JAKARTA – Ketua Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Sulawesi Tenggara, Abd. Wahyudin, mendorong penguatan konsolidasi dan sinergitas antarelemen gerakan buruh di Indonesia melalui penyelenggaraan Kongres VII FNPBI di Hotel Acacia, Jakarta, pada 14–15 November 2026.
Menurut Abd. Wahyudin, kongres lima tahunan tersebut tidak sekadar menjadi forum pergantian kepemimpinan dan penyusunan program kerja organisasi, tetapi juga momentum strategis untuk menyatukan visi, memperkuat komunikasi, serta membangun solidaritas perjuangan buruh dari tingkat daerah hingga nasional.
“Kita ingin memperkuat konsolidasi, baik dari tingkatan bawah sampai ke tingkat nasional. Ini menjadi momentum penting bagi kita untuk menyatukan pemahaman, memperkuat komunikasi, dan membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis, serta berkeadilan,” kata Abd. Wahyudin saat diwawancarai awak media di Jakarta, Minggu (15/11/2026).
Ia menjelaskan, penguatan konsolidasi organisasi menjadi kebutuhan penting di tengah dinamika ketenagakerjaan yang terus berkembang. Karena itu, seluruh anggota FNPBI perlu memiliki pemahaman dan visi perjuangan yang sejalan agar organisasi mampu menjalankan perannya dalam memperjuangkan kepentingan pekerja.
Menurutnya, hubungan industrial yang harmonis tidak dapat dibangun hanya melalui komunikasi formal, tetapi juga membutuhkan keterbukaan, sikap saling menghargai, serta pemahaman terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik pekerja maupun pengusaha.
Ia menilai, komunikasi yang konstruktif antara serikat pekerja, kalangan pengusaha, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dan berkeadilan.
Selain konsolidasi, Kongres VII FNPBI juga menjadi ruang untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman anggota mengenai regulasi serta peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
Abd. Wahyudin mengatakan, sosialisasi regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 27 yang menjadi salah satu materi pembahasan organisasi, perlu dilakukan agar anggota memahami substansi aturan dan implikasinya terhadap kehidupan pekerja maupun perjuangan serikat buruh.
“Kita ingin seluruh anggota FNPBI benar-benar memahami setiap peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Karena itu, sosialisasi regulasi menjadi salah satu target penting agar anggota memiliki pemahaman yang baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa perjuangan buruh membutuhkan solidaritas yang melampaui batas organisasi. Menurutnya, berbagai persoalan ketenagakerjaan tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan komunikasi dan kerja sama antarkelompok serta organisasi pekerja.
Karena itu, FNPBI diharapkan dapat memperluas sinergi dengan seluruh elemen gerakan buruh di Indonesia, termasuk organisasi yang memiliki perhatian terhadap perlindungan hak pekerja dan peningkatan kesejahteraan kaum buruh.
“Harapan kita ke depan adalah membangun sinergitas dengan semua elemen buruh, bukan hanya anggota FNPBI, tetapi juga seluruh organisasi dan elemen yang berkaitan erat dengan perjuangan kaum buruh. Kita ingin membangun kebersamaan untuk memperjuangkan hak-hak pekerja,” tegasnya.
Abd. Wahyudin berharap, Kongres VII FNPBI dapat menghasilkan keputusan strategis yang menjadi landasan bagi penguatan organisasi dalam lima tahun mendatang. Keputusan tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembenahan internal, tetapi juga mampu memperluas kontribusi organisasi dalam memperjuangkan hak-hak pekerja.
Melalui kongres tersebut, FNPBI diharapkan memiliki arah perjuangan yang semakin terukur, memperkuat koordinasi antartingkatan organisasi, serta membangun hubungan industrial yang mengedepankan dialog dan keadilan.
Dengan demikian, Kongres VII FNPBI diharapkan menjadi momentum memperkuat persatuan gerakan buruh nasional sekaligus mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di Indonesia.