Jakarta, 17 Desember 2025 — Forum Energy Outlook: Strengthening Indonesia’s Energy Supply Chain menjadi ruang strategis bagi para pemangku kepentingan untuk membahas kesiapan Indonesia menghadapi tantangan sektor energi pada tahun 2026. pada hari Rabu, (17/12/2025) bertempat The  Westin Jakarta West Java Ballroom. Diskusi ini menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan pemerintah dan strategi pelaku usaha dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

Sekretaris Jenderal ASPEBINDO I Made Nugraha Jaya Wardana disampaikan bahwa ketahanan energi Indonesia tidak terlepas dari peran vital PT PLN (Persero) sebagai penyedia utama energi nasional. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memahami secara utuh domain dan arah kebijakan pemerintah, baik melalui BUMN maupun anak usaha PLN, agar langkah bisnis yang diambil sejalan dengan target besar negara.

Diskusi juga menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam rantai pasok energi, mulai dari kesiapan suplai, kompleksitas regulasi, hingga keterbatasan dukungan pembiayaan dari sektor perbankan. Salah satu isu utama adalah tingginya kebutuhan bahan baku dan infrastruktur untuk mendukung transisi energi, sementara kesiapan di sisi hulu dinilai belum sepenuhnya memadai.

I Made Nugraha Jaya Wardana juga menjelaskan dalam  peran strategis Energi Biomassa dalam mendukung target internal maupun eksternal sektor energi. Namun, keterbatasan suplai menjadi tantangan serius yang harus segera diatasi melalui kolaborasi lintas sektor.

Masalah pembiayaan juga menjadi sorotan utama. Banyak penyedia yang siap menyuplai kebutuhan energi, namun belum mendapatkan dukungan optimal dari perbankan. Padahal, transisi energi membutuhkan investasi besar dan skema pembiayaan yang adaptif agar dapat berjalan berkelanjutan.

Sebagai solusi, forum ini turut menggandeng Kementerian Koperasi dan UKM. Perwakilan kementerian, Defi, menegaskan bahwa dukungan pendanaan pada dasarnya sudah tersedia, namun masih diperlukan penguatan pada sisi kesiapan dan kapasitas pelaku usaha. Ibarat memiliki banyak pintu peluang, namun belum semua pelaku usaha mengetahui jalur yang tepat untuk mengaksesnya.

Melalui forum Energy Outlook ini, para peserta diharapkan memperoleh guidance yang jelas agar langkah pelaku usaha sejalan dengan arah kebijakan negara. Harapannya, target besar pemerintah di sektor energi dapat tercapai tanpa adanya ketimpangan arah antara kepentingan negara dan strategi dunia usaha.

Kegiatan ini menjadi komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi, menyamakan persepsi, serta membangun ekosistem energi yang tangguh demi mendukung transisi energi Indonesia pada tahun 2026 dan seterusnya

DE-CIX Indonesia meraih dua penghargaan prestisius pada ajang TOP DIGITAL AWARDS 2025, yaitu TOP Leader on Digital Implementation 2025 dan TOP DIGITAL #Stars 5 (2025). Penghargaan ini diberikan kepada organisasi yang dinilai berhasil mengimplementasikan teknologi digital secara unggul, efektif, dan berkontribusi pada kemajuan ekosistem digital nasional.4 Desember 2025

TOP DIGITAL AWARDS 2025, yang diselenggarakan oleh IT Works, merupakan salah satu ajang penghargaan ICT terbesar di Indonesia. Acara ini dihadiri oleh perwakilan menteri, lembaga pemerintah, asosiasi industri, dan para pemimpin transformasi digital dari berbagai sektor. Tahun ini, Ilham Habibie, Ketua Dewan TIK Nasional (Wantiknas), hadir sebagai Keynote Speaker.

Dalam keynote-nya, Ilham menekankan pentingnya kesiapan Indonesia dalam menghadapi percepatan teknologi disruptif:
“AI akan semakin kokoh di industri teknologi dunia pada tahun 2024 dan diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun 2025 dan seterusnya.

Teknologi-teknologi game changer seperti AI, quantum computing, cybersecurity, robotics, 5G, IoT, AR, blockchain, dan cloud computing akan menjadi fondasi utama ekonomi digital.” jelas Ilham Habibie, Ketua Wantiknas
Dua penghargaan yang diterima DE-CIX merupakan apresiasi atas keberhasilan perusahaan dalam menghadirkan layanan interkoneksi berstandar global yang mendukung transformasi digital berbagai sektor di Indonesia.

Sebagai Internet Exchange dengan platform berteknologi tinggi, DE-CIX dinilai telah memberikan kontribusi nyata melalui implementasi digital yang stabil, aman, dan scalable, yang penting bagi pertumbuhan layanan digital modern.

Dalam kesempatan penerimaan penghargaan, Thomas Dragono, Direktur DE-CIX Indonesia, menyampaikan penghargaan dan komitmen perusahaan:
“Penghargaan ini adalah kehormatan bagi DE-CIX dan menjadi bukti nyata

Jakarta — Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah Indonesia (BEM PTMA Indonesia) menggelar konferensi pers Hak Asasi Manusia (HAM) bertempat Kantor Menteri HAM, Jakarta, Rabu (17/12/2025)

sebagai rangkaian refleksi Hari HAM Internasional. Kegiatan ini menjadi penegasan sikap mahasiswa Muhammadiyah dalam menjaga semangat perjuangan terhadap pemenuhan dan perlindungan HAM di Indonesia.

Sebelumnya, pada 16 Desember 2025, BEM PTMA Indonesia telah menyelenggarakan diskusi nasional refleksi Hari HAM yang menghadirkan akademisi dan praktisi dari Universitas Trisakti, Universitas Malang, serta diikuti oleh sekitar 150 peserta yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa PTMA se-Indonesia. Diskusi tersebut menjadi ruang konsolidasi gagasan sekaligus bentuk komitmen mahasiswa dalam menjaga “bara api perlawanan” terhadap berbagai pelanggaran HAM

Dalam konferensi pers Rendi Harsono Kordinator isu Hukum dan Hak Asasi Manusia BEM PTMA Indonesia sampaikan kepada Kementerian Hak Asasi Manusia, BEM PTMA Indonesia menegaskan dua poin tuntutan utama yang merupakan keresahan kolektif mahasiswa dan hasil dari diskusi nasional tersebut.

Pertama, BEM PTMA Indonesia menuntut pembebasan rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat sipil yang hingga kini masih ditahan di tingkat Polres, Polda, maupun Mabes Polri dengan tuduhan makar. BEM PTMA menilai tuduhan tersebut tidak tepat, karena tindakan yang dilakukan merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat, yang secara tegas dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28.

“Kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat adalah hak konstitusional warga negara. Negara tidak boleh membungkam suara kritis dengan pendekatan represif,” tegas Rendi Harsono Kordinator isu Hukum dan Hak  Asasi Manusia BEM PTMA Indonesia.

Kedua, BEM PTMA Indonesia secara tegas mendorong pemerintah untuk menetapkan bencana alam di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh sebagai bencana nasional. Penetapan tersebut dinilai mendesak mengingat banyaknya korban jiwa, rusaknya tempat tinggal warga, serta terputusnya akses terhadap pangan, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

BEM PTMA menilai belum ditetapkannya status bencana nasional berdampak pada lambannya penanganan dan terabaikannya berbagai hak asasi manusia paling mendasar, terutama hak untuk hidup, hak atas tempat tinggal yang layak, serta hak atas akses pangan dan layanan dasar

“Ketika hak hidup warga berada dalam kondisi sangat rentan, negara tidak boleh ragu. Penetapan status bencana nasional akan mempercepat dan mengefektifkan penanganan,” lanjut pernyataan tersebut.

Melalui konferensi pers ini, BEM PTMA Indonesia berharap dua tuntutan tersebut segera ditindaklanjuti oleh pemerintah, baik oleh Kementerian HAM maupun Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mahasiswa menegaskan bahwa mereka tidak ingin masyarakat terus hidup dalam ketidakpastian dan kesedihan berkepanjangan.

“Ini bukan sekadar tuntutan politik, tetapi tuntutan kemanusiaan. Hak-hak dasar warga negara dan hak sebagai manusia harus dijamin sepenuhnya oleh negara,” tutup Rendi Harsono Kordinator isu Hukum dan Hak  Asasi Manusia BEM PTMA Indonesia