Connect with us

nasional

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan WRI Indonesia Meluncurkan Platform IFDA dan Studi Strategi Transisi Elektrifikasi Kendaraan Berat di Indonesia Zero Emission Heavy-Duty Vehicle Summit 2025

Published

1 tahun ago

on

Jakarta, 27 Mei 2025 – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, bersama World Resources Institute (WRI) Indonesia, menyelenggarakan Indonesia Zero Emission Heavy-Duty Vehicle Summit 2025 di Jakarta, sebagai bagian dari rangkaian acara Road to International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, yang menandai langkah konkret Indonesia dalam mempercepat transisi menuju transportasi berat rendah emisi, guna mencapai target Net Zero Emission 2060.

Acara ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Bapak Rachmat Kaimuddin, Ibu Suzanty Sitorus, Direktur Eksekutif ViriyaENB dan Country Coordinator Drive Electric Campaign di Indonesia, dan Managing Director WRI Indonesia, Bapak Arief Wijaya.

Dengan mengusung tema “Shaping the Future of Zero-Emission Freight and Public Transport” atau “Membentuk Masa Depan Transportasi Barang dan Transportasi Publik Nol Emisi”, acara ini menjadi ajang bagi instansi pemerintah terkait, sektor industri, lembaga keuangan, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk merumuskan strategi transformasi sektor transportasi berat dan pengadaan bus nol emisi berskala besar di Indonesia, serta memulai langkah awal untuk dekarbonisasi sistem logistik melalui kajian teknis dan finansial.
Dalam kesempatan ini, dua inisiatif strategis diluncurkan: platform kolaboratif Indonesia Freight Decarbonization Accelerator (IFDA) dan hasil studi WRI Indonesia mengenai strategi pengadaan massal bus listrik serta elektrifikasi truk logistik.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono, dalam sambutan Beliau, menyatakan, “Untuk mencapai kemandirian energi, Indonesia harus beralih dari bahan bakar fosil impor ke energi terbarukan dalam negeri. Salah satu jalur paling strategis adalah melakukan elektrifikasi di berbagai sektor, terutama transportasi.”

“Kendaraan berat memegang peran sentral dalam perekonomian kita. Namun, mereka juga merupakan salah satu penyumbang emisi terbesar di sektor transportasi. Oleh karena itu, kita harus melakukan dekarbonisasi, melalui perubahan sistemik yang berani berupa model pengadaan, skema pembiayaan, dan pengembangan infrastruktur,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Rachmat Kaimuddin, menyatakan, “Elektrifikasi kendaraan pribadi sudah didorong oleh Pemerintah, melalui pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), pemberian insentif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan bebas bea impor, dan penggunaannya meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir.”
“Tantangan berikutnya adalah dekarbonisasi kendaraan berat, atau heavy-duty vehicle. Sektor transportasi adalah kontributor CO2 terbesar kedua, sekitar 23%, dari total emisi CO2 energi di Indonesia, dan secara konsisten menjadi sumber utama polusi udara. Selain itu, konsumsi energinya signifikan dan sebagian besar masih bergantung pada impor bahan bakar fosil. Oleh karena itu, dekarbonisasi kendaraan berat, dalam hal ini bus dan truk, harus segera dilaksanakan untuk mengurangi emisi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Rachmat Kaimuddin.
Dalam kesempatan ini, WRI Indonesia meluncurkan dua studi, yaitu Penilaian Kesiapan Infrastruktur dan Keuangan untuk Adopsi Truk Listrik di Indonesia, dan Pembangunan Kerangka Kolaborasi Nasional dan Daerah untuk Percepatan Adopsi Bus Nol Emisi melalui Metode Agregasi Permintaan. Kedua studi ini menyoroti temuan penting mengenai pengadaan massal bus listrik dan elektrifikasi truk logistik, yang mengungkapkan bahwa tanpa elektrifikasi truk, target pengurangan emisi sektor transportasi hanya mencapai 71,05% dari yang direncanakan dalam Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon Indonesia.
Managing Director WRI Indonesia, Arief Wijaya, menyatakan, “Dalam usaha mendukung penurunan emisi karbon di sektor transportasi, WRI Indonesia selama satu tahun terakhir secara aktif melakukan riset terkait kendaraan berat rendah emisi, berkolaborasi dengan Kemenko Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dan Kementerian Perhubungan.”
“Studi yang dilakukan WRI Indonesia dan LAPI ITB menunjukkan bahwa walaupun jumlah kendaraan berat hanya sekitar 3,9% dari total populasi kendaraan di Indonesia, sektor ini menghasilkan sekitar 35,6% dari total emisi karbon sektor transportasi darat,” ungkapnya.
Studi ini juga menunjukkan bahwa kendaraan diesel tidak hanya berkontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca, tetapi juga menghasilkan polusi udara yang berdampak pada peningkatan risiko penyakit pernapasan dan beban kesehatan masyarakat. Elektrifikasi truk dan bus menjadi prioritas karena dua alasan utama: kontribusi terhadap emisi yang besar dan peluang efisiensi biaya operasional yang tinggi.
Untuk strategi pengadaan massal bus listrik, studi ini merekomendasikan pendekatan agregasi permintaan yang mencakup lebih dari 14.000 unit dari berbagai kota di Indonesia. Pendekatan ini berpotensi menurunkan biaya pengadaan hingga 20% melalui skala ekonomi dan standardisasi spesifikasi. Sementara, untuk elektrifikasi truk logistik, studi ini menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur pengisian daya yang memadai di koridor-koridor utama.
“Studi WRI Indonesia ini disusun untuk memberikan analisis terhadap tantangan dan peluang elektrifikasi kendaraan berat di Indonesia. Dengan laporan berbasis data ini, kami berharap studi ini dapat menjadi panduan bagi pemerintah dan pelaku industri untuk mempercepat transisi menuju sistem transportasi yang lebih berkelanjutan,” ujar I Made Vikannanda, Urban Mobility Manager, WRI Indonesia.
Melalui Indonesia Zero Emission Heavy-Duty Vehicle Summit 2025 dan peluncuran platform IFDA, Indonesia menunjukkan komitmen serius dalam membangun sistem transportasi berat nol emisi yang bersifat kolaboratif, berbasis data, dan berkeadilan.
Indonesia Freight Decarbonization Accelerator (IFDA) merupakan platform kolaboratif yang bertujuan mempercepat adopsi truk listrik di sektor logistik, dan akan berperan sebagai wadah sinergi antara pemerintah, penyedia teknologi, dan pelaku industri logistik untuk menjawab tantangan infrastruktur dan pembiayaan dalam elektrifikasi truk. Platform ini akan memfasilitasi pengembangan model bisnis yang layak secara ekonomi serta mendorong investasi untuk infrastruktur pengisian daya di koridor-koridor logistik utama Indonesia.
“Kami berharap melalui peluncuran Indonesia Freight Decarbonization Accelerator dan hasil studi yang kami serahkan hari ini, para pemangku kepentingan dapat mengambil langkah strategis yang lebih terarah dan kolaboratif. WRI Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung proses transisi ini melalui riset, advokasi kebijakan, dan penguatan kerja sama lintas sektor. ” ujar Managing Director WRI Indonesia, Arief Wijaya.
Indonesia Zero Emission Heavy-Duty Vehicle Summit 2025 di Jakarta merupakan bagian, dari rangkaian acara Road to International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, yang akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 11-12 Juni, 2025.

Related Topics:
Continue Reading

nasional

Wagub NTT Johni Asadoma: Program KITA SEHAT Perkuat Transformasi Layanan Kesehatan Hewan di NTT

Published

3 hari ago

on

Juli 20, 2026

By

Jakarta – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk mendukung penuh pelaksanaan Program Kemitraan Indonesia–Australia untuk Transformasi Kesehatan (KITA SEHAT) yang resmi diluncurkan secara nasional di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Dalam sambutannya, Johni Asadoma menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia melalui Bappenas dan Pemerintah Australia atas terjalinnya kemitraan strategis yang diharapkan mampu memperkuat sistem kesehatan, khususnya layanan kesehatan hewan di Nusa Tenggara Timur.

Menurutnya, NTT merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar di sektor peternakan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengendalian penyakit hewan menjadi langkah penting dalam menjaga produktivitas peternakan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Program KITA SEHAT menjadi momentum penting untuk memperkuat transformasi layanan kesehatan hewan di NTT.

Kemitraan ini akan membantu meningkatkan kualitas pelayanan veteriner, memperkuat sistem surveilans penyakit hewan, serta menjaga kesehatan ternak sebagai salah satu penopang utama perekonomian masyarakat,” ujar Johni Asadoma.

Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Pemerintah Australia diharapkan mampu menghadirkan sistem kesehatan hewan yang lebih modern, tangguh, dan berkelanjutan.

Johni juga menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi NTT untuk bersinergi dalam mengimplementasikan berbagai program yang menjadi bagian dari KITA SEHAT, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para peternak di berbagai wilayah NTT.

Peluncuran nasional Program KITA SEHAT menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama Indonesia dan Australia dalam mendukung transformasi sektor kesehatan melalui pendekatan One Health, yang mengintegrasikan kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kelestarian lingkungan.

Acara peluncuran dihadiri oleh jajaran Kementerian PPN/Bappenas, perwakilan Pemerintah Australia, kepala daerah dari berbagai provinsi, serta para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penguatan sistem kesehatan di Indonesia.

Continue Reading

nasional

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu Dukung Program KITA Sehat, Tegaskan Komitmen Perkuat Transformasi Layanan Kesehatan

Published

3 hari ago

on

Juli 20, 2026

By

Jakarta – Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mendukung transformasi sektor kesehatan nasional melalui Program KITA Sehat, kemitraan strategis antara Pemerintah Indonesia dan Australia.

Komitmen tersebut disampaikan Elisa Kambu saat memberikan sambutan pada Peluncuran Nasional Program KITA Sehat (Kemitraan Indonesia–Australia untuk Transformasi Kesehatan) yang berlangsung di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Dalam sambutannya, Elisa Kambu mengatakan pembangunan sektor kesehatan di Papua Barat Daya masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kondisi geografis, keterbatasan akses layanan kesehatan, hingga distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan internasional menjadi langkah penting untuk mempercepat pemerataan pelayanan kesehatan.

“Kami menyambut baik peluncuran Program KITA Sehat sebagai bentuk nyata kemitraan Indonesia dan Australia dalam mendukung transformasi sistem kesehatan. Program ini diharapkan mampu memperkuat pelayanan kesehatan dasar, meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan, serta memperluas akses layanan bagi masyarakat, khususnya di wilayah timur Indonesia,” ujar Elisa Kambu.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya siap menjadi bagian dari upaya bersama dalam memperkuat sistem kesehatan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan transformasi kesehatan nasional.

Menurut Elisa, peningkatan kualitas layanan kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang harus diwujudkan melalui sinergi lintas sektor, pemanfaatan teknologi, serta penguatan kapasitas tenaga kesehatan di daerah.

Peluncuran Program KITA Sehat menjadi tonggak baru kerja sama Indonesia–Australia dalam mendukung agenda transformasi kesehatan nasional, khususnya dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan primer, memperkuat tata kelola sistem kesehatan, dan memperluas akses pelayanan bagi masyarakat di berbagai daerah.

Acara tersebut dihadiri oleh jajaran Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Australia, para kepala daerah, mitra pembangunan, serta berbagai pemangku kepentingan yang berkomitmen mempercepat terwujudnya sistem kesehatan Indonesia yang lebih berkualitas, merata, dan berkelanjutan.

Continue Reading

nasional

Komandan Barisan PP AMPG: Dedi Sitorus Harus Pertanggungjawabkan Pernyataannya, PP Barisan AMPG Siapkan Langkah Hukum

Published

1 minggu ago

on

Juli 15, 2026

By

Jakarta, 15 Juli 2026 – Komandan Pimpinan Pusat Barisan Angkatan Muda Partai Golkar ( Barisan PP AMPG), Nuansa Rambe, menegaskan bahwa Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dedi Sitorus, harus mempertanggungjawabkan pernyataannya terkait Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang disampaikan di ruang publik.

Pernyataan tersebut disampaikan Nuansa Rambe di sela-sela rapat pleno PP AMPG di Jakarta. Ia menilai setiap pernyataan yang disampaikan oleh pejabat publik, terlebih anggota DPR RI, harus didasarkan pada fakta dan menghormati asas praduga tak bersalah serta proses hukum yang berlaku.

“Dedi Sitorus harus mempertanggungjawabkan pernyataannya. Jangan sampai opini yang dibangun justru menyesatkan publik dan menghakimi seseorang sebelum adanya proses hukum yang jelas,” ujar Nuansa Rambe.

Sebagai bentuk keseriusan menyikapi persoalan ini, PP Barisan AMPG tengah mempersiapkan langkah hukum yang diperlukan. Menurut Nuansa Rambe, tim hukum PP AMPG saat ini sedang mengumpulkan berbagai bukti dan melakukan kajian hukum atas pernyataan yang disampaikan Dedi Sitorus.

“Tim hukum PP AMPG sedang mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Kami siap menunggu perintah dari Ketua Umum PP AMPG untuk mengambil langkah-langkah hukum yang dianggap perlu,” tegasnya.

Nuansa Rambe menyebutkan bahwa langkah yang sedang dipertimbangkan antara lain melaporkan persoalan tersebut ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait aspek etik, serta menempuh jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terdapat dasar hukum yang memadai.

Ia juga mengingatkan agar seluruh pihak menghormati mekanisme hukum yang berlaku dan tidak menggiring opini publik melalui tuduhan yang belum diuji melalui proses yang berwenang.

“Indonesia adalah negara hukum. Jika ada dugaan pelanggaran, maka biarkan aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan independen. Jangan ada pihak yang membentuk persepsi publik seolah-olah seseorang telah bersalah sebelum adanya putusan dari lembaga yang berwenang,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PP AMPG, Ubaidillah, juga telah mengingatkan agar polemik yang berkembang tidak dimanfaatkan untuk menggiring opini publik. Ia menegaskan bahwa kritik merupakan hal yang sah dalam demokrasi, namun harus disampaikan berdasarkan data, fakta, dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

PP Barisan AMPG menegaskan komitmennya untuk mengawal proses hukum secara konstitusional dan mengajak seluruh elite politik untuk menjaga etika dalam menyampaikan pendapat di ruang publik demi terciptanya demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

Continue Reading

Trending