JAKARTA – Organisasi kemasyarakatan Pro Jokowi (Projo) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12 dengan mengusung tema “Setia di Garis Rakyat untuk Indonesia Maju” di Kantor Sekretariat DPP Projo, Jakarta, Minggu (23/8/2026).
Peringatan tersebut menjadi momentum refleksi perjalanan Projo selama 12 tahun sekaligus penegasan komitmen organisasi untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat, mengawal jalannya pemerintahan, serta berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengatakan, perjalanan 12 tahun Projo merupakan bagian dari sejarah panjang perjuangan organisasi bersama rakyat.
Ia mengingatkan, Projo resmi berdiri sebagai organisasi kemasyarakatan melalui Kongres pertama yang digelar pada 23 Agustus 2014 di Kelapa Gading. Kongres tersebut dibuka langsung oleh Joko Widodo yang saat itu merupakan presiden terpilih hasil Pemilu 2014.
“12 tahun Projo sudah berdiri sebagai ormas sejak Kongres pertama Projo 23 Agustus 2014 di Kelapa Gading yang dibuka oleh Presiden terpilih Joko Widodo,” ujar Budi Arie.
Selama satu dekade pemerintahan Joko Widodo, Projo mengaku mengambil bagian dalam mengawal jalannya pemerintahan. Kini, organisasi tersebut menyatakan tetap mengambil peran dalam mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Budi Arie, tema “Setia di Garis Rakyat” bukan sekadar slogan atau jargon seremoni. Kesetiaan tersebut harus dibuktikan melalui tindakan nyata yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kesetiaan kita di garis rakyat adalah kesetiaan terhadap nasib dan kepentingan rakyat banyak,” tegasnya.
Dukung Pemberantasan Korupsi
Dalam kesempatan tersebut, Budi Arie juga menekankan pentingnya pemberantasan korupsi. Menurutnya, komitmen membela kepentingan rakyat harus berjalan beriringan dengan keberanian membersihkan praktik korupsi.
Ia menilai pemberantasan korupsi tidak cukup berhenti pada pernyataan politik, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membersihkan praktik korupsi yang terjadi di sekitar pusat kekuasaan.
“Kalau mau pemberantasan korupsi harus disapu dari sekitar pusat kekuasaan. Enggak bisa ngomong pemerintahan antikorupsi kalau membiarkan praktik-praktik korupsi di sekitar pemerintahan,” katanya.
Budi Arie menegaskan Projo mendukung penuh agenda pemberantasan korupsi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahannya.
“Kita mendukung pemberantasan korupsi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan pemerintahan Prabowo. Kita dukung penuh tanpa ragu-ragu,” tegasnya.
Ia berharap pemberantasan korupsi dilakukan hingga ke akar-akarnya sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara semakin kuat.
Projo Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran
Budi Arie juga menyampaikan harapan agar pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menjalankan pemerintahan secara efektif, sukses, dan berkelanjutan demi membawa Indonesia menuju kemajuan.
Menurutnya, cita-cita Indonesia Emas 2045 membutuhkan kontribusi seluruh elemen bangsa. Tidak ada satu kelompok pun yang mampu mewujudkan cita-cita tersebut seorang diri.
“Semua itu perlu kiprah, perlu kontribusi, perlu pengabdian dari kita semua tanpa terkecuali sesuai dengan kemampuan bidang masing-masing,” ujarnya.
Budi Arie menilai tantangan Indonesia ke depan semakin kompleks sehingga persatuan nasional menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa.
Karena itu, Projo terus mendorong gagasan politik persatuan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional sekaligus memastikan pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan.
Pemerintahan Harus Efektif dan Manfaatnya Dirasakan Rakyat
Selain persatuan, Budi Arie menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah harus menghasilkan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
“Kita ingin pemerintahan ini dijalankan secara efisien dan efektif sehingga kebermanfaatannya bagi rakyat bisa betul-betul dirasakan,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur melalui indikator ekonomi dan angka-angka statistik. Ukuran yang lebih penting adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok masyarakat paling bawah.
“Kemajuan dan kesejahteraan itu harus dirasakan dari rakyat yang paling kecil,” katanya.
Atas dasar itu, Projo menyatakan mendukung berbagai program kerakyatan pemerintahan Prabowo-Gibran, sembari tetap memberikan masukan terhadap pelaksanaan program di lapangan.
Budi Arie menilai munculnya persoalan dalam sebuah program pemerintah tidak selalu berarti gagasan atau tujuan program tersebut keliru. Menurutnya, persoalan dapat terjadi pada tahap implementasi.
“Kesalahan ini bukan kesalahan idenya, tetapi eksekusinya dan praktiknya yang menyimpang,” jelasnya.
Ia juga mengakui masyarakat saat ini semakin kritis dalam mengawasi program pemerintah. Masyarakat semakin aktif menghitung, membandingkan, serta menilai apakah sebuah kebijakan benar-benar memberikan manfaat.
Keadilan Sosial Jadi Landasan Indonesia Maju
Memasuki usia ke-12, Projo kembali menegaskan identitasnya sebagai gerakan rakyat. Budi Arie menyebut perjuangan menuju Indonesia maju harus dibangun di atas prinsip keadilan sosial.
“Indonesia maju 2045 itu Indonesia yang maju berbasis keadilan sosial,” tegasnya.
Menurut dia, keadilan sosial tidak boleh berhenti sebagai slogan dalam pidato maupun seremoni. Prinsip tersebut harus diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.
“Keadilan sosial itu harus dilaksanakan, harus diwujudkan, bukan sekadar dipidatokan, ceremony dan sebagainya,” ujarnya.
Budi Arie menambahkan, peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan bagian penting dalam mewujudkan kemajuan bangsa.
Karena itu, semangat “Setia di Garis Rakyat” dimaknai sebagai komitmen Projo untuk mengerahkan tenaga, pikiran, perasaan, dan tindakan demi kepentingan rakyat.
Dengan memasuki usia ke-12, Projo menegaskan akan terus mengambil bagian dalam dinamika pembangunan nasional, mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, sekaligus mengawal agar kebijakan pemerintah tetap berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.