JAKARTA – Legitimasi kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia menjadi sorotan dalam diskusi publik yang diselenggarakan Ikatan Alumni Magister Hukum Universitas Mpu Tantular (UMT) dalam rangka memperingati Hari Pahlawan di Jakarta.
Diskusi tersebut mengangkat persoalan kedudukan Proklamasi 17 Agustus 1945, pengakuan kedaulatan melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949, serta konsekuensi hukum internasional dari hubungan Indonesia dan Belanda setelah kemerdekaan. bertempat di Aula Hiobadja Universitas Mpu Tantular, Jakarta timur. Selasa (10/11/2026)
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi, di antaranya pakar hukum internasional Prof. Hikmahanto Juwana dan praktisi hukum Bondan Gunawan, serta pembicara dari disiplin ilmu sejarah.
Dalam pemaparannya, perspektif sejarah menekankan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan bangsa sendiri yang telah dipersiapkan melalui proses politik dan kelembagaan sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945. Karena itu, kemerdekaan Indonesia tidak dapat dipandang sebagai pemberian ataupun hadiah dari pemerintah kolonial Belanda.
Salah satu aspek sejarah yang dibahas adalah peristiwa Kapitulasi Kalijati pada 8 Maret 1942, ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda menyerah kepada Jepang. Peristiwa tersebut dinilai menjadi titik penting dalam perubahan kekuasaan kolonial di Indonesia.
“Secara hukum sejarah, hak pemerintah kolonial Hindia Belanda sebenarnya sudah runtuh sejak penandatanganan Kapitulasi Kalijati. Ketika Jepang kalah perang dan terjadi vacuum of power atau kekosongan kekuasaan, Indonesia memanfaatkan momentum tersebut untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945,” ujar salah satu pembicara.
Ia menjelaskan, kemerdekaan Indonesia tidak terjadi secara tiba-tiba. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menunjukkan adanya persiapan politik dan ketatanegaraan yang menjadi landasan berdirinya negara Indonesia.
Menurutnya, hal tersebut menjadi pembeda penting antara Indonesia dan sejumlah negara bekas jajahan lainnya yang proses kemerdekaannya berlangsung melalui mekanisme penyerahan kekuasaan oleh negara kolonial.
KMB 1949 dan Persoalan Beban Utang Kolonial
Diskusi juga mengulas secara kritis Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 yang menghasilkan kesepakatan penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS).
Kehadiran kembali Belanda ke Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan melalui Netherlands Indies Civil Administration (NICA), dengan membonceng kedatangan pasukan Sekutu, menjadi salah satu persoalan yang diperdebatkan dalam perspektif sejarah dan hukum internasional.
Dalam forum tersebut, tindakan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia dipandang sebagai bentuk upaya kolonialisme yang bertentangan dengan semangat kemerdekaan bangsa Indonesia.
Selain persoalan politik dan kedaulatan, pembahasan turut menyoroti ketentuan keuangan dan ekonomi (Financial and Economic) dalam perundingan KMB, terutama mengenai konsekuensi pembebanan utang pemerintahan kolonial Hindia Belanda kepada Indonesia.
“Indonesia saat itu berada dalam posisi pelik akibat tekanan diplomasi internasional. Pembayaran utang tersebut sempat ditanggung Indonesia hingga era 1950-an sebelum akhirnya dihentikan melalui keputusan politik karena dinilai tidak adil dan tidak logis,” jelasnya.
Persoalan tersebut dinilai menjadi salah satu bagian penting dalam memahami posisi Indonesia ketika menghadapi tekanan diplomasi, ekonomi, dan militer selama periode revolusi kemerdekaan 1945–1949.
Kedaulatan dan Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Lebih jauh, diskusi menyoroti bagaimana perjuangan mempertahankan kemerdekaan telah membentuk karakter diplomasi Indonesia di tingkat internasional.
Di tengah tekanan militer dan politik, Indonesia dinilai mampu menunjukkan keteguhan dalam mempertahankan kedaulatan melalui perjuangan nasional dan diplomasi internasional.
Pengalaman tersebut kemudian menjadi salah satu landasan historis bagi berkembangnya politik luar negeri bebas aktif Indonesia serta keterlibatannya dalam Gerakan Non-Blok bersama sejumlah negara, seperti India, Mesir, dan Yugoslavia.
Forum diskusi ini juga menjadi ruang akademis untuk mengkaji kembali hubungan antara fakta sejarah, legitimasi kemerdekaan, pengakuan negara, dan konsekuensi hukum internasional yang muncul setelah KMB 1949.
Melalui kegiatan tersebut, Ikatan Alumni Magister Hukum Universitas Mpu Tantular berharap masyarakat, khususnya kalangan akademisi, mahasiswa, dan praktisi hukum, memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam sejarah ketatanegaraan dan hukum internasional Indonesia.
Diskusi ini sekaligus menegaskan pentingnya menempatkan Proklamasi Kemerdekaan sebagai tonggak utama berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus memahami pengakuan kedaulatan 1949 dalam konteks diplomasi dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan.