Jakarta – Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Djati Wiyoto Abadhy membuka kegiatan Gerakan Pangan Murah Polda Metro Jaya dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (11/8/2025). Acara berlangsung di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya dan dihadiri Pejabat Utama Polda Metro Jaya, serta perwakilan Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten.

Dalam sambutannya, Brigjen Pol Djati menegaskan bahwa kegiatan ini adalah wujud nyata kepedulian Polri kepada masyarakat.

“Kegiatan ini bertujuan membantu pemerintah menjaga stabilitas harga beras dan memastikan ketersediaan pasokan pangan menjelang perayaan kemerdekaan,” ujar Brigjen Pol Djati.

Pada Gerakan Pangan Murah ini, petugas menjual beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) seharga Rp 11.000 per kilogram atau Rp 55.000 per kemasan 5 kg—lebih rendah dari HET pemerintah yang sebesar Rp 62.000.

Program akan berlangsung selama enam hari, 11–16 Agustus 2025, pukul 08.00–16.00 WIB, dengan target penjualan 40 ton beras atau sekitar 6–7 ton per hari. Seluruh beras berasal dari pasokan Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten. Jika antusiasme masyarakat tinggi, Polda Metro Jaya akan menambah stok melalui koordinasi dengan Bulog.

Selain di Polda Metro Jaya, kegiatan serupa juga akan digelar di seluruh Polres jajaran mulai Rabu (13/8) hingga 16 Agustus 2025. Khusus di wilayah Polres Metro Jakarta Utara, kegiatan akan dibuka langsung oleh Kapolri.

Perwakilan Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten, Bambang Prihatmoko, menyampaikan apresiasi kepada Polda Metro Jaya.

“Ini bukti negara hadir di tengah kesulitan masyarakat. Polri memberikan kemudahan dan keterjangkauan akses pangan murah, sehingga warga bisa memperoleh beras berkualitas dengan harga terjangkau,” ungkapnya.

Himbauan kepada Masyarakat
Polda Metro Jaya mengajak seluruh warga memanfaatkan program Gerakan Pangan Murah ini dengan tertib, membawa wadah atau kemasan yang memadai, serta membeli sesuai kebutuhan. Langkah ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan stok bagi seluruh lapisan masyarakat dan membantu meringankan beban ekonomi menjelang HUT ke-80 RI, pungkasnya.

Jakarta, – Pihak Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya (PMJ) masih menggunakan buku tilang manual dalam Operasi Patuh Jaya 2025.

Alasannya masih banyak wilayah yang belum terjangkau kamera Eletronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Tilang manual tetap digunakan karena konsep penegakan hukum pada operasi kali ini tidak lagi stasioner, tapi ‘hunting system’.
“Ada ruas jalan yang tidak ter-cover ETLE, baik stasioner maupun mobile. Ya, harus dilakukan penindakan tilang manual,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Komarudin, Senin (11/8/2025), dalam keterangannya yang didapat media ini.

Anggota di lapangan menyasar titik-titik yang sering terjadi pelanggaran seperti, melawan arus dan anak-anak di bawah umur mengendarai kendaraan. “Anak di bawah umur tidak mengendarai motor di jalan protokol,” ujar Kombes Komarudin.

Dirlantas Polda Metro Jaya memastikan meski anggota di lapangan menggunakan tilang manual dia yakin tidak ada potensi pungutan liar (pungli).

Sebab, saat latihan pra operasi sudah disampaikan dan selalu ditekankan tentang tidak boleh ada penyimpangan.
Jika pun terjadi, masyarakat diminta silahkan laporkan jika ada tindakan yang tidak profesional baik saat operasi maupun tidak. Setiap anggota yang mencederai semangat profesionalitas dalam menjalankan bertugas, pasti akan diproses.

Untuk diketahui, dalam Operasi Patuh Jaya 2025 ini, Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 2.938 personel gabungan. Operasi ini berlangsung selama 14 hari mulai Senin (14/7/2025) hingga Minggu (27/7/2025).

Operasi Patuh Jaya kali ini mengangkat tema, ‘Tertib Berlalu Lintas demi Terwujudnya Indonesia Emas’. Tema ini dinilai sangat relevandengan semangat membangun Indonesia yang maju, aman dan sejahtera

BATUJAJAR, – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi melantik Jenderal TNI Tandyo Budi R. sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer yang digelar di Lanud Suparlan, Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus), Batujajar, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).

Selain pelantikan Wakil Panglima TNI, Presiden Prabowo juga memberikan penghargaan serta kenaikan pangkat kepada sejumlah perwira TNI, baik yang masih aktif maupun yang telah purna tugas, atas jasa dan pengabdiannya dalam berbagai tugas operasi TNI.

Momen ini menjadi catatan sejarah tersendiri, mengingat jabatan Wakil Panglima TNI telah kosong hampir 25 tahun. Terakhir kali, posisi tersebut diemban oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi pada 26 Oktober 1999 hingga 20 September 2000.

Dasar pengisian kembali jabatan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi TNI, yang ditetapkan pada 5 Agustus 2025 lalu.

Sebelum menduduki jabatan strategis ini, Jenderal TNI Tandyo Budi R. merupakan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) dengan pangkat Letnan Jenderal TNI. Lulusan Akademi Militer tahun 1991 tersebut memiliki rekam jejak panjang dalam dunia militer, mulai dari jabatan Pangdam hingga posisi penting di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Seiring pelantikannya, Presiden Prabowo Subianto juga menaikkan pangkat Letjen TNI Tandyo Budi R. menjadi Jenderal TNI. Langkah ini menjadi bagian dari penguatan struktur kepemimpinan TNI untuk menjawab tantangan keamanan nasional yang kian kompleks.

Sebagai jabatan strategis, Wakil Panglima TNI berperan penting membantu Panglima TNI dalam perencanaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok TNI, baik pada operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).

Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer tersebut turut dihadiri oleh para Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga tinggi negara, para kepala staf angkatan, perwira tinggi TNI dan Polri, serta Atase Pertahanan dari negara sahabat. *(Dispenad)*