Connect with us

Metro

Agung Bagus Pratiksa Linggih Ketua BPD HIPMI Bali Agung Bagus Pratiksa Linggih : Harapanya Pemerintah Mendukung dari Segi Perizinan Maupun Bantuan Lainnya

Published

on

Jakarta, – Peringatan Hari Kewirausahaan Nasional bertema “Wirausaha Tangguh UMKM Tumbuh, Indonesia Maju”, Peringatan yang dibuka Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mewakili Presiden Prabowo, menjadi momen strategis untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan melahirkan wirausahawan tangguh yang siap bersaing. digelar di Gedung SMESCO Jakarta, Selasa 10 Juni 2025.

Peringatan Hari Kewirausahaan Nasional ini untuk pertama kalinya dilaksanakan. Peringatan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2024 yang menetapkan 10 Juni sebagai Hari Kewirausahaan Nasional. Penetapan ini menjadi pengakuan negara atas peran penting kewirausahaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berdaya saing. Kegiatan ini sendiri diprakarsai oleh Kementerian UMKM bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Ditemui usai acara Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Bali Agung Bagus Pratiksa Linggih mengatakan Hari Kewirausahaan Nasional yang merupakan juga hari ulang tahun HIPMI kita berharap ada keseriusan dari pemerintah untuk mendorong ekonomi kreatif. Karena Bali kaya dengan ekonomi kreatif disamping pariwisata. Tentu dengan ekonomi kreatif ini mencapai HAKI dan sebagainya, imbuhnya.

Disinggung mengenai digitalisasi maupun AI, Bali sendiri bisa dibilang tuan rumah dari digital nomad. Sehingga program program pemerintah yang berbasis digitalisasi maupun AI, Bali bisa menjadi tuan rumahnya, beber Agung.

Selain itu BPD HIPMI Bali dengan organisasi organisasi lainnya sudah mengadopsi digitalisasi dalam proses rekrutmen. Kami memanfaatkan Instagram ads dan sebagainya sehingga bisa mencakup UMKM UMKM di pelosok Bali tidak hanya dari teman ke teman, jelasnya.

Lanjut Agung, kami juga berkolaborasi dengan PHRI, Bali Tourism Board serta pemerintah daerah. Semua ketua bidang HIPMI Bali sudah beraudiensi dan bersinergi dengan semua kepala kepala dinas di Provinsi Bali, terangnya

Untuk memajukan pariwisata dan sektor ekonomi lainnya. Pemerintah bisa mengkaji ulang efisiensi karena itu juga berdampak kepada ekonomi Bali. Harapan kami pemerintah mendukung dari segi perizinan maupun bantuan bantuan lainnya, pungkas Agung.

Kami ingin menjadi bagian dari solusi dalam membangun UMKM yang mandiri secara operasional, inovatif dalam mengembangkan produk dan layanan, serta berkelanjutan melalui dukungan pembiayaan, pendampingan, dan digitalisasi agar mampu bersaing di pasar nasional maupun global, tutupnya.

Continue Reading

Metro

Salehudin SE.,M.Si Ketua Dewan Pertimbangan Forkonas PP DOB Kalimantan Timur Hadiri Acara Pelantikan Pengukuhan Pengurus Forkonas PP DOB

Published

on

By

Jakarta, – Ketua Dewan Pertimbangan Forkonas PP DOB Kalimantan Timur Salehudin SE.,M.Si menghadiri acara pelantikan pengukuhan pengurus Forkonas PP DOB di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (10/06/25).

Sebagaimana diketahui, Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) mendesak pemerintah segera membuka moratorium pemekaran wilayah. Hasil evaluasi daerah otonomi baru yang mayoritas berkinerja rendah jangan menghalangi objektifitas pemekaran wilayah.

Dalam kesempatan ini, Salehudin mengatakan seiring dengan percepatan pembangunan ibu kota negara (IKN) setidaknya ada 10 calon daerah otonomi baru terdiri dari 8 calon kabupaten dan 2 calon kota di Kaltim, imbuhnya.

Pemekaran sebagai langkah strategis untuk memastikan pembangunan yang merata dan terfokus, terutama dalam mendukung infrastruktur serta pelayanan publik di sekitar IKN, ungkap Mantan Ketua DPRD Kutai Kertanegara ini.

Salehudin menyoroti pemekaran wilayah berdasarkan pertimbangan teknokrasi mengacu pada pemekaran yang didasarkan pada penilaian teknis dan administratif, bukan hanya kepentingan politik atau aspirasi semata. Tetapi melalui kajian kelayakan yang mempertimbangkan aspek seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, jumlah penduduk, luas wilayah dan potensi sosial budaya.

Pemekaran wilayah yang berbasis teknokrasi menghasilkan daerah yang lebih efisien, efektif, berkelanjutan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perlu diingat pemekaran wilayah menimbulkan tantangan, seperti peningkatan biaya administrasi dan resiko persaingan antar daerah, sambungnya.

Mantan Ketua Adkasi ini berharap Kemendagri tidak melakukan moratorium semua pemekaran wilayah tetapi dibuka untuk wilayah yang memiliki potensi dengan menerapkan sistem yang bagus dengan pengkajian yang mendalam.

Kalau pemekaran wilayah karena alasan teknokrasi berarti untuk kesejahteraan tetapi kalau alasan politik nanti dulu, tutupnya.

Continue Reading

Metro

PT MAXI laksanakan RUPST danPublic Expose tahun 2025

Published

on

By

 

Jakarta, – Sebagai perseoran yang telah Go Public PTMaxindo Karya Anugerah (MAXI) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Public Expose tahun 2025 bertempat dihotel Face Hotel Jl. Kartika Chandra Jakarta(12/6/2025) dipaparkan oleh para direksi yaitu Dirut Sarkoro Handajalani , Direktur Corolina , dan Direktur Garret Suryo Wijoyo Djaya dalam agenda Public Ekspos .

Perseoran ini ialah memproduksi makanan ringan siap saji dan keripik singkong .Dan termasuk makanan tertinggi didunia karena kategori makanan siap saji.

Kemudian tahun 2024 membangun pabrik produksi ketiga diKendal provinsi Jawatengah dengan
berevolusi memproduksi makanan ringan ringan dengan sertifikasi yahudi .

Produk kami termasuk produktrend tree yang dapat dikomsumsi kaum autis dan dengan produktif sesuai dengan adanya pesanan atau Piece order (PO).

Sebagai pertanggung jawaban sosial melaksanakan pemberian kaca mata sebanyak dua ribu pasang serta pembagian keripik atau makanan siap saji lainnya.

Continue Reading

Metro

Buchori Muslim : Kabupaten Bogor Jumlah Penduduk 5,7 Juta Jiwa dan Luas Wilayah 2,9 Juta Kilometer Persegi Sudah Sangat Layak Pemekaran Bogor Barat

Published

on

By

Jakarta, – Calon daerah otonomi baru (CDOB) Bogor Barat mendesak untuk dilakukan. Karena Kabupaten induk yakni Kabupaten Bogor adalah kabupaten terpadat se Indonesia dengan jumlah penduduk 5,7 juta orang. Kalau di luar Pulau Jawa bisa menjadi satu atau dua Provinsi kata Ketua Aliansi Masyarakat untuk pemekaran Bogor Barat Buchori Muslim usai acara pengukuhan pengurus Forkonas PP DOB di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (10/06/25).

Sebagaimana diketahui, Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) mendesak pemerintah segera membuka moratorium pemekaran wilayah. Hasil evaluasi daerah otonomi baru yang mayoritas berkinerja rendah jangan menghalangi objektifitas pemekaran wilayah.

Buchori Muslim menyoroti Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk yang mencapai 5,7 juta jiwa dan luasan wilayah yang mencapai 2,9 juta kilometer persegi harusnya sudah sangat layak untuk dimekarkan, imbuhnya.

Dari kesiapan anggaran, kesiapan sumberdaya manusia, dan kondisi layanan publik dari daerah induk relatif siap, tambahnya.

Saya yakin dan optimis CDOB Bogor Barat memiliki harapan dan direalisasikannya lebih memungkinkan. CDOB Bogor Barat memiliki kapasitas tertinggi di Indonesia dengan poin 409. Mudah mudahan CDOB Bogor Barat ini menjadi pemicu untuk 341 CDOB lainnya, sambungnya.

Selain itu, Presiden RI ke 6 SBY dan Presiden RI ke 8 Prabowo Subianto berdomisili atau tinggal di Kabupaten Bogor. Mudah mudahan aspirasi yang sudah puluhan tahun ini didengar oleh Presiden Prabowo Subianto, bebernya.

Di Bogor sendiri ada 40 kecamatan dan 14 kecamatan rencana pemekaran.
CDOB Bogor Barat akan menjadi kabupaten termaju karena dibangun dengan konsep peradaban dan berbasis dengan pemberdayaan masyarakat, pungkasnya.

Continue Reading

Trending