Connect with us

Metro

Eli Susiyanti Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Hadiri Acara Kementerian Kelautan & Perikanan Republik Indonesia Gelar Diskusi Publik

Published

on

Jakarta, 7 Januari 2025 – Kementerian Kelautan & Perikanan Republik Indonesia menggadakan Diskusi Publik dengan tema “Permasalahan Pemagaran Laut Di Tanggerang Banten” di Gedung Kementerian Kelautan & Perikanan Jakarta pada hari Selasa, 7 Januari 2025.

 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti mengatakan ; “Hasil investigasi yang dilakukan pihaknya, didapatkan ada pemagaran yang terbentang dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji di wilayah perairan Kabupaten Tangerang yang disinyalir sepanjang 30,16 km.Eli menjelaskan, struktur pagar laut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Di atasnya, dipasang anyaman bambu, paranet dan juga dikasih pemberat berupa karung berisi pasir.

 

“Kemudian di dalam area pagar laut itu sudah juga dibuat kotak-kotak yang bentuknya lebih sederhana dari pagar laut itu sendiri,” katanya.

Panjang 30,16 km itu meliputi 16 kecamatan dengan rincian tiga desa di Kecamatan Kronjo; tiga desa di Kecamatan Kemiri; empat desa di Kecamatan Mauk; satu desa di Kecamatan Sukadiri; tiga desa di Kecamatan Pakuhaji; dan dua desa di Kecamatan Teluknaga.

Pagar laut sepanjang 30,16 km itu merupakan kawasan pemanfaatan umum yang berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2023 meliputi zona pelabuhan laut, zona perikanan tangkap, zona pariwisata, zona pelabuhan perikanan, zona pengelolaan energi, zona perikanan budi daya, dan juga beririsan dengan rencana waduk lepas pantai yang diinisiasi oleh Bappenas.

 

“Di sepanjang kawasan ini, 6 kecamatan dengan 16 desa ini, ada sekelompok nelayan, masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan. Ada 3.888 nelayan, kemudian ada 502 pembudi daya,” ujarnya.Eli mengungkapkan, pihaknya pertama kali mendapatkan informasi pada 14 Agustus 2024. Pihaknya langsung menindaklanjuti dengan turun ke lapangan pada 19 Agustus 2024. Dari kunjungan ke lapangan ada aktivitas pemagaran laut saat itu masih di sepanjang kurang lebih 7 km.

 

“Kemudian setelah itu tanggal 4-5 September 2024, kami bersama dengan Polsus dari PSDKP (Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) KKP dan juga tim gabungan dari DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan), kami kembali datang ke lokasi bertemu dan berdiskusi,” lanjutnya.

Pada 5 September 2024, pihaknya membagi dua tim. Pertama langsung terjun ke lokasi, sedangkan satu tim lainnya berkoordinasi dengan camat dan beberapa kepala desa di daerah itu.

 

Saat itu informasi yang didapatkan bahwa tidak ada rekomendasi atau izin dari camat maupun dari desa terkait pemagaran laut di daerah itu. Saat itu pula belum ada keluhan dari masyarakat terkait pemagaran tersebut.

 

Selanjutnya, Eli mengaku bahwa pada 18 September 2024, pihaknya kembali melakukan patroli dengan melibatkan dari Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang serta Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Saat itu, DKP Banten meminta aktivitas pemagaran dihentikan.“Terakhir kami melakukan inspeksi gabungan bersama-sama dengan TNI Angkatan Laut, Polairut, PSDKP KKP, PUPR Satpol-PP, Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang. Kami bersama-sama melaksanakan investigasi di sana, dan panjang lautnya sudah mencapai 13,12 km.

 

Terakhir malah sudah 30 km,” kata Eli.Eli pun mengaku bahwa pihaknya akan terus melibatkan berbagai pihak untuk menangani permasalahan tersebut.Sementara itu, Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) Rasman Manafii menyatakan, apabila ada penggunaan ruang laut di atas 30 hari maka wajib membutuhkan sejumlah izin, seperti izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).“Aktivitas di ruang laut yang aturannya itu harus ada KKPRL kalau di atas kegiatan 30 hari,” kata Rasman.Oleh karena itu, dia mempertanyakan izin KKPRL dari pemagaran laut di wilayah tersebut, jika tidak mengantongi hal itu, maka dinilai hal itu adalah maladministrasi.

 

Keberadaan pagar itu diketahui dari laporan warga pada 14 Agustus 2024. Pihaknya pun menerjunkan tim lima hari kemudian untuk mengecek. Saat itu, ada dugaan pemagaran laut sepanjang 7 kilometer.

 

Tim gabungan DKP bersama Polisi Khusus Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) kembali datang ke lokasi pada 4-5 September. Tim mengungkap tak ada izin dari camat ataupun kepala desa untuk pemagaran itu.

 

“Terakhir kami melakukan inspeksi gabungan bersama-sama dengan TNI Angkatan Laut Polairud, kemudian dari PSDKP, dari PUPR, dari SATPOL PP, kemudian dari Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang, kami bersama-sama melaksanakan investigasi di sana dan panjang lautnya sudah mencapai 13,12 km, terakhir malah sudah 30 km,” ungkap Eli.

 

Ia menjelaskan pagar itu masuk dalam kawasan pemanfaatan umum yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043,” tutupnya.

Continue Reading

Metro

Puan Perempuan Amanah Kulon Progo Siap Jadi Jembatan Informasi Pembangunan ke Masyarakat

Published

on

By

KULON PROGO –karyapost.com Organisasi sayap perempuan Partai Amanat Nasional, Puan Perempuan Amanah Kulon Progo, menyatakan komitmennya untuk menjadi jembatan informasi pembangunan yang efektif antara pemerintah dan masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan bulanan yang digelar di kediaman Ibu Ambar Suradi, Panjatan, pada Sabtu (30/5/2026).

Pertemuan strategis ini dihadiri langsung oleh Pembina PUAN Kulon Progo Ibu Mufida Agung Setyawan, Sekretaris DPD PAN Kulon Progo Priyo Santoso, sejumlah anggota fraksi, serta jajaran pengurus dan anggota PUAN. Agenda bulanan kali ini secara khusus menghadirkan Ketua PKK dan Sekretaris DPD PAN untuk membedah strategi optimalisasi partai dalam mengawal pembangunan daerah.

Dalam arahannya, Pembina PUAN Kulon Progo, Ibu Mufida Agung Setyawan, menekankan bahwa keberadaan PUAN sangat strategis dalam upaya pemberdayaan perempuan dan peningkatan partisipasi dalam pembangunan saat ini.

Eksistensi PUAN harus terus dijaga, bahkan ditingkatkan dalam segala hal, agar peran perempuan dalam mengawal pembangunan di Kulon Progo semakin nyata,
ujar Ibu Mufida.

Sementara itu, Sekretaris DPD PAN Kulon Progo, Priyo Santoso, meminta agar setiap pertemuan rutin PUAN tidak sekadar menjadi ajang kumpul biasa, melainkan wadah untuk mendiskusikan isu-isu strategis daerah kemudian disharingkan dan dikomunikasikan dengan berbagai pihak terkait.

Lebih lanjut, Priyo Santoso berharap PUAN Kulon Progo mampu menempatkan diri sebagai mitra strategis pemerintah daerah melalui strategi dan inovasi yang matang maka Puan diharapkan dapat ikut mengoptimalkan pengembangan potensi lokal guna meraih berbagai akses program pembangunan dari pemerintah pusat begitu disampaikan kepada awak media.

Melalui sinergi ini, Puan Perempuan Amanah Kulon Progo optimis dapat bergerak lebih lincah dalam mengedukasi warga, sekaligus memastikan bahwa informasi dan program pembangunan dapat tersampaikan serta dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat luas.

Jurnalis Budi Legowo Santoso

Continue Reading

Metro

Kelola 53 Sapi dan 90 Kambing, PHBI Banaran, Galur, Kulon progo, Yogyakarta Sasar Daerah Pelosok untuk Distribusi Kurban

Published

on

By

KULON PROGO – Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Banaran, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, kembali menunjukkan komitmen sosialnya pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada tahun 2026 ini.

Sebanyak 53 ekor sapi dan 90 ekor kambing berhasil dihimpun dan dikelola oleh pihak panitia untuk disembelih dan didistribusikan kepada masyarakat.

Menariknya, meski berada di wilayah pesisir selatan, PHBI Banaran tetap istiqomah melanjutkan tradisi mulia yang telah berjalan selama 15 tahun berturut-turut, yaitu menyisihkan dan menyalurkan sebagian daging kurban hingga ke wilayah pelosok pegunungan Kulon Progo, seperti Kokap, Samigaluh, Girimulyo, dan Kalibawang.

Koordinator Distribusi PHBI Banaran, Priyo Santoso SH, yang didampingi oleh Relawan Pendataan, Eko Heri Prasongko, mengungkapkan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk pemerataan.

Menurutnya, kesadaran berkurban warga Banaran yang sangat tinggi membuat ketersediaan daging untuk masyarakat lokal sudah lebih dari cukup, Alhamdulillah, walaupun tahun ini secara jumlah hewan kurban mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,kami tetap berkomitmen untuk istiqomah menyalurkan sebagian daging ke luar Kalurahan Banaran, khususnya daerah pegunungan atas.

Kami merasa masyarakat di Banaran ini sudah mendapatkan pembagian daging secara merata dan berkecukupan,” ujar Priyo Santoso kepada awak media.

Kalurahan Banaran Kecamatan Galur Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta sendiri memiliki rekam jejak yang luar biasa dalam syiar Idul Adha , Wilayah ini tercatat pernah menyembelih hingga 85 ekor sapi, yang menjadikannya sebagai jumlah penyembelihan hewan kurban terbesar di tingkat kalurahan se-Kabupaten Kulon Progo.

Aksi sosial PHBI Banaran pada Idul Adha 1447 H ini tidak hanya terbatas pada hewan kurban. Selain mengirimkan lebih dari 300 kilogram daging kurban ke wilayah pelosok, pihak panitia juga menyalurkan zakat berupa beras dengan total mencapai lebih dari 700 kilogram ke luar daerah yang membutuhkan.

Kami sangat bersyukur bisa terus berbagi dengan jamaah dan saudara-saudara kita di wilayah lain dan ini adalah bentuk gotong royong dan rasa syukur atas limpahan berkah yang diterima warga Banaran,selain fokus pada kegiatan sosial dan kemanusiaan, PHBI Banaran setiap tahunnya juga sukses menggerakkan roda syiar Islam melalui perayaan yang semarak.

Panitia konsisten menyelenggarakan event Lomba Takbir yang diikuti oleh seluruh padukuhan yang ada di Kalurahan Banaran kemudian berdasarkan berbagai informasi dan antusiasme dari masyarakat kemudian agenda tahunan ini bahkan disebut-sebut sebagai event festival takbir tingkat kalurahan yang paling meriah dan terbesar di seluruh wilayah di Kabupaten Kulon Progo.

Melalui perpaduan antara kepedulian sosial yang tinggi dan syiar budaya Islam yang kreatif, PHBI Banaran sukses menjadikan momentum Idul Adha 2026 ini sebagai ladang berkah yang dampaknya dirasakan hingga ke puncak-puncak pegunungan Kulon Progo.

Jurnalis Budi Legowo Santoso

Continue Reading

Metro

PT Singaraja Putra Tbk Gelar Paparan Publik

Published

on

By

Jakarta – PT Singaraja Putra Tbk (SINI) resmi mengumumkan langkah bisnis agresif dengan memperluas ekspansi ke sektor pertambangan batubara nasional. Strategi tersebut dipaparkan langsung oleh Direktur Utama SINI, Amir Antolis, dalam agenda Paparan Publik yang berlangsung di Veranda Hotel Pakubuwono, Selasa (26/5/2026).

Melalui rencana aksi korporasi tersebut, emiten holding ini optimistis mampu memperkuat kinerja operasional hulu yang sebelumnya mengalami perlambatan.

Dalam pemaparannya, manajemen SINI mengungkapkan perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 721,5 juta lembar saham baru melalui skema penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD). Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan guna mendukung ekspansi jangka panjang secara berkelanjutan.

Salah satu fokus utama perseroan adalah rencana akuisisi tambang batubara KMS dengan membeli 99,995 persen saham dari PT Petrosea Tbk. Selain itu, anak usaha SINI juga telah menjalin kontrak eksklusif operasional dengan perusahaan kontraktor tambang besar, yakni PT Bukit Makmur Mandiri Utama.

“Langkah korporasi ini menjadi katalis penting untuk mengamankan rantai pasok dan memperluas portofolio konsolidasi kami,” ujar Amir Antolis.

Berdasarkan catatan kinerja keuangan 2025, pendapatan PT Singaraja Putra Tbk tercatat meningkat 21,90 persen menjadi Rp534,11 miliar. Namun demikian, laba bersih tahun berjalan mengalami koreksi 46,55 persen menjadi Rp14,75 miliar akibat meningkatnya biaya investasi awal logistik tambang.

Meski begitu, perseroan optimistis kondisi tersebut akan membaik seiring operasional penuh entitas anak perusahaan seperti PT Pasir Bara Prima yang diproyeksikan mulai memberikan kontribusi signifikan tahun ini.

Manajemen SINI bahkan memasang target ambisius dengan membidik pendapatan hingga Rp1,31 triliun pada akhir tahun buku 2026 melalui optimalisasi volume penambangan dan penguatan lini bisnis energi.

Untuk menjaga proses transformasi berjalan optimal, perusahaan juga menerapkan pengawasan internal yang ketat guna memastikan seluruh tahapan ekspansi dan transisi bisnis berjalan transparan, terukur, dan akuntabel.

Transformasi struktural ini dinilai menjadi bagian dari strategi besar perseroan dalam memperkuat profitabilitas dan memperluas pangsa pasar di tengah dinamika industri energi global yang semakin kompetitif.

Continue Reading

Trending