JAKARTA – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengukuhkan Dr. Ir. Sulistya Ekawati, M.Si., sebagai Profesor Riset bidang kepakaran Sosiologi Kehutanan dalam Sidang Terbuka Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang berlangsung di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam orasi ilmiahnya, Sulistya menyoroti pentingnya transformasi kebijakan dan kelembagaan perhutanan sosial di Indonesia untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan petani hutan, sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem.
Ia menegaskan, perhutanan sosial merupakan salah satu agenda strategis nasional yang tidak hanya berkaitan dengan pemerataan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan, tetapi juga menjadi instrumen untuk mengatasi kemiskinan, menghadapi perubahan iklim, dan menekan laju penurunan keanekaragaman hayati.
Meski demikian, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi pencapaian target luas areal maupun penguatan kelembagaan masyarakat di tingkat tapak.
Sulistya mengungkapkan, realisasi perhutanan sosial baru mencapai sekitar 8,46 juta hektare dari target 12,7 juta hektare pada 2030. Selain persoalan capaian luasan, tantangan lainnya adalah belum optimalnya kapasitas kelembagaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dalam mengembangkan usaha dan membangun akses pasar.
“Mayoritas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) masih berada pada kategori blue dan silver. Hal ini menunjukkan kelembagaan KUPS belum mandiri, kurang berdaya saing, dan belum terhubung dengan pasar,” ujar Sulistya.
Menurut dia, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemberian akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kapasitas ekonomi dan kemandirian masyarakat.
Karena itu, Sulistya menilai diperlukan perubahan paradigma dalam pelaksanaan perhutanan sosial. Pendekatan yang selama ini cenderung menempatkan masyarakat sebagai penerima izin dan program pembangunan (community development) perlu diarahkan menjadi pemberdayaan masyarakat yang memberikan ruang kendali dan kewenangan lebih besar (community empowerment).
Ia menjelaskan, pelimpahan kewenangan pengelolaan hutan dari negara kepada masyarakat selama ini masih cenderung bersifat administratif. Negara tetap memegang kendali strategis, sementara masyarakat belum sepenuhnya memiliki kewenangan dalam menentukan keputusan dan mengelola manfaat ekonomi dari kawasan hutan yang menjadi wilayah kelolanya.
Untuk itu, diperlukan pergeseran dari devolusi administratif menuju devolusi substantif melalui redistribusi kewenangan, penguatan hak pengambilan keputusan, serta perluasan akses masyarakat terhadap manfaat pengelolaan hutan.
Dalam orasinya, Sulistya juga menawarkan model hybrid governance atau tata kelola hibrida sebagai pendekatan untuk mengatasi fragmentasi kelembagaan dan ketidakselarasan kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
Model tersebut mengedepankan kolaborasi terintegrasi antara pemerintah, pelaku pasar, masyarakat, serta berbagai institusi pendukung, seperti perguruan tinggi, lembaga perbankan, dan lembaga swadaya masyarakat.
Melalui pendekatan tersebut, pengelolaan perhutanan sosial diharapkan tidak lagi berjalan secara sektoral, melainkan menjadi ekosistem kolaborasi yang mampu memperkuat kelembagaan lokal, membuka akses pembiayaan, meningkatkan produktivitas, dan memperluas jaringan pemasaran hasil hutan.
Sulistya turut mengajukan sejumlah rekomendasi kebijakan strategis kepada pemerintah untuk mempercepat transformasi perhutanan sosial.
Pertama, mendorong revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah guna memperkuat kembali peran pemerintah kabupaten dalam pemberdayaan masyarakat di sektor kehutanan.
Kedua, mengoptimalkan fungsi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai institusi perantara (intermediary institution) yang dapat menjembatani koordinasi dan kepentingan lintas sektor serta tingkatan pemerintahan.
Ketiga, memperkuat perlindungan hak petani hutan melalui pendekatan berbasis hak. Langkah tersebut diperlukan agar masyarakat memiliki kewenangan dan perlindungan yang memadai dalam mempertahankan wilayah kelolanya dari tekanan ekspansi kegiatan pertambangan, perkebunan kelapa sawit, maupun Hutan Tanaman Industri (HTI).
Keempat, memperluas penerapan sistem agroforestry dengan memberikan ruang lebih besar kepada petani untuk menentukan pilihan komoditas tanaman yang sesuai dengan kondisi ekologis dan potensi ekonomi wilayahnya.
Menurut Sulistya, pengembangan agroforestry yang proporsional dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan nilai ekonomi kawasan hutan tanpa mengabaikan fungsi ekologisnya. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh akses terhadap kawasan hutan, tetapi juga memiliki kesempatan mengembangkan usaha produktif secara berkelanjutan.
Ia mengingatkan, tantangan perhutanan sosial ke depan akan semakin kompleks seiring perkembangan digitalisasi, tuntutan integrasi pasar, perubahan iklim, serta meningkatnya tekanan terhadap sumber daya hutan.
Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan lokal yang adaptif, distribusi kewenangan yang lebih adil, dan kolaborasi multipihak menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan perhutanan sosial di Indonesia.
Melalui transformasi kebijakan dan kelembagaan tersebut, perhutanan sosial diharapkan tidak berhenti pada pencapaian target luas kawasan yang dikelola masyarakat, tetapi mampu menjadi instrumen pemerataan ekonomi, penguatan hak masyarakat, dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.