JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan 78 dari 159 sampel produk atau 49,1 persen produk yang diperiksa di sejumlah ritel modern belum memenuhi ketentuan sertifikasi halal. Temuan tersebut mengindikasikan masih adanya persoalan dalam pelaksanaan kebijakan jaminan produk halal, mulai dari penggunaan logo dan nomor sertifikat hingga pengawasan terhadap rantai pasok produk dari sektor hulu sampai hilir.
Selain di ritel modern, Ombudsman juga menemukan sejumlah fasilitas pemotongan hewan yang belum bersertifikat halal, pedagang pasar tradisional yang belum menampilkan informasi kehalalan produk, serta belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan jaminan produk halal di lapangan.
Temuan tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution, kepada Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, dalam kegiatan Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).
Maneger mengatakan, kepastian kehalalan produk merupakan bagian penting dari perlindungan konsumen karena berkaitan langsung dengan keyakinan, keamanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dikonsumsi.
“Negara harus hadir memastikan bahwa sistem jaminan produk halal berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam pandangan Ombudsman RI, pelaksanaan jaminan produk halal juga merupakan pelaksanaan pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah,” tegas Maneger.
Ia menjelaskan, pemantauan dilakukan Ombudsman RI di DKI Jakarta dan Kota Tangerang Selatan pada 14–16 Oktober 2026. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut kajian sistemik mengenai Tata Kelola Pelayanan Sistem Jaminan Produk Halal yang telah dilakukan pada 2024.
Pemantauan juga bertujuan mengetahui kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026. Pemeriksaan mencakup ritel modern, pasar tradisional, serta fasilitas pemotongan hewan untuk mengukur kepatuhan pelaku usaha sekaligus mengevaluasi tata kelola pembinaan dan pengawasan pemerintah.
Dalam pemantauan di ritel modern, Ombudsman memeriksa 159 sampel produk konsumsi harian yang terbagi dalam delapan kategori, yakni daging olahan; permen, dessert, dan jelly; roti dan pastry; minuman; keju, yoghurt, dan olahan susu; mi, makanan ringan, dan bumbu instan; kapsul dan vitamin kesehatan; serta kosmetik.
Pemeriksaan dilakukan terhadap penggunaan logo halal, keterbacaan nomor identitas halal, serta pencocokan data produk melalui aplikasi atau sistem pengecekan produk halal BPJPH.
Hasil pemeriksaan menunjukkan 81 produk atau 50,9 persen telah sesuai ketentuan, sedangkan 78 produk atau 49,1 persen lainnya dinyatakan belum sesuai.
Sejumlah bentuk ketidaksesuaian yang ditemukan antara lain penggunaan logo halal lama, nomor identitas halal yang tidak terdaftar dalam sistem BPJPH, sertifikat halal tanpa nomor identitas, serta produk impor yang hanya mengandalkan keterangan halal dari negara asal tanpa nomor registrasi BPJPH sesuai ketentuan.
Ombudsman menilai temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kewajiban sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku usaha menengah dan besar, masih membutuhkan penguatan pengawasan dan pembinaan agar ketentuan yang berlaku benar-benar dipatuhi.
Pengawasan Sektor Hulu dan Rumah Pemotongan Hewan
Selain memeriksa produk di ritel modern, Ombudsman RI juga melakukan pemantauan terhadap kesiapan usaha mikro dan kecil (UMK), termasuk sektor hulu yang menjadi bagian awal rantai pasok produk.
Kepala Keasistenan Utama VII Ombudsman RI, Diah Suryaningrum, menjelaskan bahwa meskipun pelaku UMK memperoleh relaksasi kewajiban sertifikasi halal hingga 17 Oktober 2028, pemenuhan aspek kehalalan bahan baku dan proses produksi tetap harus menjadi perhatian.
Menurutnya, jaminan produk halal tidak hanya ditentukan oleh produk akhir, tetapi juga harus dipastikan sejak pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusian.
Di Pasar Mayestik, Ombudsman menemukan dokumen jaminan halal LPPOM MUI yang diterbitkan pada 2019, tetapi belum disertai pemantauan lanjutan. Sementara itu, di Pasar Kramat Jati, sejumlah kios penjualan daging sapi dan ayam belum menampilkan sertifikat atau logo halal yang dapat dilihat konsumen.
Ombudsman juga mencatat adanya area penjualan produk nonhalal yang berdekatan dengan area penjualan ayam. Kondisi tersebut membutuhkan pengelolaan pemisahan lokasi, peralatan, dan tempat penyimpanan untuk mencegah risiko kontaminasi silang.
Pemantauan terhadap fasilitas pemotongan hewan juga memperlihatkan bahwa penerapan sertifikasi halal belum merata. Rumah Pemotongan Ayam (RPA) Ciputat, misalnya, belum memiliki sertifikat halal. Sementara itu, RPH Intisari 4 Ciputat dan RPH Cakung milik Perumda Dharma Jaya telah mengantongi sertifikat halal.
Ombudsman menilai sertifikasi halal pada fasilitas pemotongan hewan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga konsistensi kehalalan produk sejak proses penyembelihan hingga sampai kepada konsumen.
Serapan Sertifikasi Halal Gratis Capai 85,37 Persen
Dalam laporan tersebut, Ombudsman RI turut mengevaluasi pelaksanaan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi pelaku UMK.
Dari total kuota nasional tahun 2026 sebanyak 1.090.891 sertifikat, sebanyak 931.333 kuota atau 85,37 persen telah dimanfaatkan.
Namun, Ombudsman mencatat pemanfaatan program tersebut belum merata karena penyerapan masih terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Sumatera, sedangkan sejumlah wilayah lainnya mencatat tingkat pemanfaatan yang relatif lebih rendah.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pemerataan sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi sertifikasi halal agar pelaku UMK di berbagai daerah memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses program pemerintah.
Ombudsman Dorong BPJPH Perkuat Pengawasan
Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Ombudsman RI mendorong BPJPH memperkuat sosialisasi dan pembinaan sertifikasi halal kepada seluruh pelaku usaha, mulai dari industri menengah dan besar hingga UMK serta pedagang di pasar tradisional.
Penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, dinas terkait, pengelola pasar, dan badan usaha milik daerah (BUMD) pangan juga diperlukan untuk memperluas fasilitasi sertifikasi halal serta pendampingan kepada pelaku usaha kecil.
Selain itu, Ombudsman meminta pengawasan pascasertifikasi dilakukan secara berkala terhadap produk industri menengah dan besar, pasar tradisional, ritel modern, serta fasilitas pemotongan hewan.
BPJPH bersama pengelola pasar juga didorong menyediakan saluran pengaduan yang responsif, terintegrasi, dan mudah diakses oleh konsumen maupun pelaku usaha sehingga setiap persoalan terkait jaminan produk halal dapat ditindaklanjuti secara efektif.
Sebagai langkah lanjutan, Ombudsman RI akan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan implementasi kebijakan kewajiban sertifikasi halal berjalan sesuai ketentuan hingga tenggat waktu 2028.
Ombudsman berharap penguatan pengawasan, pembinaan, dan koordinasi lintas sektor dapat memastikan penyelenggaraan jaminan produk halal tidak hanya berorientasi pada penerbitan sertifikat, tetapi juga menjamin kepatuhan pelaku usaha serta memberikan perlindungan dan kepastian kepada masyarakat sebagai konsumen.