JAKARTA — Pengusaha kelapa nasional mendorong pemerintah memperkuat dukungan terhadap industri hilirisasi kelapa, mulai dari regulasi, fasilitas usaha hingga koordinasi lintas kementerian. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi kelapa Indonesia sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas di pasar global.
Direktur Utama PT Tatar Raharja Nusantara, Hariyadi, mengatakan industri kelapa memiliki peluang ekonomi yang sangat besar apabila pengelolaannya dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar sejalan dengan kebutuhan pelaku usaha di sektor perkebunan dan pengolahan kelapa.
“Tanggapan saya bagus dan positif saja, kalau memang ini bisa digerakkan sesuai dengan kepentingan pengusaha. Ini kepentingan pengusaha yang harus didukung penuh oleh pemerintah,” ujar Hariyadi saat ditemui seusai diskusi hilirisasi industri di Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Hariyadi mengatakan perusahaannya telah konsisten mengembangkan bisnis hilirisasi kelapa sejak 2010. Melalui penerapan teknologi pengolahan, pihaknya berupaya memanfaatkan hampir seluruh bagian buah kelapa sehingga tidak menghasilkan limbah.
“Hilirisasi kelapa yang kita lakukan ini satu-satunya di Indonesia. Jadi tidak ada lagi istilah limbah kelapa. Mulai dari air, daging, tempurung, coco fiber, sampai coco peat, semua jadi barang ekspor,” jelasnya.
Ia menambahkan, perusahaan juga berupaya menjaga ekosistem usaha agar tidak berbenturan dengan pelaku UMKM. Salah satunya dengan tidak masuk secara langsung ke bisnis Virgin Coconut Oil (VCO) yang banyak digeluti UMKM.
Sebagai gantinya, perusahaan mengembangkan pemanfaatan tempurung kelapa menjadi produk bernilai tambah tinggi, termasuk grafit.
“Kita sudah jadikan tempurung kelapa menjadi grafit. Grafit itu 1 kilogram harganya bisa mencapai USD 5.500. Bahkan kalau dijadwalkan hingga turunan tingkat tinggi, 1 gram nilainya bisa mencapai USD 100,” kata Hariyadi.
Dorong Badan Kelapa Nasional
Di sisi lain, Hariyadi menilai pengembangan industri kelapa nasional masih menghadapi persoalan koordinasi antarlembaga. Menurutnya, ego sektoral di antara kementerian dan instansi pemerintah dapat membuat kebijakan yang sebenarnya sudah baik menjadi lambat dalam pelaksanaannya.
Berdasarkan pengalaman berkoordinasi dengan sejumlah instansi, termasuk Bappenas, Hariyadi mengusulkan pembentukan lembaga khusus yang menangani komoditas kelapa secara terintegrasi.
Ia menyebut lembaga tersebut dapat dibentuk sebagai Badan Kelapa Nasional yang memiliki kewenangan kuat untuk mengoordinasikan kepentingan sektor kelapa dari hulu hingga hilir.
“Beberapa kali rapat dengan instansi seperti Bappenas, mereka mengeluh hanya sebagai fasilitator dan tidak bisa memutuskan karena banyaknya ego sektoral. Maka saya berinisiatif mengusulkan agar dibuat Badan Kelapa Nasional. Kalau sudah berbentuk Badan, tidak ada lagi ego sektoral antara Perindustrian dan Perdagangan, semuanya menyatu,” tegasnya.
Menurut Hariyadi, keberadaan lembaga khusus tersebut dapat menjadi solusi untuk menyatukan berbagai kebijakan yang selama ini tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga.
Ia juga menyoroti kebijakan perpajakan yang menurutnya perlu dirancang secara proporsional agar tidak membebani dunia usaha. Kebijakan fiskal, kata dia, harus tetap memperhatikan keberlanjutan investasi, daya saing industri, serta kemampuan perusahaan mengembangkan produk hilir.
Hariyadi berharap pemerintah segera memberikan kemudahan dan fasilitas yang dibutuhkan pelaku usaha. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan koordinasi yang lebih kuat, industri hilirisasi kelapa Indonesia dinilai berpeluang memperluas pasar ekspor sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
“Jangan sampai potensi besar kelapa Indonesia hanya berhenti sebagai komoditas mentah. Nilai tambahnya harus dinikmati di dalam negeri melalui industri hilir yang kuat,” ujarnya