Connect with us

Metro

Eli Susiyanti Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Hadiri Acara Kementerian Kelautan & Perikanan Republik Indonesia Gelar Diskusi Publik

Published

on

Jakarta, 7 Januari 2025 – Kementerian Kelautan & Perikanan Republik Indonesia menggadakan Diskusi Publik dengan tema “Permasalahan Pemagaran Laut Di Tanggerang Banten” di Gedung Kementerian Kelautan & Perikanan Jakarta pada hari Selasa, 7 Januari 2025.

 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti mengatakan ; “Hasil investigasi yang dilakukan pihaknya, didapatkan ada pemagaran yang terbentang dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji di wilayah perairan Kabupaten Tangerang yang disinyalir sepanjang 30,16 km.Eli menjelaskan, struktur pagar laut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Di atasnya, dipasang anyaman bambu, paranet dan juga dikasih pemberat berupa karung berisi pasir.

 

“Kemudian di dalam area pagar laut itu sudah juga dibuat kotak-kotak yang bentuknya lebih sederhana dari pagar laut itu sendiri,” katanya.

Panjang 30,16 km itu meliputi 16 kecamatan dengan rincian tiga desa di Kecamatan Kronjo; tiga desa di Kecamatan Kemiri; empat desa di Kecamatan Mauk; satu desa di Kecamatan Sukadiri; tiga desa di Kecamatan Pakuhaji; dan dua desa di Kecamatan Teluknaga.

Pagar laut sepanjang 30,16 km itu merupakan kawasan pemanfaatan umum yang berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2023 meliputi zona pelabuhan laut, zona perikanan tangkap, zona pariwisata, zona pelabuhan perikanan, zona pengelolaan energi, zona perikanan budi daya, dan juga beririsan dengan rencana waduk lepas pantai yang diinisiasi oleh Bappenas.

 

“Di sepanjang kawasan ini, 6 kecamatan dengan 16 desa ini, ada sekelompok nelayan, masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan. Ada 3.888 nelayan, kemudian ada 502 pembudi daya,” ujarnya.Eli mengungkapkan, pihaknya pertama kali mendapatkan informasi pada 14 Agustus 2024. Pihaknya langsung menindaklanjuti dengan turun ke lapangan pada 19 Agustus 2024. Dari kunjungan ke lapangan ada aktivitas pemagaran laut saat itu masih di sepanjang kurang lebih 7 km.

 

“Kemudian setelah itu tanggal 4-5 September 2024, kami bersama dengan Polsus dari PSDKP (Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) KKP dan juga tim gabungan dari DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan), kami kembali datang ke lokasi bertemu dan berdiskusi,” lanjutnya.

Pada 5 September 2024, pihaknya membagi dua tim. Pertama langsung terjun ke lokasi, sedangkan satu tim lainnya berkoordinasi dengan camat dan beberapa kepala desa di daerah itu.

 

Saat itu informasi yang didapatkan bahwa tidak ada rekomendasi atau izin dari camat maupun dari desa terkait pemagaran laut di daerah itu. Saat itu pula belum ada keluhan dari masyarakat terkait pemagaran tersebut.

 

Selanjutnya, Eli mengaku bahwa pada 18 September 2024, pihaknya kembali melakukan patroli dengan melibatkan dari Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang serta Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Saat itu, DKP Banten meminta aktivitas pemagaran dihentikan.“Terakhir kami melakukan inspeksi gabungan bersama-sama dengan TNI Angkatan Laut, Polairut, PSDKP KKP, PUPR Satpol-PP, Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang. Kami bersama-sama melaksanakan investigasi di sana, dan panjang lautnya sudah mencapai 13,12 km.

 

Terakhir malah sudah 30 km,” kata Eli.Eli pun mengaku bahwa pihaknya akan terus melibatkan berbagai pihak untuk menangani permasalahan tersebut.Sementara itu, Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) Rasman Manafii menyatakan, apabila ada penggunaan ruang laut di atas 30 hari maka wajib membutuhkan sejumlah izin, seperti izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).“Aktivitas di ruang laut yang aturannya itu harus ada KKPRL kalau di atas kegiatan 30 hari,” kata Rasman.Oleh karena itu, dia mempertanyakan izin KKPRL dari pemagaran laut di wilayah tersebut, jika tidak mengantongi hal itu, maka dinilai hal itu adalah maladministrasi.

 

Keberadaan pagar itu diketahui dari laporan warga pada 14 Agustus 2024. Pihaknya pun menerjunkan tim lima hari kemudian untuk mengecek. Saat itu, ada dugaan pemagaran laut sepanjang 7 kilometer.

 

Tim gabungan DKP bersama Polisi Khusus Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) kembali datang ke lokasi pada 4-5 September. Tim mengungkap tak ada izin dari camat ataupun kepala desa untuk pemagaran itu.

 

“Terakhir kami melakukan inspeksi gabungan bersama-sama dengan TNI Angkatan Laut Polairud, kemudian dari PSDKP, dari PUPR, dari SATPOL PP, kemudian dari Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang, kami bersama-sama melaksanakan investigasi di sana dan panjang lautnya sudah mencapai 13,12 km, terakhir malah sudah 30 km,” ungkap Eli.

 

Ia menjelaskan pagar itu masuk dalam kawasan pemanfaatan umum yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043,” tutupnya.

Continue Reading

Metro

Halal Bihalal Nasional Keluarga Besar Alumni dan Kader HMI MPO Tema “Memperkokoh Silaturahmi, Menguatkan Peran Alumni Dalam Merespon Isu Nasional & Dukungan Kemerdekaan Palestina”

Published

on

By

Jakarta – Forum Ikatan Silaturahmi Alumni (FISA) HMI-MPO mengadakan Halal Bihalal Nasional Forum Ikatan Silaturahmi Alumni (FISA) HMI-MPO dengan tema “Memperkokoh Silaturahmi, Menguatkan Peran Alumni Dalam Merespon Isu Nasional & Dukungan Kemerdekaan Palestina” di Gedung Aula Bahasa samping UNJ Jakarta pada hari Minggu, 11 Mei 2025.

Acara yang dibawakan oleh tokoh-tokoh nasional seperti ; Anies Baswedan, Tamsil Linrung, Safinudin Almandari, Awalil Rizki, Ubaidilah Badrun, Rifkinizamy Karyasuda, Lukman Hakim Hassan, Yusuf Hidayat, Irfan Fauzi, Imron Fadhli Syam, Chayo Pamungkas, Muzkkir Djabir, Muhammad Fauzi, Puji Hartoyo Abubakar, Ahmad Yani, Afandi Ismail.

PERNYATAAN SIKAP FORUM IKATAN SILATURAHMI ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (FISA HMI-MPO)

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sebagai bagian dari unsur intelektual dan moral bangsa, Forum Ikatan Silaturahmi Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (FISA HMI-MPO) menyampaikan pernyataan sikap terhadap berbagai situasi internasional dan nasional yang mendesak dan menyentuh nilai-nilai keadilan, perlindungan, dan kemanusiaan;

1. Menyatakan dukungan penuh kemerdekaan Palestina. FISA HMI-MPO
mengutuk keras tindakan genosida dan penjajahan yang dilakukan
Zionis Israel terhadap rakyat Palestina. FISA HMI-MPO mendesak Pemerintah RI, DPR RI, dan DPD RI untuk menyatakan tegas dalam forum-forum internasional serta melakukan berbagai upaya kongkret mendukung kemerdekaan Palestina. Termasuk juga mengirimkan Tentara RI ke Palestina agar tercipta perdamaian yang adil dalam koordinasi badan internasional.

2. FISA HMI-MPO menilai kondisi perekonomian Indonesia saat ini berada dalam kondisi kritis: a) nilai tukar rupiah melemah secara signifikan, b) inflasi menekan daya beli masyarakat, c) tingkat utang negara tinggi, serta d) kemiskinan yang semakin parah. Oleh karena itu, FISA HMI-MPO mendesak Pemerintah RI untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk melindungi ekonomi rakyat kecil, mengedepankan keberpihakan pada sektor produktif nasional, menolak ketergantungan pada utang luar negeri dan eksploitasi sumber daya oleh asing, serta mendorong terciptanya lapangan kerja seluas-luasnya yang berfokus pada karya padat bagi rakyat kecil.

3. Sebagai bagian dari pendukung cita-cita reformasi, FISA HMI-MPO mendesak Pemerintah RI, DPR RI, dan DPD RI mengupayakan: a) Penegakan hukum yang berkeadilan tanpa pandang bulu, b) Pemerosesan hukum terhadap koruptor secara tegas, mendukung penuh pengesahan
dan pelaksanaan UU Perampasan Aset, termasuk pemiskinan terhadap pelaku korupsi dan keluarganya yang menikmati hasil korupsi. c) menuntaskan masalah dugaan Ijazah Palsu Joko Widodo secara transparan dan berkeadilan, d) menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivisme mahasiswa dan masyarakat sipil, e) terjaminnya kebebasan akademik, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak-hak sipil.

4. FISA HMI-MPO mendorong Presiden RI yang sedang berkuasa dan jajarannya untuk tidak tunduk dan dipengaruhi oleh tekanan kekuatan oligarki dan dinasti politik, khususnya dari mantan Presiden sebelumnya beserta jajarannya.

Penutup

FISA HMI-MPO berkomitmen untuk terus menjalankan peran sebagai kekuatan moral, intelektual, dan penggerak perubahan sosial. Kami akan terus mengawal pemerintahan agar tetap berada dalam rel konstitusi dan cita-cita reformasi, serta bersuara lantang dalam memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan bagi seluruh umat manusia. Wassalamu’alaikum Warahmatuilahi Wabarakatuh

Jakarta, 11 Mei 2025

Presidium Forum Ikatan Silaturahim Alumni Himpunan Mahasiswa Islam

 

Continue Reading

Metro

PDI-P Bidang Pariwisata Gelar Penganugerahan Trisakti Tourism Award (Desa Wisata) 2025 Tema “Sustainability Desa Wisata Menuju Indonesia Raya”

Published

on

By

Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bidang Pariwisata menggadakan Penganugerahan Trisakti Tourism Award (Desa Wisata) 2025 dengan memgusung tema “Sustainability Desa Wisata Menuju Indonesia Raya” di Hotel Grand Sahid Jaya pada hari Kamis, 8 Mei 2025.

Adapun Puncak AcaraTrisakti Tourism Award 2025 memberikan penghargaan kepada 23 pemenang kategori desa ecowisata, wisata petualangan, kuliner, religi, kebugaran, warisan sejarah, kreatif digital dan desa wisata berdampak secara global kepada pemerintah daerah atas kontribusinya pada pengembangan pariwisata daerah.

Tampak hadir juga sejumlah elite PDIP di antaranya Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo, Eriko Sotarduga, Wiryanti Sukamdani, Rano Karno, Djarot Saiful Hidayat, Adian Napitupulu, Deddy Sitorus hingga Yasonna Laoly. Megawati Soekarnoputri tampak hadir bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP M. Prananda Prabowo dan sang istri, Nancy Prananda.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Pariwisata, Wiryanti Sukamdani mengatakan pariwisata adalah salah satu ujung tombak pertumbuhan Indonesia, terutama desa wisata yang menjadi penciri destinasi wisata di Indonesia.

Maka, PDI Perjuangan melalui arahan dari Ketua Umum Prof Dr Megawati Soekarnoputri menggelar Trisakti Tourism Award ketiga pada tahun 2025.

Kegiatan ini menjadi langkah nyata dari PDI Perjuangan untuk mengentaskan kemiskinan dan stunting di Desa.

“Desa wisata harus menghasilkan produk dan jasa bernilai ekonomi sehingga mampu menekan kemiskinan,”.

Dia pun mencontohkan bagaimana warga Desa di Sleman, Yogyakarta yang bekerja sebagai petani di pagi hari, dan menjadi pemandu wisata edukasi ketika siang hari.

Wiisata juga berkontribusi pada kualitas pendidikan dalam bentuk edu-wisata, di mana wisatawan dapat menambah ilmu dari pengalaman berwisata ke daerah dan sekaligus meningkatkan toleransi antar daerah.
Apalagi, kunjungan antar daerah meningkatkan persaudaraan dan kunjungan antar negara, maupun meningkatkan persahabatan.

“Jadi hendaknya tidak melarang kegiatan studi tur antar daerah karena desa wisata akan berdampak terhadap ekonomi, budaya, dan politik,” .

Seperti yang disampaikan oleh Bung Karno, bahwa desa merupakan benteng pertahanan negara, kemajuan desa akan berdampak pada kemajuan bangsa secara menyeluruh.”

“Kebijakan dan program pembangunan harus dikedepankan pada pemberdayaan desa dan pembangunan Indonesia haruslah dimulai dari desa,”.

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengakui bahwa pihaknya babak belur usai kontestasi Pemilu 2024 lalu.

Ia pun menyentil para kadernya dalam pidato saat menghadiri Penganugerahan Trisakti Tourism Award (Desa Wisata) 2025 di kawasan Jakarta Pusat, Kamis.

“Anak-anak ku yang saya cintai, coba pikirkan, kemarin waktu pemilu, saya nggak pernah ngomong, sekarang saya sentil aja dikit. Setelah babak belur kaya gitu,” kata Megawati.

Ia kemudian menanyakan para kader PDIP yang hadir dalam acara tersebut, apakah benar mereka babak belur atau tidak. Megawati menanyakan hal itu hingga dua kali.

Presiden ke-5 RI itu pun mengungkapkan penyebab PDIP babak belur dalam Pemilu 2024 karena ada kadernya yang gagal. Padahal, menurut penilaian dia, harusnya ada kadernya yang berhasil pada Pemilu 2024.

Megawati Soekarnoputri menyoroti revisi Undang-Undang (UU) Pemilu yang akan dibahas di DPR. Megawati memperingatkan agar revisi UU Pemilu tidak boleh dilakukan hanya untuk mengubah substansi demokrasi. Pasalnya, jika hal ini dilakukan maka demokrasi nilainya bisa terlihat hanya dari materi.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) tentang Pemilu masih melihat situasi di lapangan terlebih dahulu. Apalagi saat ini Komisi II DPR masih fokus akan membahas rancangan undang-undang (RUU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

 

Continue Reading

Metro

Kapuas Raih Penghargaan Wisata Religi di Trisakti Tourism Award 2025

Published

on

By

Jakarta, – Bupati Kapuas HM Wiyatno, SP beserta Istri Ny. Hj. Siti Saniah Wiyatno bersama Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Dr. Dra. Appolonia, MA dan Camat Kapuas Barat Ir. M. Rizafahlevi beserta Ketua MJ Resort GKE Mandomai Pdt. Mombo Gusti Gunawan, S.Th, M.Th menghadiri ajang penghargaan Trisakti Tourism Award 2025 yang digelar di Hotel Sahid, Jakarta, pada Kamis (8/5/2025).

Acara tersebut juga menghadirkan sejumlah tokoh nasional seperti Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ganjar Pranowo, Rano Karno, penyanyi Once, serta jajaran pengurus DPP, kader PDI-P dari tingkat DPD hingga DPW, anggota DPRD, bupati dari berbagai daerah, dan pelaku UMKM binaan partai yang ikut berpartisipasi dalam pameran.

Ajang award ini memberikan penghargaan kepada 23 pemenang dari berbagai kategori, termasuk desa ekowisata, wisata petualangan, kuliner, religi, kebugaran, warisan sejarah, kreativitas digital, hingga desa wisata dengan dampak global.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Pdt. Mombo menyampaikan rasa syukur dan penghargaannya atas penghargaan yang diraih melalui destinasi wisata religi Gereja Tua yang berada di Desa Saka Mangkahai Kecamatan Kapuas Barat, Kalimantan Tengah, Gereja Imanuel GKE Mandomai yang sdh Berdiri sejak Tahun 1876.

“Malam ini malam istimewa. Kami dari Kapuas, Kalimantan Tengah, mendapatkan penghargaan Pariwisata Trisakti dan meraih juara dalam kategori wisata religi,”ujar perwakilan tersebut.

Salah satunya adalah Gereja Tua yang berada di Kecamatan Kapuas Barat. Kami mendapatkan juara tiga sebagai destinasi wisata religi. Gereja ini masih digunakan hingga sekarang dan banyak dikunjungi masyarakat. Tempat ini masih terjaga dengan baik dan terus dimanfaatkan hingga saat ini, tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa Gereja Tua tersebut telah menjadi salah satu ikon di Kabupaten Kapuas. Menurutnya, penghargaan dari ajang Trisakti Tourism Award menjadi semangat baru bagi berpikir untuk terus mengembangkan dan menjaga destinasi wisata religi tersebut sehingga lebih dikenal lagi baik bagi wisatawan lokal maupun Internasional. Saat ini Gereja Tersebut sering dikunjungi oleh Wisatawan Asing di karenakan gereja tersebut selain usia nya yg relatif tua, juga memiliki Mozaik yang hanya ada 3 di dunia salah satu nya di Gereja Imanuel yang dibuat tahun 1910 usia nya sdh mencapai 115 Tahun dan masih terawat dan terpelihara dengan baik. Lukisan tersebut merupakan lukisan tagan yang dibuat diatas media kaca terdiri atas lukisan kelahiran, kematian dan kebangkitan yesus.

Continue Reading

Trending