Connect with us

Metro

Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemenang Ganjar Pranowo (DPP GPGP) Gelar Diskusi Mengenai Kecurangan Pemilu 2024

Published

on

Jakarta, 29 November 2023 – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemenang Ganjar Pranowo (DPP GPGP) Menggelar Diskusi Mengenai Kecurangan Pemilu yang disampaikan oleh Sirra Prayuna di Kantor Sekretariat DPP GPGP Menteng Jakarta pada hari Rabu, 29 November 2023.

Acara diskusi tersebut dihadiri pengurus DPP GPGP dan juga para relawan lainya pendukung capres Ganjar Pranowo ; Dhini Mudiani( Ketum DPP GPGP), Helmi Fauzi (Dewan penasehat DPP GPGP), Sefriyanto (Sekjen DPP GPGP), Sirra Prayuna. SH. (Pengacara).

Helmy Fauzy sebagai Dewan Penasehat GPGP seusai ditemui awak Media Online mengatakan, Masyarakat sangat penting dan krusial dalam mengawal proses pemilu.

Karena saat ini nampaknya sudah terang benderang ada upaya-upaya untuk menggunakan aparatur negara dalam memenangkan pasangan tertentu.

Jadi dikhawatirkan ini akan memicu manipulasi suara dan pengerahan kekuatan negara secara sepihak dan tidak netral sebagaimana yang diamanatkan oleh perundang-undangan kita.

Yang penting disini adalah partisipasi masyarakat untuk terus mengawal proses pemilu kita baik itu pileg maupun pilpres nanti sehingga kita bisa mendapatkan pemilu yang jujur, bersih dan adil. Yang memang menggambarkan semangat demokrasi kita.

Jangan sampai karena kepentingan-kepentingan tertentu dan ambisi kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaan, segala cara digunakan.

Untuk memenangkan kedudukan kerabat dalam posisi-posisi strategis negara. Kita percaya bahwa kekuatan masyarakat itu tidak bisa dikalahkan. Terutama kekuatan masyarakat untuk betul-betul mengawal suatu proses demokrasi yang benar, yang jujur, tidak ada satu kekuatanpun yang meredam ini.

Ketika rakyat bangkit tidak satu kekuatan yang bisa meredamnya. Tantangan kita bukanlah soal menang atau kalah tapi bagaimana kita kembali meletakan semangat reformasi pada relnya. Nilai-nilai etika berbangsa dan bernegara pada tempatnya. Jadi ini bukan semata-mata menang atau kalah tapi lebih dari itu kita menjaga KeIndonesiaan kita, Indonesia yang demokratis, adil, jujur dan bermartabat.

Ini adalah momen bersejarah, kita berada pada suatu tikungan sejarah. Peran generasi milenial, gen w, gen z ini sangat krusial sekali karena itu gunakan suara hati nurani kita.

Gunakan hal pilih dengan betul-betul memilih mereka yang betul-betul berjuang untuk rakyat, punya ketulusan bukan sekedar mau menang atau menghalalkan segala cara untuk menduduki posisi strategis di negara ini.

Sirra Prayuna sebagai Pengacara, saat ditemui awak Media Online mengatakan ; “Saya kira peran relawan ini menjadi penting dalam mengawal proses pemilu yang jurdil dan bermartabat. Bahwa hari ini kita dihadapkan pada problem kepemiluan kita sarat dengan kecurangan.

Maka harus dikawal, dicatat, dilaporkan dan diviralkan foto-foto dan video yang bisa mengidentifikasi pelanggaran. Untuk pelapor dijamin keamanannya karna ada lembaga perlindungan saksi dan saya kira akan dioptimalisasi kalau ada ancaman dan intimidasi baik itu bagi pelapor maupun keluarga pelapor untuk hak warga negara yang harus dilindungi oleh hukum maka kita akan menggunakan instrumen lembaga perlindungan saksi.

Contoh pelanggatan yaitu Apdesi itu sebelum kampanye ditetapkan mereka dikumpulkan dan ada videonya mereka mendukung salah satu pasangan calon tertentu dan itu dilarang dalam pasal 74 Peraturan KPU dan UU Pemilu.

Disamping itu juga terjadi beberapa persoalan terkait dengan keterlibatan pemilu dari aparatur negara itu Polri misalnya itu juga jadi masalah. Itu yang harus diawasi ketat.

Saya bersyukur bahwa Panglima TNI beliau ingin mencoba menjaga netralitas institusinya TNI dengan membentuk pos pengaduan agar seluruh masyarakat dan lembaga pemantau serta organ relawan bisa mengadukan jika yang terlibat ada dari TNI. Saya yakin Panglima TNI berkomitmen untuk pemilu damai, berkualitas dan bermartabat.

Dengan mewujudkan posko pengaduan itu sebagai suatu sinyal positif bagi kita kepada TNI. Supaya tetap menjaga netralitasnya. Saya menyesalkan ketika Aiman menyampaikan itu (Dugaan Ketidaknetralan Kepolisian) dia dilaporkan melalui hukum pidana umum.

Harusnya konteks pemilu, kalau ada seperti itu harusnya menggunakan UU Pemilu bukan UU Pidana Umum. Tidak relevan menggunakan UU Pidana untuk mengkriminalisasi perbuatan yang mengungkap soal itu harusnya pakai UU Pemilu.

Banyak program yang ditawarkan ketika Ganjar-Mahfud terpilih misalnya soal penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan sistem nilai hukum berkeadilan. Juga soal ekonomi dan lain-lain.

Relawan juga diharapkan untuk membentuk pos-pos pengaduan di kecamatan-kecamatan guna mencatat, melaporkan, mengadukan berbagai bentuk pelanggaran baik itu soal tahapan-tahapan pemilu setiap tahun. Jika ada pelanggaran maka bisa dilaporkan ke Panwaslu dan Bawaslu terdekat,” tutupnya.

Continue Reading

Metro

Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) Gelar Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2025–2030

Published

on

By

JAKARTA – Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP), salah satu organisasi relawan yang dikenal militan, setia, dan konsisten mendukung kepemimpinan nasional, kembali meneguhkan kiprahnya melalui pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2025–2030. Acara ini digelar di Gedung Juang, Jakarta, pada Sabtu (12/9/2025), dipimpin langsung oleh Boy Nababan.

Pelantikan berlangsung meriah dengan mengusung tema “BARA JP: Membangun Transformasi Bangsa Melalui Transformasi Sistem yang Efektif.” Sejumlah tokoh nasional turut hadir, antara lain Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, perwakilan dari Projo, perwakilan Gatot Kaca, serta para pengurus dan anggota Bara JP dari berbagai daerah.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Bara JP, Willem Frans Ansanay, menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar formalitas organisasi, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen relawan dalam mengawal perjalanan bangsa. “Pelantikan ini adalah peneguhan kembali komitmen kita untuk terus mengawal perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik lagi. Kita harus mengambil sikap berjuang bersama-sama pemerintah,” ujarnya.

Willem juga menekankan bahwa sikap politik Bara JP jelas dan tegas, yakni mendukung penuh pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk melanjutkan kepemimpinannya hingga dua periode. “Statement poin saya hanya satu, yaitu mendukung Prabowo–Gibran 2 periode,” tegasnya.

Bara JP yang tumbuh dari semangat akar rumput ini telah membuktikan konsistensinya sejak era Presiden Joko Widodo, dengan selalu hadir sebagai organisasi relawan yang mengedepankan idealisme, kebersamaan, serta tanggung jawab kebangsaan. Dengan pelantikan pengurus baru, Bara JP diharapkan semakin solid dalam peran strategisnya sebagai mitra pemerintah, sekaligus motor penggerak perubahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Acara pelantikan ditutup dengan doa bersama dan yel-yel semangat relawan, menandai langkah baru Bara JP dalam lima tahun ke depan untuk terus berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Continue Reading

Metro

Gabriel, Anggota PERADI SAI Hadiri Acara Pelantikan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI SAI Masa Bakti 2025-2030

Published

on

By

Jakarta, – Gabriel, anggota Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI), turut menghadiri acara pelantikan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI SAI masa bakti 2025–2030 yang digelar dengan khidmat pada hari, bertempat di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel. Jumat (12/9/2025)

Kehadiran Gabriel dalam acara tersebut menjadi bentuk dukungan nyata terhadap kepengurusan baru PERADI SAI yang diharapkan mampu membawa semangat baru bagi profesi advokat di Indonesia.

Dalam wawancara awak media Gabriel menyampaikan pentingnya momen pelantikan ini sebagai simbol konsolidasi organisasi dan tekad bersama untuk menjaga martabat profesi advokat.

“Pelantikan ini bukan hanya seremonial, tetapi momentum bagi kita semua untuk memperkuat soliditas, menjaga integritas, dan memastikan advokat tetap menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan pembelaan terhadap masyarakat pencari keadilan,” ujar Gabriel.

Acara pelantikan DPN PERADI SAI 2025–2030 dihadiri oleh pengurus DPN PERADI SAI, dan perwakilan DPC dari seluruh Indonesia. Suasana penuh semangat kebersamaan menandai awal perjalanan baru organisasi untuk semakin berkontribusi dalam penguatan profesi advokat serta penegakan hukum di tanah air.

Continue Reading

Metro

Harry Ponto Ketua PERADI SAI Resmi Kukuhkan Pengurus Nasional 2025–2030

Published

on

By

JAKARTA – Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI) menggelar pelantikan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) periode 2025–2030 di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jumat (12/9). Prosesi ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Harry Ponto yang terpilih secara aklamasi pada Musyawarah Nasional (Munas) PERADI SAI di Bali, Juli lalu.

Sebanyak 213 advokat dari seluruh Indonesia kini resmi mengemban amanah untuk memperkuat organisasi selama lima tahun mendatang.

Dalam sambutannya, Harry Ponto menegaskan bahwa tema Bersatu Menjaga Integritas, Berkarya Menegakkan Keadilan adalah komitmen nyata untuk menjaga kehormatan profesi, menjunjung tinggi etika, serta menghadirkan advokat yang benar-benar berpihak pada penegakan hukum dan keadilan masyarakat.

Agenda utama kepengurusan baru meliputi penguatan sistem pembinaan dan pengawasan etik, peningkatan kompetensi advokat melalui pendidikan berkelanjutan, transformasi digital dengan membangun platform layanan hukum yang mudah diakses publik, serta memperluas kerja sama akademik dengan universitas untuk mencetak advokat berstandar global.

Acara ini mendapat perhatian luas dari berbagai pihak. Sejumlah tokoh hukum dan pejabat negara menyampaikan ucapan selamat, termasuk Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Komisi III DPR, Kapolri, dan Kapuspen Kejaksaan Agung. Dari kalangan non-hukum, turut memberikan sambutan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Tri Tito Karnavian, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, serta pengamat sosial-politik Rocky Gerung.

Harry Ponto menekankan bahwa advokat Indonesia tidak hanya dituntut memahami hukum, tetapi juga mampu hadir sebagai pribadi berintegritas, modern, dan profesional. Ia menilai advokat harus menjadi figur publik yang dipercaya sekaligus garda terdepan dalam menjaga moralitas hukum.

Pelantikan ini menjadi momentum penting konsolidasi nasional menuju organisasi advokat yang kuat, adaptif terhadap tantangan zaman, dan konsisten memperjuangkan tegaknya hukum yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Continue Reading

Trending