Connect with us

Metro

Setara Institute & INFID Ajukan 8 Rekomendasi Perihal HAM ke Pemerintah

Published

on

Jakarta, – Adopsi berbagai instrumen hak asasi manusia (HAM) internasional melahirkan kewajiban yuridis bagi pemerintah Indonesia untuk mengupayakan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM bagi setiap warga negaranya.

“Dalam lingkup nasional, kewajiban pemajuan HAM telah terejawantahkan secara eksplisit tidak hanya dalam konstitusi, namun juga dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Tidak hanya dalam tataran regulasi, komitmen perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM terhadap warga negara juga harus dimanifestasikan melalui tindakan konkret pemerintah,” kata Ismail Hasani, Direktur Eksekutif Setara Institute yang juga dosen hukum tata negara Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, kepada awak media, Sabtu (10/12/2022).

Ismail menyampaikan hal itu beberapa saat sebelum tampil sebagai narasumber diskusi bertajuk, “Peluncuran Indeks Kinerja HAM 2022: Pemajuan Tanpa Keadilan (?)” yang digelar Setara Institute berkolaborasi dengan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) di sebuah kafe di bilangan Tebet, Jakarta Selatan.

Peluncuran Indeks Kinerja HAM 2022, kata Ismail, dilakukan sebagai refleksi bagaimana manifestasi berbagai komitmen tersebut. Setara Institute dan INFID sebagai lembaga yang memberikan perhatian dan memiliki fokus kerja di bidang HAM, katanya, perlu melaporkan kondisi HAM di Indonesia, salah

satunya melalui produk Indeks Kinerja HAM tahun 2022. “Indeks ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang situasi HAM mutakhir di Indonesia, terutama terhadap variabel-variabel hak yang menjadi perhatian utama SETARA Institute dan INFID, melakukan evaluasi dan advokasi kinerja penegakan HAM, dan menghimpun dukungan bagi pemajuan HAM di Indonesia,” jelasnya.

Selain itu, kataya, peluncuran Indeks Kinerja HAM ini juga merupakan kontribusi dalam momentum peringatan Hari HAM Internasional yang jatuh pada 10 Desember setiap tahunnya. Ada delapan rekomendasi soal HAM dari Setara Institute dan INFID untuk pemerintah. “Menjelang dua tahun sisa kepemimpinannya, Presiden Jokowi perlu untuk lebih meneguhkan kembali janji politiknya dalam pemajuan HAM dengan memperkuat politik kemajuan HAM melalui pengarusutamaan program-program yang terukur dan kebijakan-kebijakan yang pro-nilai-nilai HAM,” kata Ismail tentang rekomendasi pertama pihaknya.

Rekomendasi kedua, Setara Institute dan INFID mendorong Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk membuat aturan teknis sebagai pedoman implementasi 10 tahun masa percobaan sebelum pidana mati. “Lembaga Pemasyarakatan melalui berbagai program pembinaan

harus berhasil memperbaiki sikap dan perbuatan terpidana guna mencegah terpidana mengalami dua masa hukuman sekaligus sebagai upaya untuk menekan angka eksekusi mati,” cetusnya.

Rekomendasi ketiga, kata Ismail, Setara Institute dan INFID mendesak Pemerintah RI dan DPR RI

untuk meninjau ulang dan merevisi pasal-pasal bermasalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan dengan proses yang lebih memperhatikan ‘meaningful participation’ (partisipasi yang bermakna).

Setara Institute bersama INFID, lanjut Ismail dalam rekomendasi keempat, mendorong Jaksa Agung

St Burhanuddin untuk mengajukan kasasi atas vonis bebas dalam putusa Pengadilan HAM Paniai guna menegakkan keadilan yang lebih substantif terutama bagi korban dan keluarga korban. “Selain kasus Paniai, Jaksa Agung juga perlu untuk terus mengambil langkah strategis dalam percepatan penuntasan pelanggaran HAM Berat lainnya,” pintanya.

Rekomendasi kelima, ucap Ismail, pemerintah harus memastikan United Guiding Principles (UNGPs) on Business and Human Rights sebagai pedoman dalam rezim investasi dan pembangunan dalam rangka meminimalisir terjadinya kasus pelanggaran HAM pada sektor bisnis. “Pemerintah perlu mengakselerasi upaya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM terhadap isu HAM

Papua dan isu kelompok minoritas sebagai kelompok yang rentan yang hak-haknya sering kali terderogasi,” terang Ismail terkait rekomendasi keenam.

Setara Institute dan INFID juga merekomendasikan, sebagai rekomendasi ketujuh, agar lembaga HAM hasional mengupayakan peningkatan kinerja dalam pelindungan, pemajuan, dan penegakan HAM sesuai dengan mandat kelembagaan yang diamanahkan undang-undang dan mengupayakan berbagai terobosan baru atas sejumlah kebuntuan penanganan pelanggaran HAM. “Presiden Jokowi harus memastikan jalannya pengarusutamaan prinsip toleransi dalam setiap lini penyelenggaraan

pemerintahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif (inclusive governance),” tandas Ismail terkait rekomendasi kedelapan. (*red).

Continue Reading

Metro

Agus Santosa Ketua DPW Gerakan Rakyat Jawa Timur Hadiri Rakernas I Tahun 2026

Published

on

By

Jakarta — Ketua DPW Gerakan Rakyat Jawa Timur, Agus Santosa, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Tahun 2026 Gerakan Rakyat yang digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta, Sabtu (17/1/2026).

Rakernas perdana ini mengusung tema “Keadilan Ekologis: Kembalikan Hutan Indonesia”, sebagai penegasan komitmen Gerakan Rakyat terhadap isu lingkungan dan masa depan bangsa.

Agus Santoso menyampaikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya Rakernas pertama Gerakan Rakyat yang dinilainya menjadi momentum penting konsolidasi nasional. Ia menyebut DPW Jawa Timur hadir dengan kekuatan besar sebagai bentuk keseriusan dalam membangun gerakan.

“Kami sangat mengapresiasi Rakernas perdana ini. Dari Jawa Timur, kami datang hampir 40 orang rombongan. Ini menunjukkan semangat dan komitmen kami untuk terus bergerak bersama,” ujar Agus.

Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa Jawa Timur merupakan wilayah dengan struktur organisasi terkuat di Indonesia. Saat ini, Gerakan Rakyat Jawa Timur memiliki 38 DPD dan menjangkau sekitar 3.300 kecamatan, menjadikannya basis terbesar secara nasional.

“Kami adalah DPD terbanyak se-Indonesia. Konsolidasi kami lakukan setiap hari, turun langsung ke DPD dan DPC se-Jawa Timur. Kami tetap solid untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan DPP,” tegasnya.

Rakernas ini juga menjadi ruang strategis bagi DPW dan DPW se-Indonesia untuk saling mengenal, bertukar gagasan, serta memperkuat soliditas gerakan ke depan.

“Di Rakernas ini kami bisa bertemu dan berkenalan dengan DPW lain dari seluruh Indonesia. Dari yang sebelumnya belum saling mengenal, kini kami semakin solid untuk menyatukan langkah dan target perjuangan,” tambah Agus.

Terkait arah perjuangan politik, Agus secara terbuka menyampaikan bahwa Gerakan Rakyat terus memantapkan konsolidasi nasional guna mendukung Anies Baswedan sebagai figur perubahan.

“Target kami ke depan jelas, memperkuat gerakan rakyat dan terus solid untuk mengusung Pak Anies sebagai Presiden,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan harapan agar Gerakan Rakyat ke depan dapat bertransformasi menjadi kekuatan politik formal.

“Harapan kami, Gerakan Rakyat terus melakukan konsolidasi dan ke depan bisa menjadi partai politik, agar pada 2029 dapat tampil dan mengusung Pak Anies menjadi Presiden,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Ormas Gerakan Rakyat merupakan organisasi masyarakat yang lahir dari para relawan pendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Dipimpin oleh Sahrin Hamid, Gerakan Rakyat bertujuan memperkuat basis dukungan, mewadahi aspirasi rakyat, serta melanjutkan gagasan perubahan. Ke depan, organisasi ini juga berpotensi bertransformasi menjadi partai politik dalam menghadapi Pilpres 2029, dengan pendaftaran anggota yang dapat diakses melalui situs web resminya.

Continue Reading

Metro

Yuninar Rahmatullah : Peringatan Israj Mi’raj tahun ini Menjadi Momentum Perkuat Keharmonisan Antara Umat dan Elemen Bangsa

Published

on

By

Jakarta, — Masjid Istiqlal Jakarta menggelar Peringatan Israj Mi’raj Nasional dengan tema “Israj Mi’raj dan Harmoni Semesta”, Kegiatan ini berlangsung khidmat dan dihadiri lebih dari 6.000 jamaah, khususnya dari kalangan Muslimat se-Jabodetabek dan Banten, di luar jamaah umum.Sabtu (17/1/2026).

Ketua Panitia Peringatan Israj Mi’raj Nasional Masjid Istiqlal Jakarta, Yuninar Rahmatullah, menyampaikan bahwa peringatan Israj Mi’raj tahun ini diharapkan menjadi momentum memperkuat keharmonisan antar umat dan elemen bangsa.

“Dengan adanya peringatan Israj Mi’raj ini, sesuai dengan tema Israj Mi’raj dan Harmoni Semesta, kami berharap tercipta keharmonisan antara sesama manusia, antara masyarakat, pemerintahan, dan khususnya Muslimat se-Jabodetabek dan Banten,” ujar Yuninar.

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh nasional dan tokoh agama, di antaranya Da’i Ustadz Das’ad Latif, Menteri Agama RI sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA, Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU Dr. (HC) Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) sekaligus Ketua PP Muslimat NU Dra. Hj. Arifah Choiri Fauzi, M.Si.

Yuninar mengungkapkan, antusiasme jamaah sangat luar biasa meskipun persiapan acara tergolong singkat.

“Acara ini sebenarnya persiapannya cukup mendadak, tetapi Muslimat itu sangat militan dan antusias. Banyak daerah seperti Banten, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan DKI Jakarta bahkan meminta tambahan kuota jamaah,” jelasnya.

Awalnya, jumlah jamaah direncanakan hanya 2.000 orang, namun karena tingginya minat, panitia bersama pengelola Masjid Istiqlal terus menambah kuota.

“Dari awal 2.000 jamaah, kemudian ditambah menjadi 3.000, naik lagi menjadi 5.000, hingga akhirnya mencapai lebih dari 6.000 jamaah. Itupun masih banyak yang ingin hadir,” ungkap Yuninar.

Ia menambahkan, semangat dakwah dan kebersamaan menjadi ciri khas Muslimat NU.
“Kalau Muslimat, semangatnya luar biasa. Ada yang datang berombongan dengan kereta, bus, kendaraan pribadi, bahkan berjalan kaki. Antusiasme mereka untuk kegiatan dakwah dan kebaikan sangat tinggi,” katanya.

Peringatan Israj Mi’raj Nasional ini merupakan hasil kolaborasi antara Masjid Istiqlal, Pengurus Pusat Muslimat NU, para ulama, serta dukungan media nasional. Yuninar menegaskan, Masjid Istiqlal sebagai masjid negara diharapkan terus menjadi ruang persatuan umat dan penguatan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

“Ini adalah kolaborasi bersama Masjid Istiqlal. Harapannya, semangat Israj Mi’raj ini bisa terus hidup dalam kehidupan sehari-hari, menghadirkan Islam yang membawa kedamaian dan harmoni bagi semesta,” pungkasnya.

Continue Reading

Metro

Prof. Dr. Muhammad Said, M.Ag., akademisi dan Guru Besar FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Hadiri Acara Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW Ttema “Isra Mi’raj dan Harmoni Semesta”

Published

on

By

Jakarta – Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW dengan tema “Isra Mi’raj dan Harmoni Semesta” yang digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta, menjadi momentum refleksi mendalam tentang pentingnya peningkatan kualitas diri, harmoni sosial, dan etika dalam kehidupan modern.Sabtu (17/1/2026)

Acara akbar ini dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan ulama, di antaranya Da’i nasional Ustadz Das’ad Latif, Menteri Agama RI sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA, Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU Dr. (HC) Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yang juga Ketua PP Muslimat NU Dra. Hj. Arifah Choiri Fauzi, M.Si.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Dr. Muhammad Said, M.Ag., akademisi dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menyampaikan bahwa Isra Mi’raj bukan sekadar peristiwa sejarah besar dalam Islam, melainkan sumber nilai moral yang relevan untuk menjawab tantangan kehidupan beragama dan bermasyarakat saat ini.

“Pesan utama dari Isra Mi’raj adalah bagaimana peristiwa ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk memperbaiki kualitas diri kita, khususnya dalam konteks keagamaan, yang berdampak langsung pada kehidupan sosial, kemasyarakatan, dan kebangsaan yang harmonis,” ujar Prof. Said.

Ia menyoroti pesan-pesan moral yang disampaikan Imam Besar Masjid Istiqlal, khususnya ajakan agar umat Islam menjadikan momen keagamaan sebagai sarana refleksi dan perbaikan diri, bukan hanya secara personal, tetapi juga dalam relasi sosial di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Prof. Said juga mengulas tausiyah Ustadz Das’ad Latif yang menekankan pentingnya berbagi dan bersedekah. Menurutnya, kisah “menanam lalu menuai lebih banyak” menjadi simbol bahwa kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas akan menghasilkan manfaat yang jauh lebih besar bagi kehidupan.

“Islam mengajarkan nilai yang sangat aplikatif. Berbagi, membantu sesama, dan memberi dampak positif adalah bentuk nyata dari pengamalan agama,” jelasnya..

Lebih lanjut, Prof. Said mengingatkan fenomena yang digambarkan dalam perjalanan Isra Mi’raj, tentang orang-orang yang menyiksa diri sendiri sebagai simbol perilaku umat yang gemar membuka aib orang lain. Ia menilai pesan ini sangat relevan di era media sosial, di mana penyebaran informasi pribadi dan ujaran negatif semakin mudah dilakukan.

“Sekarang orang sangat mudah menceritakan aib orang lain lewat media sosial seperti Facebook dan Instagram. Padahal itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan berdampak buruk bagi kehidupan sosial,” tegasnya.

Secara khusus, Prof. Muhammad Said menaruh perhatian besar pada generasi muda dan kalangan mahasiswa. Ia menekankan pentingnya pembekalan pemahaman keagamaan yang kuat sekaligus aplikatif, agar generasi Z mampu menjaga marwah Islam di tengah derasnya arus digital.

“Mahasiswa harus dibekali bukan hanya pemahaman agama, tetapi juga bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata. Islam itu harus hadir dalam tindakan: berbagi, menolong, dan menjaga etika, termasuk dalam bermedia sosial,” ujarnya.

Ia berharap, melalui nilai-nilai yang dipetik dari Isra Mi’raj, generasi muda dapat membangun kepribadian yang kuat, bijak memanfaatkan teknologi, serta berkontribusi dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai, aman, dan sejahtera.

Continue Reading

Trending