Connect with us

Metro

PB HMI: Di Tengah Dinamika Kebangsaan, Masyarakat Perlu Hati-Hati Ada PB HMI Ilegal Dari Oknum Yang Sudah Direshuffle

Published

on

Jakarta,- Surat Instruksi yang mengatasnamakan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam oleh beberapa oknum yang beredar pada 20 Ramadhan 1440 H bertepatan dengan tanggal 25 Mei 2019 M kemarin, mendapat sorotan dari Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi PB HMI Periode 2018-2020.

Menurut Safrudin Abas, Ketua Bidang PAO PB HMI, oknum yang mengatasnamakan PB HMI adalah tindakan inkonstitusional dan sangat jauh dari keabsahan. Karena secara legal formal mereka tidak memiliki kekuatan hukum yang memayungi argumentasi mereka mengatasnamakan PB HMI.

“Saudara Arya Kharisma Hardy dan Taufan Ikhsan Tuarita adalah teman saya. Namun sangat disayangkan, tindakan mereka sangat tidak berdasar dan inkonstitusional”, Ucapnya.

Surat instruksi yang di keluarkan oleh Arya Kharisma Hardy dan Taufan Ikhsan Tuarita ke seluruh Cabang dan Badko se-Indonesia di nilai cacat dan tidak sah.
Karena keduanya telah di reshuffle oleh Ketua Umum R. Saddam Al Jihad.
“Saudara Arya Kharisma Hardy dan Taufan Ikhsan Tuarita telah di reshuffle pada beberapa waktu lalu.

Sebagaimana SK reshuffle yang di keluarkan oleh Ketua Umum PB HMI dengan Nomor : ISTIMEWA/KPTS/A/K/05/1440 dan Nomor: ISTIMEWA/KPTS/A/K/09/1440. Dengan itu mereka tidak punya hak mengklaim diri sebagai pengurus”, Ucap Safas sapaan akrabnya.

Menurutnya, Arya Kharisma Hardy dan Taufan Ikhsan Tuarita akan di tindak tegas karena tindakan mereka  dengan mengklaim diri sebagai Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2018-2020 adalah tindakan yang tidak terpuji.

Safas menekankan kepada Masyarakat umum bahwa tindakan tidak terpuji oleh oknum PB HMI yang sudah direshuffle ini akan dibawa ke ranah hukum karena sudah mempermalukan HMI di tengah kebutuhan persatuan di masyarakat justru semakin memperkeruh suasana kebangsaan.

“Kami Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam periode 2018-2020 hasil mandataris kongres ke XXX di Ambon yaitu Respiratori Saddam Al Jihad akan menindak tegas dan menempuh jalur hukum bagi oknum yang tidak bertanggung jawab dan mencatut namanya sebagai Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam karena bertentangan dengan pasal 10 ayat 1 dan 2 Anggaran Rumah Tangga HMI. Olehnya itu kami berharap kepada Pengurus HMI Cabang dan Badko se-Indonesia agar jeli melihat tindakan tidak berdasar ini”, Tutupnya.

Continue Reading
4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Metro

Tamsil Linrung Wakil Ketua DPD RI Hadiri Acara Keluaga Besar Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia & Kader HMI MPO Gelar Halal Bihalal Nasional Forum Ikatan Silaturahmi Alumni (FISA) HMI-MPO

Published

on

By

Jakarta – Keluaga Besar Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) & Kader HMI MPO menggadakan Halal Bihalal Nasional Forum Ikatan Silaturahmi Alumni (FISA) HMI-MPO dengan tema “Memperkokoh Silaturahmi, Menguatkan Peran Alumni Dalam Merespon Isu Nasional & Dukungan Kemerdekaan Palestina” di Gedung Aula Bahasa (samping UNJ Jakarta) pada hari Minggu, 11 Mei 2025.

Acara yang dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional seperti ; Anies Baswedan, Tamsil Linrung, Safinudin Almandari, Awalil Rizki, Ubaidilah Badrun, Rifkinizamy Karyasuda, Lukman Hakim Hassan,. Yusuf Hidayat, Irfan Fauzi, Imron Fadhli Syam, Chayo Pamungkas, Muzkkir Djabir, Muhammad Fauzi, Puji Hartoyo Abubakar, Ahmad Yani, Afandi Ismail, Efri Firmansyah.

Tamsil Linrung (Wakil Ketua DPD RI), saat ditemui awak media mengatakan ; “Terkait Pembebasan Penjajahan di Tanah Palestina yang sedang diperjuangkan Pemerintah Indonesia yang sudah menjadi amanat Konstitusi UUD 1945 dimana kita harus berada di barisan terdepan untuk berjuang menghapus penjajahan di muka bumi maka dari itu HMI maupun organisasi-organisasi masyarakat di Indonesia ikut berjuang dalam pembebasan Palestina tetap harus didukung oleh Pemerintah Indonesia.

Saya berharap HMI harus berada di posisi mengambil inisiasi untuk mendorong semua lapisan masyarakat berkolaborasi seperti yang dicontohkan Anies Baswedan yaitu antara Bung Karno dan Jenderal Sudirman menjadi simbol bersatunya kita akan lebih mudah untuk menghadapi semua permasalahan yang ada termasuk permasalahan ekonomi Indonesia, intervensi asing, dll dengan tetap berkolaborasi seluruh umat beragama di Indonesia.

Terkait adanya pemindahan warga Palestina dipindahkan ke negara Indonesia dengan adanya keinginan Presiden AS Donald Trumph yaitu Perbaikan Pembangunan Palestina pasca perang dengan Israel dimana sejak awal Presiden Prabowo tidak pernah mau memindahkan warga Palestina ke negara Indonesia tetapi yang ada itu pemikiran untuk mereka yang sedang luka-luka akibat perang, rumah sakit Palestina hancur bisa dirawat di rumah sakit Indonesia.

Dan sayapun berharap rencana adanya pembagunan di Negara Palestina yang dicanangkan Presiden AS boleh saja tetapi pembagunan tersebut hanyak untuk rakyat Palestina dan bukan untuk rakyat lainnya walaupun begitu banyak penolakan dari negara-negara lainnya baik di Eropa, Timur Tengah termasuk Indonesia dan Amerika Serikat itu sendiri,” tutupnya.

Continue Reading

Metro

Halal Bihalal Nasional Keluarga Besar Alumni dan Kader HMI MPO Tema “Memperkokoh Silaturahmi, Menguatkan Peran Alumni Dalam Merespon Isu Nasional & Dukungan Kemerdekaan Palestina”

Published

on

By

Jakarta – Keluaga Besar Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) & Kader HMI MPO menggadakan Halal Bihalal Nasional Forum Ikatan Silaturahmi Alumni (FISA) HMI-MPO dengan tema “Memperkokoh Silaturahmi, Menguatkan Peran Alumni Dalam Merespon Isu Nasional & Dukungan Kemerdekaan Palestina” di Gedung Aula Bahasa (samping UNJ Jakarta) pada hari Minggu, 11 Mei 2025.

Acara yang dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional seperti ; Anies Baswedan, Tamsil Linrung, Safinudin Almandari, Awalil Rizki, Ubaidilah Badrun, Rifkinizamy Karyasuda, Lukman Hakim Hassan, Yusuf Hidayat, Irfan Fauzi, Imron Fadhli Syam, Chayo Pamungkas, Muzkkir Djabir, Muhammad Fauzi, Puji Hartoyo Abubakar, Ahmad Yani, Afandi Ismail.

Erfi Firmansyah sebagai koordinator Forum Ikatan Silaturahmi Alumni HMI MPO mengatakan : “Untuk Pemerintah Prabowo-Gibran saat ini terkait Perdamaian Gaza dimana sudah melakukan upaya membantu, menolong yang sudah berpihak kepada Palestina agar bisa bisa bebas dari penjajahan Israel dimana kita minta agar Pemerintah bisa lebih semangat lagi terutama di forum-forum Intersaional guna mendorong terwujudnya Kemerderkaan Palestina dan menghapuskan penjajahan di negara Palestina oleh Israel.

Untuk ekonomi Indonesia itu sendiri dalam pandangan kami yaitu sedang mengalami penurunan dimana kami berharap agar Pemerintah Prabowo-Gibran bisa lebih semangat lagi mengupayakan salah satunya pembukaan lapangan pekerjaan termasuk proyek-proyek padat karya agar bisa juga mengupayakan pekerjaan yang lebih banyak untuk masyarakat Indonesia sehingga tingkat pengganguran bisa diatasi dengan baik.

Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran sudah dilaksanakan tetapi perlu ditingkatkan kembali dalam penangan kasus-kasus Korupsi lainnya sehingga ada efek jera terhadap para pelaku koruptor yang diharapkan dapat dihukum lebih berat lagi karena itu semua sangat berkaitan dengan perekonomian Indonesia dan bilamana korupsi masih marajarela dimana-mana makan upaya membangkitkan ekonomi kita akan terhambat,” tutupnya.

PERNYATAAN SIKAP FORUM IKATAN SILATURAHMI ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (FISA HMI-MPO)

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sebagai bagian dari elemen intelektual dan moral bangsa, Forum Ikatan Silaturahmi Alumni Himpunan Mahasiswa IslamMajelis Penyelamat Organisasi (FISA HMI-MPO) menyampaikan pernyataan sikap terhadap berbagai situasi internasional dan nasional yang mendesak dan menyentuh nilai-nitai keadilan, kedaulatan, dan kemanusiaan ;

1. Menyatakan dukungan penuh kemerdekaan Palestina. FISA HMI-MPO
mengutuk keras tindakan genosida dan penjajahan yang dilakukan oleh
Zionis Israel terhadap rakyat Palestina. FISA HMI-MPO mendesak Pemerintah RI, DPR RI, dan DPD RI untuk bersikap tegas dalam forum-forum internasional serta melakukan berbagai upaya kongkret mendukung kemerdekaan Palestina. Termasuk juga mengirim Tentara RI ke Palestina agar tercipta perdamaian yang adil dalam koordinasi badan internasional.

2. FISA HMI-MPO menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini berada dalam keadaan kritis: a) nilai tukar rupiah melemah signifikan, b) inflasi menekan daya beli masyarakat, c) tingkat utang negara tinggi, serta d) pengangguran yang semakin parah. Oleh karena itu, FISA HMI-MPO mendesak Pemerintah RI untuk mengambil langkah konkret untuk melindungi ekonomi rakyat kecil, mengedepankan keberpihakan pada sektor produktif nasional, menolak ketergantungan pada utang luar negeri dan eksploitasi sumber daya oleh asing, serta mendorong penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya yang berorientasi padat karya bagi rakyat kecil.

3. Sebagai bagian dari pendukung cita-cita reformasi, FISA HMI-MPO mendesak Pemerintah RI, DPR RI, dan DPD RI mengupayakan: a) Penegakan hukum yang berkeadilan tanpa pandang bulu, b) Pemerosesan hukum terhadap koruptor secara tegas, mendukung penuh pengesahan
dan pelaksanaan UU Perampasan Aset, termasuk pemiskinan terhadap pelaku korupsi dan keluarganya yang menikmati hasil kejahatan korupsi. c) menuntaskan masalah dugaan Ijazah Palsu Joko Widodo secara transparan dan berkeadilan, d) menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis mahasiswa dan masyarakat sipil, e) terjaminnya kebebasan akademik, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak-hak sipil.

4. FISA HMI-MPO mendorong Presiden RI yang sedang berkuasa dan jajarannya untuk tidak tunduk dan dipengaruhi oleh tekanan kekuatan oligarki dan politik dinasti, khususnya dari mantan Presiden sebelumnya beserta jajarannya.

Penutup

FISA HMI-MPO berkomitmen untuk terus menjalankan peran sebagai kekuatan moral, intelektual, dan penggerak perubahan sosial. Kami akan terus mengawal pemerintahan agar tetap berada di rel konstitusi dan cita-cita reformasi, serta bersuara lantang dalam memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan bagi seluruh umat manusia. Wassalamu’alaikum Warahmatuilahi Wabarakatuh

Jakarta, 11 Mei 2025

Presidium Forum Ikatan Silaturahim Alumni Himpunan Mahasiswa Islam

Continue Reading

Metro

PDI-P Bidang Pariwisata Gelar Penganugerahan Trisakti Tourism Award (Desa Wisata) 2025 Tema “Sustainability Desa Wisata Menuju Indonesia Raya”

Published

on

By

Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bidang Pariwisata menggadakan Penganugerahan Trisakti Tourism Award (Desa Wisata) 2025 dengan memgusung tema “Sustainability Desa Wisata Menuju Indonesia Raya” di Hotel Grand Sahid Jaya pada hari Kamis, 8 Mei 2025.

Adapun Puncak AcaraTrisakti Tourism Award 2025 memberikan penghargaan kepada 23 pemenang kategori desa ecowisata, wisata petualangan, kuliner, religi, kebugaran, warisan sejarah, kreatif digital dan desa wisata berdampak secara global kepada pemerintah daerah atas kontribusinya pada pengembangan pariwisata daerah.

Tampak hadir juga sejumlah elite PDIP di antaranya Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo, Eriko Sotarduga, Wiryanti Sukamdani, Rano Karno, Djarot Saiful Hidayat, Adian Napitupulu, Deddy Sitorus hingga Yasonna Laoly. Megawati Soekarnoputri tampak hadir bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP M. Prananda Prabowo dan sang istri, Nancy Prananda.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Pariwisata, Wiryanti Sukamdani mengatakan pariwisata adalah salah satu ujung tombak pertumbuhan Indonesia, terutama desa wisata yang menjadi penciri destinasi wisata di Indonesia.

Maka, PDI Perjuangan melalui arahan dari Ketua Umum Prof Dr Megawati Soekarnoputri menggelar Trisakti Tourism Award ketiga pada tahun 2025.

Kegiatan ini menjadi langkah nyata dari PDI Perjuangan untuk mengentaskan kemiskinan dan stunting di Desa.

“Desa wisata harus menghasilkan produk dan jasa bernilai ekonomi sehingga mampu menekan kemiskinan,”.

Dia pun mencontohkan bagaimana warga Desa di Sleman, Yogyakarta yang bekerja sebagai petani di pagi hari, dan menjadi pemandu wisata edukasi ketika siang hari.

Wiisata juga berkontribusi pada kualitas pendidikan dalam bentuk edu-wisata, di mana wisatawan dapat menambah ilmu dari pengalaman berwisata ke daerah dan sekaligus meningkatkan toleransi antar daerah.
Apalagi, kunjungan antar daerah meningkatkan persaudaraan dan kunjungan antar negara, maupun meningkatkan persahabatan.

“Jadi hendaknya tidak melarang kegiatan studi tur antar daerah karena desa wisata akan berdampak terhadap ekonomi, budaya, dan politik,” .

Seperti yang disampaikan oleh Bung Karno, bahwa desa merupakan benteng pertahanan negara, kemajuan desa akan berdampak pada kemajuan bangsa secara menyeluruh.”

“Kebijakan dan program pembangunan harus dikedepankan pada pemberdayaan desa dan pembangunan Indonesia haruslah dimulai dari desa,”.

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengakui bahwa pihaknya babak belur usai kontestasi Pemilu 2024 lalu.

Ia pun menyentil para kadernya dalam pidato saat menghadiri Penganugerahan Trisakti Tourism Award (Desa Wisata) 2025 di kawasan Jakarta Pusat, Kamis.

“Anak-anak ku yang saya cintai, coba pikirkan, kemarin waktu pemilu, saya nggak pernah ngomong, sekarang saya sentil aja dikit. Setelah babak belur kaya gitu,” kata Megawati.

Ia kemudian menanyakan para kader PDIP yang hadir dalam acara tersebut, apakah benar mereka babak belur atau tidak. Megawati menanyakan hal itu hingga dua kali.

Presiden ke-5 RI itu pun mengungkapkan penyebab PDIP babak belur dalam Pemilu 2024 karena ada kadernya yang gagal. Padahal, menurut penilaian dia, harusnya ada kadernya yang berhasil pada Pemilu 2024.

Megawati Soekarnoputri menyoroti revisi Undang-Undang (UU) Pemilu yang akan dibahas di DPR. Megawati memperingatkan agar revisi UU Pemilu tidak boleh dilakukan hanya untuk mengubah substansi demokrasi. Pasalnya, jika hal ini dilakukan maka demokrasi nilainya bisa terlihat hanya dari materi.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) tentang Pemilu masih melihat situasi di lapangan terlebih dahulu. Apalagi saat ini Komisi II DPR masih fokus akan membahas rancangan undang-undang (RUU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

 

Continue Reading

Trending