Connect with us

nasional

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan WRI Indonesia Meluncurkan Platform IFDA dan Studi Strategi Transisi Elektrifikasi Kendaraan Berat di Indonesia Zero Emission Heavy-Duty Vehicle Summit 2025

Published

on

Jakarta, 27 Mei 2025 – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, bersama World Resources Institute (WRI) Indonesia, menyelenggarakan Indonesia Zero Emission Heavy-Duty Vehicle Summit 2025 di Jakarta, sebagai bagian dari rangkaian acara Road to International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, yang menandai langkah konkret Indonesia dalam mempercepat transisi menuju transportasi berat rendah emisi, guna mencapai target Net Zero Emission 2060.

Acara ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Bapak Rachmat Kaimuddin, Ibu Suzanty Sitorus, Direktur Eksekutif ViriyaENB dan Country Coordinator Drive Electric Campaign di Indonesia, dan Managing Director WRI Indonesia, Bapak Arief Wijaya.

Dengan mengusung tema “Shaping the Future of Zero-Emission Freight and Public Transport” atau “Membentuk Masa Depan Transportasi Barang dan Transportasi Publik Nol Emisi”, acara ini menjadi ajang bagi instansi pemerintah terkait, sektor industri, lembaga keuangan, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk merumuskan strategi transformasi sektor transportasi berat dan pengadaan bus nol emisi berskala besar di Indonesia, serta memulai langkah awal untuk dekarbonisasi sistem logistik melalui kajian teknis dan finansial.
Dalam kesempatan ini, dua inisiatif strategis diluncurkan: platform kolaboratif Indonesia Freight Decarbonization Accelerator (IFDA) dan hasil studi WRI Indonesia mengenai strategi pengadaan massal bus listrik serta elektrifikasi truk logistik.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono, dalam sambutan Beliau, menyatakan, “Untuk mencapai kemandirian energi, Indonesia harus beralih dari bahan bakar fosil impor ke energi terbarukan dalam negeri. Salah satu jalur paling strategis adalah melakukan elektrifikasi di berbagai sektor, terutama transportasi.”

“Kendaraan berat memegang peran sentral dalam perekonomian kita. Namun, mereka juga merupakan salah satu penyumbang emisi terbesar di sektor transportasi. Oleh karena itu, kita harus melakukan dekarbonisasi, melalui perubahan sistemik yang berani berupa model pengadaan, skema pembiayaan, dan pengembangan infrastruktur,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Rachmat Kaimuddin, menyatakan, “Elektrifikasi kendaraan pribadi sudah didorong oleh Pemerintah, melalui pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), pemberian insentif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan bebas bea impor, dan penggunaannya meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir.”
“Tantangan berikutnya adalah dekarbonisasi kendaraan berat, atau heavy-duty vehicle. Sektor transportasi adalah kontributor CO2 terbesar kedua, sekitar 23%, dari total emisi CO2 energi di Indonesia, dan secara konsisten menjadi sumber utama polusi udara. Selain itu, konsumsi energinya signifikan dan sebagian besar masih bergantung pada impor bahan bakar fosil. Oleh karena itu, dekarbonisasi kendaraan berat, dalam hal ini bus dan truk, harus segera dilaksanakan untuk mengurangi emisi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Rachmat Kaimuddin.
Dalam kesempatan ini, WRI Indonesia meluncurkan dua studi, yaitu Penilaian Kesiapan Infrastruktur dan Keuangan untuk Adopsi Truk Listrik di Indonesia, dan Pembangunan Kerangka Kolaborasi Nasional dan Daerah untuk Percepatan Adopsi Bus Nol Emisi melalui Metode Agregasi Permintaan. Kedua studi ini menyoroti temuan penting mengenai pengadaan massal bus listrik dan elektrifikasi truk logistik, yang mengungkapkan bahwa tanpa elektrifikasi truk, target pengurangan emisi sektor transportasi hanya mencapai 71,05% dari yang direncanakan dalam Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon Indonesia.
Managing Director WRI Indonesia, Arief Wijaya, menyatakan, “Dalam usaha mendukung penurunan emisi karbon di sektor transportasi, WRI Indonesia selama satu tahun terakhir secara aktif melakukan riset terkait kendaraan berat rendah emisi, berkolaborasi dengan Kemenko Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dan Kementerian Perhubungan.”
“Studi yang dilakukan WRI Indonesia dan LAPI ITB menunjukkan bahwa walaupun jumlah kendaraan berat hanya sekitar 3,9% dari total populasi kendaraan di Indonesia, sektor ini menghasilkan sekitar 35,6% dari total emisi karbon sektor transportasi darat,” ungkapnya.
Studi ini juga menunjukkan bahwa kendaraan diesel tidak hanya berkontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca, tetapi juga menghasilkan polusi udara yang berdampak pada peningkatan risiko penyakit pernapasan dan beban kesehatan masyarakat. Elektrifikasi truk dan bus menjadi prioritas karena dua alasan utama: kontribusi terhadap emisi yang besar dan peluang efisiensi biaya operasional yang tinggi.
Untuk strategi pengadaan massal bus listrik, studi ini merekomendasikan pendekatan agregasi permintaan yang mencakup lebih dari 14.000 unit dari berbagai kota di Indonesia. Pendekatan ini berpotensi menurunkan biaya pengadaan hingga 20% melalui skala ekonomi dan standardisasi spesifikasi. Sementara, untuk elektrifikasi truk logistik, studi ini menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur pengisian daya yang memadai di koridor-koridor utama.
“Studi WRI Indonesia ini disusun untuk memberikan analisis terhadap tantangan dan peluang elektrifikasi kendaraan berat di Indonesia. Dengan laporan berbasis data ini, kami berharap studi ini dapat menjadi panduan bagi pemerintah dan pelaku industri untuk mempercepat transisi menuju sistem transportasi yang lebih berkelanjutan,” ujar I Made Vikannanda, Urban Mobility Manager, WRI Indonesia.
Melalui Indonesia Zero Emission Heavy-Duty Vehicle Summit 2025 dan peluncuran platform IFDA, Indonesia menunjukkan komitmen serius dalam membangun sistem transportasi berat nol emisi yang bersifat kolaboratif, berbasis data, dan berkeadilan.
Indonesia Freight Decarbonization Accelerator (IFDA) merupakan platform kolaboratif yang bertujuan mempercepat adopsi truk listrik di sektor logistik, dan akan berperan sebagai wadah sinergi antara pemerintah, penyedia teknologi, dan pelaku industri logistik untuk menjawab tantangan infrastruktur dan pembiayaan dalam elektrifikasi truk. Platform ini akan memfasilitasi pengembangan model bisnis yang layak secara ekonomi serta mendorong investasi untuk infrastruktur pengisian daya di koridor-koridor logistik utama Indonesia.
“Kami berharap melalui peluncuran Indonesia Freight Decarbonization Accelerator dan hasil studi yang kami serahkan hari ini, para pemangku kepentingan dapat mengambil langkah strategis yang lebih terarah dan kolaboratif. WRI Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung proses transisi ini melalui riset, advokasi kebijakan, dan penguatan kerja sama lintas sektor. ” ujar Managing Director WRI Indonesia, Arief Wijaya.
Indonesia Zero Emission Heavy-Duty Vehicle Summit 2025 di Jakarta merupakan bagian, dari rangkaian acara Road to International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, yang akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 11-12 Juni, 2025.

Continue Reading

nasional

Amirullah Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Hadiri Rapat Asistensi Kemendagri, Bahas Terobosan Baru Pengelolaan Sampah oleh PDAM

Published

on

By

Jakarta – Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menghadiri Rapat Asistensi Penyelesaian Masalah BUMD Air Minum, Limbah, dan Sanitasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Mercure Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).

Amirullah mengatakan, kehadiran Pemerintah Kota Pontianak dalam forum tersebut bertujuan mencari terobosan baru dalam pengelolaan layanan publik, khususnya terkait pengolahan sampah yang berpotensi melibatkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

“Kami diundang oleh Kemendagri mengikuti kegiatan rapat asistensi yang diinisiasi Direktorat BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah di bawah Ditjen Bina Keuangan Daerah. Salah satu yang dibahas adalah mencari pemikiran baru terkait pengolahan sampah yang bisa dilakukan oleh PDAM,” ujar Amirullah di sela kegiatan.

Ia menjelaskan, wacana tersebut masih berada pada tahap awal dan menjadi bahan diskusi di antara para peserta. Menurutnya, secara regulasi, BUMD memiliki peluang untuk mengembangkan usaha di luar bisnis utamanya selama didukung perubahan aturan daerah.

“Memang ini masih tahap inisiasi dan masih diperdebatkan apakah memungkinkan. Namun, namanya BUMD bisa saja mengelola di luar bisnis utamanya, dengan menyesuaikan peraturan daerah. Selama itu baik untuk daerah, tentu bisa dipertimbangkan,” jelasnya.

Amirullah menambahkan, pihaknya terus mencari formulasi terbaik agar berbagai persoalan layanan publik, termasuk pengelolaan sampah, dapat ditangani secara bersama dan optimal.
“Kita mencari jalan bagaimana sebuah permasalahan bisa kita kelola bersama-sama dengan baik,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa kondisi Perusahaan Air Minum di Kota Pontianak saat ini dalam keadaan sehat. Bahkan, cakupan pelayanannya telah mencapai lebih dari 99 persen.
“Di Kota Pontianak, perusahaan air minumnya sehat, cakupan pelayanan juga di atas 99 persen, dalam kondisi yang baik-baik saja,” ungkapnya.

Terkait hasil rapat, Amirullah menyebut pembahasan masih terus didalami. Pemerintah daerah, kata dia, perlu kreatif dalam mencari sumber pembiayaan baru guna mendukung pelayanan masyarakat.

“Ini masih tahap diskusi dan inisiasi, kita mencari formulasi terbaik yang bisa dilaksanakan di daerah. Dalam kondisi sekarang, kita harus kreatif, termasuk dalam creative financing untuk mencari sumber pendapatan baru, salah satunya melalui pengolahan yang menjadi kewajiban pelayanan publik,” pungkasnya.

Continue Reading

nasional

Jundi Qoribaselaku Board of Director (BOD) Sabana Group Terima Sertifikat Halal dari Kepala BPJPH

Published

on

By

Jakarta, 9 April 2026 – Momentum Halal Bihalal yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemeriksa Halal Hidayatullah menjadi ajang penting bagi penguatan sinergi industri halal nasional.

Mengusung tema “Merajut Silaturahim, Menguatkan Sinergi Halal Menuju Indonesia Pusat Industri Halal Dunia”, acara yang digelar di Kantor DPP Hidayatullah Jakarta ini turut menghadirkan kabar menggembirakan dari dunia usaha kuliner.

Dalam kesempatan tersebut, Jundi Qoribaselaku Board of Director (BOD) Sabana Group perusahaan yang menaungi brand Sabana Fried Chicken menyampaikan bahwa pihaknya telah resmi menyelesaikan proses sertifikasi halal.

“Alhamdulillah, pada hari ini kami telah melalui proses sertifikasi halal, dan secara langsung menerima sertifikat halal dari Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal,” ujar Jundi Qoriba dalam wawancara.

Penerimaan sertifikat halal ini menjadi tonggak penting bagi Sabana Group dalam memperkuat komitmennya terhadap penyediaan produk halal berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, kebutuhan terhadap produk halal menjadi sangat krusial.

Jundi Qoriba menegaskan bahwa ke depan, Sabana akan terus memperluas jangkauan pasarnya ke seluruh Indonesia. “Kami sangat konsen terhadap halal. Ini bukan hanya soal sertifikasi, tetapi juga bagian dari komitmen kami untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk yang terjamin kehalalannya,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa ekspansi bisnis akan terus dilakukan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi produk halal.

Acara Halal Bihalal ini juga menjadi wadah strategis dalam mempererat silaturahmi antar pemangku kepentingan industri halal, sekaligus mendorong kolaborasi menuju visi besar Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

Dengan diraihnya sertifikat halal ini, Sabana Fried Chicken optimistis dapat semakin dipercaya masyarakat serta berkontribusi dalam penguatan ekosistem halal nasional.

Continue Reading

nasional

Andi Akmal Pasluddin Wakil Bupati Bone Ziarah Makam Leluhur Dalam Rangka Hari Jadi Bone ke-696 Tahun 2026

Published

on

By

Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Jadi Bone ke-696 tahun 2026, Andi Akmal Pasluddin Wakil Bupati Bone bersama jajaran pemerintah daerah melaksanakan ziarah makam leluhur sebagai bentuk penghormatan terhadap para pendiri dan tokoh bersejarah Kabupaten Bone.

Kegiatan ziarah tersebut berlangsung khidmat di sejumlah kompleks pemakaman Taman Makam Palawan Nasional Kalibata Jakarta selatan. Selasa (31/3/2026)

Andi Akmal Pasluddin Wakil Bupati Bone beserta rombongan melakukan tabur bunga dan doa bersama, sebagai wujud mengenang jasa para pendahulu yang telah berjasa dalam membangun dan membesarkan daerah Bone.

Dalam sambutannya, Andi Akmal Pasluddin wakil Bupati Bone menyampaikan bahwa ziarah ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi momentum refleksi bagi seluruh masyarakat untuk meneladani nilai-nilai perjuangan, kepemimpinan, dan pengabdian para leluhur.

“Melalui kegiatan ini, kita diingatkan untuk terus menjaga persatuan, melestarikan budaya, serta melanjutkan pembangunan demi kemajuan Kabupaten Bone,” ujar Bupati.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan peringatan Hari Jadi Bone sebagai sarana memperkuat identitas daerah dan meningkatkan semangat gotong royong.

Rangkaian peringatan Hari Jadi Bone ke-696 tahun 2026 sendiri diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari upacara resmi, kegiatan budaya, hingga acara sosial yang melibatkan masyarakat luas.

Ziarah makam ini menjadi salah satu agenda penting yang sarat makna historis dan spiritual, sekaligus mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam menjaga warisan budaya serta menghormati jasa para pendiri Kabupaten Bone.

Continue Reading

Trending