Connect with us

nasional

Said Iqbal dan Ferri Nuzarli Kembali Pimpin Partai Buruh Periode 2026–2031

Published

on

Jakarta —  Kongres Partai Buruh secara resmi kembali menetapkan Ir. H. Said Iqbal, M.E. sebagai Presiden Partai Buruh dan H. Ferri Nuzarli, S.E., S.H. sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh untuk masa jabatan periode 2026–2031.

Penetapan tersebut berlangsung dalam sidang kongres dan disambut antusias oleh seluruh peserta kongres dari berbagai daerah di Indonesia.

Presiden Partai Buruh, Ir. H. Said Iqbal, M.E., menyampaikan pidato penutupan Kongres Partai Buruh V yang digelar di Hotel Golden Boutique, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/01/26).

Pidato tersebut menegaskan sikap politik Partai Buruh terhadap berbagai isu strategis nasional, mulai dari demokrasi, reformasi institusi negara, hingga perlindungan rakyat pekerja.

Dalam pidatonya, Said Iqbal menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta kongres yang telah mengikuti rangkaian kegiatan sejak 20 hingga 22 Januari 2026. Ia menegaskan bahwa Kongres Partai Buruh V telah menghasilkan sejumlah keputusan penting yang menjadi pedoman perjuangan partai ke depan.

Salah satu keputusan utama kongres adalah penetapan kembali Ir. H. Said Iqbal, M.E. sebagai Presiden Partai Buruh dan H. Ferri Nuzarli, S.E., S.H. sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh untuk periode 2026–2031. Penetapan tersebut berlangsung dalam sidang kongres dan disambut antusias oleh delegasi dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam aspek kebijakan nasional, Said Iqbal menegaskan penolakan Partai Buruh terhadap intervensi pemerintah atas independensi Bank Indonesia. Menurutnya, stabilitas moneter harus dijaga oleh bank sentral secara independen, sementara pemerintah fokus pada kebijakan fiskal dan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, Kongres Partai Buruh V juga menegaskan sikap partai terkait reformasi kepolisian yang harus mengedepankan profesionalisme, jiwa sipil, humanisme, serta menjauhi pendekatan militeristik. Partai Buruh menilai reformasi kepolisian tidak boleh dimaknai sekadar pergantian pimpinan, melainkan pembenahan sistemik demi menjaga wibawa dan profesionalisme institusi Polri di bawah Presiden Republik Indonesia.

Dalam bidang demokrasi, Said Iqbal menegaskan penolakan Partai Buruh terhadap Pilkada tidak langsung dan menuntut agar Pilkada tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Partai Buruh juga mendesak DPR RI dan pemerintah untuk segera membahas dan mengesahkan RUU Perampasan Aset, serta menuntaskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang dinilai terlalu lama tertunda.

Terkait sistem pemilu, Partai Buruh mendorong revisi sistem pemilu yang lebih adil, termasuk penghapusan parliamentary threshold sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, penyederhanaan verifikasi partai politik, serta pemberian dana pendidikan politik yang adil bagi partai parlementer maupun non-parlementer.

Dalam isu penegakan hukum, Said Iqbal menegaskan komitmen Partai Buruh terhadap pemberantasan korupsi dan mendesak penguatan kembali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar berfungsi seperti pada masa awal pembentukannya. Ia juga menyoroti berbagai kasus besar yang dinilai belum tuntas dan menuntut penegakan hukum yang tegas dan transparan.

Di akhir pidato, Said Iqbal menegaskan keberpihakan Partai Buruh terhadap UMKM, pedagang kecil, dan masyarakat adat, dengan menolak penggusuran, pajak yang memberatkan, kriminalisasi pelaku usaha kecil, serta perampasan tanah adat, khususnya di Papua, Kalimantan, dan wilayah Indonesia Timur lainnya.

“Partai Buruh akan terus berdiri bersama serikat-serikat buruh dan rakyat pekerja untuk memperjuangkan keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan,” tegas Said Iqbal menutup pidatonya.

Kongres Partai Buruh V menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi perjalanan organisasi, memperkuat konsolidasi, meningkatkan militansi kader, serta menegaskan Partai Buruh sebagai kekuatan politik rakyat pekerja menuju Pemilu 2029.

Continue Reading

nasional

Amirullah Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Hadiri Rapat Asistensi Kemendagri, Bahas Terobosan Baru Pengelolaan Sampah oleh PDAM

Published

on

By

Jakarta – Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menghadiri Rapat Asistensi Penyelesaian Masalah BUMD Air Minum, Limbah, dan Sanitasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Mercure Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).

Amirullah mengatakan, kehadiran Pemerintah Kota Pontianak dalam forum tersebut bertujuan mencari terobosan baru dalam pengelolaan layanan publik, khususnya terkait pengolahan sampah yang berpotensi melibatkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

“Kami diundang oleh Kemendagri mengikuti kegiatan rapat asistensi yang diinisiasi Direktorat BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah di bawah Ditjen Bina Keuangan Daerah. Salah satu yang dibahas adalah mencari pemikiran baru terkait pengolahan sampah yang bisa dilakukan oleh PDAM,” ujar Amirullah di sela kegiatan.

Ia menjelaskan, wacana tersebut masih berada pada tahap awal dan menjadi bahan diskusi di antara para peserta. Menurutnya, secara regulasi, BUMD memiliki peluang untuk mengembangkan usaha di luar bisnis utamanya selama didukung perubahan aturan daerah.

“Memang ini masih tahap inisiasi dan masih diperdebatkan apakah memungkinkan. Namun, namanya BUMD bisa saja mengelola di luar bisnis utamanya, dengan menyesuaikan peraturan daerah. Selama itu baik untuk daerah, tentu bisa dipertimbangkan,” jelasnya.

Amirullah menambahkan, pihaknya terus mencari formulasi terbaik agar berbagai persoalan layanan publik, termasuk pengelolaan sampah, dapat ditangani secara bersama dan optimal.
“Kita mencari jalan bagaimana sebuah permasalahan bisa kita kelola bersama-sama dengan baik,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa kondisi Perusahaan Air Minum di Kota Pontianak saat ini dalam keadaan sehat. Bahkan, cakupan pelayanannya telah mencapai lebih dari 99 persen.
“Di Kota Pontianak, perusahaan air minumnya sehat, cakupan pelayanan juga di atas 99 persen, dalam kondisi yang baik-baik saja,” ungkapnya.

Terkait hasil rapat, Amirullah menyebut pembahasan masih terus didalami. Pemerintah daerah, kata dia, perlu kreatif dalam mencari sumber pembiayaan baru guna mendukung pelayanan masyarakat.

“Ini masih tahap diskusi dan inisiasi, kita mencari formulasi terbaik yang bisa dilaksanakan di daerah. Dalam kondisi sekarang, kita harus kreatif, termasuk dalam creative financing untuk mencari sumber pendapatan baru, salah satunya melalui pengolahan yang menjadi kewajiban pelayanan publik,” pungkasnya.

Continue Reading

nasional

Jundi Qoribaselaku Board of Director (BOD) Sabana Group Terima Sertifikat Halal dari Kepala BPJPH

Published

on

By

Jakarta, 9 April 2026 – Momentum Halal Bihalal yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemeriksa Halal Hidayatullah menjadi ajang penting bagi penguatan sinergi industri halal nasional.

Mengusung tema “Merajut Silaturahim, Menguatkan Sinergi Halal Menuju Indonesia Pusat Industri Halal Dunia”, acara yang digelar di Kantor DPP Hidayatullah Jakarta ini turut menghadirkan kabar menggembirakan dari dunia usaha kuliner.

Dalam kesempatan tersebut, Jundi Qoribaselaku Board of Director (BOD) Sabana Group perusahaan yang menaungi brand Sabana Fried Chicken menyampaikan bahwa pihaknya telah resmi menyelesaikan proses sertifikasi halal.

“Alhamdulillah, pada hari ini kami telah melalui proses sertifikasi halal, dan secara langsung menerima sertifikat halal dari Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal,” ujar Jundi Qoriba dalam wawancara.

Penerimaan sertifikat halal ini menjadi tonggak penting bagi Sabana Group dalam memperkuat komitmennya terhadap penyediaan produk halal berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, kebutuhan terhadap produk halal menjadi sangat krusial.

Jundi Qoriba menegaskan bahwa ke depan, Sabana akan terus memperluas jangkauan pasarnya ke seluruh Indonesia. “Kami sangat konsen terhadap halal. Ini bukan hanya soal sertifikasi, tetapi juga bagian dari komitmen kami untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk yang terjamin kehalalannya,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa ekspansi bisnis akan terus dilakukan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi produk halal.

Acara Halal Bihalal ini juga menjadi wadah strategis dalam mempererat silaturahmi antar pemangku kepentingan industri halal, sekaligus mendorong kolaborasi menuju visi besar Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

Dengan diraihnya sertifikat halal ini, Sabana Fried Chicken optimistis dapat semakin dipercaya masyarakat serta berkontribusi dalam penguatan ekosistem halal nasional.

Continue Reading

nasional

Andi Akmal Pasluddin Wakil Bupati Bone Ziarah Makam Leluhur Dalam Rangka Hari Jadi Bone ke-696 Tahun 2026

Published

on

By

Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Jadi Bone ke-696 tahun 2026, Andi Akmal Pasluddin Wakil Bupati Bone bersama jajaran pemerintah daerah melaksanakan ziarah makam leluhur sebagai bentuk penghormatan terhadap para pendiri dan tokoh bersejarah Kabupaten Bone.

Kegiatan ziarah tersebut berlangsung khidmat di sejumlah kompleks pemakaman Taman Makam Palawan Nasional Kalibata Jakarta selatan. Selasa (31/3/2026)

Andi Akmal Pasluddin Wakil Bupati Bone beserta rombongan melakukan tabur bunga dan doa bersama, sebagai wujud mengenang jasa para pendahulu yang telah berjasa dalam membangun dan membesarkan daerah Bone.

Dalam sambutannya, Andi Akmal Pasluddin wakil Bupati Bone menyampaikan bahwa ziarah ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi momentum refleksi bagi seluruh masyarakat untuk meneladani nilai-nilai perjuangan, kepemimpinan, dan pengabdian para leluhur.

“Melalui kegiatan ini, kita diingatkan untuk terus menjaga persatuan, melestarikan budaya, serta melanjutkan pembangunan demi kemajuan Kabupaten Bone,” ujar Bupati.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan peringatan Hari Jadi Bone sebagai sarana memperkuat identitas daerah dan meningkatkan semangat gotong royong.

Rangkaian peringatan Hari Jadi Bone ke-696 tahun 2026 sendiri diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari upacara resmi, kegiatan budaya, hingga acara sosial yang melibatkan masyarakat luas.

Ziarah makam ini menjadi salah satu agenda penting yang sarat makna historis dan spiritual, sekaligus mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam menjaga warisan budaya serta menghormati jasa para pendiri Kabupaten Bone.

Continue Reading

Trending