Jakarta, 15 Mei 2025 Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) bersama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menghelat acara Indonesia Digital Forum (IDF) 2025 pada 15 16 Mei 2025 di JW Marriot, Jakarta. Bertajuk “Kolaborasi Membangun Ekosistem Digital Indonesia”, forum yang digagas menjadi agenda strategis tahunan ini menghadirkan para pemangku kepentingan dari beraneka ragam sektor, mulai dari pemerintahan, pelaku industri, praktisi hingga akademisi.

Indonesia Digital Forum (IDF) 2025 utamanya mendapatkan apresiasi dan dukungan dari berbagai lembaga pemerintahan yang turut hadir memberikan sambutan, yakni dari Kemenkomdigi RI, Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dan Badan Siber Sandi Negara (BSSN). Komjen Pol. A. Rachmad Wibowo, SIK, Wakil Ketua BSSN yang meresmikan Indonesia Digital Forum (IDF) 2025, “Selamat atas penyelenggaraan Indonesia Digital Forum 2025, semoga bisa menghasilkan hal yang produktif agar bisa disampaikan kepada pemerintah. Kedepannya, BSSN juga bersedia untuk menjadi tuan rumah kumpul-kumpul selanjutnya.”

Dunia digital di Indonesia mengalami transformasi yang sangat pesat sehingga menghadirkan peluang besar bagi kemajuan Indonesia. Teknologi baru seperti artificial intelligent, blockchain dan Web3 serta Internet of Things tidak lagi sekedar memperkaya inovasi, tetapi juga secara fundamental mengubah struktur industri dan perilaku masyarakat digital. Peluang tersebut tentunya beriringan juga dengan sejumlah tantangan yang mendasar. Masih rendahnya akses terhadap teknologi di wilayah terpencil menciptakan kesenjangan digital yang signifikan. Infrastruktur yang belum merata, terbatasnya pembiayaan dan minimnya investasi turut memperlambat penetrasi teknologi.

Di sisi lain, ketergantungan pada teknologi asing, kurangnya SDM digital yang mumpuni turut menghambat laju transformasi digital yang seharusnya berjalan secara berkelanjutan. Ditambah lagi dengan persoalan interoperabilitas antar sistem, regulasi yang belum terintegrasi serta lemahnya perlindungan data dan keamanan siber menjadi sebuah tantangan yang perlu difokuskan dan tidak bisa diabaikan.

John Sihar Simanjuntak, Ketua PANDI dalam sambutan pembukanya menyebutkan bahwa literasi digital di Indonesia belum optimal sehingga PANDI juga berupaya untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkannya.

Sebagai solusi atas suatu persoalan ekosistem digital, John memberikan contoh, “Penerapan QRIS merupakah salah satu studi kasus keberhasilan pengembangan ekosistem digital. Oleh karenanya, terdapat banyak peluang yang dapat diraih bersama, misalnya dengan penggunaan e.id dan IDCHAIN untuk meningkatkan keamanan data, privasi, dan menjaga kedaulatan digital. Selain itu, juga dengan berpartisipasi dalam pendaftaran New gTLD.”

John juga menekankan, “Indonesia Digital Forum 2025 akan menjadi acara tahunan yang berkelanjutan. Saat ini sudah terdapat berbagai asosiasi yang akan turut bergabung sebagai penyelenggara Indonesia Digital Forum, yakni ASIOTI, MASTEL, AFSI, ASPIMTEL, KORIKA, PERATIN, INTERNET SOCIETY, ASKALSI, DAN APJATEL.”

Sementara itu, Muhammad Arif, Ketua Umum APJII dalam sambutan pembukanya menegaskan urgensi penataan ulang struktur regulasi dan ekosistem digital nasional. “Transformasi digital bukan sekadar mengubah yang analog menjadi digital, tetapi juga harus diiringi dengan penataan ulang ekosistem industri dan peraturan perundangannya,” tegas Arif.

Ia menambahkan bahwa kerangka regulasi saat ini sudah tidak lagi relevan dengan realitas industri digital. “Undang-undang kita masih membagi pelaku industri hanya menjadi penyelenggara jaringan dan jasa. Padahal, saat ini sudah muncul varian pelaku baru yang tidak terdefinisi secara hukum, seperti penyelenggara digital,” ujar Arif.

Ia juga menyoroti ketimpangan beban kewajiban antara pelaku lama dan baru. “Yang menguasai industri hari ini justru tidak memiliki kewajiban apa pun, sementara operator lama masih dibebani tanggung jawab penuh, bahkan ketika terjadi insiden yang bukan berasal dari layanannya,” lanjutnya.

Dalam forum ini, Arif menyerukan agar disusun kerangka kerja bersama yang adil dan inklusif. “Forum ini bukan lagi hanya forum telekomunikasi atau internet, tapi forum digital Indonesia. Mari kita bentuk framework bersama yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan,” tutupnya.

Indonesia Digital Forum (IDF) 2025 lahir karena laju disrupsi teknologi yang kian masif, sehingga muncul kebutuhan yang cukup mendesak untuk menghadirkan ruang diskusi yang bersifat strategis dan mampu menjamah banyak pihak. Hubungan antara asosiasi dengan pemerintah sebagai pembuat kebijakan perlu diperkuat agar dapat bersama-sama menciptakan keselarasan antara arah pengembangan teknologi dan regulasi yang mendukung inovasi dengan tetap mengutamakan. kepentingan publik.

Merza Fachys, Wakil Ketua ATSI dalam sambutan pembukanya menyinggung terkait tentang transparansi sebagai tujuan transformasi digital yang perlu dicapai. “Indonesia Digital Forum 2025 ini diharapkan dapat menghasilkan framework sebagai deliverables yang dapat disampaikan kepada pemerintah. Serta kedepannya dapat melibatkan seluruh pelaku ekosistem digital bukan hanya oleh PANDI, APJII dan ATSI yang pada tahun ini menjadi promotor,” terang Merza.

Indonesia Digital Forum (IDF) 2025 diselenggarakan sebagai salah satu alternatif dalam menjawab kebutuhan tersebut. Forum ini mempertemukan berbagai asosiasi dan pelaku industry digital guna merajut kolaborasi, menyatukan visi dan mendorong sinergi lintas sektor. Melalui diskusi mendalam yang terbangun di dalam forum ini, diharapkan muncul gagasan gagasan segar dan langkah konkret yang dapat memperkuat fondasi ekonomi digital nasional. Selain itu, Indonesia Digital Forum (IDF) 2025 dimaksudkan dapat menjadi bagian dari kontribusi nyata dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045.

Melalui Indonesia Digital Forum (IDF) 2025, berbagai issue dan regulasi dapat diidentifikasi dan dibahas bersama guna mendorong adaptasi kebijakan yang selaras dengan dinamika teknologi. Lebih jauh, kegiatan strategis yang direncanakan menjadi agenda strategis tahunan ini diharapkan dapat membantu mendongkrak Indonesia menuju negara maju yang berdaya saing global, berbasis pada kekuatan teknologi, kolaborasi dan inovasi berkelanjutan serta dapat dengan cepat memperkuat sinergi dalam merespon tantangan digital.

Tentang PANDI

Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) adalah organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan domain id di Indonesia. Sebagai bagian dari ekosistem digital nasional, PANDI berkomitmen untuk mendorong adopsi teknologi digital melalui pengelolaan domain yang andal, aman, dan inovatif.

Tentang APJII

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) adalah organisasi yang lebih dari 1.200 perusahaan penyelenggara jasa internet di Indonesia. Sebagai pelopor dalam pengembangan infrastruktur internet nasional, APJII berperan aktif dalam mendukung konektivitas yang merata dan berkualitas di se Selain itu, APJII juga berkomitmen untuk menyediakan d strategis melalui Survei Internet APJII, yang menjadi referer industri dan pemangku kepentingan dalam pengambilan kep kebijakan digital di Indonesia.

Tentang ATSI

Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) adalah or menaungi perusahaan telekomunikasi di Indonesia, dengan pengembangan industri telekomunikasi dan inovasi digital di Indonesia

Jakarta – Kantor Komunikasi Presiden Bersama Relawan GEMPITA menggadakan Diskusi publik Double Check tema Bagaimana Visi Kesehatan Era Prabowo? di Cemara 6 Galeri, Museum Toeti Heraty Jakarta pada hari Sabtu, 17 Mei 2025.

Dalam acara Diskusi Double Check dihadiri oleh
Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan RI), Hasan Nasbi (Kepala Komunikasi Kepresidenan), Wa Ode Hamsinah Bolu (Wakil Walikota Bau-Bau), Ricky Tamba (Tenaga Ahli PCO).

Wa Ode Hamsinah Bolu sebagai Wakil Walikota Bau-Bau, saat ditemui awak Media Online seusai mengikuti Diskusi Doble Check mengatakan ; “Kalo kami di kota Bau-Bau biasanya kalo ada acara tentang kesehatan, sebenarnya ingin ada pertemuan secara langsung antara kepala daerah dengan menteri-menteri yang langsung melayani masyarakat seperti pendidikan maupun kesehatan dan sangat baik sekali agar kedepannya bisa lebih rutin dan banyak waktunya.

Terkait dengan program-program Pemerintah yang baru saja dilaunching seperti cek kesehatan gratis, buat masyarakat Bau-Bau sangat membantu karena bukan karena masalah dari fasilitas malah kami difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan dari peralatan maupun bahan-bahan untuk mempelajari kesehatan tetapi kita ini juga untuk secara nasional melalukan usaha untuk menormalkan masalah bagi mereka yang sakit dan sebelumnya kalo kita mengajak orang untuk memeriksa kesehatan di daerah biasanya pada ketakutan atau kekhawatiran dengan kesehatannya sendiri. Namun dengan adanya program kesehatan gratis secara nasional malah menjadi kebiasaan untuk rutin memeriksa kesehatannya sendiri dan bisa lebih tau kondisi kesehatan itu sendiri.

Kemudian terkait program rumah sakit, baru 2 minggu lalu Menteri Kesehatan hadir di daerah Buton Tengah memberikan bantuan untuk rumah sakit daerah seperti meningkatkan kapasitas rumah sakit dari D ke C yang sudah dijelaskan pak Menkes dalam diskusi Double Check. Adapun tipe-tipe ini sekarang bukan hanya dari kapasitas tempat tidur/rumah sakit nasional yang meningkat tetapi juga dilihat dari kemampuan dokter maupun peralatan rumah sakit itu sendiri yang perlu dilengkapi khususnya di daerah Bau-Bau yang merupakan rujukan dari beberapa kabupaten sekitarnya yang tentunya kita menginginkan ada peningkatan kapasitas di rumah sakit daerah Bau-Bau yaitu dari tipe C ke tipe B.

Kalo sekarang sedang gencar-gencarnya dilakukan Pemerintah Pusat adalah target peningkatan kapasitas rumah sakit dari tipe D menjadi tipe C. Nah, kami ingin di satu wilayah Bau-Bau yang semua tipe C adalah satu rumah sakit sudah tipe B supaya menjadi rekomendasi yang tidak bisa diselesaikan di rumah sakit tipe C bisa dirujuk ke tipe C.

Terkait dengan vaksin, kebetulan anak saya lama tinggal di Jerman yang juga di negara Jerman tidak ada lagi TBC dimana setiap anak yang lahir wajib ikut Program Vaksin termasuk juga tidak ada vaksin TBC di Jerman seperti di negara Indonesia, tetapi kita saat kembali ke negara Indonesia malah dokter dari Jerman menginginkan kalo ada warga Jerman datang ke Indonesia wajib di vaksin TBC karena menurut wilayah Indonesia masuk di zona merah untuk TBC.

Waktu sebelumnya terjadi Covid-19 ditahun 2019 begitu cepat diadakan program vaksin walaupun bikin vaksin itu sangat mahal. Sebenarnya dari negara Indonesia sebagai negara berkembang kita harusnya kecil hati kenapa penyakit yang korbannya banyak dinegara maju cepat sekali mereka membuat vaksin dan TBC itu merupakan penyakit sepanjang masa yang kenapa tidak pernah ada vaksin karena menurut pemikirin negara maju tidak ada masalah tetapi siapa yang mau tanggung untuk membiaya vaksin TBC karena kebanyakan pandemi TBC ini lebih banyak dialami negara-negara menengah maupun negara miskin.

Ketika saat ini Bill Gates bertemu dengan Presiden Prabowo beberapa hari yang lalu dengan siap mendanai vaksin TBC untuk Indonesia itu sangat bagus sekali karena penyakit TBC ini ada di beberapa daerah kami dan kebetulan kami berinteraksi dengan relawan-relawan untuk pengentasan penyakit TBC didaerah kami.

Kalo tadi yang disampaikan Menteri Kesehatan terkait peningkatan tipe rumah sakit dari D ke C yang paling banyak disasar karena diderah-diaerah kami banyak rumah sakit bertipe D. Dan peningkatan ke tipe C bukan hanya dari klasifikasi jumlah tempat tidur tetapi kualitas termasuk kelengkapan sarana & prasarana serta tenaga dokternya. Jadi meskipun tipe C saja dan yang berada di kabupaten yang jauh di pelosok, bukan hanya di tempat tidurnya yang berisi tetapi fasilitasnya, dokter spesialisnya harus ada termasuk peralatanya agar disetiap daerah bisa menyelesaikan masalah standar kesehatan di daerah masing-masing.
Kemudian di kota Bau-Bau yang sudah menjadi rujukan dari banyak Kabupaten sekitarnya, kami mintakan untuk memasukkan juga kelasnya dari segi jumlah tempat tidurnya yang sudah over load termasuk fasilitas, kesehatan, dokter spesialis juga diperlukan.

Tadi ada suatu hal yang menarik disampaikan dari Menteri Kesehatan bahwa akan mendukung putra-putra daerah yang memulai perjalanan pendidikan dokter spesialis karena kita juga sering menghadapi dokter spesialis yang kurang jumlah tenaga medis dibeberapa rumah sakit disebabkan dipindahkan ke daerah-daerah lainnya tetapi jika ada dukungan dari Menteri Kesehatan kita justru tidak akan kekurangan dokter spesialisi kesehatan di rumah sakit kota Bau-Bau,” tutupnya.

Jakarta – Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) bersama Radio Republik Indonesia (RRI) menggadakan KAGAMA Leaders Forum Series dengan tema ” TRUMP EFFECT : Bagaimana Indonesia Mendulang Peluang Di Tengah Perang Dagang” di Gedung Auditorium RRI Jakarta pada hari Rabu, 14 Mei 2025.

KAGAMA Leaders Forum Series dihadiri oleh Djauhari Oratmangun (Dubes Indonesia untuk China-Mogolia), Prof. Dr. Anggito Abimanyu (Wamen Keuangan), Nandi Julyanto (Presiden Direktur Toyota Motor Manufacturing Indonesia), Masrizal A. Syarief (Presiden Direktur PT. Graha Teknomedika), Nezar Patria (Wamen Komdigi), Basuki Hadimuljono (Ketum KAGAMA), Didit Purwadi (Waketum KAGAMA), Sudrajad Jiwandono (Ekonom Senior), Hendrasmo (Direktur Utama RRI), Anwar Sanusi (Waketum PP KAGAMA / Kepala BPPK Kementerian Ketenagakerjaan).

Masrizal A. Syarief (Presiden Direktur PT. Graha Teknomedika), saat ditemui awak Media mengatakan ; “Dengan adanya Perang Dagang saat ini, perusahaan kami tidak terpengaruh karena ekpor kita ke negara AS sangat kecil tetapi yang kita khawatirkan kalo berpengaruh di pasar domestik akibat adanya permintaan dari Presiden AS Donald Trump agar TKDN agar segera dihapus, tetapi Pemerintah Indonesia membuat kebijakan yang mendukung industri dalam negeri dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dan sangat jelas Pemerintah kita mendukung produk dalam negeri.

Setelah Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 yang memperkuat posisi industri dalam negeri. Dengan jaminan pasar dan dukungan kebijakan, sejumlah perusahaan multinasional mulai menjalin kemitraan dengan industri lokal, baik dalam bentuk lisensi produksi maupun kontrak manufaktur.

Saat ini dari kejadian Perang Dagang bahwa industri sempat cemas dengan isu penghapusan TKDN pasca pernyataan kontroversial Presiden Trump yang menolak bentuk-bentuk proteksionisme negara lain.

Karena TKDN adalah penopang utama industri alkes nasional sejak pandemi. Dulu 90% alat kesehatan kita impor. Sekarang, sudah bisa substitusi hingga 50% untuk teknologi low hingga medium,” tutupnya.