JAKARTA — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas resmi meluncurkan Indeks Modal Manusia (IMM) 2025 beserta Pedoman Penghitungan IMM sebagai instrumen baru untuk memperkuat perencanaan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.
Peluncuran tersebut dilakukan di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (31/8/2026), dan menjadi bagian dari upaya pemerintah menggeser paradigma pembangunan dari sekadar mengukur capaian pembangunan manusia menuju penguatan manusia sebagai modal utama pembangunan nasional.
Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan transisi dari pendekatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menuju Indeks Modal Manusia merupakan langkah penting untuk memastikan kualitas SDM menjadi salah satu pilar utama pembangunan nasional.
Menurut Rachmat, pembangunan manusia tidak cukup hanya dilihat dari indikator kuantitatif, seperti lama sekolah maupun capaian kesehatan dasar. Kualitas pendidikan dan kualitas kehidupan masyarakat juga harus menjadi perhatian utama.
“Lama sekolah memang penting, tetapi kualitas pendidikan jauh lebih menentukan kesiapan sumber daya manusia,” kata Rachmat dalam peluncuran IMM 2025.
Ia mengatakan IMM dirancang dengan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan berbagai indikator yang menggambarkan kualitas manusia dan kehidupan masyarakat secara lebih nyata, termasuk aspek kebahagiaan.
Rachmat menilai pengukuran yang lebih menyeluruh diperlukan agar kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka statistik, tetapi benar-benar menghasilkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berkarakter, dan memiliki daya saing.
Bappenas mencatat IMM Indonesia saat ini berada pada angka 56 persen. Angka tersebut masih berada di bawah rata-rata negara maju yang mencapai lebih dari 73 persen.
“Ini menjadi tantangan kita bersama. Kita harus memperkecil kesenjangan tersebut melalui peningkatan kualitas modal manusia secara berkelanjutan,” ujarnya.
Rachmat juga menekankan pentingnya memastikan hasil perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara nyata hingga tingkat paling bawah.
Menurut dia, Bappenas memiliki peran penting dalam menyusun arah dan perencanaan pembangunan, tetapi keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh pelaksanaan di lapangan.
Dalam konteks tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dinilai memiliki posisi strategis karena mempunyai struktur pemerintahan hingga tingkat desa. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki peran penting dalam memastikan tersedianya data yang akurat sebagai dasar pengukuran dan perumusan kebijakan.
“Perencanaan harus diikuti dengan eksekusi. Karena itu, kolaborasi antarkementerian dan lembaga menjadi sangat penting,” kata Rachmat.
Ia menambahkan peningkatan kualitas modal manusia bukan hanya menjadi kepentingan Indonesia, tetapi juga memiliki dampak terhadap stabilitas dan kemakmuran global.
Karena itu, pemerintah akan terus memperkuat kerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga, negara-negara tetangga, serta lembaga internasional dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia.
Rachmat pada kesempatan tersebut juga meminta agar seluruh hasil diskusi serta Pedoman Penghitungan IMM segera dibukukan secara menyeluruh sehingga dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional ke depan.
BPS Siap Perkuat Basis Data IMM
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan apresiasi atas peluncuran IMM 2025 oleh Bappenas.
Kepala BPS Dr. Margaretha Ari Anggarini mengatakan peluncuran IMM merupakan terobosan penting yang menandai perubahan paradigma pembangunan nasional dengan menempatkan manusia sebagai modal utama sekaligus subjek pembangunan.
Menurut Margaretha, keberadaan IMM dapat memperkuat kebijakan pembangunan yang berbasis data sehingga intervensi pemerintah terhadap peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
BPS, kata dia, memiliki peran strategis dalam mendukung penyusunan IMM dengan menyediakan tiga dari lima indikator utama yang digunakan Bappenas.
“Ketersediaan data statistik yang akurat dan berkesinambungan menjadi fondasi penting dalam pengukuran modal manusia,” ujar Margaretha.
Ia menegaskan BPS berkomitmen terus menyediakan data statistik yang berkualitas untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan modal manusia yang lebih presisi dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan bangsa.
Peluncuran IMM 2025 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antarkementerian dan lembaga dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Pemerintah menargetkan penguatan modal manusia menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas.