Jakarta – Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, di Movenpick Hotel Jakarta.Selasa (17/12/2024)

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Jasyanto selaku Koordinator Pelayanan Publik dan PPID di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat RI untuk memberikan penghargaan kepada badan publik yang secara konsisten dan nyata menerapkan keterbukaan informasi publik sesuai amanat dari pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, serta memberikan layanan informasi publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

Jasyanto selaku Koordinator Pelayanan Publik dan PPID di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjelaskan bahwa Masyarakat bisa memanfaatkan data yang ada di portal PPID kita yaitu  brin.ppid.go.id .

Jadi masyarakat bisa mengakses kesana untuk melihat hasil riset, termasuk informasi-informasi yang bisa dimanfaatkan masyarakat terkait tugas dan fungsi BRIN. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 tentang badan riset inovasi nasional.

“Harapannya tentu dengan keterbukaan informasi ini bukanlah penilaian yang dituju. Yang dituju justru adalah bagaimana manfaat yang terbaik bagi masyarakat. Apa yang dilakukan oleh BRIN bisa dirasakan oleh masyarakat”, harapnya Jasyanto.

Jakarta, 17 Desember 2024 – Kemeterian PU bersama Warney Architecture Special Technology. Co. Ltd,  ASPEKINDO dan ASDAMKINDO Menggadakan Seminar Internasional dengan tema “Optimalisasi Kinerja Struktur Bangunan Tinggi : Tantangan Dan Solusi Dalam Perbaikan, Penguatan Dan Ekspansi” di Hotel Sentral Cawang Jakarta pada hari Selasa, 17 Desember 2024.

Prof. Dr. Ir. Manlian Ronald A. Simanjuntak, ST., M.T. sebagai Pengurus LPJK Bidang Lima Kementrian PU menyampaikan ; “ASPEKINDO adalah badan usaha jasa kontruksi dan ASDAMKINDO adalah asosiasi yang membina profesi jasa kontruksi, adapun kerjasama dengan Jepang dan Cina kami dorong dan harapkan tindak lanjutin yaitu pertukaran ilmu pengentahuan dimana kita tahu Cina pembangunannya begitu cepat walaupun tidak semua bisa dimplementasikan di Indonesia karena kita harus mengenal alam Indonesia, budaya Indonesia dan tenaga kerja kita sehingga nantinya yang diapdosi dari Cina mungkin hanya beberapa yang bisa dimplementasikan ke Indonesia.

Kedua yaitu kita pastikan regulasinya, kita tahun Indonesia, Cina dan Amerika masih bekerjasama dibidang apapun sedangkan Indonesia menempatkan netral untuk mendukung kerjasama Cina dan Amerika. Dalam hal ini kita membuka luas relasi dengan Cina dengan catatan kebijakan normanya yang sesuai dengan Indonesia, adapun dari Kementrian PU juga punya nomal dan standar yaitu harus diikuti kecuali ada arahan dari Presiden RI.

Kementrian PU diarahkan oleh Presiden RI untuk mendukung pembangunan infrastruktur pangan dimana infrastruktur pangan saat ini sudah diapdosi dalam rencana pembangunan di Kementrian PU yang masih dirapatkan tinggal bagaimana implementasinya diterjemahkan oleh teman-teman Kementrian PU.

Sedangkan LPJK saat ini masih berada dibawah Kementrian PU, kita tidak tahu dalam RDP yang lalu komisi 5 DPR  menyampaikan akan ada revisi UU Jasa Kontruksi no.2 tahun 2017 serta reposisi LPJK dan sampai saat ini LPJK bersama Kementrian PU mendukung Pemerintah yang prioritasnya pembangunan infrastruktur pangan yang arti kerjasama dengan Cina nanti kita yang bisa mendukung Asta Cita Program Pemerintah Prabowo-Gibran.

Adapun LPJK dengan fungsi sesuai PP no.14 yang fokus dengan tenaga kerja, badan usaha yang bisa mendorong percepatan pembagunan infrastruktur pangan.

Dengan Cina yang sudah buka kantor di Indonesia yaitu pusatnya riset maupun kajian sehingga akan ada transfer knowledge dan keilmuan yang bisa kita serap sehingga bisa ditindak lanjutin atau disosialisasikan oleh perguruan tinggi hingga perguruan tinggi Indonesia bisa mengembangkan pengetahuan-pengentahuan yang praktis mengarah kepada profesional.

Saya berpesan juga bahwa ASDAMKINDO juga menyerap inovasi teknologi yang disampaikan Cina itu sendiri sehingga bisa diapdosi untuk pembagunan Indonesia kita kedepan.

Teknolgi juga kita harus optimalkan untuk diapdosi, proses perencanaan proyek, proses pelaksanaan proyek sampai dengan operasi proyek, sedangkan AI di Indonesia sedang berkembang dan harus juga dimulai dengan regulasi termasuk serapan teknologi dan rantai pasoknya juga harus masuk terhadap regulasi TKBN, dll. Sedangkan AI juga harus ada Cloud dan bisa dikelola di Indonesia, makan daro itu kita buat regulasinya dan rumah datanya dibuat di Indonesia.

Harapan kita berkolaborasi dengan Internasional sangat mendorong untuk berbasis akademik juga seperti tadi ada istilah perfomance base, restrofik, mengoptimasi model kontruksi bangunan gedung cuma untuk memperbaiki bangunan gedung di Indonesia juga harus kenalin dulu gedungnya maupun desain gedung tersebut hingga bisa dikolaborasikan dengan teknologi internasional salah satunya Cina dan Jepang.

Prinsip dari LPJK jika ada tenaga kerja kontruksi asing di PP no.14 nantinya disetarakan dulu di Indonesia contohnya bilamana tenaga kerja kontruksi Cina ke Indonesia sebelum tender disetarakan dulu oleh LPJK dan satu tenaga kerja kontruksi asing bisa didampingin oleh tenaga kerja kontruksi Indonesia. Tetapi kalo  untuk ikut tender tenaga kerja kontruksi asing tidak bisa langsung harus disetarakan LPJK Indonesia.

Kita sudah punya SKK sertifikat kompentensi kerja untuk bangunan gedung itu ada diklafikasi sipil maupun sub klasifikasi bangunan gedung sudah ada di Indonesia, sedangkan yang pekerja kontruksi Indonesia diluar negeri tetap ikutin aturan dari negara mereka tinggal bagaimana mereka mau terima SKK dari Indinesia dan kalo dari pekerja kontruksi tenaga asing untuk sertifikat mereka harus disetarakan dulu oleh LPJK bila mereka ingin tender bangunan di Indonesia dan juga saling knowledge atau sosialisasi baik dikampus maupun publik bebas saja cuma untuk pengadaan tender bangunan harus jelas sesuai dengan aturan LPJK” tutupnya.

Jakarta – Lintas Generasi Aktivitis Pro Jakarta Menggdakan Diskusi Ngobrolin Jakarta dengan tema “Mengawal Gubernur Dan Wakil Gubernur DKJ Pilihan Rakyat Di Tengah Gempuran 91 Anggota Dewan KIM Plus” yang dihadiri oleh Hj. Yuke Yurike, ST., MM (Ketua Komisi D DPRD DKJ Jakarta PDI Perjuangan) dan KH. Lutfi Hakim (Imam Besar Forum Betawi Rembug) di Gedung Gondangdia Lama Jakarta pada hari Senin, 16 Desember 2024.

Hj. Yuke Yurike, ST., MM sebagai Anggota DPRD ; Kita semua berharap dari Mas Pram dan Bang Doel, dengam terpilihnya Pramono-Rano Karno menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024-2029 berharap juga semua pihak termasuk pendukung Partai KIM yang menjadi lawannya agar apa yang menjadi program-program khususnya untuk masyarakat Jakarta bisa terealisasi dengan baik karena permasalah-permasalahan kota Jakarta hampir sama dan hampir semua visi misi calon Gubernur di Kontestan Pilkada.

Jadi kita berharap kedepan tinggal bekerja, saling berkolaborasi, saling bekerjasama dan saling mengkritisin untuk membangun kota Jakarta lebih baik sehingga pasca Kota Jakarta tidak menjadi ibukota lagi menjadi daerah khusus kota Global yang diharapkan oleh masyarakat Jakarta.

Terkait dengan aglomerasi yang menjadi chalenggenya dan saya yakin dengan kompentensi mas Pramono dari pengalamannya maupun komunikasinya cukup luas baik itu ke pusat maupun internasional menjadi wawasan yang baik tinggal bagaimana  dari aglomerasi tetap yang menjadi pusat itu adalah Jakarta walaupun aglomerasi ini sudah ada rencana dari zamannya Gubernur Sutiyoso dan kali ini betul-betul memerlukan sosok yang bisa bekerjasama dengan pusat adaikan dewan aglomerasi dipegang langsung oleh pusat dengan tetap komunikasi yang baik termasuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Jakarta dan juga daerah penyangga Jakarta.

Insyalah semua tergantung dari pemimpinnya kalo untuk sosok mas Pramono saya yakin bisa merangkul semuanya dan saat ini pun komunikasinya juga  baik provinsi maupun juga nasional dari kebijakan-kebijakan maupun keputusan-keputusan yang memang penting untuk masyarakat Jakarta bisa kuat yang tetap memerlukan kolaborasi termasuk semua dukungan semua pihak.

Dan saya yakin semuanya pasti ingin kota Jakarta lebih baik dan bukan untuk menghalangin atau menghambat dari pihak lainnya yang seharusnya kita bisa berkumpul atau bergabung bersama untuk tetap memajukan kota Jakarta kedepannya lebih maju,” tutupnya.