers. Ia berharap pemerintah memberi perhatian serius terhadap kondisi wartawan di Indonesia.

“Harapan saya, para wartawan itu harus bersejahtera. Itu yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah. Saya ingin mereka punya rumah masing-masing. Saya akan membuat rumah,” tegasnya.

Menurut Neneng, jurnalis adalah pilar demokrasi yang berperan menjaga keseimbangan informasi dan mengawal kebijakan publik. Oleh karena itu, negara perlu memastikan kesejahteraan mereka agar dapat bekerja secara profesional dan bermartabat.

Dalam kesempatan tersebut, Neneng juga bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh yang hadir, di antaranya Pak Apori dan Pak Asad, sebagai bagian dari momen kebangsaan di tengah suasana duka nasional.

Kepergian Try Sutrisno pada usia 90 tahun menjadi kehilangan besar bagi bangsa. Namun, semangat pengabdian dan keteladanan almarhum diyakini akan terus hidup dalam perjalanan sejarah Indonesia.

Continue Reading

Metro

Florencio Mario Vieira Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional, Turut Berikan Penghormatan Terakhi Kepada Try Sutrisno Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia

Published

on

By

Jakarta – Bangsa Indonesia memberikan penghormatan terakhir kepada Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Try Sutrisno, dalam upacara militer yang berlangsung khidmat di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Senin (02/03/26).

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bertindak sebagai inspektur upacara, memimpin langsung prosesi penghormatan negara kepada almarhum yang pernah menjabat Wakil Presiden RI periode 1993–1998 serta Panglima ABRI periode 1988–1993.

Upacara dimulai pukul 13.45 WIB, diawali penyerahan jenazah dari pihak keluarga yang diwakili oleh putra almarhum, Taufik Dwi Cahyono. Peti jenazah yang diselimuti Sang Merah Putih diantar menuju liang lahat dengan iringan penghormatan militer dan tembakan salvo, menciptakan suasana haru dan penuh takzim.

Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan atas nama negara, bangsa, dan Tentara Nasional Indonesia. Ia mendoakan agar seluruh amal ibadah dan darmabakti almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa serta menjadi teladan bagi generasi penerus bangsa.

Kesaksian Historis dan Kedekatan Personal

Florencio Mario Vieira Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional, turut memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara bergetar, ia menyampaikan bahwa kehadirannya bukan sekadar sebagai pejabat negara, melainkan membawa sejarah panjang keluarganya bersama almarhum.

“Nama saya Mario Vieira, saya orang Timor-Timur. Kami memiliki sejarah dengan Bapak Try Sutrisno,” ujarnya.

Mario menjelaskan bahwa mertuanya, Brigjen TNI (Purn.) Johanes Haribowo Abituren Akmil 1965 merupakan bagian dari Akademi Militer Nasional Angkatan 65 dan pernah berada di bawah pembinaan serta mentorship langsung Try Sutrisno semasa aktif berdinas.

Brigjen TNI (Purn.) Johanes Haribowo dikenal sebagai perwira tinggi TNI-AD yang pernah menjabat Wakil Gubernur Timor Timur periode 1993–1997. Lulusan terbaik Seskoad angkatan ke-18 tahun 1981 itu sebelumnya menjabat Kasrem 164/Wira Dharma dan Kasrem 162/Wira Bhakti, dengan rekam jejak panjang pengabdian sejak penugasan di Kalimantan Barat pada 1965.

“Beliau adalah senior sekaligus mentor dari mertua saya. Atas nama keluarga besar Akademi Militer Nasional Angkatan 65 dan seluruh keturunannya, kami menyampaikan duka cita mendalam. Semoga beliau diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,” tutur Mario.

Tak hanya hubungan kedinasan, Mario juga menyimpan kenangan pribadi yang mendalam. Ia mengisahkan bahwa Try Sutrisno pernah hadir dalam acara pernikahannya sebagai bentuk perhatian kepada keluarga besar AMN 65.

“Itu menjadi memori yang sangat berarti bagi saya dan keluarga,” kenangnya.

Warisan Nilai Kepemimpinan

Bagi Mario, Try Sutrisno bukan sekadar jenderal atau mantan wakil presiden, melainkan simbol kepemimpinan, integritas, dan pengabdian total kepada bangsa.

“Beliau adalah pejuang sejati, cinta tanah air. Pengorbanannya untuk bangsa ini luar biasa. Kita berharap generasi masa depan menjadikan beliau teladan,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa nilai-nilai kepemimpinan, integritas, serta semangat kedaulatan yang ditunjukkan almarhum harus terus ditanamkan kepada generasi muda Indonesia.

“Bangsa ini harus berdaulat dan bermartabat. Nilai-nilai kepemimpinan pada zaman beliau harus bisa ditularkan kepada generasi muda hari ini,” tambahnya.

Kepergian Try Sutrisno di usia 90 tahun meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, TNI, dan seluruh rakyat Indonesia. Namun, lebih dari itu, ia meninggalkan warisan nilai perjuangan dan keteladanan yang akan terus hidup dalam sejarah bangsa sebagai prajurit, negarawan, dan pemimpin yang mengabdikan seluruh jiwa raganya untuk Indonesia.

Brigjen TNI (Purn.) Johanes Haribowo adalah mantan perwira tinggi TNI-AD dan Wakil Gubernur Timor Timur (1993–1997). Abituren Akmil 1965 ini pernah menjabat sebagai Kasrem 164/Wira Dharma dan Kasrem 162/Wira Bhakti, serta lulusan terbaik Seskoad angkatan ke-18 tahun 1981.
Wikipedia
Wikipedia
+2
Berikut poin penting karier Johanes Haribowo:
Karier Militer: Bertugas di Kalimantan Barat (1965-1973), kemudian pindah ke Jakarta.
Pendidikan: Lulusan terbaik Seskoad Kursus Reguler angkatan ke-18 tahun 1981.

Jabatan Penting: Komandan Distrik Militer 1628/Baucau, Kasrem 164/Wira Dharma (1982-1985), dan Kasrem 162/Wira Bhakti (1985-1987).

Wakil Gubernur: Dilantik menjadi Wakil Gubernur Timor Timur pada tahun 1993, pangkatnya naik dari Kolonel menjadi Brigadir Jenderal pada Januari 1994.

Continue Reading

Metro

Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) Gelar Semarak Milad ke-28 Tema “Kedaulatan Energi Nasional”

Published

on

By

Jakarta – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menggelar Semarak Milad ke-28 dengan tema “Kedaulatan Energi Nasional”

PP KAMMI menjadi ruang dialog antara pemerintah dan mahasiswa dalam membahas arah kebijakan energi nasional.
KAMMI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif dalam mengawal agenda pembangunan Indonesia.

Kegiatan ini menjadi momentum refleksi sekaligus konsolidasi gerakan mahasiswa dalam mengawal agenda strategis bangsa
di Hotel Sofyan, Minggu (01/03/26)

Hadir dalam acara tersebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PP KAMMI Ahmad Jundi Khalifatullah, M.K.M., Sekretaris Jenderal PP KAMMI Nazmul Wathan, serta Ketua Pelaksana Milad ke-28 Arif Rahman, bersama sejumlah tokoh nasional dan kader KAMMI dari berbagai daerah.

Menteri ESDM RI, Bahlil Lahadalia, dalam pidato kebangsaannya menegaskan bahwa anak muda selalu menjadi lokomotif perubahan dalam sejarah Indonesia, mulai dari Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, hingga Reformasi 1998.

“Setiap perubahan besar bangsa ini selalu dimotori anak muda. Karena itu, saya percaya KAMMI dan seluruh mahasiswa Indonesia harus menjadi bagian dari solusi,” ujarnya.

Ia memaparkan bahwa dalam konteks geopolitik global yang dinamis, Indonesia harus memperkuat ketahanan energi sebagai fondasi stabilitas nasional. Pemerintah, kata dia, tengah mendorong peningkatan lifting minyak dan gas, pembangunan kilang, serta pembatasan impor untuk memperkuat kemandirian energi.

“Energi adalah soal kedaulatan. Kalau kita tidak mandiri energi, maka ketahanan ekonomi dan politik kita akan mudah terpengaruh,” tegasnya.

Bahlil juga mengajak kader KAMMI untuk tidak hanya kuat dalam idealisme, tetapi juga menguasai data, strategi, dan kemampuan lobi dalam memperjuangkan kepentingan bangsa

Ketua Pelaksana Milad ke-28, Arif Rahman, dalam sambutannya menegaskan bahwa tema kedaulatan energi dipilih sebagai bentuk konkret penerjemahan visi “Daulat Bangsa” yang menjadi ruh perjuangan KAMMI.

“Jika kita ingin bangsa ini benar-benar berdaulat, maka salah satu fondasinya adalah daulat energi. Indonesia harus mampu mengelola dan mengoptimalkan sumber daya alamnya untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Rangkaian Milad ke-28 ini telah dimulai sejak 17 Februari 2026 dan akan mencapai puncaknya pada 5 April 2026, dengan berbagai agenda diskusi, simposium, dan konsolidasi kader di berbagai daerah.

Ahmad Jundi Khalifatullah, M.K.M. Ketua Umum PP KAMMI menekankan bahwa usia 28 tahun bukan sekadar pertambahan umur organisasi, tetapi momentum peningkatan kapasitas intelektual dan kontribusi nyata bagi bangsa.

“Kami ingin Milad ke-28 ini tidak hanya seremoni. Harus ada peningkatan kapasitas kader, penguatan narasi gagasan, dan keberanian mengawal agenda strategis bangsa seperti swasembada pangan dan kedaulatan energi,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam membatasi impor energi dan mendorong peningkatan lifting minyak serta optimalisasi sumber daya domestik.

Dalam kesempatan tersebut, PP KAMMI turut mendeklarasikan pembentukan Satgas Kedaulatan Energi sebagai wujud partisipasi aktif pemuda dalam mengawal kebijakan energi nasional.

Continue Reading

Trending