Jakarta – Aksi unjuk rasa besar-besaran kembali mewarnai kawasan Gedung DPR/MPR RI. Sejumlah kelompok masyarakat berkumpul untuk menyuarakan tuntutan mereka dalam demo hari ini di DPR, yang dimulai sejak pagi dan terus berlangsung hingga siang hari. Ribuan massa turut ambil bagian dalam aksi demo 25 Agustus 2025, membuat kondisi di sekitar Jakarta hari ini menjadi cukup padat dan semrawut.

Guna mengantisipasi kepadatan dan potensi bentrokan, pihak kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas di beberapa titik strategis, khususnya di sekitar Jalan Gatot Subroto arah Slipi.

“Bukan ditutup total, bahasanya pengalihan jalan. Jadi, kendaraan dari arah Semanggi menuju Slipi sementara kami alihkan dulu ke arah Gerbang Pemuda, lalu ke arah Asia Afrika,” kata Kabag Ops Ditlantas PMJ, Kompol Robby, dikutip dalam keterangannya, Senin (25/8/2025).

Pengalihan jalan dilakukan secara bertahap, dimulai dari jalur utama hingga akhirnya jalur busway Transjakarta pun ikut ditutup.

“Pengalihan arus dilakukan demi kelancaran dan keselamatan. Saat ini, jalur depan DPR tidak bisa dilalui kendaraan, sehingga pengendara harus memutar lewat Gerbang Pemuda,” ujar Kompol Robby.

Sementara untuk akses transportasi TransJakarta saat ini masih dalam koordinasi.

” Saat ini jalur depan DPR masih bisa dilintasi secara perlahan. Tapi kalau massa unjuk rasa sudah makin banyak dan tidak memungkinkan dilalui, kami sudah koordinasi dengan TJ agar rute ke arah Slipi bisa dialihkan sementara,” ucapnya lebih lanjut.

Kondisi Demo Hari Ini: Massa Sempat Masuk Tol Dalam Kota
Situasi sempat memanas ketika sebagian massa dilaporkan masuk ke Tol Dalam Kota (Tol Dalkot). Kejadian ini mengakibatkan arus lalu lintas semakin terhambat.

Beberapa ruas tol harus dijaga ketat guna menghindari gangguan lebih lanjut.

Pantauan langsung di lapangan menunjukkan, massa memenuhi area depan DPR, dengan sebagian melakukan aksi orasi dan membawa spanduk.

Jakarta, – Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M., Guru Besar Universitas Katolik Parahyangan Bandung sekaligus Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA), hadir sebagai narasumber utama dalam Dialog Publik “Hak Komunal dan Hak Ulayat dalam RUU Masyarakat Adat” yang diselenggarakan dilokasi Habitate  Jl. Setiabudi Utara No. 5, Jakarta Selatan Rabu (25/08/2025)

Dalam pemaparannya, Prof.Dr.Dr.Rr. Catharina Dewi Wulansari  Ph.D., S.H. M.H., S.E, M.M, menekankan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat bukan sekadar pengakuan formal, tetapi harus menjadi instrumen nyata untuk menjamin perlindungan hak-hak komunal dan ulayat yang selama ini terpinggirkan.

Menurut Prof. Dr.Dr.Rr. Catharina Dewi Wulansari Ph.D., S.H, M.H., S.E, M.M, selama ini masyarakat adat masih menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti tumpang tindih kebijakan agraria, lemahnya pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional, serta marjinalisasi akses terhadap sumber daya alam. Oleh karena itu, RUU Masyarakat Adat harus memberikan ruang bagi eksistensi hukum adat dalam kerangka hukum nasional yang setara dan bermartabat.

Sebagai Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA), Prof.Dr.Dr.Rr. Catharina Dewi Wulansari juga menegaskan pentingnya keterlibatan akademisi, terutama para. pengajar hukum adat, dalam proses legislasi agar RUU ini tidak semata-mata lahir dari perspektif negara, tetapi juga dari realitas sosial dan kearifan lokal masyarakat adat di seluruh Nusantara.

Dialog publik ini menjadi bagian dari upaya mendorong pembentukan regulasi yang inklusif, partisipatif, dan berpihak pada masyarakat adat sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa Indonesia.

Jakarta, – Ketua Kelompok Fraksi PDI Perjuangan Badan Legislasi DPR RI, I Nyoman Parta, S.H, menghadiri dan menjadi narasumber utama dalam Dialog Publik bertajuk “Hak Komunal dan Hak Ulayat dalam RUU Masyarakat Adat” yang digelar sebagai bentuk keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses legislasi.

Acara yang diselenggarakan oleh berbagai elemen masyarakat sipil ini menjadi wadah penting untuk memperdalam pembahasan mengenai pengakuan dan perlindungan hak-hak kolektif masyarakat adat atas tanah, wilayah, serta sumber daya alam mereka, sebagaimana diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat.lokasi Habitate Jakarta, Jl. Setiabudi Utara No. 5, Jakarta Selatan.Rabu (25/08/2025)

Dalam pemaparannya, I Nyoman Parta menegaskan komitmen PDI Perjuangan dan DPR RI untuk mendorong lahirnya payung hukum yang kuat, adil, dan berpihak pada masyarakat adat. “Hak komunal dan hak ulayat bukan sekadar isu tanah, tetapi menyangkut identitas, martabat, dan kelangsungan hidup komunitas adat yang telah lama terpinggirkan,” tegas Nyoman Parta.

Ia juga mengungkapkan bahwa proses pembahasan RUU ini terus melibatkan masukan dari para akademisi, tokoh adat, dan organisasi masyarakat sipil agar tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga kontekstual terhadap realitas di lapangan.

Dialog ini turut dihadiri oleh tokoh adat, perwakilan komunitas masyarakat adat dari berbagai daerah, serta pakar hukum agraria dan HAM. Para peserta menyambut baik kehadiran langsung wakil rakyat dalam diskusi, yang dinilai memperkuat jembatan komunikasi antara pembentuk undang-undang dan masyarakat.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempertegas arah keberpihakan negara terhadap masyarakat adat. Melalui RUU ini, diharapkan akan lahir perlindungan hukum yang nyata dan menyeluruh atas hak ulayat dan hak komunal, sebagai bagian dari keadilan sosial yang menjadi amanat konstitusi.